Penertiban PKL Kotabaru Yogyakarta dan Dugaan Jual Beli Lahan untuk Pedagang
Satpol PP Kota Yogyakarta telah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kotabaru, tepatnya di Jalan I Dewa Nyoman Oka. Selain menertibkan pedagang, Satpol PP juga mendalami dugaan adanya praktik jual beli lahan untuk berdagang di wilayah tersebut.
Dugaan Jual Beli Lahan untuk PKL
Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah pedagang untuk klarifikasi terkait dugaan jual beli lahan. Pemanggilan ini dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya indikasi bahwa beberapa pedagang mendapatkan tempat berjualan melalui transaksi ilegal.
“Ramai sekali di sana dan ini kita lakukan pemanggilan juga untuk minta klarifikasi karena dimungkinkan juga ada jual beli lahan,” ujar Octo Noor Arafat, Rabu (19/2/2025).
Saat ini, pihak Satpol PP masih dalam tahap pendalaman informasi terkait praktik ini, termasuk harga lahan yang diperjualbelikan. Mereka masih mengumpulkan data dan bukti untuk memastikan adanya praktik ilegal tersebut.
Kawasan Kotabaru Semakin Padat oleh PKL
Dalam beberapa bulan terakhir, kawasan Kotabaru di Yogyakarta semakin ramai oleh pedagang kaki lima, termasuk penjual kopi dan makanan ringan. Kepadatan ini menyebabkan berbagai keluhan dari masyarakat sekitar, termasuk dari pihak gereja, masjid, dan museum di kawasan tersebut.
Satpol PP pun melakukan operasi persuasif untuk meminta para pedagang mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Kita mendapatkan pengaduan dari banyak pihak dari Masjid, Gereja, museum maupun masyarakat terkait kesemrawutan pedagang yang berada di kawasan Kotabaru itu,” ungkap Arafat.
Langkah Penertiban oleh Satpol PP
Dalam rangka menjaga ketertiban, Satpol PP melakukan operasi gabungan dengan melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta. Penertiban ini tidak hanya menargetkan para pedagang, tetapi juga pengendara yang parkir sembarangan di kawasan Kotabaru.
Setelah operasi dilakukan, pihak Satpol PP memasang banner peringatan di sejumlah titik strategis yang bertuliskan:
“Dilarang!! Berjualan di Ruang Milik Jalan”
Pemasangan banner ini bertujuan untuk memberi peringatan keras kepada para PKL agar tidak kembali membuka lapak di lokasi yang telah ditertibkan.
Penertiban PKL di Kotabaru: Alasan dan Dampak
Penertiban ini dilakukan bukan tanpa alasan. Selain karena keluhan masyarakat, kehadiran pedagang kaki lima di wilayah Kotabaru dinilai mengganggu akses jalan, fasilitas umum, serta aktivitas ibadah di masjid dan gereja sekitar.
Menurut Arafat, tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dengan adanya pedagang yang semakin bertambah, kondisi Kotabaru semakin padat dan menyebabkan ketidaktertiban.
Namun, langkah penertiban ini juga menuai protes dari beberapa pedagang yang mengandalkan lokasi tersebut untuk mencari nafkah. Mereka mengaku tidak memiliki tempat lain untuk berjualan, sementara usaha yang mereka jalankan sudah menjadi sumber penghidupan utama.
Alternatif Solusi bagi Pedagang
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota berencana menyediakan lokasi alternatif bagi pedagang yang terkena dampak penertiban. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain:
- Relokasi ke Pasar Tradisional: Beberapa pasar di Yogyakarta memiliki lahan kosong yang dapat digunakan oleh pedagang yang terkena dampak penertiban.
- Membuka Kawasan PKL yang Legal: Pemerintah bisa menyediakan lahan khusus yang sudah ditata dengan baik dan sesuai dengan peraturan kota.
- Mendorong PKL Berjualan Secara Online: Pemkot Yogyakarta juga bisa memberikan pelatihan bagi PKL agar mereka bisa berjualan secara daring untuk mengurangi ketergantungan terhadap lokasi fisik.
Dengan adanya solusi alternatif, diharapkan para pedagang tetap bisa menjalankan usaha tanpa mengganggu ketertiban umum.
Pengawasan dan Tindakan Lanjutan
Satpol PP berjanji akan terus melakukan pengawasan dan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa pedagang tidak kembali berjualan di lokasi yang sudah ditertibkan. Jika ditemukan pelanggaran berulang, pihak berwenang akan mengambil tindakan lebih tegas, termasuk sanksi administratif hingga penyitaan barang dagangan.
Selain itu, jika terbukti adanya praktik jual beli lahan ilegal, pemerintah akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat. Jual beli lahan untuk PKL di ruang milik jalan merupakan tindakan ilegal dan melanggar aturan tata ruang kota.
BACA JUGA:Dokter Koas RSUD Pirngadi Medan Diduga Aniaya Pedagang
“Kami masih mendalami informasi soal jual beli lahan ini. Jika memang terbukti ada transaksi ilegal, kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Arafat.
Penertiban PKL di Kotabaru Yogyakarta merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Meskipun menuai protes dari beberapa pedagang, tindakan ini dianggap penting untuk mengurangi kesemrawutan di kawasan tersebut.
Pemerintah daerah sedang mencari solusi terbaik agar para pedagang tetap bisa berjualan tanpa melanggar aturan yang ada. Di sisi lain, investigasi terhadap dugaan jual beli lahan untuk PKL masih terus dilakukan.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan penyediaan solusi alternatif, diharapkan situasi di Kotabaru bisa lebih tertata, serta hak masyarakat dan pedagang dapat dilindungi dengan adil.
Arafat mengatakan, penertiban dilakukan setelah pihaknya mendapatkan aduan. “Kita mendapatkan pengaduan dari banyak pihak dari Masjid, Gereja, museum maupun masyarakat terkait kesemrawutan pedagang yang berada di kawasan Kotabaru itu,” kata dia. Setelah mendapatkan aduan, Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan operasi persuasif agar para pedagang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Kota Yogyakarta. “Kemarin gabungan (operasi) juga dengan teman-teman Dishub kalau, Dishub terkait parkir liar yang ada di situ yang menutup jalan,” kata dia.
