Dasco Ada Aspirasi Masyarakat untuk Evaluasi Utusan Khusus Presiden
Jakarta,worldwidetargeting.com — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan
bahwa masyarakat menginginkan evaluasi terhadap pembantu Presiden, khususnya utusan khusus Presiden.
Permintaan ini muncul setelah viralnya pernyataan Miftah Maulana Habiburrahman,
yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, yang dianggap mendiskreditkan orang kecil.
Dasco menyampaikan bahwa aspirasi ini bukan hanya terkait dengan Gus Miftah, tetapi juga untuk melakukan introspeksi terhadap kinerja utusan lainnya.
Namun, ia menyebutkan bahwa DPR tidak dapat berbicara lebih lanjut mengenai
sanksi yang mungkin diberikan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.
Meskipun demikian, Dasco mengingatkan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau memutuskan sanksi terhadap Miftah.
Semua keputusan mengenai tindakan yang akan diambil terhadap Miftah, termasuk apakah dia akan dicopot dari
jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden, sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Desakan agar Miftah dicopot mencuat setelah ia memicu kontroversi melalui pernyataan yang dianggap
menghina pedagang es teh dalam sebuah acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.
Setelah video tersebut viral, banyak pihak, termasuk anggota DPR dan masyarakat, yang merasa bahwa pernyataan
tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik, apalagi yang menduduki posisi penting sebagai Utusan Khusus Presiden.
Dasco juga menambahkan bahwa meskipun masyarakat banyak yang meminta evaluasi terhadap kinerja
Utusan Khusus Presiden, keputusan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut tetap berada di tangan Presiden.
Ia mengingatkan bahwa posisi Utusan Khusus Presiden, termasuk Miftah, adalah keputusan yang dibuat
oleh Presiden, dan segala evaluasi atau perubahan dalam jabatan tersebut tergantung pada pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menegaskan pentingnya evaluasi terhadap seluruh pembantu Presiden, bukan
hanya Miftah, untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Ia juga berharap bahwa peristiwa ini menjadi momentum introspeksi bagi para pejabat publik
untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama dalam menjaga hubungan dengan masyarakat.
Meskipun saat ini tidak ada keputusan resmi mengenai sanksi atau perubahan posisi untuk Miftah
, polemik ini telah menarik perhatian publik dan menjadi topik hangat di media sosial dan kalangan politik.
Beberapa pihak masih terus mendesak agar tindakan tegas segera diambil,
sementara lainnya berpendapat bahwa hal ini seharusnya menjadi proses evaluasi yang lebih menyeluruh
