Politik Archives - TARGETINNGID | Berita Viral Paling Hot Di Dunia Maya Hanya Disini!

Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagia

Prabowo Soal UU TNI: Tidak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk mengembalikan fungsi dwifungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembahasan Undang-Undang TNI yang baru. Hal ini ia sampaikan untuk merespons berbagai isu yang berkembang terkait perubahan regulasi tersebut. Menurut Prabowo, TNI akan tetap menjalankan peran sesuai dengan prinsip reformasi dan profesionalisme dalam sistem demokrasi.

Komitmen pada Reformasi TNI

Prabowo Subianto menyatakan bahwa TNI akan tetap berada pada jalur reformasi sebagaimana yang telah diterapkan sejak era Reformasi 1998. Ia menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk mengembalikan fungsi dwifungsi TNI yang dulu pernah berlaku pada masa Orde Baru.

“Saya tegaskan, tidak ada niat atau rencana mengembalikan TNI ke dwifungsi. TNI kita tetap profesional, sesuai dengan prinsip demokrasi,” ujar Prabowo dalam sebuah wawancara resmi.

Menurutnya, TNI saat ini telah berkembang menjadi institusi yang profesional dan modern. Oleh karena itu, segala bentuk perubahan undang-undang yang sedang dibahas akan tetap mempertahankan prinsip dasar reformasi, yaitu TNI tidak lagi terlibat dalam politik praktis.

Mengapa Isu Dwifungsi TNI Muncul?

Isu tentang kemungkinan kembalinya dwifungsi TNI mencuat ketika adanya pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang diusulkan oleh beberapa pihak. Mereka mengusulkan peran TNI dalam beberapa sektor pemerintahan untuk membantu stabilitas nasional. Namun, wacana ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama yang menginginkan agar reformasi TNI tetap dipertahankan.

Sejumlah pengamat menyatakan bahwa kembalinya dwifungsi TNI akan menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Mereka menilai bahwa militer seharusnya tetap berada dalam jalur pertahanan dan keamanan tanpa terlibat langsung dalam urusan politik atau pemerintahan.

Sikap Prabowo Subianto: Tidak ke Arah Dwifungsi

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyatakan bahwa modernisasi TNI tetap berfokus pada peningkatan kapabilitas militer dan profesionalisme prajurit. Pemerintah tidak akan membuka peluang bagi TNI untuk kembali berperan dalam ranah politik atau pemerintahan.

“Modernisasi TNI kita fokus pada peralatan, pendidikan, dan kesejahteraan prajurit. Tidak ada urusan politik praktis,” tambah Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa reformasi TNI harus tetap dijaga. Ia menyebut bahwa Indonesia sudah mengalami kemajuan signifikan dalam menjaga prinsip demokrasi melalui pemisahan peran militer dan sipil.

Baca juga:Prabowo dan Anwar Ibrahim Berdiskusi di Malaysia: Dampak Tarif Trump Terhadap ASEAN

Dukungan dari Berbagai Pihak

Pernyataan Prabowo mendapat dukungan dari berbagai tokoh politik dan akademisi. Mereka mengapresiasi sikap tegas Menhan dalam menjaga prinsip demokrasi dengan memastikan TNI tetap berada pada jalur profesionalisme.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa komitmen pemerintah dalam menjaga reformasi TNI patut diapresiasi. Menurutnya, TNI yang profesional adalah aset penting dalam menjaga kedaulatan negara.

“Kami mendukung pernyataan Menhan Prabowo Subianto. Reformasi TNI tidak boleh mundur. Profesionalisme TNI harus terus dijaga,” ungkap Meutya Hafid.

Pandangan Pengamat Militer

Pengamat militer dari LIPI, Dr. Riza Pahlevi, menyatakan bahwa pernyataan Prabowo merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat demokrasi. Menurutnya, TNI sebagai institusi pertahanan harus tetap berada dalam posisi netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Dwifungsi sudah tidak relevan dengan konteks demokrasi modern. TNI harus fokus pada pertahanan negara, bukan pada urusan politik,” jelas Riza.

Ia juga menambahkan bahwa modernisasi TNI seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kapabilitas teknologi dan penguatan personel untuk menghadapi ancaman global.

Kesimpulan

Pernyataan Prabowo Subianto mengenai tidak adanya niat untuk mengembalikan dwifungsi TNI menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga reformasi militer di Indonesia. TNI akan tetap berfokus pada profesionalisme dan modernisasi tanpa melibatkan diri dalam ranah politik praktis.

Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat terkait perubahan Undang-Undang TNI. Dengan adanya kejelasan sikap dari Menteri Pertahanan, harapannya TNI tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan profesionalisme.

Sejumlah Elite DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati di Teuku Umar

Sejumlah elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Kunjungan ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah dinamika politik nasional yang sedang berkembang pesat menjelang Pilpres 2024.

Para petinggi PDIP terlihat memasuki kediaman Megawati sejak sore hari, memicu spekulasi mengenai agenda pembicaraan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan ini berkaitan dengan strategi politik PDIP ke depan, termasuk sikap partai dalam menghadapi koalisi dan dinamika politik yang berkembang di tingkat nasional.

Siapa Saja yang Hadir dalam Pertemuan?

Berdasarkan pantauan, beberapa tokoh penting yang hadir dalam pertemuan ini antara lain:

Hasto Kristiyanto – Sekretaris Jenderal PDIP yang dikenal sebagai tangan kanan Megawati dalam strategi politik partai.
Puan Maharani – Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati yang memiliki peran penting dalam dinamika internal partai.
Djarot Saiful Hidayat – Ketua DPP PDIP yang memiliki pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ahmad Basarah – Wakil Ketua MPR RI yang juga aktif dalam berbagai inisiatif politik PDIP.
Beberapa kepala daerah dari PDIP yang disebut-sebut ikut dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa pertemuan ini bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi lebih kepada koordinasi strategis dalam menentukan langkah-langkah politik ke depan.

Agenda Pembahasan dalam Pertemuan

Beberapa isu utama yang kemungkinan dibahas dalam pertemuan ini meliputi:

1. Konsolidasi Internal Partai

PDIP dikenal sebagai partai dengan disiplin organisasi yang ketat. Megawati kerap menggelar pertemuan dengan para elite partai untuk memastikan semua kader satu suara dalam menghadapi tantangan politik.

2. Sikap PDIP terhadap Pemilihan Presiden 2024

Salah satu isu utama yang menarik perhatian publik adalah arah dukungan PDIP dalam Pilpres 2024. Meskipun PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, masih ada banyak dinamika yang berkembang, terutama dalam menentukan strategi pemenangan dan menghadapi tantangan dari koalisi partai lain.

3. Evaluasi Hasil Pemilu Legislatif

PDIP juga kemungkinan melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu Legislatif. Meskipun masih menjadi salah satu partai terbesar, hasil pemilu selalu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja partai dalam periode selanjutnya.

4. Isu Koalisi dan Hubungan dengan Partai Lain

Dalam politik, koalisi adalah elemen penting yang menentukan kekuatan suatu partai. PDIP selama ini dikenal sebagai partai yang mampu membangun aliansi strategis dengan partai lain, seperti dengan Partai NasDem dan PKB. Namun, dengan dinamika politik yang berkembang, PDIP harus menyesuaikan strategi untuk memastikan keberlanjutan pengaruhnya dalam pemerintahan mendatang.

5. Strategi Menjaga Basis Massa

Sebagai partai dengan basis massa yang kuat, PDIP perlu memastikan bahwa dukungan dari konstituen tetap solid. Isu-isu sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang mempengaruhi pemilih juga kemungkinan menjadi bahan diskusi dalam pertemuan ini.

Dinamika Politik di Internal PDIP

PDIP dikenal sebagai partai dengan struktur organisasi yang kuat dan loyalitas kader yang tinggi. Namun, seperti partai politik lainnya, dinamika internal tetap ada. Salah satu topik yang sering menjadi perhatian adalah peran Puan Maharani dalam kepemimpinan partai.

Sebagai anak Megawati, Puan memiliki posisi strategis dalam partai, tetapi kehadiran tokoh-tokoh lain seperti Ganjar Pranowo juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam strategi politik PDIP ke depan. Dalam beberapa kesempatan, Megawati menegaskan bahwa keputusan politik di PDIP didasarkan pada mekanisme partai, bukan kepentingan individu.

Spekulasi tentang Pembahasan Koalisi

Salah satu spekulasi yang berkembang dari pertemuan ini adalah kemungkinan PDIP membahas koalisi pasca-Pilpres. Dengan kondisi politik yang dinamis, beberapa partai mulai membuka peluang kerja sama, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Jika PDIP memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan, mereka harus menyiapkan strategi yang kuat sebagai oposisi. Namun, jika ada kemungkinan untuk membangun kerja sama politik dengan partai-partai lain dalam pemerintahan, strategi itu juga harus diperhitungkan dengan matang.

Reaksi Publik terhadap Pertemuan Ini

Kunjungan elite PDIP ke rumah Megawati menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pengamat politik melihat ini sebagai upaya PDIP untuk memperkuat posisi mereka di kancah politik nasional.

Sementara itu, beberapa pihak juga melihat pertemuan ini sebagai bagian dari upaya PDIP untuk menyelaraskan kembali strategi politiknya menjelang pilpres dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selaras dengan kepentingan partai.

Di media sosial, pertemuan ini juga menjadi perbincangan hangat. Banyak netizen yang menduga bahwa pertemuan ini bisa menjadi penentu arah politik PDIP dalam beberapa bulan ke depan.

Kunjungan sejumlah elite DPP PDIP ke rumah Megawati di Teuku Umar menunjukkan bahwa partai ini sedang melakukan konsolidasi internal dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan. Dengan berbagai isu yang berkembang, termasuk sikap PDIP terhadap Pilpres 2024, strategi koalisi, serta menjaga soliditas partai, pertemuan ini menjadi momen penting dalam menentukan arah politik PDIP.

Apapun keputusan yang diambil dalam pertemuan ini, yang jelas adalah bahwa PDIP tetap menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Keberlanjutan partai ini dalam menjaga pengaruhnya di pemerintahan maupun oposisi akan sangat bergantung pada strategi yang mereka bangun dari sekarang.

Bupati Malang dari PDIP Sanusi Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Mega

Bupati Malang Sanusi memastikan tetap berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret kepala daerah, meskipun Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, telah melarang kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti acara pembekalan tersebut.

Sanusi, yang merupakan kader PDIP, diusung dalam Pemilihan Bupati (Pilbub) Malang 2024. Keputusan Sanusi tetap hadir dalam kegiatan retret disebut sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah, bukan tindakan pembangkangan terhadap partai.

Bupati Malang dari PDIP Sanusi Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Mega

Alasan Sanusi Tetap Mengikuti Retret

Menurut Sekretaris Daerah Pemkab Malang, Nurman Ramdansyah, Sanusi akan mengikuti kegiatan orientasi kepala daerah di Magelang hingga 28 Februari 2025.

“Atas dasar undangan dari Kemendagri, Bupati Malang hadir pada giat orientasi kepala daerah di Magelang,” ujar Nurman kepada detikJatim, Jumat (21/2/2025).

Juru Bicara Tim Pemenangan Sanusi-Lathifah di Pilbup Malang 2024, Achmad Kusaeri, menegaskan bahwa kehadiran Sanusi dalam retret tersebut bukan berarti ia membangkang keputusan partai. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menghormati pemerintah.

“Program retret kepala daerah di Akmil Magelang sudah direncanakan sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto, jauh sebelum terbit surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,” kata Kusaeri.

PDIP Larang Kadernya Hadiri Retret

Megawati Soekarnoputri sebelumnya melarang kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri acara retret yang digelar oleh pemerintah pusat. Larangan tersebut merupakan respons terhadap berbagai dinamika politik yang sedang berlangsung, termasuk penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kusaeri menyebut bahwa larangan Megawati ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik.

“Itu sikap yang normal, walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tegasnya.

Sanusi Didukung oleh Koalisi Partai

Dalam Pilbub Malang 2024, Sanusi tidak hanya diusung oleh PDIP, tetapi juga oleh koalisi sejumlah partai politik parlemen dan non-parlemen.

Beberapa partai pengusung Sanusi-Lathifah selain PDIP adalah:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai NasDem
Partai Gerindra
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Dengan demikian, Sanusi tidak hanya memiliki keterikatan dengan PDIP, tetapi juga dengan partai-partai lain yang mengusungnya. Oleh karena itu, keputusannya untuk tetap hadir dalam retret kepala daerah juga mempertimbangkan dukungan dari berbagai pihak.

Sikap PDIP Terhadap Retret Pemerintah

Retret kepala daerah yang diadakan di Akmil Magelang merupakan bagian dari pembekalan kepemimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Namun, PDIP menilai acara ini memiliki muatan politis, terutama karena diselenggarakan setelah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

Dalam beberapa kesempatan, PDIP menegaskan bahwa kepala daerah yang berasal dari partai harus tetap mengikuti arahan partai, bukan hanya instruksi dari pemerintah pusat. Larangan ini juga dianggap sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Hasto Kristiyanto.

Namun, dalam konteks Sanusi, kehadirannya dalam acara retret lebih dilihat sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemerintahan yang sah, bukan bentuk ketidakpatuhan terhadap partai yang mengusungnya.

Respons Publik dan Implikasi Politik

Keputusan Sanusi untuk tetap menghadiri retret kepala daerah di Magelang menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Ada yang menganggapnya sebagai sikap independen yang mendukung pemerintahan, sementara ada juga yang menilai sebagai pelanggaran terhadap disiplin partai.

Berikut beberapa respons yang muncul:

Pendukung Pemerintah
- Menganggap langkah Sanusi sebagai bentuk kepatuhan terhadap agenda pembangunan nasional.
- Menilai bahwa kepala daerah harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai.
Kader PDIP yang Loyal
- Menyatakan bahwa Sanusi seharusnya mengikuti arahan partai.
- Berpendapat bahwa tindakan Sanusi bisa berdampak pada hubungan politiknya dengan PDIP di masa mendatang.
Masyarakat Malang
- Sebagian besar masyarakat lebih fokus pada kinerja Sanusi sebagai Bupati Malang.
- Menginginkan agar pemerintah daerah tetap bekerja tanpa terpengaruh konflik internal partai.

Potensi Dampak bagi Sanusi di PDIP

Sebagai kader PDIP, keputusan Sanusi bisa berdampak terhadap posisinya di partai. PDIP dikenal sebagai partai dengan disiplin tinggi, sehingga pelanggaran terhadap instruksi partai dapat berujung pada sanksi politik.

Beberapa kemungkinan dampak bagi Sanusi antara lain:

Teguran resmi dari PDIP sebagai peringatan terhadap kader lainnya.
Pengurangan dukungan dalam Pilkada mendatang jika dianggap kurang loyal kepada partai.
Kemungkinan berpindah ke partai lain, mengingat ia juga didukung oleh partai lain di Pilbub Malang 2024.
Peninjauan kembali rekomendasi PDIP dalam pencalonan berikutnya, yang bisa berpengaruh pada karir politiknya di masa depan.

Namun, jika Sanusi berhasil menunjukkan kinerja yang baik sebagai Bupati Malang, kemungkinan besar ia tetap akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan partai pengusung lainnya.

Bupati Malang Sanusi tetap mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, meskipun mendapat larangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah, bukan sebagai tindakan pembangkangan terhadap partai.

Dalam Pilbub Malang 2024, Sanusi tidak hanya diusung oleh PDIP, tetapi juga oleh PKB, NasDem, Gerindra, dan PSI, yang membuatnya memiliki dukungan politik yang lebih luas. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, dengan kemungkinan dampak terhadap posisinya di PDIP.

Ke depannya, apakah langkah Sanusi ini akan mempengaruhi posisinya dalam Pilbub Malang 2024 dan hubungannya dengan PDIP? Semua masih bergantung pada dinamika politik yang akan berkembang di masa depan.

“Berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi-Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol,” tuturnya.

Pengusung Sanusi-Latifah selain PDIP juga berasal dari PKB, NasDem, dan Gerindra serta PSI.

Dilansir dari situs PDIP Jawa Timur, Sanusi merupakan kader PDIP.

Patuhi Megawati Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memutuskan untuk menunda keberangkatannya ke Magelang, Jawa Tengah, guna mengikuti retret kepala daerah yang sedianya digelar hari ini, Jumat (21/2/2025). Keputusan tersebut diambil setelah ia menaati instruksi langsung dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

“Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujar Masinton saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat.

Penundaan ini terjadi sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Instruksi tersebut dituangkan dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam.

Perintah Langsung dari Ketua Umum PDI-P

Dalam suratnya, Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tegas Megawati.

Lebih lanjut, Megawati juga meminta agar kepala daerah dari PDI-P yang sudah dalam perjalanan ke Magelang segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tambahnya.

Megawati juga menekankan agar seluruh kader tetap dalam komunikasi aktif dan siap menjalankan perintah dari pimpinan partai.

Implikasi Keputusan Penundaan Retret

Keputusan Megawati untuk menunda retret kepala daerah menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik dan kader PDI-P sendiri. Sejumlah dampak dari kebijakan ini antara lain:

Kondisi Internal PDI-P
- Dengan ditahannya Hasto Kristiyanto, posisi politik partai saat ini menjadi lebih dinamis.
- Megawati mengambil alih komando penuh partai dan kemungkinan akan merancang strategi baru.
Soliditas Kader Partai
- Instruksi penundaan retret menunjukkan kesolidan PDI-P dalam menghadapi situasi politik yang berkembang.
- Kepala daerah yang merupakan kader PDI-P diwajibkan untuk tetap dalam koordinasi langsung dengan DPP partai.
Dampak terhadap Retret Kepala Daerah
- Retret kepala daerah biasanya menjadi ajang evaluasi dan konsolidasi bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan program partai.
- Dengan adanya penundaan, agenda tersebut kemungkinan akan dijadwalkan ulang dalam waktu yang belum ditentukan.

BACA JUGA:

Gubernur Andra Ikut Retret, Dimyati Akan Pimpin Rapat Kerja Perdana

Spekulasi di Balik Penundaan Retret

Beberapa analis politik menilai bahwa instruksi Megawati bukan sekadar langkah administratif, tetapi juga strategi politik dalam menghadapi situasi yang sedang berkembang. Beberapa spekulasi yang muncul antara lain:

PDI-P Menyiapkan Langkah Hukum dan Politik
- Penahanan Hasto Kristiyanto dianggap sebagai pukulan besar bagi PDI-P, sehingga partai perlu merumuskan langkah hukum dan politik yang tepat.
- Dengan menunda retret, Megawati mungkin sedang merancang strategi respon politik yang lebih luas terhadap kasus yang terjadi.
Megawati Ingin Fokus pada Penguatan Internal Partai
- Dengan mengambil alih komando penuh partai, Megawati kemungkinan ingin memastikan bahwa tidak ada perpecahan atau disorientasi di dalam tubuh PDI-P.
- Retret mungkin dianggap sebagai kegiatan yang bisa ditunda untuk sementara waktu agar partai bisa lebih fokus pada konsolidasi internal.
Kekhawatiran terhadap Dampak Kasus Hasto di Retret
- Jika retret tetap dilaksanakan di tengah situasi politik yang memanas, ada kekhawatiran bahwa agenda politik partai akan terganggu.
- Penundaan ini bisa jadi sebagai langkah untuk menghindari potensi spekulasi atau rumor yang berkembang di kalangan peserta.

Reaksi dari Kader dan Masyarakat

Keputusan Megawati untuk menunda retret mendapat berbagai respons dari kader partai dan masyarakat:

Sebagian kader partai mendukung penuh instruksi ini karena menganggap bahwa langkah ini menunjukkan kesatuan sikap dalam menghadapi ujian politik.
Sebagian lainnya mempertanyakan alasan strategis di balik penundaan ini, terutama terkait bagaimana dampak kasus Hasto terhadap kebijakan partai.
Pengamat politik melihat ini sebagai langkah strategis Megawati untuk tetap mengendalikan situasi di tengah tekanan politik yang meningkat.

Prospek Masa Depan dan Konsolidasi Partai

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, langkah selanjutnya dari PDI-P akan sangat menentukan bagaimana partai ini menghadapi pemilu mendatang. Beberapa prospek yang mungkin terjadi meliputi:

Penjadwalan Ulang Retret
- Jika situasi politik mereda, kemungkinan retret kepala daerah akan dijadwalkan ulang dengan agenda yang lebih diperbarui.
- Fokus utama retret bisa bergeser ke penyusunan strategi politik baru, terutama setelah insiden penahanan Hasto.
Strategi Politik Baru
- Megawati dan timnya mungkin akan memperkuat pendekatan soliditas partai dengan konsolidasi internal yang lebih ketat.
- Akan ada pembaruan kebijakan terkait strategi elektoral dan pendekatan politik ke masyarakat.
Hubungan dengan KPK dan Pemerintah
- PDI-P akan tetap mengamati dan merespons dinamika politik terkait penahanan kadernya.
- Komunikasi dengan pemerintah dan lembaga hukum akan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas partai.

Keputusan Masinton Pasaribu untuk menunda keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Magelang merupakan bagian dari kepatuhan terhadap instruksi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Instruksi ini bukan sekadar himbauan biasa, melainkan langkah politik yang dirancang untuk memastikan bahwa kader partai tetap dalam kendali dan koordinasi yang ketat.

Dampak dari keputusan ini masih terus berkembang, dan banyak pihak yang menunggu bagaimana PDI-P akan merespons kasus hukum yang menimpa Sekjen Hasto Kristiyanto serta bagaimana strategi partai ke depan dalam menghadapi situasi politik nasional.

Seiring dengan perkembangan situasi politik, retret kepala daerah mungkin akan dijadwalkan ulang, tetapi untuk sementara, fokus utama PDI-P adalah memperkuat posisi partai dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo

Jakarta – Sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memberikan beragam respons terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, untuk membentuk koalisi permanen setelah Pilpres 2024.

Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Prabowo dalam silaturahmi KIM di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2/2025). Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan di masa mendatang dan memastikan stabilitas politik dalam pemerintahan yang baru. Namun, apakah koalisi permanen ini akan terwujud atau justru akan menghadapi tantangan besar di kemudian hari?

Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo

PKB Menyambut Baik Wacana Koalisi Permanen

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan bahwa usulan Prabowo ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan menjaga persatuan politik di Indonesia.

“Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” ujar Cak Imin setelah menghadiri pertemuan tersebut.

PKB menyambut baik rencana tersebut dan telah berkomitmen untuk Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir periode. Bahkan, Cak Imin tidak menutup kemungkinan bahwa PKB akan kembali mendukung Prabowo dalam Pilpres 2029.

“Sejalan sesuai apa yang menjadi kebutuhan untuk bangsa kita. (Dukung Prabowo di Pilpres 2029) dengan senang hati,” tambahnya.

PAN Sebagai Sekutu Sejati Gerindra

Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, menegaskan bahwa PAN adalah partai yang paling setia dengan Gerindra. Ia menyebut bahwa PAN telah lama menjadi bagian dari koalisi Gerindra dalam beberapa pemilu terakhir dan siap untuk mempertahankan aliansi politiknya dalam jangka panjang.

“PAN sekutu sejatinya Gerindra, yang paling setia dengan Gerindra itu PAN. Tiga kali (Pemilu), empat kali, mungkin bisa jadi yang ke-5 kali,” ujar Yandri usai menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

PAN memberikan dukungan penuh terhadap wacana koalisi permanen yang diusulkan Prabowo dan siap menjadi bagian dari pemerintahan untuk jangka panjang guna memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.

PSI Yakin Koalisi Permanen Menjamin Stabilitas Pemerintahan

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, juga menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan koalisi permanen. Menurutnya, langkah ini akan membantu memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan visi dan misinya dengan lebih lancar tanpa gangguan politik yang berlebihan.

“PSI mendukung ide koalisi permanen yang disampaikan Pak Prabowo. Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan,” kata Raja Juli, Senin (17/2/2025).

PSI menilai bahwa dengan adanya koalisi yang solid dan berkelanjutan, stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan dapat lebih terjamin, terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

NasDem Masih Mengkaji Usulan Koalisi Permanen

Berbeda dengan PKB, PAN, dan PSI yang langsung menyatakan dukungan, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa usulan koalisi permanen perlu dikaji lebih lanjut oleh partainya.

Paloh menilai bahwa konsep ini bukan sesuatu yang mustahil diterapkan di Indonesia, namun perlu ada pertimbangan mendalam sebelum mengambil keputusan untuk bergabung dalam koalisi permanen.

Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan. Kita akan bawa kepada tim khusus untuk melakukan pengkajian yang terbaik,” ujar Surya Paloh setelah menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Paloh juga menyoroti bahwa koalisi permanen pasti memiliki batasan waktu, sehingga perlu ada kejelasan terkait seberapa lama koalisi ini akan bertahan dan mekanisme operasionalnya.

Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu? Pasti ada batas waktunya, apakah dua kali pemilu, tiga kali pemilu, empat kali pemilu, lima kali pemilu,” tuturnya.

Dinamika Politik dan Tantangan Mewujudkan Koalisi Permanen

Meskipun gagasan koalisi permanen terdengar menarik, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi sebelum ide ini dapat direalisasikan:

Kepentingan Politik yang Berubah
- Partai-partai politik sering kali menyesuaikan strategi mereka berdasarkan kepentingan masing-masing.
- Aliansi politik bisa berubah seiring waktu, tergantung pada faktor eksternal dan internal.
Perbedaan Agenda dan Prioritas
- Setiap partai memiliki kepentingan dan agenda politik yang berbeda.
- Meskipun mereka berada dalam koalisi yang sama, kemungkinan adanya perbedaan strategi tetap ada.
Dampak terhadap Sistem Demokrasi
- Koalisi permanen bisa menciptakan stabilitas politik, tetapi di sisi lain bisa mengurangi dinamika demokrasi.
- Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen dapat mengurangi peran oposisi dalam sistem
- demokrasi dan membatasi keberagaman pandangan politik.

Wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Prabowo Subianto mendapatkan respons beragam dari partai-partai

dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKB, PAN, dan PSI menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan ini, sementara NasDem memilih untuk mengkaji lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.

Meski terdengar menarik, gagasan ini masih menghadapi tantangan besar terkait keselarasan kepentingan

politik, jangka waktu koalisi, dan dinamika politik Indonesia yang selalu berubah. Ke depan, keberlanjutan

koalisi ini akan sangat bergantung pada bagaimana partai-partai dalam KIM menyusun strategi politik mereka dan menjaga kesolidan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan demikian, apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) benar-benar bisa menjadi koalisi permanen, ataukah ini hanya wacana politik yang akan diuji oleh realitas politik Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Prabowo: Rapimnas-Kongres Gerindra Digabung Demi Penghematan

Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan utama di balik keputusan partainya untuk menggabungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi satu agenda besar. Menurut Prabowo, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penghematan biaya, agar partai dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya keuangannya.

“Saudara-saudara sekalian, memang kemarin itu tanggal 13 ya, saya didadak oleh mereka-mereka ini semua.

Tadinya Rapimnas, akhirnya diubah jadi Kongres Luar Biasa. Mereka alasannya penghematan,” ujar Prabowo saat berbicara dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-17, yang berlangsung di Sentul International Convention Centre, Bogor, pada Sabtu (15/2/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa jika partai tetap mengadakan dua acara tersebut secara terpisah, maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi dua kali lipat lebih besar dibandingkan jika digabungkan.

“Kalau sekarang Rapimnas, lalu tiga bulan lagi Kongres, biayanya dobel. Jadi dengan asas penghematan, akhirnya dijadikan satu,” jelas Prabowo.

Keputusan Kongres: Prabowo Diminta Kembali Maju di Pilpres 2029

Dalam Kongres Luar Biasa Gerindra yang berlangsung pada hari yang sama, keputusan penting lainnya juga diambil oleh para kader partai, yaitu mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Prabowo sendiri tampak sedikit terkejut dengan permintaan tersebut, mengingat ia baru saja menjabat sebagai Presiden RI setelah memenangkan Pilpres 2024.

“Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029,” ujar Prabowo disambut riuh para kader yang hadir.

Prabowo juga menyindir bagaimana media dan pengamat politik akan bereaksi terhadap keputusan ini.

“Nanti ada itu pengamat-pengamat bilang, ‘Prabowo ambisi’. Padahal ini keinginan kader partai, bukan saya yang meminta,” katanya sambil tersenyum.

Reaksi Kader Gerindra terhadap Prabowo

Keputusan untuk mendukung Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2029 tidak datang begitu saja. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kader dan elite Partai Gerindra sudah mulai menggaungkan wacana tersebut. Beberapa tokoh di internal partai berpendapat bahwa Gerindra perlu mempertahankan dominasi politiknya di Indonesia, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan kembali mengusung Prabowo lima tahun mendatang.

Sejumlah kader senior Gerindra menegaskan bahwa Prabowo adalah figur pemersatu yang masih dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional. Salah satu kader menyebut bahwa dalam lima tahun ke depan, Gerindra harus tetap menjadi partai besar dengan basis massa yang kuat.

“Pak Prabowo adalah sosok yang sudah membawa Gerindra menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa partai ini tetap solid dan terus memimpin di pemerintahan,” ujar seorang kader yang hadir dalam Kongres.

Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa wacana Prabowo 2029 terlalu dini, mengingat masa jabatannya sebagai presiden masih sangat baru. Beberapa pihak mengingatkan agar Gerindra fokus pada pemerintahan saat ini terlebih dahulu sebelum berbicara tentang pemilu berikutnya.

Penghematan dan Efisiensi dalam Kegiatan Partai

Dalam dunia politik, penghematan anggaran bukanlah hal yang sering terdengar, terutama dalam partai besar seperti Gerindra. Keputusan untuk menggabungkan Rapimnas dan Kongres Luar Biasa dinilai sebagai langkah cerdas yang bisa menjadi contoh bagi partai-partai lain.

Biasanya, dalam sebuah Rapimnas, partai akan mengeluarkan dana besar untuk sewa tempat, konsumsi, transportasi, akomodasi, serta perlengkapan acara. Hal yang sama juga berlaku untuk Kongres, yang bahkan lebih besar cakupannya.

Dengan digabungkannya dua agenda ini menjadi satu, maka pengeluaran partai bisa ditekan hingga setengah dari anggaran yang seharusnya digunakan. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat partai juga harus mempersiapkan berbagai program untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam periode 2024-2029.

Prabowo sendiri menegaskan bahwa penghematan ini adalah bagian dari strategi besar Gerindra untuk tetap efisien dalam pengelolaan keuangan.

“Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal efisiensi. Kita ingin memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi partai dan bangsa,” ujarnya.

Dampak Penggabungan Rapimnas-Kongres terhadap Politik Nasional

Keputusan ini tidak hanya berpengaruh di internal Gerindra, tetapi juga memiliki dampak terhadap politik nasional. Sejumlah analis menilai bahwa langkah Gerindra ini dapat mencerminkan beberapa hal:

Gerindra ingin tetap solid dan terstruktur dalam persiapan pemilu mendatang
Dengan menggabungkan Rapimnas dan Kongres, Gerindra menunjukkan bahwa mereka memiliki perencanaan jangka panjang dan ingin tetap menjadi partai besar dalam lanskap politik Indonesia.
Efisiensi anggaran menjadi contoh bagi partai lain
Tidak banyak partai yang berpikir tentang penghematan anggaran dalam kegiatan mereka. Langkah ini bisa menjadi preseden bagi partai lain untuk lebih efisien dalam mengelola keuangan.
Wacana Prabowo 2029 menjadi perbincangan lebih awal
Meskipun Prabowo belum menyatakan sikap secara resmi, fakta bahwa kader Gerindra sudah mulai membahas Pilpres 2029 sejak sekarang menunjukkan bahwa Gerindra ingin mempertahankan posisi mereka di pemerintahan untuk jangka panjang.
Dinamika politik dalam pemerintahan Prabowo akan semakin menarik
Dengan wacana pencalonan kembali Prabowo di 2029, akan menarik untuk melihat bagaimana koalisi pemerintahan saat ini akan berkembang. Apakah partai-partai lain akan tetap mendukung Prabowo, atau muncul tokoh-tokoh baru yang menjadi pesaingnya?

Prabowo: Antara Fokus Pemerintahan dan Persiapan Pemilu

Meski sudah ada sinyal kuat dari partai, Prabowo sendiri masih tampak berhati-hati dalam menanggapi isu pencalonan dirinya kembali di Pilpres 2029. Ia lebih memilih untuk fokus dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan program-program prioritasnya dalam lima tahun ke depan.

“Saat ini saya dan tim fokus bekerja. Kami ingin memastikan bahwa rakyat merasakan manfaat dari pemerintahan ini,” ujar Prabowo.

Namun, banyak yang meyakini bahwa jika kepemimpinan Prabowo berjalan dengan baik dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat, maka peluangnya untuk kembali maju di Pilpres 2029 akan semakin besar.

Penggabungan Rapimnas dan Kongres Luar Biasa Gerindra menjadi satu agenda besar menunjukkan strategi politik yang matang dari partai tersebut. Langkah ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga menunjukkan bagaimana Gerindra ingin tetap menjadi pemain utama dalam politik Indonesia.

Selain itu, keputusan kader Gerindra untuk mendorong Prabowo kembali maju di 2029

menunjukkan bahwa partai ini ingin mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang.

Namun, tantangan bagi Prabowo ke depan adalah bagaimana ia bisa menyeimbangkan antara fokus menjalankan pemerintahan saat ini dan persiapan untuk Pilpres mendatang.

Dengan semakin kompleksnya dinamika politik Indonesia, keputusan-keputusan strategis seperti ini akan terus menjadi sorotan dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kelanjutan dari strategi politik Prabowo dan Gerindra? Waktu yang akan menjawabnya.

Pemerintah Akan Uji Petik Data Tunggal untuk Verifikasi Penerima Bansos

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan uji petik sebelum secara resmi merilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) serta efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

“Kami terus menyisir data yang ada dan masih menunggu data final dari BPS. Setelah itu, kami akan melakukan uji petik di lapangan serta menelusuri lebih lanjut profil penerima bansos,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, dalam konferensi di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Pemerintah Akan Uji Petik Data Tunggal untuk Verifikasi Penerima Bansos

Menurut Gus Ipul, proses verifikasi ini penting untuk menilai apakah penerima bansos masih layak

menerima bantuan atau sudah saatnya beralih ke program pemberdayaan ekonomi.

“Bisa jadi ada penerima bansos yang sudah 10-15 tahun mendapatkan bantuan. Nantinya, kita evaluasi apakah mereka masih layak atau harus beralih ke program lain agar mereka bisa naik kelas,” kata Gus Ipul.

Karena proses uji petik belum tuntas, penyaluran bansos pada triwulan pertama tahun ini masih

menggunakan data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, pada triwulan kedua, pemerintah menargetkan transisi penuh ke DTSEN untuk memastikan distribusi bansos yang lebih tepat sasaran.

“Kami perlu waktu untuk memverifikasi data terbaru ini dengan berkoordinasi bersama pemerintah

daerah,” kata Gus Ipul. “Setelah uji petik selesai, DTSEN akan menjadi acuan utama dalam menyalurkan bansos serta program sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH).”

Perubahan Sistem Pendataan dan Dampaknya bagi Masyarakat

Gus Ipul mengingatkan bahwa penerima bansos harus memahami adanya perubahan dalam sistem pendataan.

“Masyarakat perlu memahami bahwa bisa saja mereka menerima bantuan di triwulan pertama, tetapi tidak lagi di triwulan kedua. Begitu pula sebaliknya, yang sebelumnya tidak menerima bisa jadi akan mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa bansos bukanlah solusi jangka panjang, melainkan hanya batu loncatan menuju kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai kementerian akan terus dilakukan untuk mengarahkan penerima bansos ke program pemberdayaan yang sesuai.

Bansos ke Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah tidak hanya menyalurkan bansos, tetapi juga menargetkan program-program pemberdayaan agar penerima

bansos dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain:

UMKM: Penerima bansos dengan usaha kecil akan diarahkan ke program UMKM di Kementerian Koperasi dan UKM.
Industri Kreatif: Penerima yang memiliki keterampilan di bidang industri kreatif dapat diarahkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Pelatihan Kerja: Mereka yang membutuhkan pelatihan kerja dapat ditindaklanjuti dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Pemerintah berharap program ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun

ekosistem ekonomi yang mendukung mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan.

Tantangan dalam Implementasi DTSEN

Meski DTSEN menjanjikan efektivitas lebih tinggi dalam penyaluran bansos, implementasinya tetap menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Validasi Data Penerima – Pemerintah harus memastikan bahwa penerima bansos benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Sinkronisasi Data Antar Kementerian – Agar program pemberdayaan bisa berjalan optimal, sinkronisasi data antara Kemensos, BPS, dan kementerian lainnya harus berjalan lancar.
Penolakan dari Penerima Lama – Beberapa penerima bansos mungkin menolak perubahan karena sudah bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.
Kesiapan Infrastruktur Digital – DTSEN membutuhkan sistem digital yang andal agar data dapat diperbarui dan diakses secara real-time oleh lembaga terkait.

Selain itu, implementasi sistem baru ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, agar dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari DTSEN

Penerapan DTSEN bukan hanya berpengaruh pada penerima bansos, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap struktur sosial dan ekonomi di Indonesia.

Dengan sistem pendataan yang lebih akurat, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih bantuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, dengan mendorong penerima bansos yang sudah mandiri untuk berpindah ke program pemberdayaan, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa pendekatan ini sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan berbasis inklusi ekonomi, di mana pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka akses terhadap pelatihan, permodalan, dan kesempatan kerja bagi masyarakat prasejahtera.

Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2026

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun ke nol persen pada tahun 2026.

Selain itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 5 persen pada tahun 2029.

Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia masih berada di level 8,57 persen, sehingga dibutuhkan strategi yang efektif

untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Dengan penerapan DTSEN, pemerintah berharap penyaluran bansos lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.

“Kami berharap dengan sistem data yang lebih akurat ini, bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak, dan mereka

yang sudah siap beralih ke program pemberdayaan dapat memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya,” pungkas Gus Ipul.

Pemerintah sedang dalam proses melakukan uji petik sebelum merilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam penyaluran bansos dan program pemberdayaan.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan data penerima bansos lebih akurat, sekaligus

mendorong mereka yang sudah mampu untuk beralih ke program pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah juga berencana menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026, serta kemiskinan umum di bawah 5 persen pada 2029.

Meski masih menghadapi berbagai tantangan, penerapan DTSEN diharapkan bisa

meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam distribusi bansos, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang akan menerima manfaat dari program sosial pemerintah.

Megawati Umrah Bareng Puan, Doakan Keberkahan Untuk Indonesia

Jakarta – Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, telah tiba di Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah. Kehadiran Megawati di Tanah Suci dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, dalam wawancara dengan wartawan di Mekkah pada Senin (10/2/2025).

Ibadah umrah ini menjadi perjalanan spiritual yang penting bagi Megawati, terutama mengingat bahwa terakhir kali ia menjalankan ibadah haji bersama almarhum suaminya, Taufik Kiemas, pada tahun 2012. Perjalanan umrah ini diharapkan membawa ketenangan, keberkahan, dan kesempatan untuk mendoakan berbagai hal, baik untuk keluarga maupun untuk bangsa dan negara.

Megawati Umrah Bareng Puan, Doakan Keberkahan Untuk Indonesia

Menurut Basarah, Megawati telah mempersiapkan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Ia memahami pentingnya umrah sebagai ibadah sunah yang memiliki nilai keberkahan besar bagi umat Muslim.

“Sebagai seorang muslimah, Ibu Mega sangat memahami bahwa melaksanakan ibadah umrah adalah ibadah sunah yang penuh berkah dan rahmat. Saya kira Ibu Mega akan banyak berdoa di Mekkah Al-Mukarromah ini, terutama saat menunaikan ibadah umrah,” ujar Basarah.

Megawati Umrah Bareng Puan, Doakan Keberkahan Untuk Indonesia

Dalam perjalanan ibadah ini, Megawati tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri, tetapi juga memanjatkan doa untuk keluarga, khususnya para anggota keluarga yang telah berpulang, seperti Presiden Pertama RI Soekarno, ibunya Fatmawati, serta almarhum suaminya, Taufik Kiemas.

“Pertama, tentu beliau akan mendoakan keluarga yang telah mendahului, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Pak Taufik Kiemas, serta seluruh keluarga besar Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah berpulang,” ungkap Basarah.

Namun, doa Megawati tidak berhenti sampai di situ. Sebagai seorang tokoh nasional, ia juga akan mendoakan bangsa dan negara agar diberikan keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraan.

“Dan tentu Ibu Mega juga pasti akan mendoakan untuk keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia dari segala macam cobaan,” lanjut Basarah.

Doa bagi Indonesia menjadi salah satu agenda utama dalam perjalanan ibadah umrah ini. Mengingat situasi politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang, doa untuk keteguhan bangsa sangatlah penting. Dalam berbagai kesempatan, Megawati kerap menyampaikan harapannya agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat, bersatu, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Perjalanan Spiritual dengan Keluarga

Tidak sendiri, Megawati menjalani ibadah umrah ini bersama dua anaknya, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan putra sulungnya, Mohamad Rizki Pratama. Kehadiran kedua anaknya dalam perjalanan ini tentu memiliki makna yang mendalam.

Bagi Puan Maharani, perjalanan ini bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga momen untuk semakin mempererat hubungan dengan sang ibu. Sebagai seorang pemimpin politik dan Ketua DPR RI, Puan memiliki jadwal yang padat, sehingga kesempatan untuk beribadah bersama keluarganya di Tanah Suci menjadi sesuatu yang berharga.

Begitu juga bagi Mohamad Rizki Pratama, putra sulung Megawati, yang selama ini lebih jarang muncul dalam pemberitaan dibandingkan Puan. Perjalanan umrah ini menjadi kesempatan baginya untuk mendampingi sang ibu dan saudara perempuannya dalam menjalankan ibadah di tempat yang suci bagi umat Islam.

Basarah menegaskan bahwa persiapan ibadah umrah Megawati sudah dilakukan dengan baik. Ia ingin memastikan bahwa semua aspek perjalanan ini berjalan dengan lancar dan khusyuk.

“Ibu Mega telah mempersiapkan doa-doanya dengan sebaik-baiknya selama menjalani ibadah umrah ini,” tutup Basarah.

Umrah dan Makna Spiritualitas bagi Megawati

Sebagai seorang pemimpin nasional, Megawati dikenal memiliki kedekatan dengan berbagai aspek kehidupan spiritual.

Meskipun dalam ranah politik ia kerap lebih dikenal sebagai sosok nasionalis, Megawati juga memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai keislaman yang diwariskan oleh ayahnya, Bung Karno.

Ibadah umrah kali ini bukan hanya sekadar perjalanan ritual, tetapi juga sebuah refleksi mendalam bagi Megawati.

Melalui umrah, ia memiliki kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan perjalanan hidupnya, serta memohon bimbingan dalam setiap langkah yang akan ia ambil ke depan.

Sebagai mantan Presiden dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati telah mengalami berbaga

i fase dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Dari masa reformasi hingga saat ini, perannya dalam membangun bangsa tetap berpengaruh.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dalam aspek politik, ekonomi

maupun sosial, ibadah umrah menjadi momen penting bagi Megawati untuk memohon petunjuk dan kekuatan.

Dalam berbagai kesempatan, Megawati sering menyampaikan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin

tidak hanya datang dari pengalaman politik, tetapi juga dari kekuatan spiritual dan nilai-nilai moral yang dipegang teguh.

Harapan untuk Indonesia

Perjalanan umrah ini juga membawa harapan besar untuk Indonesia. Dengan situasi global yang terus berubah dan tantangan yang semakin kompleks, doa bagi bangsa menjadi sesuatu yang sangat berarti.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan keberagaman. Megawati, yang lahir dari keluarga yang mengedepankan kebhinekaan, memahami betapa pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Doa yang dipanjatkan Megawati di Mekkah diharapkan dapat membawa keberkahan bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik, doa dan harapan selalu menjadi

bagian dari upaya untuk membangun bangsa yang lebih baik.

Ibadah umrah Megawati Soekarnoputri bersama Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai refleksi atas perjalanan hidup, doa bagi keluarga, dan harapan besar bagi Indonesia.

Sebagai tokoh nasional, Megawati memahami pentingnya spiritualitas dalam kepemimpinan.

Doa-doa yang ia panjatkan di Tanah Suci tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Dengan persiapan yang matang dan niat yang tulus, perjalanan umrah ini diharapkan

membawa ketenangan dan keberkahan bagi Megawati, keluarganya, serta seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo Disebut Sangat Serius, Sekolah Rakyat Akan Dimulai Tahun Ini

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat ditargetkan untuk dieksekusi pada tahun 2025.

Presiden Prabowo Subianto disebut sangat serius dalam mewujudkan program ini, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, terutama yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Prabowo Disebut Sangat Serius, Sekolah Rakyat Akan Dimulai Tahun Ini

“Presiden sangat serius soal Sekolah Rakyat.

Sangat serius dan beliau meminta kami untuk segera melaporkan apa yang sudah kami kerjakan selama beberapa bulan terakhir ini,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Target Eksekusi Sekolah Rakyat

Menurut Gus Ipul, konsep Sekolah Rakyat telah disusun dan diharapkan dapat segera dieksekusi dalam waktu dekat.

“Kalau bisa, ini dilaksanakan pada tahun ini juga. Ya mudah-mudahan ini bisa segera terwujud karena Presiden sangat serius sekali,” tambahnya.

Sekolah Rakyat ini nantinya akan berbentuk sekolah berasrama (boarding school),

yang dirancang untuk memberikan pendidikan yang layak dan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Konsep Boarding School untuk Anak Miskin Ekstrem

Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan holistik, tidak hanya dalam aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan siswa agar mereka dapat menjadi agen perubahan bagi keluarganya.

“Ya pastilah, Sekolah Rakyat ini nanti boarding ya. Sekali lagi ini boarding.

Boarding khusus untuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Ya mohon maaf kalau pasnya itu kadang-kadang miskin ekstrem gitu lah,” kata Gus Ipul.

Selain memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga akan membekali siswa dengan keterampilan hidup (life skills) dan pelatihan yang dapat membantu mereka meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka di masa depan.

Presiden ingin sekali mereka ini mendapatkan suatu proses pendidikan yang pada akhirnya nanti mereka bisa jadi agen-agen perubahan keluarga,” tambah Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Dengan konsep boarding school, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat memperoleh pendidikan berkualitas dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dengan keseriusan pemerintah, program ini diharapkan bisa segera terealisasi

pada tahun 2025, memberikan harapan baru bagi generasi penerus bangsa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung

KPK Masih Rahasiakan Peran Ketum PP Japto Soerjosoemarno di Kasus Korupsi Rita

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno (JS), terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW). Namun, hingga saat ini, KPK masih merahasiakan peran Japto dalam kasus tersebut.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka menelusuri aliran dana gratifikasi Rita Widyasari.

“Belum bisa diungkap saat ini (peran Japto Soerjosoemarno). Dasar geledahnya sama. Menggunakan sprindik gratifikasi RW,” ujar Tessa kepada Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

KPK Masih Rahasiakan Peran Ketum PP Japto Soerjosoemarno di Kasus Korupsi Rita

KPK melakukan penggeledahan di rumah Japto Soerjosoemarno yang berlokasi di Jalan Benda Ujung No. 8 RT. 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2/2025) malam. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 11 unit mobil, uang tunai dalam mata uang rupiah dan valas, dokumen penting, serta barang bukti elektronik (BBE).

“Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS,” jelas Tessa.

Penyidik KPK kini tengah menganalisis barang bukti yang telah disita untuk mendalami kemungkinan keterkaitan Japto dalam skandal korupsi ini.

Rita Widyasari Diduga Terima Gratifikasi Miliaran Rupiah dari Tambang Batubara

KPK mengungkap bahwa Rita Widyasari menerima gratifikasi sebesar 3,3 hingga 5 juta dolar AS untuk setiap metrik ton tambang batubara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” ujar Asep kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

KPK juga menyebut bahwa dana tersebut mengalir ke sejumlah individu, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. KPK akan menelusuri seluruh aliran uang dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Rita.

Pemeriksaan Pengusaha Tambang dan Tokoh PSSI Kaltim

Dalam rangkaian penyelidikan ini, KPK juga memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Kalimantan Timur, Said Amin (SA). Asep menegaskan bahwa beberapa saksi lainnya juga akan segera dipanggil MUSIK4D untuk diperiksa lebih lanjut.

“Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tambah Asep.

Kasus korupsi Rita Widyasari terus berkembang dengan penggeledahan dan penyitaan berbagai aset bernilai tinggi. KPK masih merahasiakan peran Japto Soerjosoemarno dalam kasus ini, sementara penyelidikan terhadap aliran dana gratifikasi batubara terus berlanjut.

Dengan semakin banyaknya saksi yang diperiksa, perkembangan kasus ini akan terus menarik perhatian publik, terutama terkait kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal korupsi besar ini.