Politik Archives - Page 2 of 4 - TARGETINNGID | Berita Viral Paling Hot Di Dunia Maya Hanya Disini!

BKN ungkap 10 rencana kebijakan efisiensi APBN 2025

Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung

kebijakan pemerintah untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Sebagai respons terhadap Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, BKN merancang 10 kebijakan strategis untuk memastikan efektivitas dan

efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Menurut Zudan, langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, sehingga

pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun anggaran mengalami efisiensi.

BKN ungkap 10 rencana kebijakan efisiensi APBN 2025

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar

tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” ujar Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Zudan juga menambahkan bahwa kebijakan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk lebih

transparan, responsif, dan efisien dalam melayani masyarakat serta mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), BKN berkomitmen untuk menghadirkan

kebijakan yang lebih fleksibel dan memudahkan penyelesaian berbagai permasalahan kepegawaian.

Fokus utama mencakup peningkatan kesejahteraan ASN, percepatan pengembangan karier, serta peningkatan layanan kepegawaian yang lebih efektif.

10 Rencana Kebijakan Efisiensi APBN 2025

Sebagai bentuk implementasi efisiensi anggaran, berikut 10 kebijakan yang akan diterapkan BKN:

Peniadaan jam kerja fleksibel, dengan sistem kerja yang lebih disiplin.
Pemberlakuan skema kerja efisien, termasuk penerapan Work From Anywhere (WFA) selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Meningkatkan sistem pelaporan kinerja bawahan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi kerja ASN.
Pembatasan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengurangi beban anggaran.
Mengutamakan koordinasi secara daring, guna meminimalisir pengeluaran untuk pertemuan fisik yang memerlukan biaya besar.
Efisiensi dalam penggunaan energi, termasuk pemakaian listrik dan sumber daya kantor lainnya.
Penyesuaian pakaian kerja, dengan mengutamakan kenyamanan serta mengurangi pengeluaran terkait seragam dinas.
Optimalisasi anggaran, dengan memastikan setiap pengeluaran sesuai kebutuhan dan memiliki dampak maksimal.
Meningkatkan kerja sama dengan mitra eksternal, termasuk pihak ketiga dan organisasi donor, dengan tetap menjaga prinsip good governance.
Penguatan peran kantor regional, agar setiap konsultasi kepegawaian dapat terselesaikan di masing-masing wilayah kerja, tanpa harus ke kantor pusat.

Dampak Kebijakan Efisiensi APBN 2025

Penerapan kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan anggaran, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN serta mempercepat reformasi birokrasi. Dengan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi, diharapkan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun terjadi efisiensi dalam pengeluaran pemerintah.

BKN juga menegaskan bahwa efisiensi ini bukanlah hambatan bagi ASN, melainkan peluang untuk bekerja lebih produktif dengan sistem yang lebih modern dan terstruktur. Dengan penerapan skema kerja yang lebih adaptif, ASN diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif.

Dengan adanya 10 rencana kebijakan efisiensi APBN 2025, BKN memastikan bahwa reformasi birokrasi terus berjalan, seiring dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan transparan. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Komisi VI DPR Rapat Hari Sabtu, Sepakat RUU BUMN Disahkan di Paripurna

Pada Sabtu, 1 Februari 2025, Komisi VI DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan penting ini diambil dalam rapat kerja yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta ini menampilkan kesepakatan bulat dari kedelapan fraksi yang ada di Komisi VI DPR.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini, mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta rapat

tentang kesepakatan untuk membawa RUU ini pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Setelah mendengarkan berbagai pandangan, semua fraksi sepakat untuk melanjutkan proses pengesahan undang-undang tersebut.

“Setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, kami dapat menyimpulkan bahwa kedelapan

fraksi di Komisi VI DPR menyetujui rancangan RUU tentang perubahan ketiga atas UU 19/2003 tentang BUMN untuk disetujui pada tingkat 2 dalam rapat paripurna,” kata Anggia.

Pembahasan RUU BUMN: Poin Utama yang Disepakati

Rapat kerja pada hari itu juga membahas sejumlah poin penting terkait perubahan dalam RUU BUMN. Salah satunya

adalah pengaturan mengenai hak monopoli perusahaan pelat merah. Hal ini tercatat sebagai salah satu topik penting yang perlu diatur lebih jelas untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan BUMN di masa depan.

Selain itu, perubahan dalam RUU BUMN ini juga akan membahas pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan investasi di Indonesia.

Komitmen Pemerintah dan DPR untuk Meningkatkan Pengelolaan BUMN

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, menyampaikan

laporan tentang perubahan yang telah disepakati. Eko menekankan pentingnya pengaturan yang lebih modern mengenai bagaimana BUMN di Indonesia dikelola dan bagaimana mereka berperan dalam perekonomian nasional. Menurutnya, RUU ini merupakan langkah maju dalam

upaya meningkatkan pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan bermanfaat bagi negara.

Dalam pembahasan tersebut, anggota Komisi VI juga menekankan bahwa sektor BUMN berperan penting dalam menjaga stabilitas

ekonomi Indonesia, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih modern dan fleksibel.

Salah satu hal yang juga akan dibahas adalah peningkatan pengawasan terhadap BUMN untuk memastikan agar mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat.

Prabowo Akan Hadiri Rapim TNI-Polri Kamis Sore Ini

Prabowo Akan Hadiri Rapim TNI Polri Kamis Sore Ini

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan memberikan pengarahan dalam forum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang akan digelar di Jakarta pada Kamis (30/1/2025) sore ini. Kehadiran Prabowo dalam agenda tahunan ini menandai peran pentingnya dalam kebijakan strategis pertahanan dan keamanan nasional.

Bapak Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan di acara Rapim Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2025,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan tertulisnya.

Agenda Penting dalam Rapim TNI-Polri

Rapim TNI-Polri merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dari unsur TNI dan Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara.

Beberapa agenda yang kemungkinan besar dibahas dalam rapat ini meliputi:

Kebijakan pertahanan dan keamanan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Evaluasi kinerja TNI-Polri di tahun sebelumnya serta perencanaan strategi di tahun 2025.
Peningkatan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan dalam negeri dan global.
Penguatan peran TNI-Polri dalam menjaga stabilitas sosial, terutama dalam pengamanan wilayah strategis.

Prabowo dan Gelar Jenderal Kehormatan

Dalam Rapim TNI-Polri Februari 2024, Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan Bintang Empat dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Penganugerahan tersebut berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Pangkat tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Sebelumnya, Prabowo berpangkat Letnan Jenderal (Purn) atau bintang tiga. Kini, setelah penganugerahan tersebut, ia menyandang gelar Jenderal (Hor) yang mencerminkan penghormatan atas dedikasinya dalam dunia militer.

Kehadiran Prabowo dalam Rapim TNI-Polri 2025 menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara militer dan kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, arahan yang diberikan dalam forum ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia ke depan.

Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru saja mempublikasikan hasil survei mengenai kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Survei ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, dengan 79,3% responden menyatakan puas terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Hasil ini mencerminkan kepercayaan besar masyarakat kepada presiden dan timnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa angka ini bukan sekadar statistik. Menurutnya, tingkat kepuasan ini adalah cerminan harapan masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. “Kepercayaan yang diberikan rakyat ini adalah sebuah penghargaan besar. Sekarang adalah waktu bagi pemerintah untuk membuktikannya melalui hasil-hasil konkret,” ujar Cak Imin.

zl Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret

Cak Imin menyoroti bahwa arahan Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dia menyebut bahwa pemerintah tengah melakukan pendataan yang sangat rinci terkait kemiskinan, agar bantuan bisa tepat sasaran. “Kita harus memetakan siapa saja yang memerlukan bantuan langsung, siapa yang masih bisa diberdayakan, dan siapa yang memerlukan stimulus ekonomi. Data ini akan menjadi dasar kita untuk bekerja lebih efektif,” tambahnya.

Survei Indikator: Modal Politik Besar Bagi Prabowo

Hasil survei Indikator Politik Indonesia tidak hanya sekadar angka kepuasan publik. Ini juga menjadi sinyal positif yang menunjukkan bahwa Prabowo memiliki modal politik yang kuat untuk melanjutkan program-program prioritasnya. Dalam survei yang dilakukan pada 16-21 Januari 2025 tersebut, sebanyak 1.220 responden memberikan pandangan mereka, dengan tingkat kepercayaan survei mencapai 95%. Dari angka tersebut, 13,5% menyatakan sangat puas dan 65,8% menyatakan cukup puas terhadap kinerja Prabowo.

Burhanuddin Muhtadi, pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, menyatakan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa “bulan madu politik” Prabowo belum berakhir. Bahkan, Burhanuddin membandingkan angka ini dengan tingkat kepuasan di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo, di mana kebijakan yang kurang populer seperti kenaikan harga BBM menyebabkan tingkat kepuasan publik lebih rendah. “Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar saat ini, yang memberikan peluang besar untuk menggerakkan program-program pemerintahannya,” jelas Burhanuddin.

Kepuasan terhadap Prabowo tidak hanya datang dari pendukung setianya. Survei menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerjanya mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemilih dari kelompok usia muda, kelompok usia tua, serta dari berbagai afiliasi politik. Bahkan, beberapa pemilih yang sebelumnya mendukung kandidat lain kini juga menunjukkan apresiasi terhadap kinerja Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah telah memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menghadapi Tantangan di Depan

Walaupun tingkat kepuasan publik tinggi, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar. Arahan Prabowo kepada jajaran kabinet untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu ujian terbesar. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara efisien untuk memberikan hasil yang konkret. “Kami harus memanfaatkan APBN dan sumber daya alam dengan bijak agar dapat mengurangi kemiskinan. Ini adalah prioritas utama kami di awal pemerintahan,” kata Cak Imin.

Pemerintah juga berfokus pada data akurat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Dengan data yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung dan kelompok yang masih bisa diberdayakan melalui berbagai program ekonomi. “Kami ingin bantuan yang diberikan benar-benar mengubah kehidupan masyarakat miskin, bukan hanya solusi sementara,” tegas Cak Imin.

Dengan tingkat kepuasan mencapai 79,3%, Presiden Prabowo Subianto memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan agenda-agenda prioritas pemerintah. Namun, tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan publik ini masih sangat besar. Pemerintah dituntut untuk terus bekerja keras, mengentaskan kemiskinan, dan memberikan hasil nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukungan masyarakat yang luas memberikan harapan bahwa pemerintahan ini akan membawa perubahan positif yang nyata.

Indikator Ungkap 7 Menteri Berkinerja Terbaik di 100 Hari Pertama

Lembaga survei Indikator baru-baru ini mengungkap temuan menarik terkait popularitas para menteri kabinet. Menurut hasil survei terbaru yang dirilis, ada tujuh menteri yang dianggap menonjol berdasarkan tingkat pengenalan publik.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan ribuan responden dari berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana para menteri dikenal oleh masyarakat.

Indikator Ungkap 7 Menteri Berkinerja Terbaik di 100 Hari Pertama

Hasil survei menunjukkan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri BUMN mendapatkan tingkat pengenalan publik tertinggi, diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Menteri Pendidikan.

Popularitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberhasilan program kerja, liputan media, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Misalnya, Menteri Keuangan sering tampil dalam berita terkait pengelolaan anggaran negara, sedangkan Menteri BUMN sering menjadi sorotan karena reformasi yang dilakukan di berbagai perusahaan milik negara.

Faktor Pendukung Popularitas Para Menteri

Beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, dan Menteri Kesehatan, juga mencatat tingkat pengenalan publik yang cukup tinggi. Namun, perbedaannya adalah bagaimana publik menilai kinerja mereka.

Beberapa responden merasa bahwa keberhasilan program-program di bidang transportasi dan pertanian kurang

mendapat sorotan media, meskipun memberikan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan mendapatkan pengakuan besar selama masa pandemi, meskipun belakangan ini popularitasnya sedikit menurun seiring dengan berkurangnya perhatian terhadap isu-isu kesehatan global.

Indikator menyimpulkan bahwa tingkat pengenalan dan penerimaan publik terhadap para menteri ini sangat dipengaruhi

oleh transparansi, komunikasi, dan kehadiran mereka di tengah masyarakat. Menurut honda4d para peneliti, menteri yang rajin

berkomunikasi melalui media sosial dan sering turun langsung ke lapangan cenderung lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat melihat jajaran menteri kabinet saat ini.

Dengan mengidentifikasi menteri-menteri yang memiliki pengaruh besar di mata publik, pemerintah dapat lebih

fokus dalam mendukung program-program yang telah memberikan dampak positif. Di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagi para menteri yang belum begitu dikenal untuk meningkatkan kehadiran dan kinerja mereka di mata masyarakat.

Jadi Tersangka KPK Hasto: Hadapi dengan Kepala Tegak

Jadi Tersangka KPK Hasto Hadapi dengan Kepala Tegak dan Mulut Tersenyum

JAKARTA, worldwidetargeting.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video resmi pada Kamis (26/12/2024), Hasto menegaskan bahwa perjuangan demi demokrasi dan keadilan hukum selalu disertai risiko.

Demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita junjung, risiko apa pun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum.

Terima kasih. Merdeka,” kata Hasto.

Pernyataan tersebut menjadi respons resmi Hasto setelah penetapannya sebagai tersangka terkait kasus suap yang melibatkan pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

Meski menghadapi tuduhan serius, Hasto menekankan pentingnya menghormati supremasi hukum dan tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan oleh PDI-P.

Hasto juga mengingatkan kader PDI-P untuk terus memegang semangat perjuangan Bung Karno dalam menjaga kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Ia menegaskan bahwa pengorbanan demi cita-cita bangsa adalah bagian integral dari perjuangan partai.

“Penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” tambahnya.

PDI-P Pertanyakan Penetapan Tersangka oleh KPK

Penetapan Hasto sebagai tersangka KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan pada 23 Desember 2024. KPK menduga Hasto terlibat dalam pemberian suap yang dilakukan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Namun, PDI-P mempertanyakan keputusan ini dan menyebutnya sebagai langkah yang terkesan politis.

Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa tindakan ini muncul karena keberanian

Hasto dan PDI-P dalam mengkritik penyalahgunaan kekuasaan di akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Sekjen DPP PDI Perjuangan telah menunjukkan sikap politik yang tegas menentang penyalahgunaan kekuasaan, upaya merusak demokrasi, dan pelanggaran konstitusi.

Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya untuk membungkam kritikan tersebut,” ujar Ronny.

Sebagai bentuk dukungan, PDI-P telah mempersiapkan tim hukum untuk membantu Hasto dalam menghadapi proses hukum ini. Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, menyebut bahwa bantuan hukum adalah bentuk komitmen partai terhadap kadernya.

Tim hukum partai tentu dipersiapkan untuk mendukung Mas Hasto dalam menghadapi situasi ini,” kata Said dalam keterangannya pada Selasa (24/12/2024).

Di sisi lain, PDI-P juga menyoroti bahwa beberapa pekan terakhir partai mengambil langkah tegas dengan memecat tiga kader yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Hal ini disebut sebagai bukti keseriusan PDI-P dalam menjaga nilai-nilai yang mereka perjuangkan, meskipun harus menghadapi berbagai tekanan eksternal.

GMKI Ajak Elite Politik Bersatu Lawan Korupsi Tanpa Terkecuali

Jefri meminta, KPK bisa membuka informasi relevan dan akurat kepada masyarakat tanpa

menutupi atau memberi ruang spekulasi yang merugikan proses hukum

GMKI Ajak Elite Politik Bersatu Lawan Korupsi Tanpa Terkecuali

Jakarta – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan sikap tegas terkait perkembangan kasus Harun Masiku yang turut menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. GMKI menilai bahwa kasus ini telah menciptakan keresahan mendalam di tengah masyarakat, terutama karena penanganannya yang terkesan berlarut-larut tanpa kejelasan.

Ketua Umum GMKI, Jefri Gultom, dalam keterangan resminya pada Rabu (25/12/2024), menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Menurut Jefri, keterbukaan informasi merupakan kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

“Untuk memastikan keterbukaan publik dalam setiap langkah penanganan kasus ini. Transparansi adalah kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum,” ujar Jefri.

GMKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak ada ruang bagi spekulasi yang merugikan proses hukum, terlebih jika terdapat indikasi keterlibatan oknum elit partai politik.

“Mereka tidak boleh memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan politik. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas, bukan dijadikan alat tawar-menawar atau ajang saling serang antar-kelompok,” tegasnya.

GMKI Ajak Elite Politik Bersatu dalam Pemberantasan Korupsi

Selain menyoroti pentingnya transparansi, Jefri Gultom juga menyerukan kepada seluruh elit politik untuk bersatu dalam melawan korupsi. Menurutnya, persatuan adalah kunci agar upaya pemberantasan korupsi tidak menjadi ajang politisasi yang justru mengaburkan substansi persoalan.

“Seluruh pihak harus mendukung pemberantasan korupsi secara tegas dan independen,” tegas Jefri.

Tak hanya itu, GMKI juga memberikan apresiasi terhadap langkah progresif yang mulai diambil oleh KPK di bawah pimpinan baru, termasuk dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Jefri menilai keberanian KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar sebagai langkah positif yang patut didukung bersama.

“Kami melihat keberanian KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar yang selama ini menjadi perhatian publik. Hal ini adalah langkah positif yang harus terus didukung dan dikawal bersama,” ungkap Jefri.

Dia juga menekankan pentingnya mewujudkan misi pemberantasan korupsi seperti yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jefri, reformasi politik, hukum, dan birokrasi harus menjadi prioritas demi perubahan nyata di masa depan.

“Komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memberantas korupsi dan narkoba, seperti yang tertuang dalam poin ketujuh Asta Cita, harus diwujudkan secara nyata. Ini menjadi harapan besar bagi publik untuk melihat perubahan yang lebih baik,” tutup Jefri.

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi Isu Cawe-cawe Kongres

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

Jakarta, worldwidetargeting.com – Perseteruan antara PDIP dan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo

memasuki babak baru setelah pemecatan yang menghebohkan pada Senin (16/12/2024).

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

Tidak hanya Jokowi, partai juga mengumumkan pemecatan anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution, karena dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai.

Keputusan ini muncul setelah ketiganya dinilai secara terang-terangan mendukung calon presiden dari

Koalisi Indonesia Maju (KIM), meskipun PDIP telah resmi mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Isu Cawe-Cawe Jokowi dalam Internal PDIP

Dalam perkembangan terbaru, PDIP mencurigai adanya upaya “cawe-cawe” dari Jokowi terhadap struktur internal partai, terutama terkait jabatan Sekretaris Jenderal yang saat ini dipegang Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.

“Saya rasa kita tidak berbeda pendapat.

Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah [Cawe-cawe Jokowi],” ujar Deddy.

Deddy tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai isu tersebut, tetapi mengonfirmasi bahwa kabar ini telah beredar menjelang pelaksanaan Kongres V PDIP pada 2025 mendatang.

Kondisi Siaga di Internal PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menginstruksikan seluruh kader

partai untuk bersiaga menghadapi segala bentuk upaya yang berpotensi mengganggu stabilitas internal partai menjelang Kongres.

Hal ini menjadi respon atas munculnya baliho dan spanduk yang mempertanyakan legitimasi kepemimpinan

Megawati Soekarnoputri, yang masa jabatannya diperpanjang sejak Juni 2024 lalu.

“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, kondisi siaga-1 telah ditetapkan di internal PDI Perjuangan.

Ini untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ partai menjelang Kongres V sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Ronny.

Menurutnya, baliho-baliho tersebut menciptakan keresahan dan upaya untuk mengacaukan arah kebijakan partai, terutama dalam mempersiapkan strategi untuk Pemilu mendatang.

Kongres V PDIP yang direncanakan pada 2025 menjadi salah satu agenda krusial bagi partai berlambang banteng ini.

Selain akan menentukan kepemimpinan partai ke depan, kongres juga diharapkan mampu

mengatasi berbagai isu internal yang kini mencuat.

Sebagai partai dengan pengaruh besar di Indonesia, PDIP perlu memastikan stabilitas dan kekompakan internal untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.

Babak baru perseteruan PDIP dengan Jokowi tidak hanya menambah ketegangan

politik nasional, tetapi juga menjadi ujian bagi soliditas internal PDIP menjelang Kongres V.

Dengan isu cawe-cawe yang berkembang dan kondisi siaga di internal partai, langkah strategis yang diambil PDIP akan menjadi sorotan penting dalam peta politik Indonesia.

Kisruh PMI Menteri Hukum Tegaskan Kepengurusan JusufKalla

Kisruh PMI Menteri Hukum Tegaskan Kepengurusan Jusuf KallaSah

Jakarta, nasionalnews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menegaskan bahwa kepengurusan Jusuf Kalla di Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sah secara hukum. Pernyataan ini mengakhiri polemik yang sebelumnya melibatkan sejumlah pihak terkait legalitas kepemimpinan di PMI.

Keabsahan Kepengurusan PMI

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Menkumham menegaskan bahwa pengesahan kepengurusan Jusuf Kalla telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla telah memenuhi semua persyaratan administratif dan legal. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mempertanyakan keabsahannya,” ujar Menkumham.

Keputusan ini sekaligus menjadi penegasan bagi pihak-pihak yang sebelumnya meragukan legitimasi kepemimpinan Jusuf Kalla di PMI. Menkumham juga mengimbau semua pihak untuk mendukung upaya PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Latar Belakang Polemik

Kisruh ini bermula dari adanya klaim dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla tidak sah. Klaim tersebut menimbulkan ketegangan di kalangan internal PMI dan menciptakan keraguan publik terhadap organisasi kemanusiaan ini.

Namun, Menkumham menjelaskan bahwa semua dokumen dan persyaratan hukum telah diverifikasi dengan teliti. “Tidak ada pelanggaran atau kekurangan dalam proses pengesahan kepengurusan ini,” tambahnya.

Fokus pada Misi Kemanusiaan

Jusuf Kalla, dalam tanggapannya, menyatakan rasa syukur atas penegasan ini dan menegaskan kembali komitmen PMI untuk terus fokus pada tugas kemanusiaan. “Kami berharap semua pihak dapat bersatu untuk mendukung PMI. Fokus utama kami adalah membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Jusuf Kalla.

PMI selama ini dikenal aktif dalam berbagai misi kemanusiaan, termasuk bantuan bencana, program kesehatan, dan penyediaan darah. Dengan adanya kepastian hukum ini, PMI diharapkan dapat bekerja lebih efektif tanpa gangguan.

Dukungan Publik untuk PMI

Berbagai kalangan memberikan dukungan terhadap kepengurusan Jusuf Kalla. Banyak yang menilai bahwa polemik ini seharusnya tidak mengganggu tugas utama PMI sebagai organisasi kemanusiaan. Tokoh masyarakat dan pemimpin daerah juga menyuarakan dukungannya untuk memperkuat peran PMI di masyarakat.

Dengan kejelasan hukum yang diberikan oleh Menkumham, PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla kini dapat melanjutkan tugas-tugas kemanusiaannya dengan lebih tenang. Masyarakat diharapkan tetap mendukung PMI agar organisasi ini dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemanusiaan.

Isu Politik Terkini DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD

Isu Politik Terkini DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD hingga Kans Jokowi Gabung Demokrat

Jakarta, worldwidetargeting.com – Berbagai isu politik hangat menjadi sorotan, termasuk rencana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD dan peluang mantan Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Demokrat. Berikut adalah lima isu politik terkini yang menarik perhatian.

1. Komisi II DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD

Komisi II DPR sedang mengkaji formula untuk mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD, sebuah sistem yang sempat diterapkan sebelum 2004. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pencegahan politik uang agar mekanisme ini tidak kembali menjadi sarang korupsi.

“Kita harus mencari formula yang tepat agar politik uang tidak berpindah ke partai politik dan DPRD,” kata Rifqinizamy (18/12/2024).

Sistem Pilkada melalui DPRD diharapkan dapat mengatasi tantangan biaya tinggi dan konflik sosial yang sering terjadi dalam Pilkada langsung.

2. PKS Dukung Pilkada Lewat DPRD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung usulan Pilkada melalui DPRD, seperti yang diusulkan oleh Presiden Prabowo. Ketua DPP PKS Bidang Politik Almuzzammil Yusuf menyatakan, sistem ini dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah dan dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat.

“Dana sebesar itu sebaiknya digunakan untuk membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya,” ujar Muzzammil.

3. Retno Marsudi Jadi Penasihat ASEAN Malaysia 2025

Mantan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ditunjuk oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebagai penasihat informal keketuaan ASEAN 2025. Langkah ini dianggap inovatif dalam menangani isu-isu regional, seperti krisis Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan.

4. KPK Periksa Yasonna Laoly Terkait Harun Masiku

KPK mengonfirmasi pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait dokumen kasus Harun Masiku. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas fakta hukum, tanpa motif politis.

5. Kans Jokowi Gabung Demokrat

Peluang mantan Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Demokrat masih menjadi isu menarik. Namun, Demokrat belum membahas kemungkinan ini karena fokus pada sengketa Pilkada 2024. Jokowi, yang kini tidak lagi menjadi kader PDIP, juga didekati oleh beberapa partai besar seperti Golkar dan PAN.