Prabowo Instruksikan Menteri ESDM Aktifkan Lagi Pengecer LPG 3 Kg
Jakarta – DPR dan Pemerintah telah berkoordinasi terkait aspirasi publik mengenai distribusi gas LPG 3 kg.
Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Bahlil Lahadalia untuk kembali mengaktifkan pengecer LPG 3 kg guna mempermudah akses masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan
Menteri ESDM untuk segera mengembalikan pengecer sebagai titik distribusi gas LPG 3 kg. Namun, kebijakan
ini tetap harus diiringi dengan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat agar pengecer tidak
menjual LPG dengan harga yang terlalu mahal bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa pengecer harus tertib secara administratif agar
mereka bisa berfungsi sebagai agen sub pangkalan dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.
Kebijakan Sebelumnya dan Dampaknya
Sebelumnya, pemerintah telah mengubah skema distribusi LPG 3 kg dengan memangkas jalur distribusi hanya sampai pangkalan, tanpa melibatkan pengecer.
Hal ini menuai banyak kritik karena masyarakat harus membeli gas LPG langsung dari pangkalan, yang sering kali lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di berbagai daerah, terutama bagi masyarakat yang terbiasa membeli LPG dari pengecer atau warung terdekat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya membantah bahwa terjadi kelangkaan LPG 3 kg dan menegaskan bahwa suplai tetap tersedia sesuai kebutuhan tahun sebelumnya.
“Kelangkaan LPG itu sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025 volumenya sama, dan kami siapkan sekarang,” kata Bahlil kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Namun, sebagai respons terhadap kondisi di lapangan, pemerintah kini sedang merancang aturan agar pengecer bisa diubah menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa membeli LPG dari pengecer, tetapi dengan regulasi yang lebih tertata.
Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan Subsidi Tepat Sasaran
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah ingin merapikan mekanisme distribusi subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan sebelumnya bukanlah upaya untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
“Pertama adalah semua memang harus kita rapikan. LPG 3 kg ini ada subsidi dari pemerintah, jadi harus dipastikan sampai ke yang benar-benar berhak,” jelas Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).
Pemerintah berharap dengan perapihan mekanisme distribusi ini, LPG 3 kg tetap mudah diakses oleh masyarakat kecil tanpa penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Dengan kebijakan terbaru ini, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pengecer LPG 3 kg akan kembali diaktifkan guna memudahkan akses bagi masyarakat. Namun, pengecer harus mematuhi regulasi baru agar harga tetap terjangkau dan distribusi subsidi dapat berjalan lebih efektif.
Keputusan ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat perubahan kebijakan sebelumnya dan memastikan bahwa LPG 3 kg tetap tersedia secara luas tanpa mengorbankan ketepatan sasaran subsidi pemerintah.