DPR Sahkan RUU Minerba, Kini Ormas Agama-UMKM Bisa Ikut Kelola Tambang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Pengesahan ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengatur kembali regulasi industri pertambangan di Indonesia, yang selama ini memiliki berbagai tantangan, termasuk ketimpangan kepemilikan izin, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang.

Dalam sidang yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025), Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menanyakan kepada para anggota dewan mengenai persetujuan terhadap RUU Minerba untuk disahkan menjadi undang-undang.

Seluruh fraksi di DPR menyetujui pengesahan ini, menandakan adanya konsensus politik terkait pentingnya perubahan dalam regulasi sektor pertambangan.

Sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional, pertambangan memiliki peran besar dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta sebagai sumber daya bagi industri hilir seperti manufaktur, energi, dan konstruksi. Oleh karena itu, kebijakan baru dalam UU Minerba diharapkan tidak hanya memberikan dampak pada sektor pertambangan itu sendiri, tetapi juga pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan baku dari industri ini.

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai latar belakang pengesahan RUU Minerba, isi perubahan undang-undang, dampak terhadap industri dan masyarakat, tantangan dalam implementasi, serta perspektif hukum dan lingkungan terhadap revisi regulasi ini.

DPR Sahkan RUU Minerba, Kini Ormas Agama-UMKM Bisa Ikut Kelola Tambang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sektor pertambangan di Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan kewajiban bagi perusahaan tambang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Namun, dalam praktiknya, UU Minerba 2009 masih memiliki berbagai kelemahan yang menimbulkan persoalan hukum dan ekonomi. Beberapa permasalahan yang menjadi alasan utama revisi ini meliputi:

1. Ketimpangan kepemilikan izin pertambangan

   • Banyak izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada korporasi besar tanpa melibatkan usaha kecil dan menengah.
   • Terjadi monopoli eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar, sementara koperasi dan UMKM tidak memiliki akses yang memadai.

2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tambang

   • Masyarakat sekitar tambang sering kali tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang memadai dari industri ini.
   • Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan dan UMKM sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam regulasi.

3. Permasalahan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali

   • Banyak perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang.
   • Dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencemaran air dan tanah, belum mendapatkan perhatian yang optimal.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan perubahan dalam UU Minerba

   • Beberapa pasal dalam UU Minerba sebelumnya bertentangan dengan konstitusi dan harus disesuaikan dengan putusan MK.

Pokok-Pokok Perubahan dalam RUU Minerba

BACA JUGA :Komisi VI DPR Rapat Hari Sabtu, Sepakat RUU BUMN Disahkan di Paripurna

RUU Minerba yang baru disahkan ini mengandung sejumlah perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Berikut adalah poin-poin utama yang mengalami perubahan:

Perbaikan Pasal-Pasal Sesuai Putusan MK

Salah satu tujuan utama revisi UU Minerba adalah menyesuaikan beberapa pasal dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal-pasal yang mengalami perubahan mencakup:

• Pasal 17A
• Pasal 22A
• Pasal 31A
• Pasal 169A

Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki ketentuan mengenai perizinan pertambangan, tata kelola sumber daya alam, serta keterlibatan pemerintah dalam pengawasan sektor pertambangan.

Definisi Studi Kelayakan yang Diperbarui

Pasal 1 angka 16 mengalami perubahan dalam definisi studi kelayakan untuk memastikan bahwa proses eksplorasi dan eksploitasi tambang dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Sebelum Ekspor

Pasal 5 dalam RUU Minerba menegaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Prioritas diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam untuk kepentingan publik.

Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik

Perubahan dalam Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan (5), serta Pasal 60 ayat (4) dan (5) berkaitan dengan mekanisme perizinan berusaha secara elektronik. Pemerintah pusat akan mengelola sistem ini guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perizinan sektor pertambangan.

Perlindungan Lingkungan dan Reklamasi Pasca Tambang

Pasal 100 ayat (2) menegaskan kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang dengan melibatkan pemerintah daerah.

Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pertambangan

Salah satu perubahan paling menonjol dalam RUU Minerba ini adalah adanya ketentuan yang membuka peluang bagi koperasi, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang secara langsung.

Hal ini diatur dalam Pasal 108, yang menekankan pentingnya:

• Tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan tambang
• Pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pertambangan
• Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas

Ketentuan Audit Lingkungan

Pasal 169A mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjalani audit lingkungan guna memastikan bahwa operasional tambang memenuhi standar keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem.

Pengelolaan IUP yang Bermasalah

Pasal 171B mengatur bahwa IUP yang mengalami tumpang tindih akan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jika ditemukan permasalahan serius, izin tersebut akan dicabut dan dikembalikan kepada negara.

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang

Pasal 174 ayat (2) menegaskan bahwa undang-undang ini akan terus dipantau dan ditinjau untuk memastikan efektivitasnya dalam implementasi.

Dampak terhadap Industri Pertambangan

• Meningkatkan ketahanan industri hilir melalui pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor.
• Meningkatkan transparansi dalam perizinan melalui sistem elektronik yang lebih mudah diakses dan diawasi.
• Memperkuat keberlanjutan operasional dengan adanya ketentuan audit lingkungan dan reklamasi pasca tambang.

Dampak terhadap Masyarakat Lokal

• Membuka akses bagi UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tambang.
• Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar tambang melalui program kemitraan usaha.

Pengesahan RUU Minerba merupakan langkah maju dalam regulasi industri pertambangan di Indonesia. Jika diimplementasikan dengan baik, undang-undang ini dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan industri, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.