Gugatan Hasil PSU Bertambah, Kemendagri Minta Pelayanan

Gugatan Hasil PSU Bertambah, Kemendagri Minta Pelayanan Publik Tak Terganggu

Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia, gelombang gugatan terhadap hasil pemilihan mulai berdatangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa kandidat peserta Pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, mengajukan gugatan dengan dalih adanya pelanggaran administratif, manipulasi suara, hingga keberpihakan aparat pelaksana pemilu.

Merespons situasi yang berkembang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pernyataan resmi meminta agar seluruh kepala daerah dan instansi pemerintah tetap fokus pada pelayanan publik. Kemendagri mengingatkan bahwa dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Gugatan Hasil PSU Bertambah, Kemendagri Minta Pelayanan Publik Tak Terganggu

Peningkatan Gugatan Pasca PSU

Menurut data awal dari Mahkamah Konstitusi, sejak PSU selesai dilaksanakan, jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang masuk bertambah hingga lebih dari 30% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sebagian besar berasal dari daerah yang ditetapkan KPU untuk mengulang pemungutan suara karena ditemukan pelanggaran prosedural atau administrasi.

Beberapa daerah yang banyak mengajukan gugatan antara lain:

Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah
Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Kabupaten Lombok Timur, NTB

Gugatan berkisar dari tuduhan adanya mobilisasi pemilih oleh pihak tertentu, penghilangan hak suara pemilih, hingga pemalsuan formulir rekapitulasi suara. Dalam beberapa kasus, para penggugat mengklaim memiliki bukti video, saksi, dan rekaman digital.

Kemendagri Imbau Kepala Daerah Tetap Fokus Melayani

Melihat eskalasi sengketa, Kemendagri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dr. Bahtiar, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau proses hukum yang berjalan di MK. Namun demikian, Kemendagri menegaskan bahwa semua kepala daerah dan jajaran ASN tidak boleh terpengaruh secara emosional maupun administratif oleh gugatan-gugatan yang sedang berlangsung.

“Pemerintah daerah harus tetap menjalankan fungsi utamanya, yaitu pelayanan publik. Proses hukum adalah hal yang sah dan dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas kerja pemerintahan,” ujar Bahtiar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi politisasi birokrasi, apalagi penjegalan pelayanan sosial atau pelayanan teknis karena pertarungan politik yang belum selesai.

Penundaan Proses Pelantikan di Beberapa Wilayah

Akibat adanya gugatan, beberapa wilayah yang seharusnya telah memiliki hasil pemilu tetap harus menunggu proses di Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, pelantikan pejabat seperti anggota DPRD, kepala daerah, atau calon legislatif yang menggugat atau digugat akan ditunda hingga adanya putusan final dan mengikat dari MK.

Contohnya, di Kabupaten Bone Bolango, pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2025–2030 harus ditangguhkan karena adanya perselisihan hasil suara antar partai. Hal serupa terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Meskipun pelantikan ditunda, Kemendagri menegaskan bahwa struktur pemerintahan tetap berjalan di bawah pejabat sebelumnya atau melalui mekanisme pelaksana tugas (Plt).

Mahkamah Konstitusi Siap Tuntaskan Sidang Sengketa

Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa semua perkara gugatan hasil pemilu, termasuk PSU, akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. MK membuka ruang konstitusional bagi setiap pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu, tetapi dengan catatan bahwa gugatan harus dilengkapi bukti kuat dan relevan.

Ketua MK, Suhartoyo, mengatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan sidang pendahuluan, pembuktian, dan pembacaan putusan dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak gugatan diterima.

“Kami menjamin bahwa semua proses berjalan adil, transparan, dan sesuai perundang-undangan. Tapi semua harus melalui prosedur, bukan opini di media,” ungkap Suhartoyo.

Potensi Konflik Sosial dan Antisipasi Pemerintah

Tak dapat dimungkiri, peningkatan jumlah gugatan pemilu kerap berujung pada tensi politik di tingkat lokal. Beberapa wilayah dilaporkan mengalami unjuk rasa kecil oleh pendukung calon yang menggugat. Meski belum sampai pada konflik besar, situasi ini dinilai rentan jika tidak ditangani dengan pendekatan persuasif.

Menyikapi hal ini, Kepolisian dan TNI juga telah diminta bersiaga di wilayah-wilayah rawan konflik, terutama saat pembacaan putusan MK nanti. Pemerintah daerah juga diminta untuk merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ormas agar ikut menjaga suasana kondusif.

Perlindungan bagi ASN dan Aparat Netral

Kemendagri juga menegaskan agar ASN tidak terseret dalam konflik politik yang terjadi. Bagi ASN yang diduga berpihak dalam kontestasi pemilu, akan dikenai sanksi etik atau administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Dalam hal ini, Bawaslu diminta untuk terus mengawasi netralitas ASN dan aparat daerah selama proses sengketa berlangsung. Pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan bila terbukti ada pelanggaran.

Peran Media dan Masyarakat Sipil

Kemendagri juga mengapresiasi peran media dan LSM yang ikut mengawal proses PSU dan sengketa secara transparan. Namun, mereka mengingatkan agar media tidak menyebarkan informasi sepihak atau hoaks yang dapat memicu keresahan.

Masyarakat sipil diminta aktif menyampaikan kritik yang konstruktif dan tidak mudah terpancing provokasi. Semua pihak diharapkan tetap menghormati proses hukum dan tidak main hakim sendiri.

Kesimpulan: Demokrasi Harus Jalan, Pelayanan Publik Tetap Prioritas

Gugatan hasil PSU adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Sistem hukum Indonesia memberikan ruang konstitusional bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, di sisi lain, pemerintahan tidak boleh stagnan atau terganggu karena proses politik yang sedang berjalan.

Kemendagri menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pelayanan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perizinan, hingga bantuan sosial. Kepala daerah dan instansi diminta untuk tidak lengah atau terlibat konflik yang bisa menghambat pembangunan.

Dengan menjaga netralitas, transparansi, dan profesionalisme, diharapkan Indonesia bisa melewati masa pasca-pemilu dengan damai, adil, dan tetap fokus membangun bangsa ke arah yang lebih baik.