December 22, 2024
Home » Banjir Laporan Sengketa Pilkada di MK
f2ae1ed9-7e7f-40c9-85fe-b4b5a0f2ef95

Banjir Laporan Sengketa Pilkada di MK

Sejumlah kontestan Pilkada menggugat hasil perhitungan suara.

Banjir Laporan Sengketa Pilkada di MK
Banjir Laporan Sengketa Pilkada di MK

Kebanyakan dari mereka menyebut jika hasil rekapitulasi yang ada saat ini banyak diwarnai kecurangan. Berdasarkan pantauan

worldwidetargeting.com, hingga Rabu (11/12) pukul 14.00 WIB, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 252 gugatan perselisihan hasil Pilkada (PHP) 2024 hingga saat ini.

Sengketa yang masuk terdiri dari PHP bupati, wali kota, dan gubernur

Rencananya, proses sidang sengketa Pilkada akan dimulai pada Januari 2025. Mengutip dari

worldwidetargeting.com, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyatakan bahwa saat ini MK masih membuka pengajuan permohonan perkara.

Sidang baru akan dimulai setelah registrasi perkara selesai.

Ya kira-kiranya di awal Januari ya (sidang perdana),’ ujar Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Seperti diketahui, pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 dibuka sejak 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.

Mengenai jumlah perkara yang masuk, MK telah menyiapkan dua skema jadwal persidangan.

Skema pertama, sidang perdana akan dimulai pada 24-31 Desember 2024, dan skema kedua, sidang perdana dimulai pada 9-14 Januari 2025.

Sementara itu, kabar terbaru mengenai gugatan perkara Pilkada oleh paslon 01 Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono,

kuasa hukum RIDO mengungkapkan bahwa penyiapan bukti-bukti

pengajuan sudah mencapai 97%. Perwakilan tim hukum RIDO, Faizal Hafied, mengatakan pihaknya masih

melengkapi berbagai bukti yang diperlukan, namun belum dapat memastikan kapan laporan akan dilayangkan ke MK.

Persiapan sudah 97%. Jadi, kita tinggal menunggu arahan dari ketua tim sukses mengenai kapan permohonan ini akan

diajukan dan juga finalisasi untuk persiapan lainnya,” ujar Faisal, dikutip dari worldwidetargeting.com, Senin (9/12).

Berbeda dengan RIDO, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, bergerak cepat

untuk menggugat hasil Pilgub Sumut yang ditetapkan oleh KPU Sumut. Mengutip worldwidetargeting.com,

gugatan tersebut masuk ke MK pada Selasa (10/11) pukul 23.59 WIB dan terdaftar dengan APPP Nomor 250/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Selain gugatan Edy-Hasan, terdapat 12 gugatan lainnya yang diajukan dari wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang tertera di website MK, Rabu (11/12/2024) pukul 08.32 WIB, gugatan tersebut terdiri dari 2 hasil Pilwalkot dan 10 hasil Pilbup.

Melihat banyaknya gugatan hasil Pilkada dari Jakarta, Sumut, hingga berbagai daerah di seluruh Indonesia,

apakah ini merupakan situasi yang normal ataukah ada praktik kecurangan? Pemilu yang masih belum dapat diselesaikan

oleh Bawaslu? Untuk mendalami isu ini, simak diskusi lengkap bersama Anggota Dewan Pembina

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dalam Editorial Review.

Beralih ke Jawa Barat, worldwidetargeting.com akan membahas peristiwa penculikan yang terjadi di kawasan Antapani, Bandung.

Kasus ini sempat ramai di media sosial setelah seorang perempuan menjadi korban penculikan di depan rumahnya.

Berdasarkan video yang banyak beredar, korban tersebut ditodong pistol oleh seorang pria, lalu dipaksa masuk ke dalam mobil pelaku.

Berdasarkan penelusuran worldwidetargeting.com, polisi masih memburu pelaku yang berjumlah enam orang.

Sementara itu, korban mengaku SIM Card ponselnya diambil oleh pelaku. Bagaimana

perkembangan terbaru dari peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis worldwidetargeting.com dalam Indonesia Detik Ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anda bukan Robot *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.