Tag: PDIP

PDIP sesalkan pencekalan Yasonna atas kasus korupsi

PDIP sesalkan pencekalan Yasonna atas kasus korupsi Harun Masiku

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan kekecewaannya terhadap langkah pencekalan yang dilakukan terhadap Yasonna Laoly dalam kaitannya dengan kasus korupsi Harun Masiku.

PDIP sesalkan pencekalan Yasonna atas kasus korupsi

PDIP menilai langkah ini berlebihan dan tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses hukum.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (25/12/2024), menyampaikan bahwa partainya menghormati proses hukum, tetapi mengkritisi tindakan pencekalan yang dianggap sebagai langkah tidak proporsional.

Kami percaya hukum harus ditegakkan dengan adil, tetapi asas praduga tak bersalah juga harus dijaga. Kami menyayangkan keputusan ini,” ujar Hasto.

Pencekalan terhadap Yasonna dilakukan setelah namanya dikaitkan dengan pengurusan kasus Harun Masiku, yang hingga

kini masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut memicu kontroversi, mengingat status Yasonna sebagai pejabat publik yang juga memiliki tanggung jawab besar dalam tugasnya.

Kritik terhadap Langkah Pencekalan

PDIP menyoroti bahwa pencekalan terhadap Yasonna seolah memberikan kesan negatif terhadap partai dan individu terkait, sebelum ada bukti kuat yang menyatakan keterlibatannya. “Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa ada unsur politisasi atau tekanan pihak-pihak tertentu,” lanjut Hasto.

PDIP juga menegaskan bahwa partai tetap mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, mereka menginginkan proses hukum yang transparan dan adil, tanpa menjatuhkan nama baik seseorang atau institusi sebelum ada putusan hukum yang sah.

Dampak pada Proses Penyelidikan

Langkah pencekalan ini menambah tekanan dalam proses penyelidikan kasus Harun Masiku.

KPK hingga kini terus menghadapi tantangan dalam menemukan keberadaan Harun, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan.

Di sisi lain, langkah pencekalan terhadap Yasonna dianggap sebagai bentuk penegasan atas komitmen KPK dalam mengusut kasus ini secara menyeluruh.

Namun, langkah ini juga membuka perdebatan tentang batasan tindakan hukum terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah, terutama jika orang tersebut memegang jabatan publik.

Polemik terkait pencekalan Yasonna dalam kasus korupsi Harun Masiku menunjukkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia. PDIP, meskipun menyayangkan langkah ini, tetap menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi. Namun, mereka berharap proses hukum berjalan tanpa melupakan asas praduga tak bersalah dan transparansi.

Dengan kasus ini terus menjadi perhatian publik, tantangan terbesar bagi aparat hukum adalah memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persepsi politisasi.

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi Isu Cawe-cawe Kongres

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

Jakarta, worldwidetargeting.com – Perseteruan antara PDIP dan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo

memasuki babak baru setelah pemecatan yang menghebohkan pada Senin (16/12/2024).

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

Tidak hanya Jokowi, partai juga mengumumkan pemecatan anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution, karena dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai.

Keputusan ini muncul setelah ketiganya dinilai secara terang-terangan mendukung calon presiden dari

Koalisi Indonesia Maju (KIM), meskipun PDIP telah resmi mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Isu Cawe-Cawe Jokowi dalam Internal PDIP

Dalam perkembangan terbaru, PDIP mencurigai adanya upaya “cawe-cawe” dari Jokowi terhadap struktur internal partai, terutama terkait jabatan Sekretaris Jenderal yang saat ini dipegang Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.

“Saya rasa kita tidak berbeda pendapat.

Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah [Cawe-cawe Jokowi],” ujar Deddy.

Deddy tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai isu tersebut, tetapi mengonfirmasi bahwa kabar ini telah beredar menjelang pelaksanaan Kongres V PDIP pada 2025 mendatang.

Kondisi Siaga di Internal PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menginstruksikan seluruh kader

partai untuk bersiaga menghadapi segala bentuk upaya yang berpotensi mengganggu stabilitas internal partai menjelang Kongres.

Hal ini menjadi respon atas munculnya baliho dan spanduk yang mempertanyakan legitimasi kepemimpinan

Megawati Soekarnoputri, yang masa jabatannya diperpanjang sejak Juni 2024 lalu.

“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, kondisi siaga-1 telah ditetapkan di internal PDI Perjuangan.

Ini untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ partai menjelang Kongres V sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Ronny.

Menurutnya, baliho-baliho tersebut menciptakan keresahan dan upaya untuk mengacaukan arah kebijakan partai, terutama dalam mempersiapkan strategi untuk Pemilu mendatang.

Kongres V PDIP yang direncanakan pada 2025 menjadi salah satu agenda krusial bagi partai berlambang banteng ini.

Selain akan menentukan kepemimpinan partai ke depan, kongres juga diharapkan mampu

mengatasi berbagai isu internal yang kini mencuat.

Sebagai partai dengan pengaruh besar di Indonesia, PDIP perlu memastikan stabilitas dan kekompakan internal untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.

Babak baru perseteruan PDIP dengan Jokowi tidak hanya menambah ketegangan

politik nasional, tetapi juga menjadi ujian bagi soliditas internal PDIP menjelang Kongres V.

Dengan isu cawe-cawe yang berkembang dan kondisi siaga di internal partai, langkah strategis yang diambil PDIP akan menjadi sorotan penting dalam peta politik Indonesia.

Exit mobile version