Kisruh PMI Menteri Hukum Tegaskan Kepengurusan JusufKalla

Kisruh PMI Menteri Hukum Tegaskan Kepengurusan Jusuf KallaSah

Jakarta, nasionalnews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menegaskan bahwa kepengurusan Jusuf Kalla di Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sah secara hukum. Pernyataan ini mengakhiri polemik yang sebelumnya melibatkan sejumlah pihak terkait legalitas kepemimpinan di PMI.

Kisruh PMI Menteri Hukum Tegaskan Kepengurusan JusufKalla

Keabsahan Kepengurusan PMI

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Menkumham menegaskan bahwa pengesahan kepengurusan Jusuf Kalla telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla telah memenuhi semua persyaratan administratif dan legal. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mempertanyakan keabsahannya,” ujar Menkumham.

Keputusan ini sekaligus menjadi penegasan bagi pihak-pihak yang sebelumnya meragukan legitimasi kepemimpinan Jusuf Kalla di PMI. Menkumham juga mengimbau semua pihak untuk mendukung upaya PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Latar Belakang Polemik

Kisruh ini bermula dari adanya klaim dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla tidak sah. Klaim tersebut menimbulkan ketegangan di kalangan internal PMI dan menciptakan keraguan publik terhadap organisasi kemanusiaan ini.

Namun, Menkumham menjelaskan bahwa semua dokumen dan persyaratan hukum telah diverifikasi dengan teliti. “Tidak ada pelanggaran atau kekurangan dalam proses pengesahan kepengurusan ini,” tambahnya.

Fokus pada Misi Kemanusiaan

Jusuf Kalla, dalam tanggapannya, menyatakan rasa syukur atas penegasan ini dan menegaskan kembali komitmen PMI untuk terus fokus pada tugas kemanusiaan. “Kami berharap semua pihak dapat bersatu untuk mendukung PMI. Fokus utama kami adalah membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Jusuf Kalla.

PMI selama ini dikenal aktif dalam berbagai misi kemanusiaan, termasuk bantuan bencana, program kesehatan, dan penyediaan darah. Dengan adanya kepastian hukum ini, PMI diharapkan dapat bekerja lebih efektif tanpa gangguan.

Dukungan Publik untuk PMI

Berbagai kalangan memberikan dukungan terhadap kepengurusan Jusuf Kalla. Banyak yang menilai bahwa polemik ini seharusnya tidak mengganggu tugas utama PMI sebagai organisasi kemanusiaan. Tokoh masyarakat dan pemimpin daerah juga menyuarakan dukungannya untuk memperkuat peran PMI di masyarakat.

Dengan kejelasan hukum yang diberikan oleh Menkumham, PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla kini dapat melanjutkan tugas-tugas kemanusiaannya dengan lebih tenang. Masyarakat diharapkan tetap mendukung PMI agar organisasi ini dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemanusiaan.

Kasus KDRT Picu Perceraian di Kota Malang, Ketua DPRD

Kasus KDRT Picu Perceraian di Kota Malang, Ketua DPRD Bersuara

MALANG, worldwidetargeting.com – Pengadilan Agama (PA) Kota Malang mencatat sebanyak 42 pasangan bercerai akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memperkuat layanan pencegahan KDRT.

Kasus KDRT Picu Perceraian di Kota Malang, Ketua DPRD

KDRT menjadi salah satu penyebab utama retaknya rumah tangga di Kota Malang. Amithya menilai pentingnya langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, baik melalui edukasi maupun peningkatan pemberdayaan masyarakat. “Kami tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pada pencegahan. Hal ini membutuhkan keterlibatan semua pihak,” tegasnya.

Puspaga dan Edukasi Pra Nikah

Amithya mengungkapkan bahwa Pemkot Malang melalui Dinas Sosial P3AP2KB sudah memiliki program Pusat Pemberdayaan Keluarga (Puspaga) yang menyediakan layanan konseling. Namun, ia menilai program ini perlu ditingkatkan dengan pendekatan langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi kehidupan rumah tangga.

“Edukasi Pra Nikah dari Kementerian Agama (Kemenag) memang sudah ada, tetapi itu belum cukup,” ujar Amithya. Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada pasangan yang sudah menikah, tetapi juga remaja yang akan menjadi kepala keluarga di masa depan.

Menurutnya, program ini bisa membantu memetakan potensi KDRT di Kota Malang serta mencari solusi yang efektif. “Jika kita bisa membekali generasi muda dengan pengetahuan yang cukup, maka masalah ini dapat dicegah lebih dini,” tambahnya.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Selain itu, Amithya menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan, mengingat banyaknya peran istri atau ibu dalam menopang ekonomi keluarga. “Pemerintah kota harus memastikan pelatihan keterampilan bagi perempuan terus berlanjut agar mereka dapat mandiri,” tambahnya.

Pelatihan ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak jangka panjang. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, perempuan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berkontribusi lebih besar dalam keluarga.

Amithya juga menyoroti peran penting masyarakat dan komunitas lokal dalam memberikan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban KDRT. “Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak,” imbuhnya.

Data Perceraian di Kota Malang

Panitera Muda Hukum PA Kota Malang, Happy Agung Setiawan, memaparkan data periode Januari-Oktober 2024. Dari total 1.968 pengajuan perceraian, sebanyak 361 kasus cerai talak dan 1.142 cerai gugat telah diputuskan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dengan 509 kasus, diikuti KDRT sebanyak 42 kasus, serta perselingkuhan sebanyak 49 kasus.

Happy menjelaskan bahwa data tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap edukasi dan pemberdayaan masyarakat. “Kami melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, tetapi ini juga berarti kita harus meningkatkan kapasitas layanan kami,” ungkapnya.

Harapan untuk Menekan Angka Perceraian

Amithya berharap peningkatan layanan konseling dan pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu menekan angka perceraian di Kota Malang. Dengan upaya ini, diharapkan tercipta lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan bebas dari kekerasan.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak, termasuk tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media, untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya KDRT dan solusi yang tersedia. “Semua elemen masyarakat harus bersatu untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkas Amithya.

Pengusaha Waspada Anjlok Rupiah Usai Trump

Pengusaha Waspada Anjlok Rupiah Usai Trump Dilantik Jadi Presiden AS

Jakarta, worldwidetargeting.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekhawatiran

terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang diproyeksikan akan semakin dalam pada 2025, bersamaan dengan dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS.

Apindo memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp15.800 hingga Rp16.350 per dolar AS tahun depan, seiring kebijakan ekonomi Trump yang diprediksi berdampak signifikan pada pasar global.

Pengusaha Waspada Anjlok Rupiah Usai Trump

Dampak Kebijakan Trump

Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Apindo, Aviliani, menjelaskan bahwa kebijakan Trump yang

mendukung industri domestik, seperti pemotongan pajak korporasi dan penciptaan lapangan kerja,

berpotensi memicu inflasi di AS. Hal ini akan memperlambat penurunan suku bunga oleh The Fed, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah.

“Pelemahan rupiah kemungkinan lebih signifikan tahun depan saat insentif seperti pemotongan pajak mulai diberlakukan,” ujar Aviliani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/12).

Proyeksi dan Tantangan Rupiah

Menurut Apindo, tekanan pada rupiah diperkirakan akan lebih besar pada paruh pertama 2025, dengan kecenderungan penguatan dolar AS.

Namun, pada paruh kedua, pasar diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebijakan Trump, sehingga stabilisasi nilai tukar dapat terjadi.

Selain itu, sejumlah kebijakan domestik seperti Devisa Hasil Ekspor (DHE), Local Currency Transaction (LCT), serta instrumen SRBI dan SVBI belum cukup untuk menjaga nilai tukar rupiah di tengah ketergantungan Indonesia sebagai small open economy. Ketergantungan pada impor produk minyak, pangan, dan teknologi menjadi salah satu faktor utama pelemahan ini.

Fluktuasi Rupiah di 2024

Volatilitas rupiah sangat tinggi sepanjang 2024. Nilai tukar sempat terdepresiasi hingga Rp16.450 per dolar

AS pada Juni 2024 sebelum kembali melemah ke level Rp16.000 pada akhir kuartal IV. Hal ini menambah tantangan bagi perekonomian Indonesia yang harus menyesuaikan dengan perubahan kebijakan global.

Apindo mengingatkan pentingnya langkah antisipasi bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dukungan kebijakan yang lebih solid dari pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan daya saing ekonomi nasional.

Dengan kebijakan ekonomi AS yang cenderung proteksionis, Indonesia perlu memperkuat diversifikasi ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor untuk memitigasi dampak pelemahan rupiah di masa mendatang.

Isu Politik Terkini DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD

Isu Politik Terkini DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD hingga Kans Jokowi Gabung Demokrat

Jakarta, worldwidetargeting.com – Berbagai isu politik hangat menjadi sorotan, termasuk rencana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD dan peluang mantan Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Demokrat. Berikut adalah lima isu politik terkini yang menarik perhatian.

Isu Politik Terkini DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD

1. Komisi II DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD

Komisi II DPR sedang mengkaji formula untuk mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD, sebuah sistem yang sempat diterapkan sebelum 2004. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pencegahan politik uang agar mekanisme ini tidak kembali menjadi sarang korupsi.

“Kita harus mencari formula yang tepat agar politik uang tidak berpindah ke partai politik dan DPRD,” kata Rifqinizamy (18/12/2024).

Sistem Pilkada melalui DPRD diharapkan dapat mengatasi tantangan biaya tinggi dan konflik sosial yang sering terjadi dalam Pilkada langsung.

2. PKS Dukung Pilkada Lewat DPRD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung usulan Pilkada melalui DPRD, seperti yang diusulkan oleh Presiden Prabowo. Ketua DPP PKS Bidang Politik Almuzzammil Yusuf menyatakan, sistem ini dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah dan dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat.

“Dana sebesar itu sebaiknya digunakan untuk membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya,” ujar Muzzammil.

3. Retno Marsudi Jadi Penasihat ASEAN Malaysia 2025

Mantan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ditunjuk oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebagai penasihat informal keketuaan ASEAN 2025. Langkah ini dianggap inovatif dalam menangani isu-isu regional, seperti krisis Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan.

4. KPK Periksa Yasonna Laoly Terkait Harun Masiku

KPK mengonfirmasi pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait dokumen kasus Harun Masiku. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas fakta hukum, tanpa motif politis.

5. Kans Jokowi Gabung Demokrat

Peluang mantan Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Demokrat masih menjadi isu menarik. Namun, Demokrat belum membahas kemungkinan ini karena fokus pada sengketa Pilkada 2024. Jokowi, yang kini tidak lagi menjadi kader PDIP, juga didekati oleh beberapa partai besar seperti Golkar dan PAN.

Ketua MPR Dorong OKI Menyelesaikan Konflik Palestina

Ketua MPR Dorong OKI Menyelesaikan Konflik Palestina

MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Edhy Baskoro Yudhoyono,

Edhy Soeparno, dan Abchandra Muhammad Akbar melakukan pertemuan dengan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 18 Desember 2024.

Ketua MPR Dorong OKI Menyelesaikan Konflik Palestina

Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani, bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Edhy Baskoro Yudhoyono,

Edhy Soeparno, dan Abchandra Muhammad Akbar, melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (18/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani memberikan apresiasi atas peran OKI dalam memperkuat kerja sama antar negara Islam dan mengawal perjuangan untuk menghadapi tantangan global, termasuk penyelesaian konflik di Palestina.

“Alhamdulillah hari ini kami diterima dengan sangat baik oleh Sekretaris Jenderal OKI.

Kami berdiskusi beberapa hal, salah satunya mendorong komitmen OKI dalam mengawal kerja sama negara-negara Islam dan penyelesaian konflik Palestina,” ujar Muzani dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Komitmen Indonesia terhadap Palestina

Ahmad Muzani menegaskan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Muzani menggarisbawahi tiga poin penting terkait isu Palestina:

  1. Gencatan senjata di Gaza.
  2. Dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution).
  3. Pencegahan meluasnya krisis di kawasan.

OKI dan Peran Perdamaian

Muzani dorong OKI untuk mengambil langkah lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan negara-negara Islam. Ia juga menyarankan agar Indonesia dijadikan role model oleh OKI dalam memperkuat persatuan dan keberagaman.

“Kami menekankan pentingnya merangkul perbedaan, memprioritaskan kesejahteraan, dan membangun masyarakat yang kuat. Selain itu, pentingnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka merupakan amanat dari Konferensi Asia-Afrika,” tegas Muzani.

Ajakan untuk Berkunjung

Ahmad Muzani juga menyinggung Konferensi Majelis Syuro Dunia yang digelar di Bandung pada 2022, yang dihadiri oleh 15 negara anggota OKI.

Konferensi ini mendeklarasikan pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan atau lembaga serupa dari negara-negara OKI.

Sebagai penutup, Muzani mengundang Sekjen OKI untuk berkunjung ke MPR RI saat Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 tahun depan di Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan memajukan perdamaian global, khususnya di Palestina.

Apresiasi Pemerintah Daerah 2024, Makassar

Apresiasi Pemerintah Daerah 2024, Makassar Raih Penghargaan Kategori Kinerja Total Dari Kemendagri

Jakarta – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, berhasil meraih Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 untuk kategori Kinerja Total Tingkat Kota dengan kapasitas fiskal sedang.

Apresiasi Pemerintah Daerah 2024, Makassar

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir,

kepada Danny Pomanto pada acara Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 di JW Marriot Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).

Penghargaan tersebut menambah daftar prestasi Kota Makassar yang ke-420 selama kepemimpinan Danny Pomanto.

Acara ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bekerja sama dengan Tempo Media Grup, sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang menunjukkan performa terbaik dalam berbagai aspek.

Empat Kategori Penilaian

Dari total 54 daerah yang menerima penghargaan, apresiasi diberikan berdasarkan empat kategori

utama: pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan kinerja total. Untuk Kota

Makassar, penghargaan Kinerja Total menegaskan bahwa semua indikator kinerja pemerintah kota berjalan optimal.

“Kategorinya kinerja total, artinya semua ukuran berfungsi dengan baik,” ujar Danny Pomanto.

Ia juga menyebut bahwa penghargaan ini menjadi momen spesial, terlebih karena Tempo Media

Grup telah lama menjadi mitra dalam perjalanan pemerintahan Kota Makassar.

Pengakuan yang Berarti

Danny Pomanto sebelumnya juga dinobatkan sebagai Tokoh Indonesia 2024 oleh Tempo Media. “Penghargaan ini selalu menjadi kenangan bagi kami, karena merupakan hasil kerja bersama rakyat, OPD, dan semua pihak yang mendukung akselerasi pembangunan Makassar,” ungkapnya.

Kriteria Kapasitas Fiskal

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kategori penghargaan didasarkan pada kapasitas fiskal daerah.

Daerah dengan fiskal kuat memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat. Sementara daerah dengan fiskal sedang memiliki keseimbangan antara PAD dan dana transfer, dan daerah dengan fiskal lemah sangat bergantung pada dana transfer pusat.

“Kriteria ini menjadi acuan tim juri, dan saya berterima kasih atas kerja keras semua pihak yang terlibat,” ujar Tito.

Apresiasi ini menjadi bukti nyata dedikasi pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif.

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Berubah Jadi Partai Politik

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Berubah Jadi Partai Politik

Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung

langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Berubah Jadi Partai Politik

Projo Tunggu Perintah Jokowi, Siap Bertransformasi Jadi Partai Politik

Jakarta, worldwidetargeting.com – Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menyatakan bahwa organisasi Projo  Tunggu  siap berubah menjadi partai politik jika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memberikan arahan. Projo, yang selama ini dikenal sebagai organisasi pendukung Jokowi, siap mendukung langkah politiknya melalui transformasi tersebut.

Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” ujar Handoko, Rabu (18/12/2024).

Meski demikian, Handoko menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan formal dengan Jokowi mengenai rencana tersebut. Ia menyebut bahwa keputusan apa pun akan bergantung pada arahan langsung dari Jokowi.

Belum ada pembicaraan dengan Pak Jokowi. Nanti di waktu yang tepat, pasti kita bicarakan,” tambahnya.

Pemecatan Jokowi dari PDIP

Wacana ini muncul setelah DPP PDI Perjuangan secara resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai. Keputusan pemecatan tersebut diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam siaran resmi PDIP.

Komarudin menyatakan bahwa pemecatan ini adalah bentuk sanksi partai. Jokowi, Gibran, dan Bobby kini tidak lagi memiliki hubungan dengan PDIP, termasuk hak untuk menggunakan nama partai dalam aktivitas mereka.

Setelah surat ini, PDI Perjuangan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka,” tegas Komarudin.

Surat keputusan pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. PDIP juga menyebut bahwa keputusan ini akan dipertanggungjawabkan dalam kongres mendatang.

Sejarah Jokowi di PDIP

Jokowi bergabung dengan PDIP pada 2014 saat maju sebagai calon presiden. Gibran menjadi kader PDIP pada 2019, dan Bobby menyusul pada 2020. Pemecatan mereka menandai perubahan besar dalam dinamika politik PDIP.

Projo Menunggu Arahan

Sebagai organisasi yang telah lama mendukung Jokowi, Projo kini membuka peluang untuk bertransformasi menjadi partai politik. Handoko menyebut, langkah ini hanya akan diambil jika ada arahan langsung dari Jokowi, dan Projo tetap menunggu keputusan tersebut sebelum melangkah lebih jauh.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, Projo berpotensi menjadi kekuatan politik baru di bawah arahan Jokowi.

 

 

 

 

PBNU Tanggapi Desakan Muktamar Luar Biasa NU

PBNU Tanggapi Desakan Muktamar Luar Biasa NU Minta Gus Yahya Dicopot

Surabaya, worldwidetargeting.com – Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU (PO & MLB NU) mendesak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk dicopot dari jabatannya. Desakan ini muncul dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Surabaya pada Selasa (17/12).

PBNU Tanggapi Desakan Muktamar Luar Biasa NU

Tudingan Pelanggaran dan Evaluasi Kinerja PBNU

Jakfar Shodiq, dari Divisi Hukum dan Advokasi PO & MLB NU, menyatakan bahwa pencopotan Gus Yahya diatur dalam Pasal 74 AD/ART NU, khususnya jika ketua PBNU melanggar ketentuan tersebut. Evaluasi tiga tahun kinerja PBNU masa khidmat 2022-2027 mengungkap dugaan pelanggaran, seperti keberpihakan politik serta pemecatan sejumlah tokoh NU tanpa prosedur yang jelas.

“PBNU terkesan menggiring organisasi untuk mendukung agenda politik tertentu, yang terlihat jelas di era digital ini,” ujar Jakfar.

Ia juga menyoroti pemecatan sejumlah tokoh besar NU yang dianggap melanggar aturan. Menurutnya, tindakan ini menunjukkan PBNU jauh dari nilai-nilai Nahdlatul Ulama.

Kritik dari Daerah

Dalam forum FGD, perwakilan dari berbagai wilayah seperti Papua, Bangka Belitung, dan Kalimantan mengungkap pengalaman mereka, termasuk upaya yang dianggap mendegradasi NU di tingkat lokal. Beberapa peserta bahkan menangis saat menyampaikan keluhan, menggambarkan situasi yang memprihatinkan.

“Banyak ulama yang selama ini berjuang untuk NU justru dipecat tanpa alasan jelas,” kata Jakfar.

PBNU Merespons Tuduhan

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi membantah tudingan PO & MLB NU. Menurutnya, tuduhan bahwa Gus Yahya melanggar AD/ART tidak memiliki dasar yang jelas.

“Aturan mana yang dilanggar? Semua akan dibahas dalam laporan pertanggungjawaban muktamar resmi mendatang,” tegas Gus Fahrur.

Ia juga menilai forum MLB NU tidak memiliki keabsahan karena digelar secara rahasia tanpa transparansi mengenai peserta dan lokasi.

“Jika ini forum resmi, seharusnya terbuka dan dapat divalidasi keabsahannya,” tambahnya.

Desakan pencopotan Gus Yahya yang dilontarkan oleh MLB NU memunculkan polemik baru di tubuh NU. PBNU menegaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki legalitas resmi, sementara PO & MLB NU terus menyoroti dugaan pelanggaran yang terjadi.

Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan bahwa Muktamar Luar Biasa NU (MLB NU) yang digelar secara rahasia tidak dapat dianggap sebagai forum resmi organisasi. Ia mempertanyakan keabsahan forum tersebut karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART NU.

“Forum seperti ini harus jelas peserta dan legalitasnya. Jika dilakukan tertutup tanpa validasi, bagaimana bisa disebut sah?,” ujar Gus Fahrur.

Menurutnya, mekanisme resmi untuk evaluasi kinerja PBNU akan dibahas dalam muktamar mendatang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ). Gus Fahrur juga menilai tudingan terhadap Gus Yahya tidak memiliki bukti kuat dan hanya bersifat asumsi.

Oppo Buka Experience Store Baru di Bekasi

Oppo Buka Experience Store di Pakuwon Mall Bekasi, Hadirkan Teknologi dan Gaya Hidup Modern

Bekasi – Oppo Indonesia resmi membuka Oppo Experience Store terbaru di Pakuwon Mall Bekasi pada Minggu (15/12/2024).

Oppo Buka Experience Store Baru di Bekasi

Store ini hadir dengan konsep modern dan unik yang menggabungkan pengalaman retail teknologi, sajian kuliner dari Finders Cafe, dan layanan purna jual melalui service center Oppo.

Lokasi Strategis di Pakuwon Mall Bekasi

Pakuwon Mall Bekasi dipilih sebagai lokasi karena letaknya yang strategis, berdekatan

dengan akses tol utama dan merupakan mall pertama dari Pakuwon Group di kawasan Bekasi. Mall ini dikenal sebagai destinasi populer yang menarik berbagai kalangan, khususnya keluarga dan anak-anak, sebagai tempat berbelanja dan berlibur.

Dengan adanya Oppo Experience Store di pusat perbelanjaan ini, Oppo ingin memastikan akses yang lebih mudah

bagi konsumen untuk mendapatkan teknologi terbaru dan layanan berkualitas dalam satu tempat.

Teknologi dan Fasilitas Lengkap untuk Pengunjung

Pengunjung Oppo Experience Store dapat mencoba langsung teknologi terbaru dari Oppo, seperti smartphone unggulan Oppo Find X8 Series.

Selain itu, pengunjung bisa menikmati fasilitas interaktif, seperti mencetak foto langsung dari perangkat Oppo dan menjajal berbagai produk IoT yang ditawarkan.

Untuk memeriahkan pembukaan toko ini, Oppo memberikan beragam penawaran eksklusif, di antaranya:

  • Cashback hingga Rp 1,2 juta
  • Cicilan 0% hingga 24 bulan
  • Diskon produk hingga Rp 600.000
  • Gratis 1x cicilan melalui mitra leasing
  • Diskon 10% untuk pembelian aksesoris

Tidak hanya itu, pengunjung juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah Reno12F atau A3x hanya dengan Rp 1.000.

Sementara untuk layanan purna jual, pelanggan bisa menikmati gratis penggantian aksesoris di service center.

Kolaborasi dengan Finders Cafe

Sebagai bagian dari konsep unik ini, Oppo menggandeng Finders Cafe untuk menyediakan sajian kopi dan pastry.

Ada juga promo menarik seperti Buy 1 Get 1 kopi dan Buy 3 minuman hanya Rp 50.000. Dengan begitu, pengunjung dapat menikmati suasana santai sembari mengeksplorasi teknologi terbaru Oppo.

Komitmen Oppo untuk Gaya Hidup Modern

Dalam keterangannya, Oppo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan produk dan layanan yang selaras dengan kebutuhan teknologi masa kini serta gaya hidup modern.

“Melalui Oppo Experience Store di Pakuwon Mall Bekasi, kami ingin memberikan solusi teknologi yang praktis dan kenyamanan terbaik bagi konsumen,” tulis Oppo dalam rilis resminya, Selasa (17/12/2024).

Pembukaan Oppo Experience Store di Bekasi menjadi langkah penting Oppo dalam memperkuat posisinya di pasar Indonesia.

Dengan kombinasi teknologi terkini, layanan lengkap, dan fasilitas rekreasi, Oppo berhasil menciptakan destinasi baru bagi masyarakat yang ingin merasakan pengalaman teknologi dan gaya hidup modern dalam satu atap.

Mensos Pimpin Kerja Bakti Di Banten Perkuat Kesetiakawanan

Mensos Pimpin Kerja Bakti di Banten Perkuat Kesetiakawanan di Kampung

JAKARTA, worldwidetargeting.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar kerja bakti untuk membersihkan Sungai Kampung Saung di Desa Talaga,

Kabupaten Serang, Banten, sebagai bagian dari peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

Mensos Pimpin Kerja Bakti di Banten Perkuat KesetiakawananSaifullah Yusuf memimpin kerja bakti membersihkan Sungai Kampung Saung di Desa Talaga, Kabupaten Serang, Banten dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.(Kemensos RI)

Kegiatan Kerja Bakti HKSN 2024 Dimulai di Desa Talaga dengan Partisipasi 250 Orang

Pada Senin, 16 Desember 2024, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memimpin kegiatan kerja bakti dalam

rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

Kegiatan ini melibatkan 250 orang yang terdiri dari berbagai elemen sosial, seperti

anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta masyarakat setempat.

“Kerja bakti ini menandai dimulainya serangkaian kegiatan, yang puncaknya akan

dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan kegiatan serentak di seluruh

Indonesia,” ujar Saifullah Yusuf dalam keterangan resminya.

“Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memperkuat kesetiakawanan sosial

dan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,” lanjutnya.

Tujuan Kerja Bakti: Mengatasi Permasalahan Lingkungan dan Bencana Alam

Gus Ipul berharap bahwa kegiatan ini dapat memotivasi lebih banyak daerah

di Indonesia untuk mengambil langkah serupa dalam meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan.

“Kerja bakti bukan hanya untuk menunjukkan solidaritas, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam

mengatasi masalah lingkungan seperti banjir dan memperbaiki keasrian kawasan sekitar,” tambahnya.

Selain Menteri Sosial, kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Gubernur Terpilih Provinsi

Banten Andra Soni dan Bupati Terpilih Kabupaten Serang Ratu Rachmatu Zakiyah.

Yandri Susanto, Menteri Desa, mengungkapkan kebanggaannya karena Desa Talaga terpilih sebagai lokasi kick off untuk kegiatan ini.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi titik awal untuk aksi serentak yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia,” jelasnya.

Masalah Lingkungan di Sungai Kampung Saung yang Memprihatinkan

Salah satu fokus utama dalam kegiatan kerja bakti ini adalah Sungai Kampung Saung, yang

selama ini menjadi sumber mata pencaharian bagi warga setempat. Sayangnya, kondisi sungai ini kini semakin memprihatinkan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan permukiman di sepanjang bantaran sungai

telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Banyak rumah yang dibangun terlalu dekat dengan sungai, sementara jarak septic tank yang sangat dekat dengan aliran sungai juga memperburuk kondisi.

Belum lagi, minimnya tempat pembuangan sampah menyebabkan warga membuang sampah sembarangan ke dalam sungai.

Akibatnya, aliran sungai yang dulunya lancar kini sering tersumbat, dan sedimentasi semakin

menumpuk, menyebabkan sungai mengering, terutama saat musim kemarau.

Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Meningkatnya kasus pencemaran air menyebabkan peningkatan penyakit seperti diare dan gangguan kulit akibat air yang tercemar.

Solusi Lingkungan: Mengembalikan Fungsi Sungai Kampung Saung

Melalui kerja bakti ini, diharapkan dapat diupayakan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan fungsi

sungai sebagai sumber kehidupan yang sehat dan aman bagi warga.

Pembersihan sungai, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta edukasi kepada masyarakat tentang

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan menjadi beberapa solusi yang diusulkan.

Dengan semangat kebersamaan, diharapkan masalah lingkungan ini bisa segera diatasi, dan Desa

Talaga bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aksi Serentak untuk Lingkungan yang Lebih Baik

Kerja bakti yang digelar pada Desember 2024 ini menandai komitmen pemerintah dan

masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mengatasi masalah sosial, terutama di daerah yang rawan bencana alam.

Melalui gerakan serentak ini, diharapkan akan tercipta perubahan yang signifikan dalam

menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Exit mobile version