
Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo
Jakarta – Sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memberikan beragam respons terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, untuk membentuk koalisi permanen setelah Pilpres 2024.
Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Prabowo dalam silaturahmi KIM di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2/2025). Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan di masa mendatang dan memastikan stabilitas politik dalam pemerintahan yang baru. Namun, apakah koalisi permanen ini akan terwujud atau justru akan menghadapi tantangan besar di kemudian hari?

PKB Menyambut Baik Wacana Koalisi Permanen
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan bahwa usulan Prabowo ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan menjaga persatuan politik di Indonesia.
“Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” ujar Cak Imin setelah menghadiri pertemuan tersebut.
PKB menyambut baik rencana tersebut dan telah berkomitmen untuk Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir periode. Bahkan, Cak Imin tidak menutup kemungkinan bahwa PKB akan kembali mendukung Prabowo dalam Pilpres 2029.
“Sejalan sesuai apa yang menjadi kebutuhan untuk bangsa kita. (Dukung Prabowo di Pilpres 2029) dengan senang hati,” tambahnya.
PAN Sebagai Sekutu Sejati Gerindra
Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, menegaskan bahwa PAN adalah partai yang paling setia dengan Gerindra. Ia menyebut bahwa PAN telah lama menjadi bagian dari koalisi Gerindra dalam beberapa pemilu terakhir dan siap untuk mempertahankan aliansi politiknya dalam jangka panjang.
“PAN sekutu sejatinya Gerindra, yang paling setia dengan Gerindra itu PAN. Tiga kali (Pemilu), empat kali, mungkin bisa jadi yang ke-5 kali,” ujar Yandri usai menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
PAN memberikan dukungan penuh terhadap wacana koalisi permanen yang diusulkan Prabowo dan siap menjadi bagian dari pemerintahan untuk jangka panjang guna memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.
PSI Yakin Koalisi Permanen Menjamin Stabilitas Pemerintahan
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, juga menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan koalisi permanen. Menurutnya, langkah ini akan membantu memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan visi dan misinya dengan lebih lancar tanpa gangguan politik yang berlebihan.
“PSI mendukung ide koalisi permanen yang disampaikan Pak Prabowo. Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan,” kata Raja Juli, Senin (17/2/2025).
PSI menilai bahwa dengan adanya koalisi yang solid dan berkelanjutan, stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan dapat lebih terjamin, terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
NasDem Masih Mengkaji Usulan Koalisi Permanen
Berbeda dengan PKB, PAN, dan PSI yang langsung menyatakan dukungan, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa usulan koalisi permanen perlu dikaji lebih lanjut oleh partainya.
Paloh menilai bahwa konsep ini bukan sesuatu yang mustahil diterapkan di Indonesia, namun perlu ada pertimbangan mendalam sebelum mengambil keputusan untuk bergabung dalam koalisi permanen.
Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan. Kita akan bawa kepada tim khusus untuk melakukan pengkajian yang terbaik,” ujar Surya Paloh setelah menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Paloh juga menyoroti bahwa koalisi permanen pasti memiliki batasan waktu, sehingga perlu ada kejelasan terkait seberapa lama koalisi ini akan bertahan dan mekanisme operasionalnya.
Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu? Pasti ada batas waktunya, apakah dua kali pemilu, tiga kali pemilu, empat kali pemilu, lima kali pemilu,” tuturnya.
BACA JUGA :Prabowo: Rapimnas-Kongres Gerindra Digabung Demi Penghematan
Dinamika Politik dan Tantangan Mewujudkan Koalisi Permanen
Meskipun gagasan koalisi permanen terdengar menarik, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi sebelum ide ini dapat direalisasikan:
- Kepentingan Politik yang Berubah
- Partai-partai politik sering kali menyesuaikan strategi mereka berdasarkan kepentingan masing-masing.
- Aliansi politik bisa berubah seiring waktu, tergantung pada faktor eksternal dan internal.
- Perbedaan Agenda dan Prioritas
- Setiap partai memiliki kepentingan dan agenda politik yang berbeda.
- Meskipun mereka berada dalam koalisi yang sama, kemungkinan adanya perbedaan strategi tetap ada.
- Dampak terhadap Sistem Demokrasi
- Koalisi permanen bisa menciptakan stabilitas politik, tetapi di sisi lain bisa mengurangi dinamika demokrasi.
- Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen dapat mengurangi peran oposisi dalam sistem
- demokrasi dan membatasi keberagaman pandangan politik.
Wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Prabowo Subianto mendapatkan respons beragam dari partai-partai
dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKB, PAN, dan PSI menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan ini, sementara NasDem memilih untuk mengkaji lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.
Meski terdengar menarik, gagasan ini masih menghadapi tantangan besar terkait keselarasan kepentingan
politik, jangka waktu koalisi, dan dinamika politik Indonesia yang selalu berubah. Ke depan, keberlanjutan
koalisi ini akan sangat bergantung pada bagaimana partai-partai dalam KIM menyusun strategi politik mereka dan menjaga kesolidan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan demikian, apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) benar-benar bisa menjadi koalisi permanen, ataukah ini hanya wacana politik yang akan diuji oleh realitas politik Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.