Ketua MPR Dorong OKI Menyelesaikan Konflik Palestina

MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Edhy Baskoro Yudhoyono,

Edhy Soeparno, dan Abchandra Muhammad Akbar melakukan pertemuan dengan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 18 Desember 2024.

Ketua MPR Dorong OKI Menyelesaikan Konflik Palestina

Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani, bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Edhy Baskoro Yudhoyono,

Edhy Soeparno, dan Abchandra Muhammad Akbar, melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (18/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani memberikan apresiasi atas peran OKI dalam memperkuat kerja sama antar negara Islam dan mengawal perjuangan untuk menghadapi tantangan global, termasuk penyelesaian konflik di Palestina.

“Alhamdulillah hari ini kami diterima dengan sangat baik oleh Sekretaris Jenderal OKI.

Kami berdiskusi beberapa hal, salah satunya mendorong komitmen OKI dalam mengawal kerja sama negara-negara Islam dan penyelesaian konflik Palestina,” ujar Muzani dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Komitmen Indonesia terhadap Palestina

Ahmad Muzani menegaskan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Muzani menggarisbawahi tiga poin penting terkait isu Palestina:

Gencatan senjata di Gaza.
Dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution).
Pencegahan meluasnya krisis di kawasan.

OKI dan Peran Perdamaian

Muzani dorong OKI untuk mengambil langkah lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan negara-negara Islam. Ia juga menyarankan agar Indonesia dijadikan role model oleh OKI dalam memperkuat persatuan dan keberagaman.

“Kami menekankan pentingnya merangkul perbedaan, memprioritaskan kesejahteraan, dan membangun masyarakat yang kuat. Selain itu, pentingnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka merupakan amanat dari Konferensi Asia-Afrika,” tegas Muzani.

Ajakan untuk Berkunjung

Ahmad Muzani juga menyinggung Konferensi Majelis Syuro Dunia yang digelar di Bandung pada 2022, yang dihadiri oleh 15 negara anggota OKI.

Konferensi ini mendeklarasikan pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan atau lembaga serupa dari negara-negara OKI.

Sebagai penutup, Muzani mengundang Sekjen OKI untuk berkunjung ke MPR RI saat Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 tahun depan di Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan memajukan perdamaian global, khususnya di Palestina.

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Berubah Jadi Partai Politik

Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung

langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Berubah Jadi Partai Politik

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Bertransformasi Jadi Partai Politik

Jakarta, worldwidetargeting.com – Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menyatakan bahwa organisasi Projo Tunggu siap berubah menjadi partai politik jika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memberikan arahan. Projo, yang selama ini dikenal sebagai organisasi pendukung Jokowi, siap mendukung langkah politiknya melalui transformasi tersebut.

Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” ujar Handoko, Rabu (18/12/2024).

Meski demikian, Handoko menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan formal dengan Jokowi mengenai rencana tersebut. Ia menyebut bahwa keputusan apa pun akan bergantung pada arahan langsung dari Jokowi.

Belum ada pembicaraan dengan Pak Jokowi. Nanti di waktu yang tepat, pasti kita bicarakan,” tambahnya.

Pemecatan Jokowi dari PDIP

Wacana ini muncul setelah DPP PDI Perjuangan secara resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai. Keputusan pemecatan tersebut diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam siaran resmi PDIP.

Komarudin menyatakan bahwa pemecatan ini adalah bentuk sanksi partai. Jokowi, Gibran, dan Bobby kini tidak lagi memiliki hubungan dengan PDIP, termasuk hak untuk menggunakan nama partai dalam aktivitas mereka.

Setelah surat ini, PDI Perjuangan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka,” tegas Komarudin.

Surat keputusan pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. PDIP juga menyebut bahwa keputusan ini akan dipertanggungjawabkan dalam kongres mendatang.

Sejarah Jokowi di PDIP

Jokowi bergabung dengan PDIP pada 2014 saat maju sebagai calon presiden. Gibran menjadi kader PDIP pada 2019, dan Bobby menyusul pada 2020. Pemecatan mereka menandai perubahan besar dalam dinamika politik PDIP.

Projo Menunggu Arahan

Sebagai organisasi yang telah lama mendukung Jokowi, Projo kini membuka peluang untuk bertransformasi menjadi partai politik. Handoko menyebut, langkah ini hanya akan diambil jika ada arahan langsung dari Jokowi, dan Projo tetap menunggu keputusan tersebut sebelum melangkah lebih jauh.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, Projo berpotensi menjadi kekuatan politik baru di bawah arahan Jokowi.

PBNU Tanggapi Desakan Muktamar Luar Biasa NU

PBNU Tanggapi Desakan Muktamar Luar Biasa NU Minta Gus Yahya Dicopot

Surabaya, worldwidetargeting.com – Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU (PO & MLB NU) mendesak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk dicopot dari jabatannya. Desakan ini muncul dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Surabaya pada Selasa (17/12).

Tudingan Pelanggaran dan Evaluasi Kinerja PBNU

Jakfar Shodiq, dari Divisi Hukum dan Advokasi PO & MLB NU, menyatakan bahwa pencopotan Gus Yahya diatur dalam Pasal 74 AD/ART NU, khususnya jika ketua PBNU melanggar ketentuan tersebut. Evaluasi tiga tahun kinerja PBNU masa khidmat 2022-2027 mengungkap dugaan pelanggaran, seperti keberpihakan politik serta pemecatan sejumlah tokoh NU tanpa prosedur yang jelas.

“PBNU terkesan menggiring organisasi untuk mendukung agenda politik tertentu, yang terlihat jelas di era digital ini,” ujar Jakfar.

Ia juga menyoroti pemecatan sejumlah tokoh besar NU yang dianggap melanggar aturan. Menurutnya, tindakan ini menunjukkan PBNU jauh dari nilai-nilai Nahdlatul Ulama.

Kritik dari Daerah

Dalam forum FGD, perwakilan dari berbagai wilayah seperti Papua, Bangka Belitung, dan Kalimantan mengungkap pengalaman mereka, termasuk upaya yang dianggap mendegradasi NU di tingkat lokal. Beberapa peserta bahkan menangis saat menyampaikan keluhan, menggambarkan situasi yang memprihatinkan.

“Banyak ulama yang selama ini berjuang untuk NU justru dipecat tanpa alasan jelas,” kata Jakfar.

PBNU Merespons Tuduhan

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi membantah tudingan PO & MLB NU. Menurutnya, tuduhan bahwa Gus Yahya melanggar AD/ART tidak memiliki dasar yang jelas.

“Aturan mana yang dilanggar? Semua akan dibahas dalam laporan pertanggungjawaban muktamar resmi mendatang,” tegas Gus Fahrur.

Ia juga menilai forum MLB NU tidak memiliki keabsahan karena digelar secara rahasia tanpa transparansi mengenai peserta dan lokasi.

“Jika ini forum resmi, seharusnya terbuka dan dapat divalidasi keabsahannya,” tambahnya.

Desakan pencopotan Gus Yahya yang dilontarkan oleh MLB NU memunculkan polemik baru di tubuh NU. PBNU menegaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki legalitas resmi, sementara PO & MLB NU terus menyoroti dugaan pelanggaran yang terjadi.

Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan bahwa Muktamar Luar Biasa NU (MLB NU) yang digelar secara rahasia tidak dapat dianggap sebagai forum resmi organisasi. Ia mempertanyakan keabsahan forum tersebut karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART NU.

“Forum seperti ini harus jelas peserta dan legalitasnya. Jika dilakukan tertutup tanpa validasi, bagaimana bisa disebut sah?,” ujar Gus Fahrur.

Menurutnya, mekanisme resmi untuk evaluasi kinerja PBNU akan dibahas dalam muktamar mendatang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ). Gus Fahrur juga menilai tudingan terhadap Gus Yahya tidak memiliki bukti kuat dan hanya bersifat asumsi.

Hasil Pilkada Kota Bogor 2024 Tak Ada Gugatan ke MK

worldtargeting.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menyatakan, tidak ada pengajuan gugatan

Pengumuman hasil Pilkada Kota Bogor 2024 yang diajukan ke Konstitusi Mahkamah (MK).

Dian Ashabul Yamin, Kepala Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Bogor,

Mengungkapkan bahwa sesuai dengan aturan yang ada, peserta pemilu diberikan waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan setelah menetapkan hasil suara pada 3 Desember 2024.

Namun, hingga jangka waktu yang ditetapkan, yaitu 6 Desember 2024, belum ada gugatan yang diajukan.

Tidak ada gugatan yang diajukan dalam waktu tiga hari setelah penetapan hasil perolehan suara,

kata Dian saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (12/10/2024). Karena tidak ada gugatan yang masuk,

KPU Kota Bogor akan melanjutkan proses penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam Pilkada 2024

Hal ini menunjukkan bahwa proses Pilkada Kota Bogor 2024 berjalan dengan lancar dan hasilnya diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil real count yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Dedie Rachim-Jenal Mutaqin, berhasil meraih kemenangan dengan perolehan 183.500 suara.

Berikut adalah perolehan suara untuk kelima pasangan calon dalam Pilkada Kota Bogor 2024 menurut hasil real count:

1. Sendi Fardiansyah-Melli Darsa: 48.175 suara.

2.Atang Trisnanto-Annida Allivia: 136. 961 suara.

3. Dedie Rachim-Jenal Mutaqin: 183.500 suara.

4. Rena Da Frina-Teddy Risandi: 58.415 suara.

5. Raendi Rayendra-Eka Maulana 71.736 suara.

2. Kecamatan Bogor Utara

– Dedie-Jenal: 30.232 suara

– Atang-Annida: 27.007 suara

– Raendi-Eka: 13.221 suara

– Rena-Teddy: 8.329 suara

– Sendi-Melli: 8.273 suara

3. Kecamatan Bogor Timur

– Dedie-Jenal: 17.882 suara

– Atang-Annida: 10.856 suara

– Rena-Teddy: 7.720 suara

– Raendi-Eka: 7.194 suara

– Sendi-Melli: 4.349 suara

4. Kecamatan Bogor Tengah

– Dedie-Jenal: 18.206 suara

– Atang-Annida: 14.935 suara

– Rena-Teddy: 6.171 suara

– Raendi-Eka: 5.262 suara

– Sendi-Melli: 5.220 suara

5. Kecamatan Bogor Selatan

– Dedie-Jenal: 35.399 suara

– Atang-Annida: 21.328 suara

– Rena-Teddy: 14.521 suara

– Raendi-Eka: 14.275 suara

– Sendi-Melli: 10.083 suara

6. Kecamatan Bogor Barat

– Dedie-Jenal: 43.567 suara

– Atang-Annida: 30.136 suara

– Raendi-Eka: 17.874 suara

– Rena-Teddy: 12.223 suara

– Sendi-Melli: 11.363 suara

Langkah Berikutnya

Habibi menjelaskan bahwa setelah pengumuman hasil real count, pihak yang merasa keberatan masih memiliki waktu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami masih menunggu selama tiga hari setelah penetapan ini. Jika ada pihak yang tidak setuju, mereka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Habibi.

Jika dalam waktu tersebut tidak ada gugatan yang diajukan, KPU Kota Bogor akan segera menetapkan pasangan calon terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.

Penetapan ini akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat.

Dengan hasil tersebut, pasangan Dedie Rachim-Jenal Mutaqin memiliki peluang besar untuk memimpin Kota Bogor selama lima tahun mendatang

Dapatkan breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Akses berita terbaru dari saluran andalanmu di worldwidetargeting.com

Transparansi kehadiran anggota DPR dan Formappi

Transparansi kehadiran anggota DPR dan Formappi meminta MKD memberi publik akses data kehadiran anggota DPR

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk membuka data kehadiran anggota DPR kepada publik.

Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja anggota DPR yang aktif menghadiri rapat dan siapa yang sering absen.

Dengan data ini, masyarakat dapat menilai apakah anggota DPR benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik

Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, menyatakan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan disiplin anggota DPR, termasuk membuka informasi yang relevan untuk publik. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan memastikan setiap keputusan diambil dengan kehadiran yang memenuhi aturan kuorum

transparansi dan disiplin anggota DPR, termasuk membuka informasi yang relevan untuk publik.

Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan memastikan setiap keputusan diambil dengan kehadiran yang memenuhi aturan kuorum.

Berdasarkan penelitiannya, dia mengungkapkan bahwa semangat anggota DPR mengikuti rapat-rapat di berbagai alat

kelengkapan terlihat cukup tinggi. Rata-rata tingkat kehadiran anggota pada rapat komisi paling tinggi mencapai 77 persen.

Namun, dia menyampaikan data mengenai kehadiran anggota pada rapat-rapat tidak semuanya disebutkan oleh pimpinan rapat.

Ada begitu banyak rapat yang diadakan oleh komisi-komisi, tetapi pemimpin rapat tidak menyebutkan jumlah anggota yang hadir.

Padahal, kata dia, data kehadiran anggota itu merupakan sesuatu yang mutlak untuk diungkapkan karena keputusan kuorum

rapat sebagaimana diatur UU MD3 dan Tata Tertib DPR tak bisa dipastikan tanpa mengetahui jumlah anggota yang hadir.

Mengabaikan peristiwa kehadiran anggota sebagai dasar penentuan kuorum bisa menjadi pintu masuk bagi pengambilan keputusan yang cacat secara prosedural,” kata dia.

Sejauh ini, menurut dia, urusan kehadiran anggota DPR RI dalam berbagai rapat belum dianggap serius oleh MKD.

Padahal, MKD hanyalah satu-satunya alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan oleh undang-undang dan tata tertib untuk memberikan sanksi kepada anggota DPR RI yang sering mangkir.

Mahkamah Kehormatan Dewan bahkan tidak pernah mempunyai inisiatif untuk menjadikan informasi kehadiran ini menjadi informasi yang bebas diakses publik,” katanya.

Hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya komitmen DPR dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas anggotanya,” lanjutnya

Menurut Formappi, data kehadiran anggota DPR merupakan bagian penting dari tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat

Dasco Ada Aspirasi Masyarakat untuk Evaluasi Utusan Khusus

Dasco Ada Aspirasi Masyarakat untuk Evaluasi Utusan Khusus Presiden

Jakarta,worldwidetargeting.com — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan

bahwa masyarakat menginginkan evaluasi terhadap pembantu Presiden, khususnya utusan khusus Presiden.

Permintaan ini muncul setelah viralnya pernyataan Miftah Maulana Habiburrahman,

yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, yang dianggap mendiskreditkan orang kecil.

Dasco menyampaikan bahwa aspirasi ini bukan hanya terkait dengan Gus Miftah, tetapi juga untuk melakukan introspeksi terhadap kinerja utusan lainnya.

Namun, ia menyebutkan bahwa DPR tidak dapat berbicara lebih lanjut mengenai

sanksi yang mungkin diberikan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.

Meskipun demikian, Dasco mengingatkan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau memutuskan sanksi terhadap Miftah.

Semua keputusan mengenai tindakan yang akan diambil terhadap Miftah, termasuk apakah dia akan dicopot dari

jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden, sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Desakan agar Miftah dicopot mencuat setelah ia memicu kontroversi melalui pernyataan yang dianggap

menghina pedagang es teh dalam sebuah acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

Setelah video tersebut viral, banyak pihak, termasuk anggota DPR dan masyarakat, yang merasa bahwa pernyataan

tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik, apalagi yang menduduki posisi penting sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dasco juga menambahkan bahwa meskipun masyarakat banyak yang meminta evaluasi terhadap kinerja

Utusan Khusus Presiden, keputusan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut tetap berada di tangan Presiden.

Ia mengingatkan bahwa posisi Utusan Khusus Presiden, termasuk Miftah, adalah keputusan yang dibuat

oleh Presiden, dan segala evaluasi atau perubahan dalam jabatan tersebut tergantung pada pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco menegaskan pentingnya evaluasi terhadap seluruh pembantu Presiden, bukan

hanya Miftah, untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Ia juga berharap bahwa peristiwa ini menjadi momentum introspeksi bagi para pejabat publik

untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama dalam menjaga hubungan dengan masyarakat.

Meskipun saat ini tidak ada keputusan resmi mengenai sanksi atau perubahan posisi untuk Miftah

, polemik ini telah menarik perhatian publik dan menjadi topik hangat di media sosial dan kalangan politik.

Beberapa pihak masih terus mendesak agar tindakan tegas segera diambil,

sementara lainnya berpendapat bahwa hal ini seharusnya menjadi proses evaluasi yang lebih menyeluruh

Kenapa Korea Selatan Umumkan Darurat Militer? Ini Penyebab

Kenapa Korea Selatan Umumkan Darurat Militer? Ini Penyebab Alasan dan Kronologi Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Pada awal Desember 2024, dunia internasional terkejut dengan pengumuman darurat militer di Korea Selatan.

Keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan: Mengapa Korea Selatan mengumumkan darurat militer?

Namun, apakah Anda sudah memahami apa itu darurat militer? Secara singkat, menurut Australian Broadcasting

Corporation, darurat militer adalah kondisi di mana hukum sipil dihentikan, dan pihak militer mengambil alih keputusan-keputusan penting.

Cambridge Dictionary menyebutkan bahwa darurat militer, atau martial law, adalah kondisi pengendalian oleh tentara atas suatu wilayah atau negara, menggantikan pemimpin sipil, dan biasanya diterapkan saat perang atau keadaan darurat.

Kini, mari kita bahas penyebab serta kronologi dari pengumuman darurat militer oleh Korea Selatan.

Penyebab Pengumuman Darurat Militer oleh Korea Selatan

Pada 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer.

Yoon mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi konstitusi dari ancaman kelompok pro Korea Utara.

Dalam pidatonya, Yoon menekankan bahwa darurat militer akan berfungsi untuk menjaga pembangunan negara serta mencegah “kehancuran nasional”.

Pidato tersebut disiarkan secara nasional tanpa pemberitahuan sebelumnya pada pukul 22.30 waktu setempat.

Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari

ancaman pasukan komunis Korea Utara, memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang merusak kebebasan

rakyat kita, dan melindungi konstitusi negara,” tegas Presiden Yoon, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Dalam pidatonya, Yoon juga menyebut bahwa darurat militer akan membantu ‘pembangunan’ Korea

Selatan sekaligus melindungi negara dari ‘kehancuran nasional’ Pidato ini disiarkan secara

nasional tanpa pemberitahuan pada pukul 10.30 malam waktu setempat.

Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis

Korea Utara, untuk membasmi kekuatan antinegara pro Korea tercela yang merampok kebebasan dan kebahagiaan

rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas,” kata Presiden Yoon, dikutip dari Reuters pada Rabu (4/12/2024).

Selanjutnya, pihak militer menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Park An-su, untuk memimpin komando darurat militer.

Prabowo Kumpulkan Jajaran Menteri dan Wamen di Istana Sore Ini

Prabowo Kumpulkan Jajaran Menteri menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (2/12/2024).

Sidang yang dihadiri oleh para menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih ini dijadwalkan

Prabowo Kumpulkan Jajaran Menteri dan Wamen di Istana Sore Ini

dimulai pada pukul 15.30 WIB, sebagai bagian dari agenda rutin untuk membahas kebijakan strategis pemerintah.

Menurut pantauan worldwidetargeting.com, para menteri mulai berdatangan sejak pukul 14.00 WIB.

Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja putih sebagai simbol keseragaman, menandakan pentingnya keseriusan dalam pembahasan yang akan dilakukan.

Suasana di Istana Kepresidenan terlihat penuh dinamika, dengan para pejabat negara saling menyapa dan berbincang sebelum acara dimulai.

“Iya, nanti ada sidang kabinet paripurna,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga

Hartarto, yang terlihat hadir lebih awal di Istana Kepresidenan. Airlangga tampak yakin bahwa sidang

ini akan menjadi momen penting untuk membahas kebijakan perekonomian negara yang terus berkembang.

Meski demikian, para menteri enggan membeberkan rincian topik yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

Namun, Presiden Prabowo diperkirakan akan memberikan pengarahan yang

berfokus pada arah kebijakan pemerintah dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sidang kali ini akan menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk memperteguh komitmen kabinetnya terhadap berbagai agenda pembangunan nasional.

Sebagai informasi, sidang kabinet paripurna ini merupakan yang pertama

setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan kenegaraannya yang berlangsung lebih dari dua pekan.

Sidang kabinet yang sebelumnya direncanakan pada Jumat, 29 November 2024, terpaksa ditunda karena beberapa alasan logistik dan teknis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan mengumpulkan jajaran kabinet untuk

sidang paripurna yang bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pemerintah pasca-lawatan luar negeri.

Rencana sidang ini dipastikan akan dibahas di Istana Kepresidenan pada sore hari, seperti yang

disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Rencananya begitu (sidang kabinet paripurna). Sore,” ujar Prasetyo kepada wartawan pada Jumat (29/11/2024),

meskipun sidang tersebut kemudian harus ditunda hingga Senin (2/12).

Agenda utama dalam sidang tersebut diperkirakan akan mencakup hasil kunjungan

Presiden Prabowo ke enam negara, termasuk China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.

Kunjungan kenegaraan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral serta

membahas berbagai peluang kerja sama internasional yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Selain laporan dari hasil lawatan Presiden, terdapat juga pembaruan

dari setiap kementerian dan Kemenko yang disampaikan dalam rapat rutin ini,” tambah Prasetyo.

Ketika ditanya apakah sidang kabinet kali ini akan membahas wacana kenaikan PPN 12 persen

yang sedang hangat diperbincangkan, Prasetyo menegaskan bahwa hal tersebut belum akan menjadi agenda utama. “Masih dalam tahap perhitungan.

Tunggu saja tanggal mainnya,” ungkapnya, menandakan bahwa keputusan mengenai hal itu masih menunggu kajian lebih lanjut dari pihak terkait.

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pulau Tidung

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pulau Tidung, Kondisi Kepalanya Rusak

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan ditemukan di pesisir Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Minggu (1/12/2024) pukul 10.45 WIB

dengan korban Mr. X, usia diperkirakan 30 tahun,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Penemuan mayat bermula saat seorang warga berinisial SR (38) sedang berjalan di pinggir pantai

Di tengah perjalanan, SR melihat sesosok mayat yang berada di pesisir pantai, tepatnya di sebelah barat Pulau Tidung.

Yang mencolok dari penemuan ini adalah kondisi kepala mayat yang sangat rusak, yang menunjukkan adanya kekerasan atau trauma berat

Ciri-ciri korban menggunakan kaos berwarna hitam bertuliskan SMP Negeri Cibadak,

tidak menggunakan celana pendek, dan kepala dalam keadaan rusak,” kata Ade Ary.

Petugas kepolisian dan tim forensik segera turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Mereka memeriksa mayat tersebut dengan cermat untuk mencari petunjuk lebih lanjut yang dapat mengungkap penyebab kematian korban.

Selain itu, mereka juga mengumpulkan barang bukti yang mungkin ditemukan di sekitar lokasi kejadian untuk membantu proses identifikasi dan investigasi lebih dalam.

Polisi menduga bahwa korban mungkin berasal dari luar pulau, mengingat tidak ada informasi lebih lanjut yang ditemukan di lokasi kejadian.

Namun, kaos bertuliskan SMP Negeri Cibadak bisa jadi petunjuk penting.

Hal ini memberikan harapan bagi penyidik untuk melacak asal usul korban melalui sekolah tersebut atau melalui data siswa yang terdaftar di sana

Pemerintah Indonesia Umumkan Kebijakan Pajak Baru

Pemerintah Indonesia Umumkan Kebijakan Pajak Baru untuk Meningkatkan Pendapatan Negara dan Dukungan Ekonomi Digital

Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan pajak baru yang akan mencakup perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan fokus utama pada sektor ekonomi digital.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan mendukung

pembangunan sektor digital, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menargetkan perusahaan-perusahaan digital dan e-commerce yang beroperasi di Indonesia.

“Kami berusaha untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan pencapaian target fiskal

. Pajak untuk sektor digital adalah bagian dari strategi kami untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien,” ujar Sri Mulyani dalam

konferensi pers di Jakarta.

Pemerintah Indonesia Umumkan Kebijakan Pajak Baru untuk Meningkatkan Pendapatan Negara dan Dukungan Ekonomi Digital

Fokus Utama Kebijakan Pajak Baru: Salah satu fokus utama dari kebijakan pajak

baru ini adalah penerapan pajak progresif untuk individu dengan pendapatan tinggi dan peningkatan tarif PPN pada barang dan jasa tertentu. Selain itu, sektor ekono

mi digital, termasuk platform e-commerce, fintech, dan perusahaan teknologi lainnya,

akan dikenakan pajak tambahan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara.

Reaksi Partai Politik dan Dunia Usaha:

Pernyataan pemerintah ini mendapat berbagai tanggapan, baik dari partai politik maupun sektor usaha

. Partai oposisi menilai bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan negara, transparansi penggunaan dana hasil pajak harus lebih diprioritaskan. “Kami mendukung kebijakan

ini, namun kami meminta agar pemerintah lebih

terbuka mengenai penggunaan dana pajak,” kata seorang juru bicara partai oposisi.

Dari sisi dunia usaha, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa sektor

bisnis mendukung langkah ini, namun meminta agar ada waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kebijakan pajak baru ini. “

Kami mendukung kebijakan yang progresif, tetapi perusahaan perlu mempersiapkan diri dengan baik agar tidak terbebani,” ujarnya.

Dampak Terhadap Investasi dan Pembangunan Ekonomi: Para pengamat ekonomi mencatat bahwa kebijakan

pajak baru ini dapat mempengaruhi keputusan investor, baik domestik maupun asing. Namun,

Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang

, menciptakan stabilitas fiskal, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.