DPR Sahkan RUU Minerba, Kini Ormas Agama-UMKM Bisa Ikut Kelola Tambang

DPR Sahkan RUU Minerba, Kini Ormas Agama-UMKM Bisa Ikut Kelola Tambang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Pengesahan ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengatur kembali regulasi industri pertambangan di Indonesia, yang selama ini memiliki berbagai tantangan, termasuk ketimpangan kepemilikan izin, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang.

DPR Sahkan RUU Minerba, Kini Ormas Agama-UMKM Bisa Ikut Kelola Tambang
DPR Sahkan RUU Minerba, Kini Ormas Agama-UMKM Bisa Ikut Kelola Tambang

Dalam sidang yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025), Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menanyakan kepada para anggota dewan mengenai persetujuan terhadap RUU Minerba untuk disahkan menjadi undang-undang.

Seluruh fraksi di DPR menyetujui pengesahan ini, menandakan adanya konsensus politik terkait pentingnya perubahan dalam regulasi sektor pertambangan.

Sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional, pertambangan memiliki peran besar dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta sebagai sumber daya bagi industri hilir seperti manufaktur, energi, dan konstruksi. Oleh karena itu, kebijakan baru dalam UU Minerba diharapkan tidak hanya memberikan dampak pada sektor pertambangan itu sendiri, tetapi juga pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan baku dari industri ini.

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai latar belakang pengesahan RUU Minerba, isi perubahan undang-undang, dampak terhadap industri dan masyarakat, tantangan dalam implementasi, serta perspektif hukum dan lingkungan terhadap revisi regulasi ini.

DPR Sahkan RUU Minerba, Kini Ormas Agama-UMKM Bisa Ikut Kelola Tambang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sektor pertambangan di Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan kewajiban bagi perusahaan tambang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Namun, dalam praktiknya, UU Minerba 2009 masih memiliki berbagai kelemahan yang menimbulkan persoalan hukum dan ekonomi. Beberapa permasalahan yang menjadi alasan utama revisi ini meliputi:

  1. Ketimpangan kepemilikan izin pertambangan

    • Banyak izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada korporasi besar tanpa melibatkan usaha kecil dan menengah.
    • Terjadi monopoli eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar, sementara koperasi dan UMKM tidak memiliki akses yang memadai.
  2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tambang

    • Masyarakat sekitar tambang sering kali tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang memadai dari industri ini.
    • Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan dan UMKM sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam regulasi.
  3. Permasalahan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali

    • Banyak perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang.
    • Dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencemaran air dan tanah, belum mendapatkan perhatian yang optimal.
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan perubahan dalam UU Minerba

    • Beberapa pasal dalam UU Minerba sebelumnya bertentangan dengan konstitusi dan harus disesuaikan dengan putusan MK.

Pokok-Pokok Perubahan dalam RUU Minerba

BACA JUGA :Komisi VI DPR Rapat Hari Sabtu, Sepakat RUU BUMN Disahkan di Paripurna

RUU Minerba yang baru disahkan ini mengandung sejumlah perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Berikut adalah poin-poin utama yang mengalami perubahan:

Perbaikan Pasal-Pasal Sesuai Putusan MK

Salah satu tujuan utama revisi UU Minerba adalah menyesuaikan beberapa pasal dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal-pasal yang mengalami perubahan mencakup:

  • Pasal 17A
  • Pasal 22A
  • Pasal 31A
  • Pasal 169A

Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki ketentuan mengenai perizinan pertambangan, tata kelola sumber daya alam, serta keterlibatan pemerintah dalam pengawasan sektor pertambangan.

Definisi Studi Kelayakan yang Diperbarui

Pasal 1 angka 16 mengalami perubahan dalam definisi studi kelayakan untuk memastikan bahwa proses eksplorasi dan eksploitasi tambang dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Sebelum Ekspor

Pasal 5 dalam RUU Minerba menegaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Prioritas diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam untuk kepentingan publik.

Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik

Perubahan dalam Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan (5), serta Pasal 60 ayat (4) dan (5) berkaitan dengan mekanisme perizinan berusaha secara elektronik. Pemerintah pusat akan mengelola sistem ini guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perizinan sektor pertambangan.

Perlindungan Lingkungan dan Reklamasi Pasca Tambang

Pasal 100 ayat (2) menegaskan kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang dengan melibatkan pemerintah daerah.

Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pertambangan

Salah satu perubahan paling menonjol dalam RUU Minerba ini adalah adanya ketentuan yang membuka peluang bagi koperasi, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang secara langsung.

Hal ini diatur dalam Pasal 108, yang menekankan pentingnya:

  • Tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan tambang
  • Pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pertambangan
  • Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas

Ketentuan Audit Lingkungan

Pasal 169A mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjalani audit lingkungan guna memastikan bahwa operasional tambang memenuhi standar keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem.

Pengelolaan IUP yang Bermasalah

Pasal 171B mengatur bahwa IUP yang mengalami tumpang tindih akan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jika ditemukan permasalahan serius, izin tersebut akan dicabut dan dikembalikan kepada negara.

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang

Pasal 174 ayat (2) menegaskan bahwa undang-undang ini akan terus dipantau dan ditinjau untuk memastikan efektivitasnya dalam implementasi.

Dampak terhadap Industri Pertambangan

  • Meningkatkan ketahanan industri hilir melalui pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor.
  • Meningkatkan transparansi dalam perizinan melalui sistem elektronik yang lebih mudah diakses dan diawasi.
  • Memperkuat keberlanjutan operasional dengan adanya ketentuan audit lingkungan dan reklamasi pasca tambang.

Dampak terhadap Masyarakat Lokal

  • Membuka akses bagi UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tambang.
  • Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar tambang melalui program kemitraan usaha.

Pengesahan RUU Minerba merupakan langkah maju dalam regulasi industri pertambangan di Indonesia. Jika diimplementasikan dengan baik, undang-undang ini dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan industri, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo

Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo

Jakarta – Sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memberikan beragam respons terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, untuk membentuk koalisi permanen setelah Pilpres 2024.

Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Prabowo dalam silaturahmi KIM di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2/2025). Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan di masa mendatang dan memastikan stabilitas politik dalam pemerintahan yang baru. Namun, apakah koalisi permanen ini akan terwujud atau justru akan menghadapi tantangan besar di kemudian hari?

Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo

PKB Menyambut Baik Wacana Koalisi Permanen

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan bahwa usulan Prabowo ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan menjaga persatuan politik di Indonesia.

“Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” ujar Cak Imin setelah menghadiri pertemuan tersebut.

PKB menyambut baik rencana tersebut dan telah berkomitmen untuk Ragam Respons Partai KIM soal Wacana Koalisi Permanen Prabowo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir periode. Bahkan, Cak Imin tidak menutup kemungkinan bahwa PKB akan kembali mendukung Prabowo dalam Pilpres 2029.

“Sejalan sesuai apa yang menjadi kebutuhan untuk bangsa kita. (Dukung Prabowo di Pilpres 2029) dengan senang hati,” tambahnya.

PAN Sebagai Sekutu Sejati Gerindra

Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, menegaskan bahwa PAN adalah partai yang paling setia dengan Gerindra. Ia menyebut bahwa PAN telah lama menjadi bagian dari koalisi Gerindra dalam beberapa pemilu terakhir dan siap untuk mempertahankan aliansi politiknya dalam jangka panjang.

“PAN sekutu sejatinya Gerindra, yang paling setia dengan Gerindra itu PAN. Tiga kali (Pemilu), empat kali, mungkin bisa jadi yang ke-5 kali,” ujar Yandri usai menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

PAN memberikan dukungan penuh terhadap wacana koalisi permanen yang diusulkan Prabowo dan siap menjadi bagian dari pemerintahan untuk jangka panjang guna memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.

PSI Yakin Koalisi Permanen Menjamin Stabilitas Pemerintahan

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, juga menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan koalisi permanen. Menurutnya, langkah ini akan membantu memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan visi dan misinya dengan lebih lancar tanpa gangguan politik yang berlebihan.

“PSI mendukung ide koalisi permanen yang disampaikan Pak Prabowo. Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan,” kata Raja Juli, Senin (17/2/2025).

PSI menilai bahwa dengan adanya koalisi yang solid dan berkelanjutan, stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan dapat lebih terjamin, terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

NasDem Masih Mengkaji Usulan Koalisi Permanen

Berbeda dengan PKB, PAN, dan PSI yang langsung menyatakan dukungan, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa usulan koalisi permanen perlu dikaji lebih lanjut oleh partainya.

Paloh menilai bahwa konsep ini bukan sesuatu yang mustahil diterapkan di Indonesia, namun perlu ada pertimbangan mendalam sebelum mengambil keputusan untuk bergabung dalam koalisi permanen.

Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan. Kita akan bawa kepada tim khusus untuk melakukan pengkajian yang terbaik,” ujar Surya Paloh setelah menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Paloh juga menyoroti bahwa koalisi permanen pasti memiliki batasan waktu, sehingga perlu ada kejelasan terkait seberapa lama koalisi ini akan bertahan dan mekanisme operasionalnya.

Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu? Pasti ada batas waktunya, apakah dua kali pemilu, tiga kali pemilu, empat kali pemilu, lima kali pemilu,” tuturnya.

BACA JUGA :Prabowo: Rapimnas-Kongres Gerindra Digabung Demi Penghematan

Dinamika Politik dan Tantangan Mewujudkan Koalisi Permanen

Meskipun gagasan koalisi permanen terdengar menarik, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi sebelum ide ini dapat direalisasikan:

  1. Kepentingan Politik yang Berubah
    • Partai-partai politik sering kali menyesuaikan strategi mereka berdasarkan kepentingan masing-masing.
    • Aliansi politik bisa berubah seiring waktu, tergantung pada faktor eksternal dan internal.
  2. Perbedaan Agenda dan Prioritas
    • Setiap partai memiliki kepentingan dan agenda politik yang berbeda.
    • Meskipun mereka berada dalam koalisi yang sama, kemungkinan adanya perbedaan strategi tetap ada.
  3. Dampak terhadap Sistem Demokrasi
    • Koalisi permanen bisa menciptakan stabilitas politik, tetapi di sisi lain bisa mengurangi dinamika demokrasi.
    • Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen dapat mengurangi peran oposisi dalam sistem
    • demokrasi dan membatasi keberagaman pandangan politik.

Wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Prabowo Subianto mendapatkan respons beragam dari partai-partai

dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKB, PAN, dan PSI menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan ini, sementara NasDem memilih untuk mengkaji lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.

Meski terdengar menarik, gagasan ini masih menghadapi tantangan besar terkait keselarasan kepentingan

politik, jangka waktu koalisi, dan dinamika politik Indonesia yang selalu berubah. Ke depan, keberlanjutan

koalisi ini akan sangat bergantung pada bagaimana partai-partai dalam KIM menyusun strategi politik mereka dan menjaga kesolidan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan demikian, apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) benar-benar bisa menjadi koalisi permanen, ataukah ini hanya wacana politik yang akan diuji oleh realitas politik Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

 

Menaker Harap Pengemudi Ojol Bisa Dapat THR Formulanya Sedang Dirumuskan

Menaker Harap Pengemudi Ojol Bisa Dapat THR, Formulanya Sedang Dirumuskan

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan harapannya agar pengemudi ojek online (ojol) bisa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Pernyataan ini disampaikan Yassierli sebagai tanggapan atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengemudi ojol pada Senin (17/2/2025) yang menuntut perusahaan aplikator untuk memberikan THR kepada para pengemudi.

Menaker Harap Pengemudi Ojol Bisa Dapat THR Formulanya Sedang Dirumuskan

Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah memahami tuntutan para pengemudi ojol yang berharap mendapatkan THR seperti pekerja lainnya. “Kita berharap begitu (pengemudi ojol dapat THR),” ujar Yassierli.

Menaker Harap Pengemudi Ojol Bisa Dapat THR Formulanya Sedang Dirumuskan

Namun, ia juga menekankan bahwa pemberian THR bagi pengemudi ojol bukanlah perkara sederhana karena berkaitan erat dengan kondisi keuangan perusahaan aplikator. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sedang berupaya mencari solusi yang bisa memenuhi kepentingan semua pihak, baik pengemudi maupun perusahaan aplikator.

Formula Pemberian THR Sedang Dirumuskan

Yassierli menjelaskan bahwa pihaknya sedang dalam proses perumusan formula yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian THR bagi pengemudi ojol. Menurutnya, pembahasan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pengemudi, perusahaan aplikator, dan pemerintah.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini bisa diterapkan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, kami sedang berdiskusi dengan perusahaan aplikator ojek online agar mereka memahami aspirasi para pengemudi,” ujar Yassierli.

Ia menambahkan bahwa pembahasan ini membutuhkan waktu karena perusahaan aplikator juga harus melakukan simulasi keuangan untuk menyesuaikan skema THR. “Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan mereka, jadi harus ada simulasi yang dipersiapkan. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan akan ada finalisasi dengan pengusaha,” tambahnya.

Tuntutan Pengemudi Ojol dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh para pengemudi ojol pada Senin siang, pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, bertujuan untuk menekan pemerintah dan perusahaan aplikator agar segera merealisasikan pemberian THR.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi ojol yang telah bekerja bertahun-tahun tanpa mendapatkan THR. “Peserta demonstrasi diperkirakan antara 500 hingga 700 orang. Kami menuntut THR wajib bagi driver ojol, taksi online, dan kurir. Selain itu, kami juga mendorong adanya revolusi pekerja agar hak-hak kami dipenuhi,” kata Lily.

Lily menambahkan bahwa status kemitraan yang diberikan oleh perusahaan aplikator kepada pengemudi ojol selama ini justru menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja formal. “Aplikator sengaja membiarkan status kami sebagai mitra untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak kepada driver taksi online, ojol, dan kurir. Saat ini kami mendorong revolusi pekerja supaya hak-hak kami dipenuhi,” tegasnya.

Perdebatan Mengenai Status Kemitraan Pengemudi Ojol

Salah satu tantangan utama dalam pemberian THR bagi pengemudi ojol adalah status mereka yang tidak diakui sebagai karyawan tetap perusahaan aplikator. Sejak awal kehadiran transportasi online di Indonesia, perusahaan aplikator menetapkan sistem kemitraan, di mana pengemudi dianggap sebagai mitra kerja, bukan sebagai pekerja tetap.

Status ini membuat pengemudi ojol tidak mendapatkan berbagai hak normatif yang dimiliki oleh pekerja formal, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, gaji tetap, dan tentu saja THR. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa pengemudi ojol terus melakukan tuntutan agar status mereka lebih diakui.

Sebagian pihak berpendapat bahwa perubahan status dari mitra menjadi pekerja tetap akan memberikan lebih banyak perlindungan kepada pengemudi ojol, termasuk dalam hal jaminan kesejahteraan dan THR. Namun, di sisi lain, perusahaan aplikator berpendapat bahwa model bisnis mereka didasarkan pada fleksibilitas kemitraan, yang memungkinkan pengemudi untuk bekerja sesuai dengan jam kerja mereka sendiri tanpa terikat pada aturan perusahaan.

Respons Perusahaan Aplikator

Hingga saat ini, perusahaan aplikator seperti Gojek dan Grab belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pemberian THR bagi pengemudi ojol. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka masih mempertimbangkan berbagai skenario sebelum mengambil keputusan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan aplikator telah memperkenalkan beberapa bentuk

insentif dan bonus bagi pengemudi sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras mereka. Meskipun demikian, pengemudi ojol menilai bahwa insentif tersebut tidak dapat menggantikan hak mereka atas THR yang seharusnya diterima menjelang hari raya.

Sejumlah ekonom dan pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa perusahaan aplikator harus mulai

mempertimbangkan kebijakan baru yang lebih berpihak pada kesejahteraan pengemudi.

Jika tidak, potensi ketidakpuasan di kalangan pengemudi dapat semakin meningkat dan berpotensi mengganggu ekosistem transportasi online di Indonesia.

Langkah Pemerintah dalam Menyelesaikan Isu THR bagi Pengemudi Ojol

Menanggapi tuntutan yang semakin kuat dari para pengemudi ojol, pemerintah berkomitmen untuk mencari jalan tengah

yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak. Kementerian Ketenagakerjaan

saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian

Komunikasi dan Informatika untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait status dan hak-hak pengemudi ojol.

Beberapa langkah yang kemungkinan akan ditempuh pemerintah antara lain:

  1. Menyusun regulasi baru yang lebih jelas mengenai hak-hak pengemudi ojol, termasuk dalam hal pemberian THR.
  2. Mengadakan dialog bersama antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan pemerintah untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dalam jangka panjang.
  3. Membentuk skema insentif khusus yang dapat digunakan sebagai alternatif THR bagi pengemudi ojol, dengan melibatkan perusahaan aplikator sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pendanaannya.
  4. Mengkaji kemungkinan perubahan status kemitraan agar pengemudi ojol memiliki lebih banyak perlindungan tanpa harus mengubah model bisnis transportasi online secara keseluruhan.

Tuntutan pengemudi ojol terkait pemberian THR kini semakin menjadi perhatian publik, terutama

setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan harapannya agar pengemudi ojol bisa mendapatkan tunjangan tersebut.

Meskipun masih dalam tahap perumusan, pemerintah berusaha mencari solusi terbaik agar

kebijakan ini bisa diterapkan tanpa mengganggu ekosistem transportasi online yang telah berkembang pesat di Indonesia.

Di sisi lain, perusahaan aplikator juga harus mulai mempertimbangkan skema yang lebih adil bagi

pengemudi ojol, mengingat mereka merupakan tulang punggung dari layanan transportasi online.

Dengan adanya dialog terbuka dan solusi yang bijak, diharapkan permasalahan ini dapat segera

menemukan titik terang sehingga kesejahteraan pengemudi ojol dapat meningkat tanpa menghambat pertumbuhan industri transportasi online di Indonesia.

Menteri ATR Tetap Berkeyakinan Pihak PN Cikarang yang Bersalah

Menteri ATR Tetap Berkeyakinan Pihak PN Cikarang yang Bersalah Lakukan Penggusuran Rumah di Bekasi

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa kasus sengketa lahan yang terjadi di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi merupakan kesalahan dari Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Cikarang. Menurut Nusron, pihak pengadilan telah melanggar prosedur yang seharusnya dijalankan sebelum melakukan eksekusi penggusuran rumah warga.

Menteri ATR Tetap Berkeyakinan Pihak PN Cikarang yang Bersalah

Nusron mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, PN Cikarang sempat mengirimkan surat pemberitahuan kepada BPN terkait pengukuran tanah. Pemberitahuan tersebut merupakan salah satu syarat dalam persiapan eksekusi lahan. Namun, yang menjadi masalah utama adalah tidak adanya surat permohonan resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa penggusuran terhadap lima rumah warga di Bekasi akan dilakukan.

“Jadi kalau mengatakan sudah ada pemberitahuan, ya betul ada pemberitahuan, tapi apakah pemberitahuan itu sifatnya permohonan pengukuran? Tidak. Kita ini negara hukum, aturannya adalah peraturan perundang-undangan,” ujar Nusron di Jakarta Utara, Minggu (16/2/2025).

Eksekusi Tanpa Proses Pembatalan Sertifikat

Menteri ATR Tetap Berkeyakinan Pihak PN Cikarang yang Bersalah Nusron menegaskan bahwa PN Cikarang tidak mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tanah sebelum eksekusi dilakukan. Seharusnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, sebelum penggusuran dilakukan, pihak pengadilan wajib mengajukan permohonan pengukuran terlebih dahulu.

Selain itu, Nusron juga menyoroti bahwa putusan pengadilan hanya membatalkan Akta Jual Beli (AJB), bukan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang seharusnya menjadi objek utama dalam gugatan tanah. Hal ini menimbulkan cacat prosedur dalam pelaksanaan eksekusi.

“Jadi sebelum melakukan eksekusi, harusnya terlebih dahulu melakukan proses permohonan ke pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang sebelumnya,” jelas Nusron.

Menurutnya, meskipun AJB dari tanah tersebut dianggap tidak sah, karena sertifikat yang telah terbit usianya sudah lebih dari lima tahun, maka proses pembatalan sertifikat harus dilakukan melalui perintah pengadilan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setelah putusan PTUN keluar, barulah bisa dilakukan eksekusi.

Nusron Wahid Turun Tangan Tangani Sengketa Tanah di Bekasi

Menanggapi kejadian ini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turun langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa warga yang terdampak eksekusi mendapatkan keadilan. Menurut Nusron, eksekusi yang dilakukan PN Cikarang cacat prosedur dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Jadi ini proses eksekusi yang prosedurnya kurang tepat. Saya menganggap penghuni ini masih sah,” kata Nusron saat dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).

Seperti diketahui, sebanyak lima rumah di Desa Setia Mekar telah dieksekusi dan diratakan dengan tanah, padahal pemilik rumah memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Kelima rumah tersebut dimiliki oleh Asmawati, Mursiti, Siti Muhijah, Yeldi, dan sebuah korporasi yaitu Bank Perumahan Rakyat (BPR).

Nusron menegaskan bahwa PN Cikarang seharusnya terlebih dahulu mengajukan pembatalan sertifikat kepada Kantor BPN Kabupaten Bekasi sebelum melakukan eksekusi, tetapi langkah ini tidak dilakukan.

“Di dalam amar putusan itu tidak ada perintah dari pengadilan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat. Harusnya ada perintah dulu,” ujar Nusron.

Tiga Kesalahan Utama yang Dilakukan PN Cikarang

Nusron Wahid merinci tiga kesalahan utama yang dilakukan oleh PN Cikarang dalam melaksanakan eksekusi penggusuran di Desa Setia Mekar:

  1. Tidak Mengajukan Pembatalan Sertifikat ke BPN
    Sebelum eksekusi dilakukan, seharusnya pengadilan mengajukan permohonan resmi kepada Kantor BPN Kabupaten Bekasi untuk membatalkan sertifikat tanah warga yang menjadi objek sengketa. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh pengadilan.
  2. Tidak Meminta Bantuan Pengukuran Lahan
    PN Cikarang juga tidak mengirimkan surat permohonan pengukuran lahan kepada BPN setempat untuk memastikan batas lahan yang akan dieksekusi.
  3. Tidak Memberitahukan Pelaksanaan Eksekusi kepada BPN
    Seharusnya, pengadilan mengirimkan surat pemberitahuan kepada BPN terkait pelaksanaan eksekusi. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, tahapan ini juga tidak dilakukan.

“Ini tiga-tiganya tidak dilalui dengan baik oleh pengadilan,” tambah Nusron.

Latar Belakang Sengketa Tanah di Desa Setia Mekar

Eksekusi lima rumah warga di Desa Setia Mekar merujuk pada putusan PN Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan dari Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, yang mengklaim sebagai pemilik tanah berdasarkan pembelian dari Djuju Saribanon Dolly pada tahun 1976..

BACA JUGA :Pj Gubernur Pastikan Puskesmas Jakarta Siap Layani Cek Kesehatan Gratis

Namun, persoalan semakin rumit karena sertifikat tanah seluas 3,6 hektare tersebut telah berganti kepemilikan beberapa kali. Awalnya dimiliki oleh Djuju, kemudian dijual ke Abdul Hamid, lalu berpindah tangan ke pihak lain, termasuk pemilik rumah yang dieksekusi.

Polemik muncul karena ada tumpang tindih kepemilikan sertifikat, yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan di PTUN sebelum eksekusi dilakukan. Namun, PN Cikarang langsung melakukan eksekusi tanpa melalui mekanisme hukum yang seharusnya.

Langkah Selanjutnya: Gugatan di PTUN dan Perlindungan Hak Warga

Menindaklanjuti kasus ini, Nusron Wahid menyarankan agar warga yang terdampak mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meninjau kembali putusan eksekusi. Selain itu, pihak Kementerian ATR/BPN akan mengajukan kajian hukum terkait kesalahan prosedur dalam eksekusi tanah ini.

“Kami akan memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan haknya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Nusron.

Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN juga berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI dan berbagai pihak terkait

untuk mengevaluasi praktik eksekusi tanah oleh pengadilan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Kasus penggusuran rumah di Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, menunjukkan adanya cacat prosedur dalam

eksekusi tanah yang dilakukan oleh PN Cikarang. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa PN Cikarang bertanggung jawab atas kesalahan prosedural ini dan meminta agar mekanisme hukum yang benar ditempuh terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi lahan.

Dengan langkah hukum yang tepat, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami ketidakadilan akibat eksekusi tanah yang tidak sesuai prosedur. Ke depannya, pemerintah akan lebih ketat dalam mengawasi setiap eksekusi sengketa tanah agar berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Playoff ESL Mobile Legends S6 Hari Ini: Onic PH Vs RRQ Hoshi

Playoff ESL Mobile Legends S6 Hari Ini: Onic PH Vs RRQ Hoshi

Jakarta – Pertarungan epik dalam playoff ESL Mobile Legends S6 kembali berlanjut hari ini, Jumat, 14 Februari 2025. Salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu adalah duel panas antara RRQ Hoshi dan Onic PH.

Dua tim powerhouse ini akan bertarung memperebutkan tempat di babak selanjutnya dalam turnamen internasional bergengsi ini. Dengan reputasi mereka sebagai tim papan atas di kancah Mobile Legends, laga ini diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh strategi tak terduga.

Playoff ESL Mobile Legends S6 Hari Ini: Onic PH Vs RRQ Hoshi

Selain RRQ Hoshi, tim-tim Indonesia lainnya yang turut bertanding di ajang ini adalah Onic ID, Bigetron Alpha, dan Team Liquid ID. Mereka akan berlaga secara offline di Persada Johor International Convention Centre, Johor Bahru, Malaysia, yang menjadi venue resmi turnamen ini.

Jadwal Lengkap Pertandingan Hari Ini

Turnamen ini akan diawali dengan pertandingan antara Onic ID dan Bigetron Alpha. Kedua tim Indonesia ini akan berjuang untuk mendapatkan tempat lebih tinggi di babak berikutnya. Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan playoff ESL Mobile Legends S6 hari ini, berdasarkan informasi dari Instagram resmi ESL Indonesia, Jumat (14/2/2025):

  • Match 1: Onic ID vs Bigetron Alpha – 15.30 WIB
  • Match 2: Onic PH vs RRQ Hoshi – 17.30 WIB
  • Match 3: Team Liquid ID vs Pemenang Match 1 – 19.30 WIB

Sistem pertandingan di babak quarterfinal upper bracket masih menggunakan format best of 3 (Bo3), yang berarti tim harus memenangkan dua game terlebih dahulu untuk lolos ke tahap berikutnya.

Namun, format akan berubah di fase berikutnya:

  • Final upper dan lower bracket akan menggunakan format best of 5 (Bo5).
  • Grand Final akan berlangsung dalam format best of 7 (Bo7), di mana tim yang ingin keluar sebagai juara harus memenangkan empat game terlebih dahulu.

Profil Singkat Tim yang Bertanding

RRQ Hoshi

RRQ Hoshi merupakan salah satu tim esports terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dalam kompetisi Mobile Legends. Dengan komposisi pemain berbakat seperti Albert, Clayyy, R7, Lemon, dan Vyn, RRQ Hoshi selalu menjadi tim yang diperhitungkan di kancah internasional.

BACA JUGA :Jadwal ESL Mobile Legends S6 Hari Ini: Onic ID dan Liquid ID Main

Tim ini dikenal dengan gameplay agresif dan rotasi cepat yang sering kali membuat lawan kewalahan. RRQ Hoshi juga memiliki sejarah panjang dalam ESL dan turnamen internasional lainnya, menjadikan mereka salah satu tim yang paling ditakuti di kompetisi ini.

Onic PH

Onic PH adalah tim asal Filipina yang terkenal dengan strategi unik dan permainan makro yang luar biasa. Mereka adalah salah satu tim yang secara konsisten tampil di turnamen-turnamen besar Mobile Legends, termasuk MPL Filipina dan berbagai ajang internasional lainnya.

Dengan pemain-pemain berbakat seperti Kairi, Sensui, dan Super Frince, Onic PH kerap memberikan perlawanan sengit terhadap tim-tim besar lainnya. Mereka juga dikenal sebagai tim dengan adaptasi yang sangat cepat terhadap meta terbaru di Mobile Legends.

Onic ID

Sementara itu, Onic ID adalah tim asal Indonesia yang dikenal dengan sebutan “Raja Langit”. Mereka sering kali menjadi pesaing utama RRQ Hoshi di skena Mobile Legends Indonesia. Dengan roster yang kuat, Onic ID berharap bisa melangkah lebih jauh di turnamen ini.

Bigetron Alpha

Bigetron Alpha, tim yang juga berasal dari Indonesia, dikenal dengan strategi permainan disiplin dan kompak. Mereka sering kali menjadi tim kuda hitam yang mampu mengejutkan lawan-lawan besar dalam berbagai turnamen.

Team Liquid ID

Team Liquid ID merupakan salah satu tim internasional yang mulai menancapkan kukunya di skena Mobile Legends. Dengan pendekatan taktis yang matang, mereka berusaha menjadi pesaing utama dalam turnamen ini.

Sistem Eliminasi di Playoff

Hanya dua tim dari setiap bracket yang bisa melaju ke semifinal upper bracket, sementara tim yang kalah akan langsung tereliminasi. Tidak seperti tim di semifinal upper bracket yang memiliki satu kesempatan lagi jika kalah, tim yang gagal di quarterfinal tidak akan mendapatkan kesempatan kedua.

Hal ini membuat pertandingan hari ini menjadi hidup dan mati bagi setiap tim yang bertanding. Tekanan tinggi akan menyelimuti para pemain yang harus tampil maksimal demi mengamankan posisi mereka di turnamen ini.

Kualifikasi ke ESL Snapdragon Pro Series: Mobile Masters 2025

Terlepas dari hasil di ESL Mobile Legends S6, enam tim yang berhasil lolos ke playoff secara otomatis telah mendapatkan tiket untuk berlaga di ESL Snapdragon Pro Series: Mobile Masters 2025.

Turnamen ini dijadwalkan akan berlangsung pada 11-13 April 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Hal ini menjadi kabar baik bagi tim-tim yang masih bertahan di kompetisi ini, karena mereka memiliki peluang untuk berkompetisi di ajang yang lebih besar.

Saksikan Pertandingan Secara Online

Bagi penggemar Mobile Legends yang tidak bisa hadir langsung di venue pertandingan, jangan khawatir! ESL Mobile Legends S6 disiarkan langsung secara online melalui kanal YouTube resmi ESL Indonesia.

Dengan begitu, penggemar dapat tetap menikmati pertandingan dari mana saja dan memberikan dukungan kepada tim favorit mereka melalui live chat dan media sosial.

RRQ Hoshi vs Onic PH Jadi Laga Paling Ditunggu

Pertandingan RRQ Hoshi vs Onic PH menjadi laga yang sangat dinantikan, mengingat sejarah persaingan panjang antara tim Indonesia dan Filipina di dunia Mobile Legends.

Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Akankah RRQ Hoshi mampu mempertahankan dominasi mereka, atau justru Onic PH yang berhasil mengamankan kemenangan?

Jadwal ESL Mobile Legends S6 Hari Ini: Onic ID dan Liquid ID Main

Jadwal ESL Mobile Legends S6 Hari Ini: Onic ID dan Liquid ID Main

Jakarta – Babak playoff ESL Mobile Legends S6 hari kedua segera dimulai. Dua tim asal Indonesia, yakni Onic ID dan Team Liquid ID, akan bertanding dalam laga penting hari ini.

Kedua tim akan bertanding secara offline di Persada Johor International Convention Centre, Johor Bahru, Malaysia. Turnamen ini semakin menarik karena akan menentukan posisi kedua tim dalam jalur menuju grand final.

Perjalanan Onic ID dan Team Liquid ID di Playoff ESL Mobile Legends S6

  • Onic ID akan bertanding di semifinal lower bracket setelah sebelumnya turun dari upper bracket.
  • Team Liquid ID masih bertahan di final upper bracket, yang berarti mereka hanya perlu satu kemenangan lagi untuk melangkah ke grand final.

Lawan yang akan dihadapi Onic ID masih harus menunggu hasil pertandingan antara Team Falcons PH vs Onic PH. Tim yang menang dalam laga tersebut akan melaju ke final upper bracket untuk menghadapi Team Liquid ID, sementara tim yang kalah harus bertanding di lower bracket melawan Onic ID.

Jadwal ESL Mobile Legends S6 Hari Ini: Onic ID dan Liquid ID Main

Jadwal Lengkap ESL Mobile Legends S6 Hari Ini

Berdasarkan informasi dari Instagram resmi ESL Indonesia, berikut adalah jadwal pertandingan hari ini, Sabtu (15/2/2025):

  • Match 4: Team Falcons PH vs Onic PH – 14.00 WIB
  • Match 5: Onic ID vs tim yang kalah di match keempat – 16.00 WIB
  • Match 6: Team Liquid ID vs tim yang menang di match keempat – 18.00 WIB

Format Pertandingan: Best of 3 dan Best of 5

Untuk format pertandingan, terdapat sedikit perbedaan antara kedua tim Indonesia yang berlaga hari ini:

  • Onic ID akan bertanding dengan format Best of 3 (Bo3), yang berarti mereka hanya perlu memenangkan dua game untuk bertahan di kompetisi ini.
  • Team Liquid ID akan bermain dengan format Best of 5 (Bo5), yang berarti mereka harus memenangkan tiga game lebih dulu untuk bisa melaju ke grand final.

Profil Singkat Onic ID dan Team Liquid ID

Onic ID adalah salah satu tim Mobile Legends paling dominan di Indonesia dan bahkan di kancah internasional. Dengan sejarah kemenangan mereka di berbagai turnamen besar, Onic ID menjadi tim yang ditakuti lawan-lawannya. Dikenal dengan gameplay yang agresif serta strategi makro yang cerdas, Onic ID selalu mampu menghadirkan permainan yang memukau.

Sementara itu, Team Liquid ID merupakan salah satu tim yang sedang naik daun. Dengan pemain-pemain berbakat serta dukungan organisasi esports kelas dunia seperti Team Liquid, mereka semakin menunjukkan eksistensinya dalam skena kompetitif Mobile Legends.

Statistik Performa Tim di ESL Mobile Legends S6

  • Onic ID: 10 kemenangan, 3 kekalahan
  • Team Liquid ID: 11 kemenangan, 2 kekalahan
  • Falcons PH: 9 kemenangan, 4 kekalahan
  • Onic PH: 8 kemenangan, 5 kekalahan

Melihat statistik ini, Team Liquid ID memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke grand final, namun Onic ID tetap memiliki kesempatan untuk bangkit di lower bracket.

BACA JUGA :Knockout Stage M6 Mobile Legends Mulai 7 Desember 2024

Prediksi dan Kunci Kemenangan

Untuk bisa melangkah lebih jauh, Onic ID harus mampu memanfaatkan momentum yang ada. Beberapa faktor yang bisa menjadi kunci kemenangan mereka antara lain:

  1. Drafting yang Kuat
    • Pemilihan hero dalam fase draft sangat penting, terutama dalam menghadapi tim-tim dengan gaya bermain berbeda.
  2. Koordinasi Tim yang Solid
    • Komunikasi dan koordinasi antar pemain menjadi faktor utama dalam mengamankan objektif dan memenangkan team fight.
  3. Adaptasi Terhadap Lawan
    • Tim yang mampu membaca strategi lawan dan beradaptasi dengan cepat memiliki peluang lebih besar untuk menang.
  4. Kontrol Objektif
    • Mengamankan Turtle, Lord, dan turret sangat penting untuk menjaga keunggulan selama pertandingan.
  5. Mental dan Konsistensi
    • Tim yang tetap tenang di bawah tekanan dan mampu mempertahankan performa terbaiknya dalam setiap game akan memiliki peluang lebih besar untuk menang.

Cara Menonton ESL Mobile Legends S6

Selain hadir langsung di Persada Johor International Convention Centre, para penggemar Mobile Legends di Indonesia juga bisa menyaksikan pertandingan ini secara online.

Penyelenggara ESL Indonesia telah menyediakan siaran langsung pertandingan yang bisa diakses melalui kanal YouTube ESL Indonesia.

Implikasi Hasil Pertandingan bagi Kedua Tim

Jika Onic ID menang, mereka akan melaju ke babak berikutnya dan tetap berpeluang menjadi juara. Namun, jika kalah, mereka harus rela tersingkir dari turnamen ini.

Untuk Team Liquid ID, kemenangan akan mengantarkan mereka langsung ke grand final, sementara kekalahan akan menjatuhkan mereka ke lower bracket, di mana mereka harus bertarung kembali untuk mendapatkan kesempatan tampil di final.

 

Dampak ESL Mobile Legends S6 bagi Ekosistem Esports Indonesia

Turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi biasa, tetapi juga memiliki dampak besar bagi perkembangan esports di Indonesia. Beberapa dampak positif yang bisa dirasakan dari turnamen ini antara lain:

  1. Meningkatkan Reputasi Tim Indonesia di Kancah Internasional
    • Jika Onic ID atau Team Liquid ID berhasil menjuarai ESL Mobile Legends S6, ini akan semakin mengukuhkan dominasi tim Indonesia di kompetisi global.
  2. Membuka Peluang bagi Pemain Baru
    • Kesuksesan tim-tim ini dapat menginspirasi pemain muda di Indonesia untuk lebih serius dalam menekuni karier sebagai pemain esports profesional.
  3. Meningkatkan Investasi dalam Industri Esports
    • Dengan semakin banyaknya turnamen bergengsi, investor dan sponsor akan semakin tertarik untuk berinvestasi dalam ekosistem esports Indonesia.
  4. Menumbuhkan Komunitas Mobile Legends yang Lebih Besar
    • Semakin banyaknya turnamen yang disiarkan secara online memungkinkan lebih banyak orang untuk menikmati dan mendukung tim favorit mereka.

Turnamen ESL Mobile Legends S6 telah memasuki babak krusial, dan pertandingan hari ini akan menjadi penentu bagi perjalanan Onic ID dan Team Liquid ID. Dengan sejarah panjang dan performa yang solid, kedua tim memiliki peluang besar untuk membawa pulang trofi juara.

Turnamen ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia terus berkembang menjadi kekuatan utama dalam dunia esports, khususnya di Mobile Legends.

Jangan lewatkan pertandingan seru ini dan dukung Onic ID serta Team Liquid ID dalam perjuangan mereka di ESL Mobile Legends S6!

Prabowo: Rapimnas-Kongres Gerindra Digabung Demi Penghematan

Prabowo: Rapimnas-Kongres Gerindra Digabung Demi Penghematan

Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan utama di balik keputusan partainya untuk menggabungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi satu agenda besar. Menurut Prabowo, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penghematan biaya, agar partai dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya keuangannya.

Prabowo: Rapimnas-Kongres Gerindra Digabung Demi Penghematan

“Saudara-saudara sekalian, memang kemarin itu tanggal 13 ya, saya didadak oleh mereka-mereka ini semua.

Tadinya Rapimnas, akhirnya diubah jadi Kongres Luar Biasa. Mereka alasannya penghematan,” ujar Prabowo saat berbicara dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-17, yang berlangsung di Sentul International Convention Centre, Bogor, pada Sabtu (15/2/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa jika partai tetap mengadakan dua acara tersebut secara terpisah, maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi dua kali lipat lebih besar dibandingkan jika digabungkan.

“Kalau sekarang Rapimnas, lalu tiga bulan lagi Kongres, biayanya dobel. Jadi dengan asas penghematan, akhirnya dijadikan satu,” jelas Prabowo.

Keputusan Kongres: Prabowo Diminta Kembali Maju di Pilpres 2029

Dalam Kongres Luar Biasa Gerindra yang berlangsung pada hari yang sama, keputusan penting lainnya juga diambil oleh para kader partai, yaitu mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Prabowo sendiri tampak sedikit terkejut dengan permintaan tersebut, mengingat ia baru saja menjabat sebagai Presiden RI setelah memenangkan Pilpres 2024.

“Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029,” ujar Prabowo disambut riuh para kader yang hadir.

Prabowo juga menyindir bagaimana media dan pengamat politik akan bereaksi terhadap keputusan ini.

“Nanti ada itu pengamat-pengamat bilang, ‘Prabowo ambisi’. Padahal ini keinginan kader partai, bukan saya yang meminta,” katanya sambil tersenyum.

Reaksi Kader Gerindra terhadap Prabowo

Keputusan untuk mendukung Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2029 tidak datang begitu saja. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kader dan elite Partai Gerindra sudah mulai menggaungkan wacana tersebut. Beberapa tokoh di internal partai berpendapat bahwa Gerindra perlu mempertahankan dominasi politiknya di Indonesia, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan kembali mengusung Prabowo lima tahun mendatang.

Sejumlah kader senior Gerindra menegaskan bahwa Prabowo adalah figur pemersatu yang masih dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional. Salah satu kader menyebut bahwa dalam lima tahun ke depan, Gerindra harus tetap menjadi partai besar dengan basis massa yang kuat.

“Pak Prabowo adalah sosok yang sudah membawa Gerindra menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa partai ini tetap solid dan terus memimpin di pemerintahan,” ujar seorang kader yang hadir dalam Kongres.

Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa wacana Prabowo 2029 terlalu dini, mengingat masa jabatannya sebagai presiden masih sangat baru. Beberapa pihak mengingatkan agar Gerindra fokus pada pemerintahan saat ini terlebih dahulu sebelum berbicara tentang pemilu berikutnya.

Penghematan dan Efisiensi dalam Kegiatan Partai

Dalam dunia politik, penghematan anggaran bukanlah hal yang sering terdengar, terutama dalam partai besar seperti Gerindra. Keputusan untuk menggabungkan Rapimnas dan Kongres Luar Biasa dinilai sebagai langkah cerdas yang bisa menjadi contoh bagi partai-partai lain.

BACA JUGA :Prabowo Kumpulkan Jajaran Menteri dan Wamen di Istana Sore Ini

Biasanya, dalam sebuah Rapimnas, partai akan mengeluarkan dana besar untuk sewa tempat, konsumsi, transportasi, akomodasi, serta perlengkapan acara. Hal yang sama juga berlaku untuk Kongres, yang bahkan lebih besar cakupannya.

Dengan digabungkannya dua agenda ini menjadi satu, maka pengeluaran partai bisa ditekan hingga setengah dari anggaran yang seharusnya digunakan. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat partai juga harus mempersiapkan berbagai program untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam periode 2024-2029.

Prabowo sendiri menegaskan bahwa penghematan ini adalah bagian dari strategi besar Gerindra untuk tetap efisien dalam pengelolaan keuangan.

“Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal efisiensi. Kita ingin memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi partai dan bangsa,” ujarnya.

Dampak Penggabungan Rapimnas-Kongres terhadap Politik Nasional

Keputusan ini tidak hanya berpengaruh di internal Gerindra, tetapi juga memiliki dampak terhadap politik nasional. Sejumlah analis menilai bahwa langkah Gerindra ini dapat mencerminkan beberapa hal:

  1. Gerindra ingin tetap solid dan terstruktur dalam persiapan pemilu mendatang
    Dengan menggabungkan Rapimnas dan Kongres, Gerindra menunjukkan bahwa mereka memiliki perencanaan jangka panjang dan ingin tetap menjadi partai besar dalam lanskap politik Indonesia.

  2. Efisiensi anggaran menjadi contoh bagi partai lain
    Tidak banyak partai yang berpikir tentang penghematan anggaran dalam kegiatan mereka. Langkah ini bisa menjadi preseden bagi partai lain untuk lebih efisien dalam mengelola keuangan.

  3. Wacana Prabowo 2029 menjadi perbincangan lebih awal
    Meskipun Prabowo belum menyatakan sikap secara resmi, fakta bahwa kader Gerindra sudah mulai membahas Pilpres 2029 sejak sekarang menunjukkan bahwa Gerindra ingin mempertahankan posisi mereka di pemerintahan untuk jangka panjang.

  4. Dinamika politik dalam pemerintahan Prabowo akan semakin menarik
    Dengan wacana pencalonan kembali Prabowo di 2029, akan menarik untuk melihat bagaimana koalisi pemerintahan saat ini akan berkembang. Apakah partai-partai lain akan tetap mendukung Prabowo, atau muncul tokoh-tokoh baru yang menjadi pesaingnya?

Prabowo: Antara Fokus Pemerintahan dan Persiapan Pemilu

Meski sudah ada sinyal kuat dari partai, Prabowo sendiri masih tampak berhati-hati dalam menanggapi isu pencalonan dirinya kembali di Pilpres 2029. Ia lebih memilih untuk fokus dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan program-program prioritasnya dalam lima tahun ke depan.

“Saat ini saya dan tim fokus bekerja. Kami ingin memastikan bahwa rakyat merasakan manfaat dari pemerintahan ini,” ujar Prabowo.

Namun, banyak yang meyakini bahwa jika kepemimpinan Prabowo berjalan dengan baik dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat, maka peluangnya untuk kembali maju di Pilpres 2029 akan semakin besar.

Penggabungan Rapimnas dan Kongres Luar Biasa Gerindra menjadi satu agenda besar menunjukkan strategi politik yang matang dari partai tersebut. Langkah ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga menunjukkan bagaimana Gerindra ingin tetap menjadi pemain utama dalam politik Indonesia.

Selain itu, keputusan kader Gerindra untuk mendorong Prabowo kembali maju di 2029

menunjukkan bahwa partai ini ingin mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang.

Namun, tantangan bagi Prabowo ke depan adalah bagaimana ia bisa menyeimbangkan antara fokus menjalankan pemerintahan saat ini dan persiapan untuk Pilpres mendatang.

Dengan semakin kompleksnya dinamika politik Indonesia, keputusan-keputusan strategis seperti ini akan terus menjadi sorotan dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kelanjutan dari strategi politik Prabowo dan Gerindra? Waktu yang akan menjawabnya.

Prabowo Lantik Seluruh Kepala Daerah pada 20 Februari 2025

Prabowo Lantik Seluruh Kepala Daerah pada 20 Februari 2025

Istana Tegaskan Beasiswa Pendidikan Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

Jakarta – Pihak Istana Negara menegaskan bahwa layanan pendidikan, termasuk program beasiswa dan bantuan operasional perguruan tinggi, tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah. Hal ini menepis kekhawatiran publik terkait adanya pemotongan dana pendidikan akibat langkah efisiensi yang diterapkan oleh berbagai kementerian.

Prabowo Lantik Seluruh Kepala Daerah pada 20 Februari 2025

Pernyataan Resmi Istana Negara

Prabowo Lantik Seluruh Kepala Daerah pada 20 Februari 2025 Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO)

Hasan Nasbi memastikan bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS), layanan publik, dan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan,” ujar Hasan kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Hasan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Beberapa program unggulan seperti perbaikan lebih dari 10 ribu sekolah dan penyediaan Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Ada lebih dari 10 ribu sekolah yang diperbaiki tahun ini. Dari 330 ribu sekolah yang butuh perbaikan. Kemudian ada program Makan Bergizi Gratis buat anak-anak, terutama yang bersekolah. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan kurikulum yang terintegrasi dengan standar internasional,” jelas Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa informasi terkait pemangkasan dana pendidikan adalah hoaks. Semua bentuk bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tetap berjalan seperti biasa.

“Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan, seperti daya operasional perguruan tinggi, KIP, dan beasiswa lainnya, tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran. Beasiswa-beasiswa akan tetap berlanjut seperti yang direncanakan,” tambahnya.

Penegasan dari Kementerian Keuangan

Senada dengan Istana, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak mengalami pemotongan ataupun pengurangan anggaran untuk tahun 2025.

“Kami tegaskan bahwa beasiswa KIP tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,69 triliun untuk program ini, yang akan disalurkan kepada lebih dari 1.040.192 mahasiswa,” jelas Sri Mulyani dalam rapat di DPR, Jumat (14/2/2025).

Dia juga menegaskan bahwa anggaran ini tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi, sehingga mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa gangguan.

BACA JGUA :SBY Akan Hadir Silaturahmi KIM 1 Tahun Pilpres di Hambalang

“Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” ujarnya.

Selain KIP, beasiswa lainnya seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beasiswa pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan tanpa perubahan alokasi anggaran.

“Beasiswa lain yang sedang berjalan, seperti 40.030 penerima beasiswa LPDP, beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit, tetap berjalan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya,” tambah Sri Mulyani.

Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak pada UKT

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan di berbagai kementerian tidak akan mempengaruhi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk tahun ajaran 2025-2026. Keputusan terkait UKT akan tetap dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditetapkan pada Juni atau Juli mendatang.

“Langkah efisiensi ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” tegasnya.

Namun, terdapat beberapa item yang masuk dalam kebijakan efisiensi anggaran di perguruan tinggi, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya.

“Efisiensi ini menyasar kegiatan non-esensial seperti perjalanan dinas dan seminar, bukan anggaran yang berhubungan langsung dengan operasional pembelajaran dan beasiswa mahasiswa,” ungkapnya.

Analisis dan Implikasi Kebijakan

Pernyataan tegas dari pihak Istana dan Kementerian Keuangan ini memberikan kepastian bagi mahasiswa dan sektor pendidikan secara keseluruhan. Dengan tetap terjaganya anggaran beasiswa dan operasional pendidikan, maka:

  1. Mahasiswa tetap mendapatkan dukungan penuh dalam pendidikan mereka.
  2. Perguruan tinggi tidak akan mengalami gangguan dalam operasional dan bantuan dana pendidikan.
  3. Pendidikan tinggi di Indonesia tetap berada dalam jalur pengembangan dan peningkatan kualitas tanpa hambatan anggaran.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada aspek non-esensial di perguruan tinggi justru dapat meningkatkan

efektivitas penggunaan dana dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas pendidikan yang lebih krusial.

Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia

melalui pendidikan, meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran.

Dengan adanya klarifikasi dari pihak Istana dan Kementerian Keuangan, masyarakat dan dunia akademik kini memiliki

kepastian bahwa program beasiswa pendidikan tetap aman dan tidak terdampak oleh efisiensi anggaran.

Presiden Prabowo dan tim ekonomi pemerintah memastikan bahwa pendidikan tetap

menjadi prioritas nasional dan langkah-langkah efisiensi hanya diterapkan pada aspek non-esensial tanpa mengorbankan akses pendidikan bagi masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan bahwa UKT tidak akan terpengaruh, sementara program

beasiswa seperti KIP, LPDP, dan beasiswa Indonesia Bangkit tetap berjalan seperti biasa.

Dengan demikian, para mahasiswa dan penerima beasiswa dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kekhawatiran mengenai pemotongan anggaran.

Langkah ini mencerminkan visi pemerintah dalam mempertahankan sektor pendidikan sebagai

pilar utama pembangunan bangsa, sekaligus mengelola anggaran negara dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Publik pun diharapkan dapat menerima informasi yang valid dan tidak terpengaruh oleh berita hoaks yang beredar mengenai pemotongan dana pendidikan.

SBY Akan Hadir Silaturahmi KIM 1 Tahun Pilpres di Hambalang

SBY Akan Hadir Silaturahmi KIM 1 Tahun Pilpres di Hambalang

Jakarta – Ketua OKK Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan menghadiri acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor.

Acara ini diadakan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, silaturahmi KIM ini digelar dalam rangka memperingati satu tahun sejak Pilpres 2024 yang menghasilkan kemenangan Prabowo sebagai Presiden. Acara ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarpartai koalisi sekaligus membahas berbagai agenda strategis pemerintahan ke depan.

SBY Akan Hadir Silaturahmi KIM 1 Tahun Pilpres di Hambalang

Sebagian (ketum) bisa hadir, InsyaAllah bisa hadir dalam silaturahmi hari ini.

Sebagian lainnya mengonfirmasi akan hadir di acara besok di Sentul International Convention Center (SICC),” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo menambahkan bahwa SBY kemungkinan akan hadir dalam acara hari ini. Kehadiran SBY dalam pertemuan ini menjadi sorotan, mengingat Partai Demokrat sempat mengalami dinamika politik sebelum akhirnya bergabung kembali dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Momentum Konsolidasi Politik

Silaturahmi ini tidak hanya sekadar acara kumpul-kumpul, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi politik antarpartai koalisi pemerintah.

Acara ini bertujuan untuk menegaskan kembali soliditas KIM, sekaligus merancang strategi dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam setahun terakhir, KIM telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung stabilitas pemerintahan. Silaturahmi di Hambalang juga menjadi ajang untuk mendiskusikan berbagai kebijakan penting, termasuk program prioritas yang akan dijalankan dalam pemerintahan mendatang.

Prasetyo menegaskan bahwa pertemuan ini akan menjadi forum diskusi terkait arah kebijakan nasional, peran masing-masing partai dalam pemerintahan, serta strategi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.

“Silaturahmi ini adalah bagian dari rangkaian peringatan satu tahun kemenangan Pilpres 2024. Ini juga menjadi kesempatan bagi para pemimpin partai untuk duduk bersama, mengevaluasi perjalanan setahun terakhir, dan menyusun strategi bersama untuk ke depan,” ungkap Prasetyo.

Selain itu, acara ini juga bagian dari rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra, yang menjadi salah satu partai penggerak utama Koalisi Indonesia Maju.

SBY dan Peran Demokrat dalam Pemerintahan Prabowo

Kehadiran SBY dalam acara silaturahmi ini menarik perhatian karena Demokrat sempat

mengalami dinamika politik dalam perjalanan menuju pemerintahan baru.

Partai Demokrat awalnya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 setelah keluar dari koalisi pendukung Anies Baswedan. Namun, ada perdebatan internal yang cukup tajam sebelum akhirnya Demokrat resmi bergabung kembali dengan KIM.

Dalam pemerintahan Prabowo, Partai Demokrat mendapatkan sejumlah peran penting, termasuk kursi menteri dan posisi strategis lainnya.

SBY, sebagai tokoh sentral di Partai Demokrat, diyakini memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan partai serta menjaga hubungan harmonis dengan pemerintahan Prabowo.

Analis politik menyebut bahwa silaturahmi ini juga bisa menjadi ajang pembahasan lebih dalam mengenai peran Demokrat dalam pemerintahan. Hal ini mengingat bahwa koalisi pemerintahan saat ini perlu tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi di masa depan.

“SBY adalah sosok negarawan yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Kehadirannya dalam silaturahmi ini menunjukkan bahwa Demokrat tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo,” ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Arya Wibowo.

BACA JUGA : Prabowo Akan Hadiri Rapim TNI-Polri Kamis Sore Ini

Evaluasi dan Perencanaan Strategis

Menurut sumber yang hadir dalam pertemuan tersebut, agenda utama silaturahmi KIM di Hambalang meliputi:

  1. Evaluasi Setahun Pascapilpres 2024
    Para pemimpin partai koalisi akan mengevaluasi perjalanan pemerintahan selama satu tahun terakhir, termasuk pencapaian dan tantangan yang dihadapi.
  2. Konsolidasi Koalisi dan Sinkronisasi Kebijakan
    Diskusi mengenai peran masing-masing partai dalam mendukung kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo.
  3. Persiapan Pilkada 2025
    Dengan agenda Pilkada 2025 yang semakin dekat, pertemuan ini juga membahas strategi koalisi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah.
  4. Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Strategis
    Pembahasan mengenai program-program prioritas pemerintah, terutama dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan pangan.
  5. Dinamika Politik Global dan Nasional
    Menghadapi berbagai tantangan geopolitik, termasuk dinamika ekonomi global serta kebijakan luar negeri yang dapat mempengaruhi Indonesia.

Silaturahmi ini menjadi forum penting untuk mempererat kerja sama antarpartai serta memperkuat dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Dampak dan Harapan dari Silaturahmi KIM

Dengan kehadiran SBY dan para pemimpin partai Koalisi Indonesia Maju, acara ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas antarpartai pendukung pemerintah. Konsolidasi yang baik akan memberikan stabilitas politik dan memastikan bahwa program-program pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, silaturahmi ini juga menjadi bukti bahwa koalisi ini tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemimpin partai, diharapkan kebijakan yang diambil

pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Analis politik menilai bahwa pertemuan ini juga akan menjadi barometer dalam menilai dinamika politik ke depan.

Jika koalisi dapat mempertahankan soliditasnya, maka akan lebih mudah bagi pemerintahan

Prabowo untuk merealisasikan visi dan misinya hingga akhir periode kepemimpinan.

Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang menjadi momen penting dalam memperingati satu tahun kemenangan Pilpres 2024. Kehadiran SBY dalam acara ini memberikan sinyal positif terhadap soliditas koalisi serta peran Partai Demokrat dalam pemerintahan Prabowo.

Agenda pertemuan ini mencakup evaluasi setahun terakhir, konsolidasi kebijakan, hingga strategi menghadapi Pilkada 2025.

Dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, diharapkan koalisi ini dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

Sebagai koalisi yang memegang kendali pemerintahan, KIM dituntut untuk tetap kompak dan fokus dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, acara silaturahmi ini tidak hanya sekadar pertemuan biasa

tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Indonesia ke depan.

Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan

Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan

Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan ini berkaitan dengan penetapan Hasto sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku.

Dalam putusannya, Hakim Tunggal Djuyamto menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hasto. Keputusan ini memperkuat status hukum yang ditetapkan KPK, yang sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus. Hakim menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan

Sidang ini merupakan kelanjutan dari gugatan yang diajukan sejak Rabu, 5 Februari 2025, di mana kubu Hasto berusaha membatalkan status tersangkanya dengan dalih bahwa penetapan tersebut tidak sah.

Alasan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto

Dalam sidang, tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto, yang dipimpin oleh Maqdir Ismail, menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK bersifat sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurut mereka, KPK tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Menurut pihak Hasto, KPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika menetapkan Sekjen PDIP tersebut sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus, yaitu:

  1. Dugaan suap dalam Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024.
  2. Dugaan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku.

BACA JUGA PAN Minta Pemerintah Proaktif Siapkan Antisipasi Bencana

Pihak kuasa hukum Hasto juga menyebut bahwa tidak ada bukti yang cukup yang bisa menjadikan Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Oleh karena itu, mereka menuntut agar status tersangka Hasto dibatalkan dan proses penyidikan dihentikan.

Tuntutan Kubu Hasto dalam Gugatan

Tim hukum Hasto juga meminta agar kasus yang menjerat kliennya dihentikan dan seluruh surat perintah penyidikan yang telah dikeluarkan dibatalkan. Berikut isi petitum yang diajukan:

  • Memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan berdasarkan:
    1. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.
    2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.
  • Menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan prinsip due process of law.

Namun, majelis hakim menolak seluruh tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa status tersangka Hasto tetap sah. Hakim berpendapat bahwa KPK telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Respons Hasto Kristiyanto atas Putusan Hakim

Menanggapi hasil praperadilan, Hasto Kristiyanto mengaku menghormati keputusan yang telah dibuat oleh PN Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa dirinya akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.

Meski menerima putusan, Hasto tetap menyuarakan harapannya agar proses hukum dijalankan secara adil dan transparan. Ia mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, yang menurutnya membawa secercah harapan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, keputusan hukum harus mempertimbangkan nilai keadilan yang sejati, bukan hanya aspek formalitas hukum.

Hasto juga menekankan bahwa dirinya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan yang hakiki. Ia menyatakan bahwa kasus ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut upaya politisasi terhadap dirinya dan partainya.

Dampak Putusan Praperadilan bagi Hasto dan PDIP

Keputusan PN Jakarta Selatan yang menolak praperadilan membawa dampak signifikan bagi Hasto Kristiyanto dan PDIP. Berikut beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi:

  1. Kasus Hasto Tetap Berlanjut
    • Dengan ditolaknya praperadilan, KPK akan melanjutkan penyidikan terhadap Hasto.
    • KPK bisa segera memeriksa dan menahan Hasto jika ditemukan cukup bukti.
  2. Dampak terhadap PDIP
    • Sebagai Sekjen PDIP, kasus ini bisa mempengaruhi citra partai menjelang Pemilu 2029.
    • Megawati Soekarnoputri kemungkinan akan memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini.
  3. Pengaruh Terhadap Kasus Harun Masiku
    • Kasus ini memperpanjang daftar persoalan hukum terkait buronan KPK Harun Masiku.
    • KPK bisa memperluas penyidikan untuk menelusuri jaringan yang diduga terlibat dalam kasus PAW DPR RI 2019-2024.

Apa Langkah Hukum Berikutnya?

Meski praperadilan telah ditolak, masih ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Hasto Kristiyanto dan tim kuasa hukumnya, antara lain:

  • Mengajukan kasasi atau banding ke Mahkamah Agung (MA)
    • Jika ada pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka, Hasto bisa mengajukan kasasi ke MA.
  • Menunggu hasil pemeriksaan KPK
    • Jika KPK tidak menemukan cukup bukti, ada kemungkinan kasus ini dihentikan.
  • Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
    • Jika Hasto merasa ada ketidaksesuaian dalam prosedur hukum yang diterapkan, ia bisa membawa kasus ini ke MK.

Sidang praperadilan Hasto Kristiyanto telah ditolak oleh PN Jakarta Selatan, yang berarti status tersangka tetap berlaku. Keputusan ini memberi lampu hijau bagi KPK untuk melanjutkan penyidikan terhadap Hasto dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Meski menerima putusan dengan sikap hormat, Hasto tetap menegaskan harapannya agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Kasus ini tidak hanya berdampak pada karier politik Hasto, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap citra PDIP di mata publik.

Kini, semua mata tertuju pada langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh Hasto Kristiyanto dan tim kuasa hukumnya. Apakah mereka akan mengajukan kasasi ke MA, atau tetap mengikuti jalannya proses penyidikan? Waktu yang akan menjawab.

Saat ditanya lebih jauh terkait hasil putusan praperadilan, Hasto merasa optimistis putusan praperadilan yang dilayangkan tersebut akan diterima oleh majelis hakim.

Kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apa pun. Persoalan yang kita hadapi itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan,” ucap Hasto.

Exit mobile version