Komisi VI DPR Rapat Hari Sabtu, Sepakat RUU BUMN Disahkan di Paripurna
Pada Sabtu, 1 Februari 2025, Komisi VI DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan penting ini diambil dalam rapat kerja yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta ini menampilkan kesepakatan bulat dari kedelapan fraksi yang ada di Komisi VI DPR.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini, mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta rapat
tentang kesepakatan untuk membawa RUU ini pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Setelah mendengarkan berbagai pandangan, semua fraksi sepakat untuk melanjutkan proses pengesahan undang-undang tersebut.
“Setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, kami dapat menyimpulkan bahwa kedelapan
fraksi di Komisi VI DPR menyetujui rancangan RUU tentang perubahan ketiga atas UU 19/2003 tentang BUMN untuk disetujui pada tingkat 2 dalam rapat paripurna,” kata Anggia.
Pembahasan RUU BUMN: Poin Utama yang Disepakati
Rapat kerja pada hari itu juga membahas sejumlah poin penting terkait perubahan dalam RUU BUMN. Salah satunya
adalah pengaturan mengenai hak monopoli perusahaan pelat merah. Hal ini tercatat sebagai salah satu topik penting yang perlu diatur lebih jelas untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan BUMN di masa depan.
Selain itu, perubahan dalam RUU BUMN ini juga akan membahas pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan investasi di Indonesia.
Komitmen Pemerintah dan DPR untuk Meningkatkan Pengelolaan BUMN
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, menyampaikan
laporan tentang perubahan yang telah disepakati. Eko menekankan pentingnya pengaturan yang lebih modern mengenai bagaimana BUMN di Indonesia dikelola dan bagaimana mereka berperan dalam perekonomian nasional. Menurutnya, RUU ini merupakan langkah maju dalam
upaya meningkatkan pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan bermanfaat bagi negara.
Dalam pembahasan tersebut, anggota Komisi VI juga menekankan bahwa sektor BUMN berperan penting dalam menjaga stabilitas
ekonomi Indonesia, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih modern dan fleksibel.
Salah satu hal yang juga akan dibahas adalah peningkatan pengawasan terhadap BUMN untuk memastikan agar mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat.
