Blog - Page 18 of 23 - TARGETINNGID | Berita Viral Paling Hot Di Dunia Maya Hanya Disini!

Kurangi Efek Ganas PPN12%, Menaker Beri ‘Hadiah’ Ini ke Buruh

Jakarta, worldwidetargeting.com – Pemerintah memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% tidak akan mengabaikan perlindungan bagi pekerja dan buruh. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa berbagai program telah disiapkan untuk mendukung kesejahteraan pekerja, khususnya yang berada di sektor padat karya maupun yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kenaikan PPN adalah amanat Undang-Undang yang mengusung prinsip keadilan. Mereka yang mampu akan membayar lebih banyak, sementara masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Insentif untuk Pekerja di Sektor Padat Karya

Bagi pekerja di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini berlaku untuk pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, sehingga mereka dapat menikmati tambahan pendapatan tanpa beban pajak tambahan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan diskon sebesar 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban finansial perusahaan dan pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di sektor tersebut.

Dukungan untuk Pekerja yang Terkena PHK

Bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah menyediakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini meliputi:

Manfaat tunai sebesar 60% dari upah selama lima bulan.
Pelatihan keterampilan senilai Rp2,4 juta untuk membantu pekerja meningkatkan daya saing di pasar kerja.
Akses ke Program Prakerja untuk mempercepat integrasi kembali ke dunia kerja.

“Kami ingin memastikan bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki daya beli dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka,” ujar Yassierli.

Langkah Pemerintah untuk Kesejahteraan Pekerja

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara melalui pajak dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dampak ekonomi dari kenaikan PPN dapat dirasakan secara adil oleh semua lapisan masyarakat.

Pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada pekerja dan buruh,” pungkas Yassierli.

Dengan kebijakan seperti insentif pajak, diskon iuran JKK, dan program JKP, pemerintah berupaya mengurangi dampak kenaikan PPN 12% bagi pekerja.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Dokter Koas RSUD Pirngadi Medan Diduga Aniaya Pedagang

MEDAN – Seorang dokter koas dari RSUD Pirngadi Medan, Sumatera Utara, menjadi perhatian publik setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pedagang kaki lima (PKL) di Medan. Kejadian ini viral setelah sebuah video insiden tersebut tersebar luas di media sosial melalui platform X.

Kronologi Penganiayaan

Dalam video yang diunggah oleh akun X @bacottetangga_, awalnya situasi di sekitar lokasi tampak normal. Aktivitas jual beli pedagang makanan berlangsung seperti biasa. Namun, suasana berubah ketika dokter koas bernama Fladiniyah Puluhulawa mendekati pedagang tersebut dan terlibat dalam percakapan.

Tak lama berselang, Fladiniyah terlihat melemparkan suatu benda ke arah pedagang tersebut. Video juga memperlihatkan bahwa Fladiniyah beberapa kali mencoba melukai pedagang yang menjadi korban. Insiden ini menarik perhatian warga di sekitar lokasi, yang kemudian berupaya melerai pertikaian.

Sayangnya, salah satu orang yang berniat melerai perkelahian juga menjadi sasaran amukan Fladiniyah. Setelah beberapa saat, Fladiniyah akhirnya meninggalkan tempat kejadian. Situasi di lokasi gerai makanan tersebut berubah ramai, dengan beberapa orang mendekati pedagang yang menjadi korban untuk mengetahui kronologi kejadian.

Respons Pihak Berwenang

Terkait peristiwa ini, worldwidetargeting.com mencoba menghubungi Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, untuk mendapatkan konfirmasi dan informasi lebih lanjut. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut.

Dampak Insiden

Kasus ini memicu perhatian luas di media sosial, dengan banyak netizen mengecam tindakan kekerasan tersebut. Sebagai tenaga medis yang bertugas membantu masyarakat, tindakan ini dinilai mencoreng citra profesi dokter. Masyarakat juga meminta pihak berwenang segera mengambil tindakan hukum terhadap pelaku untuk memastikan keadilan bagi korban.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun RSUD Pirngadi Medan mengenai status Fladiniyah terkait insiden ini. Masyarakat menunggu langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini, terutama untuk memastikan tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan.

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi Isu Cawe-cawe Kongres

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

Jakarta, worldwidetargeting.com – Perseteruan antara PDIP dan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo

memasuki babak baru setelah pemecatan yang menghebohkan pada Senin (16/12/2024).

Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

Tidak hanya Jokowi, partai juga mengumumkan pemecatan anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution, karena dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai.

Keputusan ini muncul setelah ketiganya dinilai secara terang-terangan mendukung calon presiden dari

Koalisi Indonesia Maju (KIM), meskipun PDIP telah resmi mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Isu Cawe-Cawe Jokowi dalam Internal PDIP

Dalam perkembangan terbaru, PDIP mencurigai adanya upaya “cawe-cawe” dari Jokowi terhadap struktur internal partai, terutama terkait jabatan Sekretaris Jenderal yang saat ini dipegang Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.

“Saya rasa kita tidak berbeda pendapat.

Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah [Cawe-cawe Jokowi],” ujar Deddy.

Deddy tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai isu tersebut, tetapi mengonfirmasi bahwa kabar ini telah beredar menjelang pelaksanaan Kongres V PDIP pada 2025 mendatang.

Kondisi Siaga di Internal PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menginstruksikan seluruh kader

partai untuk bersiaga menghadapi segala bentuk upaya yang berpotensi mengganggu stabilitas internal partai menjelang Kongres.

Hal ini menjadi respon atas munculnya baliho dan spanduk yang mempertanyakan legitimasi kepemimpinan

Megawati Soekarnoputri, yang masa jabatannya diperpanjang sejak Juni 2024 lalu.

“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, kondisi siaga-1 telah ditetapkan di internal PDI Perjuangan.

Ini untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ partai menjelang Kongres V sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Ronny.

Menurutnya, baliho-baliho tersebut menciptakan keresahan dan upaya untuk mengacaukan arah kebijakan partai, terutama dalam mempersiapkan strategi untuk Pemilu mendatang.

Kongres V PDIP yang direncanakan pada 2025 menjadi salah satu agenda krusial bagi partai berlambang banteng ini.

Selain akan menentukan kepemimpinan partai ke depan, kongres juga diharapkan mampu

mengatasi berbagai isu internal yang kini mencuat.

Sebagai partai dengan pengaruh besar di Indonesia, PDIP perlu memastikan stabilitas dan kekompakan internal untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.

Babak baru perseteruan PDIP dengan Jokowi tidak hanya menambah ketegangan

politik nasional, tetapi juga menjadi ujian bagi soliditas internal PDIP menjelang Kongres V.

Dengan isu cawe-cawe yang berkembang dan kondisi siaga di internal partai, langkah strategis yang diambil PDIP akan menjadi sorotan penting dalam peta politik Indonesia.

Kisruh PMI Menteri Hukum Tegaskan Kepengurusan JusufKalla

Kisruh PMI Menteri Hukum Tegaskan Kepengurusan Jusuf KallaSah

Jakarta, nasionalnews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menegaskan bahwa kepengurusan Jusuf Kalla di Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sah secara hukum. Pernyataan ini mengakhiri polemik yang sebelumnya melibatkan sejumlah pihak terkait legalitas kepemimpinan di PMI.

Keabsahan Kepengurusan PMI

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Menkumham menegaskan bahwa pengesahan kepengurusan Jusuf Kalla telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla telah memenuhi semua persyaratan administratif dan legal. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mempertanyakan keabsahannya,” ujar Menkumham.

Keputusan ini sekaligus menjadi penegasan bagi pihak-pihak yang sebelumnya meragukan legitimasi kepemimpinan Jusuf Kalla di PMI. Menkumham juga mengimbau semua pihak untuk mendukung upaya PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Latar Belakang Polemik

Kisruh ini bermula dari adanya klaim dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla tidak sah. Klaim tersebut menimbulkan ketegangan di kalangan internal PMI dan menciptakan keraguan publik terhadap organisasi kemanusiaan ini.

Namun, Menkumham menjelaskan bahwa semua dokumen dan persyaratan hukum telah diverifikasi dengan teliti. “Tidak ada pelanggaran atau kekurangan dalam proses pengesahan kepengurusan ini,” tambahnya.

Fokus pada Misi Kemanusiaan

Jusuf Kalla, dalam tanggapannya, menyatakan rasa syukur atas penegasan ini dan menegaskan kembali komitmen PMI untuk terus fokus pada tugas kemanusiaan. “Kami berharap semua pihak dapat bersatu untuk mendukung PMI. Fokus utama kami adalah membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Jusuf Kalla.

PMI selama ini dikenal aktif dalam berbagai misi kemanusiaan, termasuk bantuan bencana, program kesehatan, dan penyediaan darah. Dengan adanya kepastian hukum ini, PMI diharapkan dapat bekerja lebih efektif tanpa gangguan.

Dukungan Publik untuk PMI

Berbagai kalangan memberikan dukungan terhadap kepengurusan Jusuf Kalla. Banyak yang menilai bahwa polemik ini seharusnya tidak mengganggu tugas utama PMI sebagai organisasi kemanusiaan. Tokoh masyarakat dan pemimpin daerah juga menyuarakan dukungannya untuk memperkuat peran PMI di masyarakat.

Dengan kejelasan hukum yang diberikan oleh Menkumham, PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla kini dapat melanjutkan tugas-tugas kemanusiaannya dengan lebih tenang. Masyarakat diharapkan tetap mendukung PMI agar organisasi ini dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemanusiaan.

Kasus KDRT Picu Perceraian di Kota Malang, Ketua DPRD

Kasus KDRT Picu Perceraian di Kota Malang, Ketua DPRD Bersuara

MALANG, worldwidetargeting.com – Pengadilan Agama (PA) Kota Malang mencatat sebanyak 42 pasangan bercerai akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memperkuat layanan pencegahan KDRT.

KDRT menjadi salah satu penyebab utama retaknya rumah tangga di Kota Malang. Amithya menilai pentingnya langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, baik melalui edukasi maupun peningkatan pemberdayaan masyarakat. “Kami tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pada pencegahan. Hal ini membutuhkan keterlibatan semua pihak,” tegasnya.

Puspaga dan Edukasi Pra Nikah

Amithya mengungkapkan bahwa Pemkot Malang melalui Dinas Sosial P3AP2KB sudah memiliki program Pusat Pemberdayaan Keluarga (Puspaga) yang menyediakan layanan konseling. Namun, ia menilai program ini perlu ditingkatkan dengan pendekatan langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi kehidupan rumah tangga.

“Edukasi Pra Nikah dari Kementerian Agama (Kemenag) memang sudah ada, tetapi itu belum cukup,” ujar Amithya. Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada pasangan yang sudah menikah, tetapi juga remaja yang akan menjadi kepala keluarga di masa depan.

Menurutnya, program ini bisa membantu memetakan potensi KDRT di Kota Malang serta mencari solusi yang efektif. “Jika kita bisa membekali generasi muda dengan pengetahuan yang cukup, maka masalah ini dapat dicegah lebih dini,” tambahnya.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Selain itu, Amithya menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan, mengingat banyaknya peran istri atau ibu dalam menopang ekonomi keluarga. “Pemerintah kota harus memastikan pelatihan keterampilan bagi perempuan terus berlanjut agar mereka dapat mandiri,” tambahnya.

Pelatihan ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak jangka panjang. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, perempuan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berkontribusi lebih besar dalam keluarga.

Amithya juga menyoroti peran penting masyarakat dan komunitas lokal dalam memberikan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban KDRT. “Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak,” imbuhnya.

Data Perceraian di Kota Malang

Panitera Muda Hukum PA Kota Malang, Happy Agung Setiawan, memaparkan data periode Januari-Oktober 2024. Dari total 1.968 pengajuan perceraian, sebanyak 361 kasus cerai talak dan 1.142 cerai gugat telah diputuskan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dengan 509 kasus, diikuti KDRT sebanyak 42 kasus, serta perselingkuhan sebanyak 49 kasus.

Happy menjelaskan bahwa data tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap edukasi dan pemberdayaan masyarakat. “Kami melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, tetapi ini juga berarti kita harus meningkatkan kapasitas layanan kami,” ungkapnya.

Harapan untuk Menekan Angka Perceraian

Amithya berharap peningkatan layanan konseling dan pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu menekan angka perceraian di Kota Malang. Dengan upaya ini, diharapkan tercipta lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan bebas dari kekerasan.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak, termasuk tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media, untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya KDRT dan solusi yang tersedia. “Semua elemen masyarakat harus bersatu untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkas Amithya.

Pengusaha Waspada Anjlok Rupiah Usai Trump

Pengusaha Waspada Anjlok Rupiah Usai Trump Dilantik Jadi Presiden AS

Jakarta, worldwidetargeting.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekhawatiran

terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang diproyeksikan akan semakin dalam pada 2025, bersamaan dengan dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS.

Apindo memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp15.800 hingga Rp16.350 per dolar AS tahun depan, seiring kebijakan ekonomi Trump yang diprediksi berdampak signifikan pada pasar global.

Pengusaha Waspada Anjlok Rupiah Usai Trump

Dampak Kebijakan Trump

Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Apindo, Aviliani, menjelaskan bahwa kebijakan Trump yang

mendukung industri domestik, seperti pemotongan pajak korporasi dan penciptaan lapangan kerja,

berpotensi memicu inflasi di AS. Hal ini akan memperlambat penurunan suku bunga oleh The Fed, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah.

“Pelemahan rupiah kemungkinan lebih signifikan tahun depan saat insentif seperti pemotongan pajak mulai diberlakukan,” ujar Aviliani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/12).

Proyeksi dan Tantangan Rupiah

Menurut Apindo, tekanan pada rupiah diperkirakan akan lebih besar pada paruh pertama 2025, dengan kecenderungan penguatan dolar AS.

Namun, pada paruh kedua, pasar diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebijakan Trump, sehingga stabilisasi nilai tukar dapat terjadi.

Selain itu, sejumlah kebijakan domestik seperti Devisa Hasil Ekspor (DHE), Local Currency Transaction (LCT), serta instrumen SRBI dan SVBI belum cukup untuk menjaga nilai tukar rupiah di tengah ketergantungan Indonesia sebagai small open economy. Ketergantungan pada impor produk minyak, pangan, dan teknologi menjadi salah satu faktor utama pelemahan ini.

Fluktuasi Rupiah di 2024

Volatilitas rupiah sangat tinggi sepanjang 2024. Nilai tukar sempat terdepresiasi hingga Rp16.450 per dolar

AS pada Juni 2024 sebelum kembali melemah ke level Rp16.000 pada akhir kuartal IV. Hal ini menambah tantangan bagi perekonomian Indonesia yang harus menyesuaikan dengan perubahan kebijakan global.

Apindo mengingatkan pentingnya langkah antisipasi bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dukungan kebijakan yang lebih solid dari pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan daya saing ekonomi nasional.

Dengan kebijakan ekonomi AS yang cenderung proteksionis, Indonesia perlu memperkuat diversifikasi ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor untuk memitigasi dampak pelemahan rupiah di masa mendatang.

Isu Politik Terkini DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD

Isu Politik Terkini DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD hingga Kans Jokowi Gabung Demokrat

Jakarta, worldwidetargeting.com – Berbagai isu politik hangat menjadi sorotan, termasuk rencana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD dan peluang mantan Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Demokrat. Berikut adalah lima isu politik terkini yang menarik perhatian.

1. Komisi II DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD

Komisi II DPR sedang mengkaji formula untuk mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD, sebuah sistem yang sempat diterapkan sebelum 2004. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pencegahan politik uang agar mekanisme ini tidak kembali menjadi sarang korupsi.

“Kita harus mencari formula yang tepat agar politik uang tidak berpindah ke partai politik dan DPRD,” kata Rifqinizamy (18/12/2024).

Sistem Pilkada melalui DPRD diharapkan dapat mengatasi tantangan biaya tinggi dan konflik sosial yang sering terjadi dalam Pilkada langsung.

2. PKS Dukung Pilkada Lewat DPRD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung usulan Pilkada melalui DPRD, seperti yang diusulkan oleh Presiden Prabowo. Ketua DPP PKS Bidang Politik Almuzzammil Yusuf menyatakan, sistem ini dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah dan dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat.

“Dana sebesar itu sebaiknya digunakan untuk membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya,” ujar Muzzammil.

3. Retno Marsudi Jadi Penasihat ASEAN Malaysia 2025

Mantan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ditunjuk oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebagai penasihat informal keketuaan ASEAN 2025. Langkah ini dianggap inovatif dalam menangani isu-isu regional, seperti krisis Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan.

4. KPK Periksa Yasonna Laoly Terkait Harun Masiku

KPK mengonfirmasi pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait dokumen kasus Harun Masiku. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas fakta hukum, tanpa motif politis.

5. Kans Jokowi Gabung Demokrat

Peluang mantan Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Demokrat masih menjadi isu menarik. Namun, Demokrat belum membahas kemungkinan ini karena fokus pada sengketa Pilkada 2024. Jokowi, yang kini tidak lagi menjadi kader PDIP, juga didekati oleh beberapa partai besar seperti Golkar dan PAN.

Ketua MPR Dorong OKI Menyelesaikan Konflik Palestina

MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Edhy Baskoro Yudhoyono,

Edhy Soeparno, dan Abchandra Muhammad Akbar melakukan pertemuan dengan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 18 Desember 2024.

Ketua MPR Dorong OKI Menyelesaikan Konflik Palestina

Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani, bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Edhy Baskoro Yudhoyono,

Edhy Soeparno, dan Abchandra Muhammad Akbar, melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (18/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani memberikan apresiasi atas peran OKI dalam memperkuat kerja sama antar negara Islam dan mengawal perjuangan untuk menghadapi tantangan global, termasuk penyelesaian konflik di Palestina.

“Alhamdulillah hari ini kami diterima dengan sangat baik oleh Sekretaris Jenderal OKI.

Kami berdiskusi beberapa hal, salah satunya mendorong komitmen OKI dalam mengawal kerja sama negara-negara Islam dan penyelesaian konflik Palestina,” ujar Muzani dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Komitmen Indonesia terhadap Palestina

Ahmad Muzani menegaskan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Muzani menggarisbawahi tiga poin penting terkait isu Palestina:

Gencatan senjata di Gaza.
Dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution).
Pencegahan meluasnya krisis di kawasan.

OKI dan Peran Perdamaian

Muzani dorong OKI untuk mengambil langkah lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan negara-negara Islam. Ia juga menyarankan agar Indonesia dijadikan role model oleh OKI dalam memperkuat persatuan dan keberagaman.

“Kami menekankan pentingnya merangkul perbedaan, memprioritaskan kesejahteraan, dan membangun masyarakat yang kuat. Selain itu, pentingnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka merupakan amanat dari Konferensi Asia-Afrika,” tegas Muzani.

Ajakan untuk Berkunjung

Ahmad Muzani juga menyinggung Konferensi Majelis Syuro Dunia yang digelar di Bandung pada 2022, yang dihadiri oleh 15 negara anggota OKI.

Konferensi ini mendeklarasikan pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan atau lembaga serupa dari negara-negara OKI.

Sebagai penutup, Muzani mengundang Sekjen OKI untuk berkunjung ke MPR RI saat Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 tahun depan di Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan memajukan perdamaian global, khususnya di Palestina.

Apresiasi Pemerintah Daerah 2024, Makassar

Apresiasi Pemerintah Daerah 2024, Makassar Raih Penghargaan Kategori Kinerja Total Dari Kemendagri

Jakarta – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, berhasil meraih Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 untuk kategori Kinerja Total Tingkat Kota dengan kapasitas fiskal sedang.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir,

kepada Danny Pomanto pada acara Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 di JW Marriot Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).

Penghargaan tersebut menambah daftar prestasi Kota Makassar yang ke-420 selama kepemimpinan Danny Pomanto.

Acara ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bekerja sama dengan Tempo Media Grup, sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang menunjukkan performa terbaik dalam berbagai aspek.

Empat Kategori Penilaian

Dari total 54 daerah yang menerima penghargaan, apresiasi diberikan berdasarkan empat kategori

utama: pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan kinerja total. Untuk Kota

Makassar, penghargaan Kinerja Total menegaskan bahwa semua indikator kinerja pemerintah kota berjalan optimal.

“Kategorinya kinerja total, artinya semua ukuran berfungsi dengan baik,” ujar Danny Pomanto.

Ia juga menyebut bahwa penghargaan ini menjadi momen spesial, terlebih karena Tempo Media

Grup telah lama menjadi mitra dalam perjalanan pemerintahan Kota Makassar.

Pengakuan yang Berarti

Danny Pomanto sebelumnya juga dinobatkan sebagai Tokoh Indonesia 2024 oleh Tempo Media. “Penghargaan ini selalu menjadi kenangan bagi kami, karena merupakan hasil kerja bersama rakyat, OPD, dan semua pihak yang mendukung akselerasi pembangunan Makassar,” ungkapnya.

Kriteria Kapasitas Fiskal

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kategori penghargaan didasarkan pada kapasitas fiskal daerah.

Daerah dengan fiskal kuat memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat. Sementara daerah dengan fiskal sedang memiliki keseimbangan antara PAD dan dana transfer, dan daerah dengan fiskal lemah sangat bergantung pada dana transfer pusat.

“Kriteria ini menjadi acuan tim juri, dan saya berterima kasih atas kerja keras semua pihak yang terlibat,” ujar Tito.

Apresiasi ini menjadi bukti nyata dedikasi pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif.

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Berubah Jadi Partai Politik

Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung

langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Berubah Jadi Partai Politik

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Bertransformasi Jadi Partai Politik

Jakarta, worldwidetargeting.com – Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menyatakan bahwa organisasi Projo Tunggu siap berubah menjadi partai politik jika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memberikan arahan. Projo, yang selama ini dikenal sebagai organisasi pendukung Jokowi, siap mendukung langkah politiknya melalui transformasi tersebut.

Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” ujar Handoko, Rabu (18/12/2024).

Meski demikian, Handoko menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan formal dengan Jokowi mengenai rencana tersebut. Ia menyebut bahwa keputusan apa pun akan bergantung pada arahan langsung dari Jokowi.

Belum ada pembicaraan dengan Pak Jokowi. Nanti di waktu yang tepat, pasti kita bicarakan,” tambahnya.

Pemecatan Jokowi dari PDIP

Wacana ini muncul setelah DPP PDI Perjuangan secara resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai. Keputusan pemecatan tersebut diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam siaran resmi PDIP.

Komarudin menyatakan bahwa pemecatan ini adalah bentuk sanksi partai. Jokowi, Gibran, dan Bobby kini tidak lagi memiliki hubungan dengan PDIP, termasuk hak untuk menggunakan nama partai dalam aktivitas mereka.

Setelah surat ini, PDI Perjuangan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka,” tegas Komarudin.

Surat keputusan pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. PDIP juga menyebut bahwa keputusan ini akan dipertanggungjawabkan dalam kongres mendatang.

Sejarah Jokowi di PDIP

Jokowi bergabung dengan PDIP pada 2014 saat maju sebagai calon presiden. Gibran menjadi kader PDIP pada 2019, dan Bobby menyusul pada 2020. Pemecatan mereka menandai perubahan besar dalam dinamika politik PDIP.

Projo Menunggu Arahan

Sebagai organisasi yang telah lama mendukung Jokowi, Projo kini membuka peluang untuk bertransformasi menjadi partai politik. Handoko menyebut, langkah ini hanya akan diambil jika ada arahan langsung dari Jokowi, dan Projo tetap menunggu keputusan tersebut sebelum melangkah lebih jauh.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, Projo berpotensi menjadi kekuatan politik baru di bawah arahan Jokowi.