Politik Archives - Page 2 of 4 - TARGETINNGID | Berita Viral Paling Hot Di Dunia Maya Hanya Disini!

Prabowo: Rapimnas-Kongres Gerindra Digabung Demi Penghematan

Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan utama di balik keputusan partainya untuk menggabungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi satu agenda besar. Menurut Prabowo, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penghematan biaya, agar partai dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya keuangannya.

“Saudara-saudara sekalian, memang kemarin itu tanggal 13 ya, saya didadak oleh mereka-mereka ini semua.

Tadinya Rapimnas, akhirnya diubah jadi Kongres Luar Biasa. Mereka alasannya penghematan,” ujar Prabowo saat berbicara dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-17, yang berlangsung di Sentul International Convention Centre, Bogor, pada Sabtu (15/2/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa jika partai tetap mengadakan dua acara tersebut secara terpisah, maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi dua kali lipat lebih besar dibandingkan jika digabungkan.

“Kalau sekarang Rapimnas, lalu tiga bulan lagi Kongres, biayanya dobel. Jadi dengan asas penghematan, akhirnya dijadikan satu,” jelas Prabowo.

Keputusan Kongres: Prabowo Diminta Kembali Maju di Pilpres 2029

Dalam Kongres Luar Biasa Gerindra yang berlangsung pada hari yang sama, keputusan penting lainnya juga diambil oleh para kader partai, yaitu mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Prabowo sendiri tampak sedikit terkejut dengan permintaan tersebut, mengingat ia baru saja menjabat sebagai Presiden RI setelah memenangkan Pilpres 2024.

“Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029,” ujar Prabowo disambut riuh para kader yang hadir.

Prabowo juga menyindir bagaimana media dan pengamat politik akan bereaksi terhadap keputusan ini.

“Nanti ada itu pengamat-pengamat bilang, ‘Prabowo ambisi’. Padahal ini keinginan kader partai, bukan saya yang meminta,” katanya sambil tersenyum.

Reaksi Kader Gerindra terhadap Prabowo

Keputusan untuk mendukung Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2029 tidak datang begitu saja. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kader dan elite Partai Gerindra sudah mulai menggaungkan wacana tersebut. Beberapa tokoh di internal partai berpendapat bahwa Gerindra perlu mempertahankan dominasi politiknya di Indonesia, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan kembali mengusung Prabowo lima tahun mendatang.

Sejumlah kader senior Gerindra menegaskan bahwa Prabowo adalah figur pemersatu yang masih dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional. Salah satu kader menyebut bahwa dalam lima tahun ke depan, Gerindra harus tetap menjadi partai besar dengan basis massa yang kuat.

“Pak Prabowo adalah sosok yang sudah membawa Gerindra menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa partai ini tetap solid dan terus memimpin di pemerintahan,” ujar seorang kader yang hadir dalam Kongres.

Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa wacana Prabowo 2029 terlalu dini, mengingat masa jabatannya sebagai presiden masih sangat baru. Beberapa pihak mengingatkan agar Gerindra fokus pada pemerintahan saat ini terlebih dahulu sebelum berbicara tentang pemilu berikutnya.

Penghematan dan Efisiensi dalam Kegiatan Partai

Dalam dunia politik, penghematan anggaran bukanlah hal yang sering terdengar, terutama dalam partai besar seperti Gerindra. Keputusan untuk menggabungkan Rapimnas dan Kongres Luar Biasa dinilai sebagai langkah cerdas yang bisa menjadi contoh bagi partai-partai lain.

Biasanya, dalam sebuah Rapimnas, partai akan mengeluarkan dana besar untuk sewa tempat, konsumsi, transportasi, akomodasi, serta perlengkapan acara. Hal yang sama juga berlaku untuk Kongres, yang bahkan lebih besar cakupannya.

Dengan digabungkannya dua agenda ini menjadi satu, maka pengeluaran partai bisa ditekan hingga setengah dari anggaran yang seharusnya digunakan. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat partai juga harus mempersiapkan berbagai program untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam periode 2024-2029.

Prabowo sendiri menegaskan bahwa penghematan ini adalah bagian dari strategi besar Gerindra untuk tetap efisien dalam pengelolaan keuangan.

“Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal efisiensi. Kita ingin memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi partai dan bangsa,” ujarnya.

Dampak Penggabungan Rapimnas-Kongres terhadap Politik Nasional

Keputusan ini tidak hanya berpengaruh di internal Gerindra, tetapi juga memiliki dampak terhadap politik nasional. Sejumlah analis menilai bahwa langkah Gerindra ini dapat mencerminkan beberapa hal:

Gerindra ingin tetap solid dan terstruktur dalam persiapan pemilu mendatang
Dengan menggabungkan Rapimnas dan Kongres, Gerindra menunjukkan bahwa mereka memiliki perencanaan jangka panjang dan ingin tetap menjadi partai besar dalam lanskap politik Indonesia.
Efisiensi anggaran menjadi contoh bagi partai lain
Tidak banyak partai yang berpikir tentang penghematan anggaran dalam kegiatan mereka. Langkah ini bisa menjadi preseden bagi partai lain untuk lebih efisien dalam mengelola keuangan.
Wacana Prabowo 2029 menjadi perbincangan lebih awal
Meskipun Prabowo belum menyatakan sikap secara resmi, fakta bahwa kader Gerindra sudah mulai membahas Pilpres 2029 sejak sekarang menunjukkan bahwa Gerindra ingin mempertahankan posisi mereka di pemerintahan untuk jangka panjang.
Dinamika politik dalam pemerintahan Prabowo akan semakin menarik
Dengan wacana pencalonan kembali Prabowo di 2029, akan menarik untuk melihat bagaimana koalisi pemerintahan saat ini akan berkembang. Apakah partai-partai lain akan tetap mendukung Prabowo, atau muncul tokoh-tokoh baru yang menjadi pesaingnya?

Prabowo: Antara Fokus Pemerintahan dan Persiapan Pemilu

Meski sudah ada sinyal kuat dari partai, Prabowo sendiri masih tampak berhati-hati dalam menanggapi isu pencalonan dirinya kembali di Pilpres 2029. Ia lebih memilih untuk fokus dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan program-program prioritasnya dalam lima tahun ke depan.

“Saat ini saya dan tim fokus bekerja. Kami ingin memastikan bahwa rakyat merasakan manfaat dari pemerintahan ini,” ujar Prabowo.

Namun, banyak yang meyakini bahwa jika kepemimpinan Prabowo berjalan dengan baik dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat, maka peluangnya untuk kembali maju di Pilpres 2029 akan semakin besar.

Penggabungan Rapimnas dan Kongres Luar Biasa Gerindra menjadi satu agenda besar menunjukkan strategi politik yang matang dari partai tersebut. Langkah ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga menunjukkan bagaimana Gerindra ingin tetap menjadi pemain utama dalam politik Indonesia.

Selain itu, keputusan kader Gerindra untuk mendorong Prabowo kembali maju di 2029

menunjukkan bahwa partai ini ingin mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang.

Namun, tantangan bagi Prabowo ke depan adalah bagaimana ia bisa menyeimbangkan antara fokus menjalankan pemerintahan saat ini dan persiapan untuk Pilpres mendatang.

Dengan semakin kompleksnya dinamika politik Indonesia, keputusan-keputusan strategis seperti ini akan terus menjadi sorotan dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kelanjutan dari strategi politik Prabowo dan Gerindra? Waktu yang akan menjawabnya.

Pemerintah Akan Uji Petik Data Tunggal untuk Verifikasi Penerima Bansos

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan uji petik sebelum secara resmi merilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) serta efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

“Kami terus menyisir data yang ada dan masih menunggu data final dari BPS. Setelah itu, kami akan melakukan uji petik di lapangan serta menelusuri lebih lanjut profil penerima bansos,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, dalam konferensi di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Pemerintah Akan Uji Petik Data Tunggal untuk Verifikasi Penerima Bansos

Menurut Gus Ipul, proses verifikasi ini penting untuk menilai apakah penerima bansos masih layak

menerima bantuan atau sudah saatnya beralih ke program pemberdayaan ekonomi.

“Bisa jadi ada penerima bansos yang sudah 10-15 tahun mendapatkan bantuan. Nantinya, kita evaluasi apakah mereka masih layak atau harus beralih ke program lain agar mereka bisa naik kelas,” kata Gus Ipul.

Karena proses uji petik belum tuntas, penyaluran bansos pada triwulan pertama tahun ini masih

menggunakan data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, pada triwulan kedua, pemerintah menargetkan transisi penuh ke DTSEN untuk memastikan distribusi bansos yang lebih tepat sasaran.

“Kami perlu waktu untuk memverifikasi data terbaru ini dengan berkoordinasi bersama pemerintah

daerah,” kata Gus Ipul. “Setelah uji petik selesai, DTSEN akan menjadi acuan utama dalam menyalurkan bansos serta program sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH).”

Perubahan Sistem Pendataan dan Dampaknya bagi Masyarakat

Gus Ipul mengingatkan bahwa penerima bansos harus memahami adanya perubahan dalam sistem pendataan.

“Masyarakat perlu memahami bahwa bisa saja mereka menerima bantuan di triwulan pertama, tetapi tidak lagi di triwulan kedua. Begitu pula sebaliknya, yang sebelumnya tidak menerima bisa jadi akan mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa bansos bukanlah solusi jangka panjang, melainkan hanya batu loncatan menuju kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai kementerian akan terus dilakukan untuk mengarahkan penerima bansos ke program pemberdayaan yang sesuai.

Bansos ke Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah tidak hanya menyalurkan bansos, tetapi juga menargetkan program-program pemberdayaan agar penerima

bansos dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain:

UMKM: Penerima bansos dengan usaha kecil akan diarahkan ke program UMKM di Kementerian Koperasi dan UKM.
Industri Kreatif: Penerima yang memiliki keterampilan di bidang industri kreatif dapat diarahkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Pelatihan Kerja: Mereka yang membutuhkan pelatihan kerja dapat ditindaklanjuti dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Pemerintah berharap program ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun

ekosistem ekonomi yang mendukung mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan.

Tantangan dalam Implementasi DTSEN

Meski DTSEN menjanjikan efektivitas lebih tinggi dalam penyaluran bansos, implementasinya tetap menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Validasi Data Penerima – Pemerintah harus memastikan bahwa penerima bansos benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Sinkronisasi Data Antar Kementerian – Agar program pemberdayaan bisa berjalan optimal, sinkronisasi data antara Kemensos, BPS, dan kementerian lainnya harus berjalan lancar.
Penolakan dari Penerima Lama – Beberapa penerima bansos mungkin menolak perubahan karena sudah bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.
Kesiapan Infrastruktur Digital – DTSEN membutuhkan sistem digital yang andal agar data dapat diperbarui dan diakses secara real-time oleh lembaga terkait.

Selain itu, implementasi sistem baru ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, agar dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari DTSEN

Penerapan DTSEN bukan hanya berpengaruh pada penerima bansos, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap struktur sosial dan ekonomi di Indonesia.

Dengan sistem pendataan yang lebih akurat, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih bantuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, dengan mendorong penerima bansos yang sudah mandiri untuk berpindah ke program pemberdayaan, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa pendekatan ini sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan berbasis inklusi ekonomi, di mana pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka akses terhadap pelatihan, permodalan, dan kesempatan kerja bagi masyarakat prasejahtera.

Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2026

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun ke nol persen pada tahun 2026.

Selain itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 5 persen pada tahun 2029.

Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia masih berada di level 8,57 persen, sehingga dibutuhkan strategi yang efektif

untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Dengan penerapan DTSEN, pemerintah berharap penyaluran bansos lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.

“Kami berharap dengan sistem data yang lebih akurat ini, bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak, dan mereka

yang sudah siap beralih ke program pemberdayaan dapat memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya,” pungkas Gus Ipul.

Pemerintah sedang dalam proses melakukan uji petik sebelum merilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam penyaluran bansos dan program pemberdayaan.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan data penerima bansos lebih akurat, sekaligus

mendorong mereka yang sudah mampu untuk beralih ke program pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah juga berencana menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026, serta kemiskinan umum di bawah 5 persen pada 2029.

Meski masih menghadapi berbagai tantangan, penerapan DTSEN diharapkan bisa

meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam distribusi bansos, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang akan menerima manfaat dari program sosial pemerintah.

Megawati Umrah Bareng Puan, Doakan Keberkahan Untuk Indonesia

Jakarta – Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, telah tiba di Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah. Kehadiran Megawati di Tanah Suci dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, dalam wawancara dengan wartawan di Mekkah pada Senin (10/2/2025).

Ibadah umrah ini menjadi perjalanan spiritual yang penting bagi Megawati, terutama mengingat bahwa terakhir kali ia menjalankan ibadah haji bersama almarhum suaminya, Taufik Kiemas, pada tahun 2012. Perjalanan umrah ini diharapkan membawa ketenangan, keberkahan, dan kesempatan untuk mendoakan berbagai hal, baik untuk keluarga maupun untuk bangsa dan negara.

Megawati Umrah Bareng Puan, Doakan Keberkahan Untuk Indonesia

Menurut Basarah, Megawati telah mempersiapkan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Ia memahami pentingnya umrah sebagai ibadah sunah yang memiliki nilai keberkahan besar bagi umat Muslim.

“Sebagai seorang muslimah, Ibu Mega sangat memahami bahwa melaksanakan ibadah umrah adalah ibadah sunah yang penuh berkah dan rahmat. Saya kira Ibu Mega akan banyak berdoa di Mekkah Al-Mukarromah ini, terutama saat menunaikan ibadah umrah,” ujar Basarah.

Megawati Umrah Bareng Puan, Doakan Keberkahan Untuk Indonesia

Dalam perjalanan ibadah ini, Megawati tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri, tetapi juga memanjatkan doa untuk keluarga, khususnya para anggota keluarga yang telah berpulang, seperti Presiden Pertama RI Soekarno, ibunya Fatmawati, serta almarhum suaminya, Taufik Kiemas.

“Pertama, tentu beliau akan mendoakan keluarga yang telah mendahului, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Pak Taufik Kiemas, serta seluruh keluarga besar Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah berpulang,” ungkap Basarah.

Namun, doa Megawati tidak berhenti sampai di situ. Sebagai seorang tokoh nasional, ia juga akan mendoakan bangsa dan negara agar diberikan keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraan.

“Dan tentu Ibu Mega juga pasti akan mendoakan untuk keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia dari segala macam cobaan,” lanjut Basarah.

Doa bagi Indonesia menjadi salah satu agenda utama dalam perjalanan ibadah umrah ini. Mengingat situasi politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang, doa untuk keteguhan bangsa sangatlah penting. Dalam berbagai kesempatan, Megawati kerap menyampaikan harapannya agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat, bersatu, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Perjalanan Spiritual dengan Keluarga

Tidak sendiri, Megawati menjalani ibadah umrah ini bersama dua anaknya, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan putra sulungnya, Mohamad Rizki Pratama. Kehadiran kedua anaknya dalam perjalanan ini tentu memiliki makna yang mendalam.

Bagi Puan Maharani, perjalanan ini bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga momen untuk semakin mempererat hubungan dengan sang ibu. Sebagai seorang pemimpin politik dan Ketua DPR RI, Puan memiliki jadwal yang padat, sehingga kesempatan untuk beribadah bersama keluarganya di Tanah Suci menjadi sesuatu yang berharga.

Begitu juga bagi Mohamad Rizki Pratama, putra sulung Megawati, yang selama ini lebih jarang muncul dalam pemberitaan dibandingkan Puan. Perjalanan umrah ini menjadi kesempatan baginya untuk mendampingi sang ibu dan saudara perempuannya dalam menjalankan ibadah di tempat yang suci bagi umat Islam.

Basarah menegaskan bahwa persiapan ibadah umrah Megawati sudah dilakukan dengan baik. Ia ingin memastikan bahwa semua aspek perjalanan ini berjalan dengan lancar dan khusyuk.

“Ibu Mega telah mempersiapkan doa-doanya dengan sebaik-baiknya selama menjalani ibadah umrah ini,” tutup Basarah.

Umrah dan Makna Spiritualitas bagi Megawati

Sebagai seorang pemimpin nasional, Megawati dikenal memiliki kedekatan dengan berbagai aspek kehidupan spiritual.

Meskipun dalam ranah politik ia kerap lebih dikenal sebagai sosok nasionalis, Megawati juga memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai keislaman yang diwariskan oleh ayahnya, Bung Karno.

Ibadah umrah kali ini bukan hanya sekadar perjalanan ritual, tetapi juga sebuah refleksi mendalam bagi Megawati.

Melalui umrah, ia memiliki kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan perjalanan hidupnya, serta memohon bimbingan dalam setiap langkah yang akan ia ambil ke depan.

Sebagai mantan Presiden dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati telah mengalami berbaga

i fase dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Dari masa reformasi hingga saat ini, perannya dalam membangun bangsa tetap berpengaruh.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dalam aspek politik, ekonomi

maupun sosial, ibadah umrah menjadi momen penting bagi Megawati untuk memohon petunjuk dan kekuatan.

Dalam berbagai kesempatan, Megawati sering menyampaikan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin

tidak hanya datang dari pengalaman politik, tetapi juga dari kekuatan spiritual dan nilai-nilai moral yang dipegang teguh.

Harapan untuk Indonesia

Perjalanan umrah ini juga membawa harapan besar untuk Indonesia. Dengan situasi global yang terus berubah dan tantangan yang semakin kompleks, doa bagi bangsa menjadi sesuatu yang sangat berarti.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan keberagaman. Megawati, yang lahir dari keluarga yang mengedepankan kebhinekaan, memahami betapa pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Doa yang dipanjatkan Megawati di Mekkah diharapkan dapat membawa keberkahan bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik, doa dan harapan selalu menjadi

bagian dari upaya untuk membangun bangsa yang lebih baik.

Ibadah umrah Megawati Soekarnoputri bersama Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai refleksi atas perjalanan hidup, doa bagi keluarga, dan harapan besar bagi Indonesia.

Sebagai tokoh nasional, Megawati memahami pentingnya spiritualitas dalam kepemimpinan.

Doa-doa yang ia panjatkan di Tanah Suci tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Dengan persiapan yang matang dan niat yang tulus, perjalanan umrah ini diharapkan

membawa ketenangan dan keberkahan bagi Megawati, keluarganya, serta seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo Disebut Sangat Serius, Sekolah Rakyat Akan Dimulai Tahun Ini

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat ditargetkan untuk dieksekusi pada tahun 2025.

Presiden Prabowo Subianto disebut sangat serius dalam mewujudkan program ini, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, terutama yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Prabowo Disebut Sangat Serius, Sekolah Rakyat Akan Dimulai Tahun Ini

“Presiden sangat serius soal Sekolah Rakyat.

Sangat serius dan beliau meminta kami untuk segera melaporkan apa yang sudah kami kerjakan selama beberapa bulan terakhir ini,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Target Eksekusi Sekolah Rakyat

Menurut Gus Ipul, konsep Sekolah Rakyat telah disusun dan diharapkan dapat segera dieksekusi dalam waktu dekat.

“Kalau bisa, ini dilaksanakan pada tahun ini juga. Ya mudah-mudahan ini bisa segera terwujud karena Presiden sangat serius sekali,” tambahnya.

Sekolah Rakyat ini nantinya akan berbentuk sekolah berasrama (boarding school),

yang dirancang untuk memberikan pendidikan yang layak dan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Konsep Boarding School untuk Anak Miskin Ekstrem

Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan holistik, tidak hanya dalam aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan siswa agar mereka dapat menjadi agen perubahan bagi keluarganya.

“Ya pastilah, Sekolah Rakyat ini nanti boarding ya. Sekali lagi ini boarding.

Boarding khusus untuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Ya mohon maaf kalau pasnya itu kadang-kadang miskin ekstrem gitu lah,” kata Gus Ipul.

Selain memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga akan membekali siswa dengan keterampilan hidup (life skills) dan pelatihan yang dapat membantu mereka meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka di masa depan.

Presiden ingin sekali mereka ini mendapatkan suatu proses pendidikan yang pada akhirnya nanti mereka bisa jadi agen-agen perubahan keluarga,” tambah Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Dengan konsep boarding school, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat memperoleh pendidikan berkualitas dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dengan keseriusan pemerintah, program ini diharapkan bisa segera terealisasi

pada tahun 2025, memberikan harapan baru bagi generasi penerus bangsa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung

KPK Masih Rahasiakan Peran Ketum PP Japto Soerjosoemarno di Kasus Korupsi Rita

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno (JS), terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW). Namun, hingga saat ini, KPK masih merahasiakan peran Japto dalam kasus tersebut.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka menelusuri aliran dana gratifikasi Rita Widyasari.

“Belum bisa diungkap saat ini (peran Japto Soerjosoemarno). Dasar geledahnya sama. Menggunakan sprindik gratifikasi RW,” ujar Tessa kepada Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

KPK Masih Rahasiakan Peran Ketum PP Japto Soerjosoemarno di Kasus Korupsi Rita

KPK melakukan penggeledahan di rumah Japto Soerjosoemarno yang berlokasi di Jalan Benda Ujung No. 8 RT. 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2/2025) malam. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 11 unit mobil, uang tunai dalam mata uang rupiah dan valas, dokumen penting, serta barang bukti elektronik (BBE).

“Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS,” jelas Tessa.

Penyidik KPK kini tengah menganalisis barang bukti yang telah disita untuk mendalami kemungkinan keterkaitan Japto dalam skandal korupsi ini.

Rita Widyasari Diduga Terima Gratifikasi Miliaran Rupiah dari Tambang Batubara

KPK mengungkap bahwa Rita Widyasari menerima gratifikasi sebesar 3,3 hingga 5 juta dolar AS untuk setiap metrik ton tambang batubara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” ujar Asep kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

KPK juga menyebut bahwa dana tersebut mengalir ke sejumlah individu, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. KPK akan menelusuri seluruh aliran uang dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Rita.

Pemeriksaan Pengusaha Tambang dan Tokoh PSSI Kaltim

Dalam rangkaian penyelidikan ini, KPK juga memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Kalimantan Timur, Said Amin (SA). Asep menegaskan bahwa beberapa saksi lainnya juga akan segera dipanggil MUSIK4D untuk diperiksa lebih lanjut.

“Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tambah Asep.

Kasus korupsi Rita Widyasari terus berkembang dengan penggeledahan dan penyitaan berbagai aset bernilai tinggi. KPK masih merahasiakan peran Japto Soerjosoemarno dalam kasus ini, sementara penyelidikan terhadap aliran dana gratifikasi batubara terus berlanjut.

Dengan semakin banyaknya saksi yang diperiksa, perkembangan kasus ini akan terus menarik perhatian publik, terutama terkait kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal korupsi besar ini.

BKN ungkap 10 rencana kebijakan efisiensi APBN 2025

Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung

kebijakan pemerintah untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Sebagai respons terhadap Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, BKN merancang 10 kebijakan strategis untuk memastikan efektivitas dan

efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Menurut Zudan, langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, sehingga

pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun anggaran mengalami efisiensi.

BKN ungkap 10 rencana kebijakan efisiensi APBN 2025

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar

tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” ujar Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Zudan juga menambahkan bahwa kebijakan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk lebih

transparan, responsif, dan efisien dalam melayani masyarakat serta mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), BKN berkomitmen untuk menghadirkan

kebijakan yang lebih fleksibel dan memudahkan penyelesaian berbagai permasalahan kepegawaian.

Fokus utama mencakup peningkatan kesejahteraan ASN, percepatan pengembangan karier, serta peningkatan layanan kepegawaian yang lebih efektif.

10 Rencana Kebijakan Efisiensi APBN 2025

Sebagai bentuk implementasi efisiensi anggaran, berikut 10 kebijakan yang akan diterapkan BKN:

Peniadaan jam kerja fleksibel, dengan sistem kerja yang lebih disiplin.
Pemberlakuan skema kerja efisien, termasuk penerapan Work From Anywhere (WFA) selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Meningkatkan sistem pelaporan kinerja bawahan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi kerja ASN.
Pembatasan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengurangi beban anggaran.
Mengutamakan koordinasi secara daring, guna meminimalisir pengeluaran untuk pertemuan fisik yang memerlukan biaya besar.
Efisiensi dalam penggunaan energi, termasuk pemakaian listrik dan sumber daya kantor lainnya.
Penyesuaian pakaian kerja, dengan mengutamakan kenyamanan serta mengurangi pengeluaran terkait seragam dinas.
Optimalisasi anggaran, dengan memastikan setiap pengeluaran sesuai kebutuhan dan memiliki dampak maksimal.
Meningkatkan kerja sama dengan mitra eksternal, termasuk pihak ketiga dan organisasi donor, dengan tetap menjaga prinsip good governance.
Penguatan peran kantor regional, agar setiap konsultasi kepegawaian dapat terselesaikan di masing-masing wilayah kerja, tanpa harus ke kantor pusat.

Dampak Kebijakan Efisiensi APBN 2025

Penerapan kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan anggaran, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN serta mempercepat reformasi birokrasi. Dengan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi, diharapkan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun terjadi efisiensi dalam pengeluaran pemerintah.

BKN juga menegaskan bahwa efisiensi ini bukanlah hambatan bagi ASN, melainkan peluang untuk bekerja lebih produktif dengan sistem yang lebih modern dan terstruktur. Dengan penerapan skema kerja yang lebih adaptif, ASN diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif.

Dengan adanya 10 rencana kebijakan efisiensi APBN 2025, BKN memastikan bahwa reformasi birokrasi terus berjalan, seiring dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan transparan. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Komisi VI DPR Rapat Hari Sabtu, Sepakat RUU BUMN Disahkan di Paripurna

Pada Sabtu, 1 Februari 2025, Komisi VI DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan penting ini diambil dalam rapat kerja yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta ini menampilkan kesepakatan bulat dari kedelapan fraksi yang ada di Komisi VI DPR.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini, mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta rapat

tentang kesepakatan untuk membawa RUU ini pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Setelah mendengarkan berbagai pandangan, semua fraksi sepakat untuk melanjutkan proses pengesahan undang-undang tersebut.

“Setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, kami dapat menyimpulkan bahwa kedelapan

fraksi di Komisi VI DPR menyetujui rancangan RUU tentang perubahan ketiga atas UU 19/2003 tentang BUMN untuk disetujui pada tingkat 2 dalam rapat paripurna,” kata Anggia.

Pembahasan RUU BUMN: Poin Utama yang Disepakati

Rapat kerja pada hari itu juga membahas sejumlah poin penting terkait perubahan dalam RUU BUMN. Salah satunya

adalah pengaturan mengenai hak monopoli perusahaan pelat merah. Hal ini tercatat sebagai salah satu topik penting yang perlu diatur lebih jelas untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan BUMN di masa depan.

Selain itu, perubahan dalam RUU BUMN ini juga akan membahas pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan investasi di Indonesia.

Komitmen Pemerintah dan DPR untuk Meningkatkan Pengelolaan BUMN

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, menyampaikan

laporan tentang perubahan yang telah disepakati. Eko menekankan pentingnya pengaturan yang lebih modern mengenai bagaimana BUMN di Indonesia dikelola dan bagaimana mereka berperan dalam perekonomian nasional. Menurutnya, RUU ini merupakan langkah maju dalam

upaya meningkatkan pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan bermanfaat bagi negara.

Dalam pembahasan tersebut, anggota Komisi VI juga menekankan bahwa sektor BUMN berperan penting dalam menjaga stabilitas

ekonomi Indonesia, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih modern dan fleksibel.

Salah satu hal yang juga akan dibahas adalah peningkatan pengawasan terhadap BUMN untuk memastikan agar mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat.

Prabowo Akan Hadiri Rapim TNI-Polri Kamis Sore Ini

Prabowo Akan Hadiri Rapim TNI Polri Kamis Sore Ini

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan memberikan pengarahan dalam forum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang akan digelar di Jakarta pada Kamis (30/1/2025) sore ini. Kehadiran Prabowo dalam agenda tahunan ini menandai peran pentingnya dalam kebijakan strategis pertahanan dan keamanan nasional.

Bapak Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan di acara Rapim Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2025,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan tertulisnya.

Agenda Penting dalam Rapim TNI-Polri

Rapim TNI-Polri merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dari unsur TNI dan Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara.

Beberapa agenda yang kemungkinan besar dibahas dalam rapat ini meliputi:

Kebijakan pertahanan dan keamanan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Evaluasi kinerja TNI-Polri di tahun sebelumnya serta perencanaan strategi di tahun 2025.
Peningkatan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan dalam negeri dan global.
Penguatan peran TNI-Polri dalam menjaga stabilitas sosial, terutama dalam pengamanan wilayah strategis.

Prabowo dan Gelar Jenderal Kehormatan

Dalam Rapim TNI-Polri Februari 2024, Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan Bintang Empat dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Penganugerahan tersebut berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Pangkat tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Sebelumnya, Prabowo berpangkat Letnan Jenderal (Purn) atau bintang tiga. Kini, setelah penganugerahan tersebut, ia menyandang gelar Jenderal (Hor) yang mencerminkan penghormatan atas dedikasinya dalam dunia militer.

Kehadiran Prabowo dalam Rapim TNI-Polri 2025 menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara militer dan kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, arahan yang diberikan dalam forum ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia ke depan.

Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru saja mempublikasikan hasil survei mengenai kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Survei ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, dengan 79,3% responden menyatakan puas terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Hasil ini mencerminkan kepercayaan besar masyarakat kepada presiden dan timnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa angka ini bukan sekadar statistik. Menurutnya, tingkat kepuasan ini adalah cerminan harapan masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. “Kepercayaan yang diberikan rakyat ini adalah sebuah penghargaan besar. Sekarang adalah waktu bagi pemerintah untuk membuktikannya melalui hasil-hasil konkret,” ujar Cak Imin.

zl Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret

Cak Imin menyoroti bahwa arahan Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dia menyebut bahwa pemerintah tengah melakukan pendataan yang sangat rinci terkait kemiskinan, agar bantuan bisa tepat sasaran. “Kita harus memetakan siapa saja yang memerlukan bantuan langsung, siapa yang masih bisa diberdayakan, dan siapa yang memerlukan stimulus ekonomi. Data ini akan menjadi dasar kita untuk bekerja lebih efektif,” tambahnya.

Survei Indikator: Modal Politik Besar Bagi Prabowo

Hasil survei Indikator Politik Indonesia tidak hanya sekadar angka kepuasan publik. Ini juga menjadi sinyal positif yang menunjukkan bahwa Prabowo memiliki modal politik yang kuat untuk melanjutkan program-program prioritasnya. Dalam survei yang dilakukan pada 16-21 Januari 2025 tersebut, sebanyak 1.220 responden memberikan pandangan mereka, dengan tingkat kepercayaan survei mencapai 95%. Dari angka tersebut, 13,5% menyatakan sangat puas dan 65,8% menyatakan cukup puas terhadap kinerja Prabowo.

Burhanuddin Muhtadi, pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, menyatakan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa “bulan madu politik” Prabowo belum berakhir. Bahkan, Burhanuddin membandingkan angka ini dengan tingkat kepuasan di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo, di mana kebijakan yang kurang populer seperti kenaikan harga BBM menyebabkan tingkat kepuasan publik lebih rendah. “Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar saat ini, yang memberikan peluang besar untuk menggerakkan program-program pemerintahannya,” jelas Burhanuddin.

Kepuasan terhadap Prabowo tidak hanya datang dari pendukung setianya. Survei menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerjanya mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemilih dari kelompok usia muda, kelompok usia tua, serta dari berbagai afiliasi politik. Bahkan, beberapa pemilih yang sebelumnya mendukung kandidat lain kini juga menunjukkan apresiasi terhadap kinerja Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah telah memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menghadapi Tantangan di Depan

Walaupun tingkat kepuasan publik tinggi, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar. Arahan Prabowo kepada jajaran kabinet untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu ujian terbesar. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara efisien untuk memberikan hasil yang konkret. “Kami harus memanfaatkan APBN dan sumber daya alam dengan bijak agar dapat mengurangi kemiskinan. Ini adalah prioritas utama kami di awal pemerintahan,” kata Cak Imin.

Pemerintah juga berfokus pada data akurat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Dengan data yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung dan kelompok yang masih bisa diberdayakan melalui berbagai program ekonomi. “Kami ingin bantuan yang diberikan benar-benar mengubah kehidupan masyarakat miskin, bukan hanya solusi sementara,” tegas Cak Imin.

Dengan tingkat kepuasan mencapai 79,3%, Presiden Prabowo Subianto memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan agenda-agenda prioritas pemerintah. Namun, tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan publik ini masih sangat besar. Pemerintah dituntut untuk terus bekerja keras, mengentaskan kemiskinan, dan memberikan hasil nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukungan masyarakat yang luas memberikan harapan bahwa pemerintahan ini akan membawa perubahan positif yang nyata.

Indikator Ungkap 7 Menteri Berkinerja Terbaik di 100 Hari Pertama

Lembaga survei Indikator baru-baru ini mengungkap temuan menarik terkait popularitas para menteri kabinet. Menurut hasil survei terbaru yang dirilis, ada tujuh menteri yang dianggap menonjol berdasarkan tingkat pengenalan publik.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan ribuan responden dari berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana para menteri dikenal oleh masyarakat.

Indikator Ungkap 7 Menteri Berkinerja Terbaik di 100 Hari Pertama

Hasil survei menunjukkan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri BUMN mendapatkan tingkat pengenalan publik tertinggi, diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Menteri Pendidikan.

Popularitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberhasilan program kerja, liputan media, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Misalnya, Menteri Keuangan sering tampil dalam berita terkait pengelolaan anggaran negara, sedangkan Menteri BUMN sering menjadi sorotan karena reformasi yang dilakukan di berbagai perusahaan milik negara.

Faktor Pendukung Popularitas Para Menteri

Beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, dan Menteri Kesehatan, juga mencatat tingkat pengenalan publik yang cukup tinggi. Namun, perbedaannya adalah bagaimana publik menilai kinerja mereka.

Beberapa responden merasa bahwa keberhasilan program-program di bidang transportasi dan pertanian kurang

mendapat sorotan media, meskipun memberikan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan mendapatkan pengakuan besar selama masa pandemi, meskipun belakangan ini popularitasnya sedikit menurun seiring dengan berkurangnya perhatian terhadap isu-isu kesehatan global.

Indikator menyimpulkan bahwa tingkat pengenalan dan penerimaan publik terhadap para menteri ini sangat dipengaruhi

oleh transparansi, komunikasi, dan kehadiran mereka di tengah masyarakat. Menurut honda4d para peneliti, menteri yang rajin

berkomunikasi melalui media sosial dan sering turun langsung ke lapangan cenderung lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat melihat jajaran menteri kabinet saat ini.

Dengan mengidentifikasi menteri-menteri yang memiliki pengaruh besar di mata publik, pemerintah dapat lebih

fokus dalam mendukung program-program yang telah memberikan dampak positif. Di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagi para menteri yang belum begitu dikenal untuk meningkatkan kehadiran dan kinerja mereka di mata masyarakat.