Prabowo ke Sergei Shoigu: Bagaimana Sahabat Saya Presiden Putin, Sehat?

Prabowo ke Sergei Shoigu: Bagaimana Sahabat Saya Presiden Putin, Sehat?

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025) siang. Dalam pertemuan ini, Prabowo sempat menanyakan kabar Presiden Rusia, Vladimir Putin, kepada Shoigu.Bagaimana sahabat saya Presiden Putin, sehat?” tanya Prabowo di sela-sela pembicaraan di ruang kerja Istana Merdeka.

Sergei Shoigu kemudian menjawab pertanyaan Prabowo dengan bantuan seorang penerjemah berbahasa Rusia.

Pada awal pembicaraan, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sergei Shoigu karena telah mengunjunginya.

Prabowo ke Sergei Shoigu: Bagaimana Sahabat Saya Presiden Putin, Sehat?

Prabowo berseloroh bahwa kunjungan Shoigu terlalu singkat, padahal ia ingin menjamunya.Terima kasih kedatangan Yang Mulia, kita sahabat lama dan saya sangat gembira Yang Mulia ke sini. Tapi, kurang lama di sini, saya ingin bikin jamuan Yang Mulia, tapi waktu Yang Mulia tidak lama,” ucap Prabowo.

Penyambutan Sergei Shoigu di Istana Merdeka

Sergei Shoigu tiba di Istana Merdeka Jakarta pada pukul 12.40 WIB. Presiden Prabowo Subianto menyambutnya langsung di pintu utama ruang kredensial. Setelah berjabat tangan dan berfoto bersama, keduanya melanjutkan perbincangan di ruang kerja yang terletak di sebelah kanan lorong dalam Istana Merdeka.

Kunjungan Sergei Shoigu ke Indonesia dan Malaysia

Kunjungan Sergei Shoigu ke Indonesia merupakan bagian dari lawatan resminya ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia, yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

Tujuan utama kunjungan Shoigu ke Indonesia:

  • Membahas isu-isu terkini dalam hubungan bilateral.
  • Memperkuat kerja sama dalam keamanan dan pertahanan.
  • Mengembangkan kemitraan strategis di berbagai bidang lainnya yang menjadi kepentingan kedua negara.

Sebelum menemui Presiden Prabowo Subianto, Shoigu lebih dahulu berkunjung ke Kementerian Pertahanan untuk membahas perjanjian kerja sama militer dan keamanan antara Indonesia dan Rusia.

Profil Sergei Shoigu

Sergei Shoigu pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Rusia sejak 2012 hingga Mei 2024. Setelahnya, ia diangkat menjadi Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, posisi strategis yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Rusia.

Sebagai sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, Shoigu berperan dalam mengatur strategi pertahanan Rusia serta membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat, termasuk Indonesia.

Kerja Sama Indonesia-Rusia dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Indonesia dan Rusia semakin erat, terutama dalam sektor pertahanan dan teknologi militer. Beberapa aspek kerja sama yang telah dijalin antara kedua negara meliputi:

1. Pengadaan Alutsista

  • Indonesia telah mengimpor berbagai persenjataan dan sistem pertahanan dari Rusia.
  • Salah satu kerja sama yang terkenal adalah pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 untuk memperkuat kekuatan udara Indonesia.

2. Pelatihan Militer dan Pertukaran Teknologi

  • Indonesia dan Rusia rutin mengadakan latihan militer bersama.
  • Ada pertukaran teknologi dan informasi mengenai strategi pertahanan modern.

3. Kerja Sama dalam Industri Pertahanan

  • Rusia mendukung Indonesia dalam pengembangan teknologi militer lokal.
  • Peningkatan kerja sama dalam produksi senjata dan sistem pertahanan.

Kerja sama ini semakin diperkuat melalui pertemuan antara Prabowo dan Shoigu, yang membahas langkah-langkah lebih lanjut dalam meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara.

Hubungan Diplomatik yang Semakin Erat

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sergei Shoigu di Istana Merdeka menjadi bukti eratnya hubungan antara Indonesia dan Rusia. Dengan menanyakan kabar Vladimir Putin, Prabowo menunjukkan hubungan diplomatik yang bersahabat dengan Rusia.

Kunjungan Shoigu kali ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pertahanan, keamanan, dan diplomasi bilateral. Hal ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Rusia di kawasan Asia Tenggara.

Dalam beberapa hari ke depan, kunjungan Shoigu akan terus berlanjut ke negara lain, sementara hubungan antara Indonesia dan Rusia diharapkan semakin kuat melalui perjanjian kerja sama yang lebih mendalam.

Jaksa Tahan 7 Tersangka Penebangan Kayu Ilegal di Pulau Seram Maluku

Jaksa Tahan 7 Tersangka Penebangan Kayu Ilegal di Pulau Seram Maluku

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Maluku, telah menahan tujuh tersangka dalam kasus penebangan kayu ilegal di wilayah Pulau Seram. Ketujuh tersangka yang ditahan adalah AB, S, BT, MAT, AO, MR, dan AT.

Penahanan ini dilakukan setelah jaksa penuntut umum (JPU) menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dalam tahap II dari penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Maluku dan Papua pada Senin (24/2/2025).

Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Vector Mailoa, ketujuh tersangka ditahan mulai 24 Februari 2025 hingga 15 Maret 2025.

Jaksa Tahan 7 Tersangka Penebangan Kayu Ilegal di Pulau Seram Maluku

Setelah diserahkan oleh penyidik PNS BPPHLHK, ketujuh tersangka langsung ditahan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025,” kata Vector Mailoa kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Tersangka beserta barang bukti diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, yakni Ahmad Latupono, Fauzan Machmud, dan Vicky Gusti Perdana.

Jaksa Tahan 7 Tersangka Penebangan Kayu Ilegal di Pulau Seram Maluku

Kasus ini bermula dari operasi pengamanan hutan yang dilakukan oleh tim BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua di kawasan suaka alam Sungai Nif, Seram Bagian Timur, pada 21 September 2024.

Dalam operasi tersebut, tim menemukan sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas ilegal berupa penebangan dan pengolahan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan lindung.

Menurut laporan penyidik, modus operandi para pelaku melibatkan:

  1. Menebang pohon secara ilegal di kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi.
  2. Mengolah kayu hasil tebangan menjadi balok atau papan untuk dijual ke pasar gelap.
  3. Menggunakan jalur transportasi tersembunyi untuk menghindari patroli kehutanan dan aparat keamanan.
  4. Melibatkan jaringan ilegal untuk distribusi kayu ke berbagai daerah di luar Pulau Seram.

Aksi ini dilakukan dengan sangat rapi dan terorganisir. Para pelaku diduga telah lama beroperasi sebelum akhirnya tertangkap dalam operasi tersebut.

Barang Bukti yang Diamankan dalam Kasus Penebangan Kayu Ilegal

Saat penangkapan, petugas BPPHLHK menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti yang digunakan oleh para tersangka dalam menjalankan aktivitas ilegal ini. Barang bukti tersebut meliputi:

  • Ratusan batang kayu hasil tebangan ilegal yang telah dipotong menjadi berbagai ukuran.
  • Gergaji mesin (chainsaw) dan alat pemotong kayu lainnya yang digunakan untuk menebang pohon.
  • Truk dan kendaraan pengangkut kayu yang digunakan untuk mendistribusikan hasil tebangan ke luar daerah.
  • Dokumen palsu yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul kayu agar terlihat legal.

Semua barang bukti ini kini telah disita oleh pihak kejaksaan untuk dijadikan bukti dalam persidangan mendatang.

Ketujuh Tersangka Dijerat Undang-Undang Kehutanan dan Cipta Kerja

Para tersangka akan menghadapi tuntutan hukum berat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan penyelidikan, perbuatan para tersangka melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Cipta Kerja, di antaranya:

  • Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
  • Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ancaman hukuman bagi pelaku penebangan kayu ilegal dalam UU tersebut mencakup:

  1. Pidana penjara hingga 15 tahun bagi pelaku utama.
  2. Denda hingga Rp 15 miliar bagi pihak yang terbukti mendanai atau terlibat dalam jaringan ilegal ini.

Langkah Selanjutnya: Persiapan Sidang di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa

Setelah proses penahanan dilakukan, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur akan segera mempersiapkan administrasi hukum untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

“Penuntut Umum akan segera mempersiapkan administrasi untuk melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa,” jelas Vector Mailoa.

Proses hukum ini menjadi langkah penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia. Sidang akan menentukan nasib ketujuh tersangka dan mengungkap lebih dalam jaringan ilegal yang terlibat dalam kasus ini.

Dampak Penebangan Kayu Ilegal di Pulau Seram

Pulau Seram merupakan salah satu kawasan yang memiliki hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi. Penebangan kayu ilegal di kawasan ini berdampak besar pada lingkungan, di antaranya:

1. Kerusakan Ekosistem dan Habitat Satwa Liar

Hutan di Pulau Seram merupakan rumah bagi banyak spesies endemik dan langka, seperti burung cendrawasih dan berbagai jenis primata. Penebangan liar mengancam keberlangsungan hidup satwa tersebut.

2. Risiko Bencana Alam

Hilangnya hutan dalam jumlah besar dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan erosi yang berdampak pada masyarakat sekitar.

3. Kerugian Ekonomi Negara

Penebangan kayu ilegal merugikan negara karena kehilangan pendapatan dari sektor kehutanan yang seharusnya dikelola secara legal dan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Penebangan Kayu Ilegal

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus penebangan kayu ilegal, antara lain:

  • Meningkatkan patroli dan operasi pengamanan hutan di daerah rawan pembalakan liar.
  • Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri kayu untuk mencegah perdagangan kayu ilegal.
  • Melibatkan masyarakat lokal dalam program konservasi hutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem.
  • Menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan dengan hukuman berat bagi mereka yang terbukti bersalah.

Penahanan tujuh tersangka dalam kasus penebangan kayu ilegal di Pulau Seram, Maluku, merupakan langkah tegas dalam upaya perlindungan hutan Indonesia. Dengan ancaman hukuman berat, kasus ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan lingkungan lainnya.

Upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindak tegas kasus semacam ini akan sangat menentukan masa depan hutan Indonesia. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi konservasi hutan di Pulau Seram? Kita tunggu kelanjutan proses hukum ini.

Pembagian Tugas Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir di Danantara

Pembagian Tugas Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir di Danantara

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai entitas yang bertugas mengelola aset strategis BUMN dan mendorong investasi di berbagai sektor. Dalam upaya menjalankan peran ini secara optimal, dua tokoh penting, Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir, ditunjuk untuk memegang peran strategis dalam kepemimpinan Danantara.

Pembagian Tugas Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir di Danantara

Rosan Roeslani, yang sebelumnya memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan, investasi, dan bisnis, dipercaya untuk memimpin sebagai Direktur Utama Danantara. Sementara itu, Pandu Sjahrir, seorang pengusaha dan investor dengan pengalaman luas di industri energi dan teknologi, juga diberikan posisi strategis dalam pengelolaan Danantara. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang pembagian tugas dan peran masing-masing dalam struktur kepemimpinan Danantara.

Pembagian Tugas Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir di Danantara

Rosan Roeslani adalah sosok yang telah lama dikenal dalam dunia bisnis dan keuangan Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Danantara, ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, seperti:

  • Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) periode 2015-2021
  • Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2021-2023)
  • Mantan Direktur Utama PT Recapital Advisors
  • Komisaris di berbagai perusahaan besar di Indonesia

Dengan pengalaman di dunia bisnis dan diplomasi, Rosan diharapkan mampu membawa Danantara menjadi badan investasi yang kuat dan kredibel di tingkat nasional maupun internasional.

Pandu Sjahrir

Pandu Sjahrir adalah figur yang dikenal sebagai investor di sektor energi dan teknologi. Ia memiliki rekam jejak yang kuat dalam membangun ekosistem startup dan memperkuat sektor energi di Indonesia. Beberapa peran penting yang pernah ia pegang antara lain:

  • Chairman SEA Group Indonesia (perusahaan induk Shopee dan Garena)
  • Komisaris PT Adaro Energy Tbk
  • Investor aktif di berbagai startup dan perusahaan teknologi
  • Pakar dalam investasi sektor energi dan tambang

Dengan latar belakang ini, Pandu diharapkan dapat membantu Danantara dalam mengoptimalkan investasi, khususnya di sektor energi dan teknologi.

Pembagian Tugas dalam Kepemimpinan Danantara

Dalam struktur Danantara, Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir memiliki tugas yang saling melengkapi. Berikut adalah pembagian tugas mereka dalam mengelola Danantara:

1. Rosan Roeslani – Fokus pada Kebijakan dan Strategi Makro

Sebagai Direktur Utama, Rosan Roeslani memiliki tugas utama dalam menentukan arah kebijakan Danantara dan memastikan bahwa badan ini beroperasi sesuai dengan mandat pemerintah. Beberapa tanggung jawab utama Rosan meliputi:

  • Menentukan visi dan misi Danantara sebagai badan investasi negara
  • Mengarahkan strategi investasi jangka panjang dan optimalisasi aset BUMN
  • Melakukan koordinasi dengan pemerintah, DPR, dan lembaga terkait dalam pengambilan keputusan strategis
  • Menjaga stabilitas keuangan Danantara serta menarik investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek investasi nasional
  • Memastikan transparansi dan tata kelola yang baik dalam operasional Danantara

BACA JUGA:Program Sosial Bank Indonesia, Ini Penjelasan Ketua Komisi

2. Pandu Sjahrir – Fokus pada Pengelolaan Investasi dan Eksekusi

Sebagai bagian dari kepemimpinan strategis Danantara, Pandu Sjahrir memiliki tugas yang lebih teknis dan berfokus pada eksekusi kebijakan investasi. Tanggung jawab utama yang diemban Pandu antara lain:

  • Mengidentifikasi peluang investasi yang potensial, terutama di sektor energi, teknologi, dan infrastruktur
  • Memastikan efisiensi dalam pengelolaan aset strategis BUMN yang berada di bawah naungan Danantara
  • Mengembangkan strategi diversifikasi investasi untuk meningkatkan nilai portofolio Danantara
  • Bekerja sama dengan mitra bisnis dan investor internasional dalam mencari pendanaan untuk proyek-proyek investasi
  • Mengelola risiko investasi dan memastikan bahwa proyek-proyek yang dikelola Danantara memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional

Target dan Fokus Investasi Danantara

Danantara dirancang untuk menjadi pengelola investasi utama yang menangani berbagai proyek strategis nasional. Beberapa sektor utama yang menjadi fokus Danantara meliputi:

  1. Energi dan Sumber Daya Alam
    • Mengembangkan proyek energi baru dan terbarukan.
    • Meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pertambangan dan migas.
  2. Teknologi dan Digitalisasi
    • Investasi dalam ekosistem startup dan perusahaan teknologi nasional.
    • Mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri.
  3. Infrastruktur dan Transportasi
    • Pendanaan proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.
    • Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset transportasi nasional.
  4. Industri Manufaktur dan Hilirisasi
    • Mendukung pengembangan industri berbasis manufaktur dan ekspor.
    • Memastikan kelangsungan rantai pasok industri nasional.

Tantangan dalam Pengelolaan Danantara

Meskipun Danantara memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi aset BUMN, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir, antara lain:

  1. Transparansi dan Akuntabilitas
    • Sebagai badan investasi negara, Danantara harus menerapkan good corporate governance agar operasionalnya transparan dan tidak disalahgunakan.
  2. Daya Tarik bagi Investor Asing
    • Salah satu tugas utama Danantara adalah menarik investasi dari luar negeri. Namun, persaingan global dalam menarik investasi menjadi tantangan tersendiri.
  3. Manajemen Risiko dalam Investasi
    • Mengelola portofolio investasi yang luas membutuhkan strategi mitigasi risiko yang baik agar tidak mengalami kerugian besar.
  4. Koordinasi dengan Pemerintah dan BUMN
    • Sebagai pengelola aset BUMN, Danantara harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kebijakan pemerintah.

Dengan kepemimpinan Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir, Danantara memiliki pondasi yang kuat untuk menjadi salah satu badan investasi terbesar di Indonesia. Rosan bertanggung jawab dalam arah strategis dan kebijakan makro, sementara Pandu berfokus pada eksekusi dan manajemen investasi.

Keberhasilan Danantara dalam mengelola aset BUMN dan menarik investor akan sangat bergantung pada transparansi, tata kelola yang baik, serta kemampuan beradaptasi terhadap tantangan ekonomi global. Dengan strategi yang tepat, Danantara diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan membawa Indonesia menjadi pusat investasi yang lebih kompetitif di kancah global.

2 Matra TNI Ribut di Tempat Hiburan Malam  TNI AD dan TNI AL Tanjungpinang, 1 Tewas

2 Matra TNI Ribut di Tempat Hiburan Malam  TNI AD dan TNI AL Tanjungpinang, 1 Tewas

Tanjungpinang – Insiden tragis terjadi di Tempat Hiburan Malam (THM) Leko, Jalan Baru Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (23/2/2025) dini hari. Dua anggota TNI terlibat dalam keributan yang berujung pada kematian salah satu personel.

Keributan ini melibatkan anggota TNI Angkatan Darat (AD) yang bertugas di Yonif 136 Tuah Sakti dan anggota TNI Angkatan Laut (AL) yang bertugas di Pangkoarmada I. Dalam insiden ini, seorang anggota TNI AL berinisial Serda DL meninggal dunia akibat pertikaian tersebut.

2 Matra TNI Ribut di Tempat Hiburan Malam  TNI AD dan TNI AL Tanjungpinang, 1 Tewas

2 Matra TNI Ribut di Tempat Hiburan Malam  TNI AD dan TNI AL Tanjungpinang, 1 Tewas

Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Doddy Yudha, membenarkan kejadian ini. Ia menyatakan bahwa pihak militer telah mengetahui insiden ini dan tengah melakukan investigasi mendalam.

“Sudah monitor. Sedang proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Doddy saat dikonfirmasi oleh media setempat.

Doddy menambahkan bahwa Pangdam Bukit Barisan telah memberikan instruksi kepada Danrem 033/Wira Pratama dan Danyon 136 Tuah Sakti untuk segera berkoordinasi dengan pihak Koarmada I Tanjungpinang guna menyelesaikan permasalahan ini secara transparan.

“Upaya yang sudah dilakukan Pangdam I/BB adalah memerintahkan Danrem 033/WP bersama dengan Danyon 136/TS melaksanakan koordinasi dengan Koarmada I Tanjungpinang untuk menyelesaikan masalahnya secara transparan,” ujar Doddy.

Identitas Pelaku yang Terlibat

Menurut informasi yang diterima, personel TNI AD yang terlibat dalam perkelahian dengan anggota TNI AL adalah Prada YHS, yang diketahui bertugas di Yonif 136 Tuah Sakti. Saat ini, Prada YHS telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Danpomdam I/BB akan berkoordinasi dengan Pomal Tanjungpinang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait perkelahian tersebut,” ujar Doddy.

Kronologi Keributan di Tempat Hiburan Malam

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian ini bermula dari perselisihan antara dua anggota TNI di THM Leko, yang berujung pada konfrontasi fisik.

Keributan yang awalnya hanya berupa adu mulut berubah menjadi perkelahian sengit hingga menyebabkan korban terluka parah. Serda DL, anggota TNI AL, mengalami luka serius yang akhirnya merenggut nyawanya sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis.

Beberapa saksi di lokasi menyebut bahwa situasi semakin memanas setelah keduanya terlibat dalam perdebatan sengit. Pihak keamanan tempat hiburan berusaha melerai, namun pertikaian sudah telanjur terjadi hingga berujung fatal.

BACA JUGA: Bus Rombongan Kepala Daerah Peserta Retret Tiba di Akmil Magelang

Tindakan Hukum dan Investigasi yang Berjalan

Pihak berwenang, dalam hal ini Polisi Militer dari TNI AD dan TNI AL, telah mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti kasus ini. Investigasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab pasti insiden ini dan apakah ada faktor-faktor lain yang memicu konflik tersebut.

Beberapa langkah yang telah diambil oleh otoritas militer dalam menindaklanjuti insiden ini meliputi:

  1. Mengamankan Prada YHS sebagai pelaku utama dalam insiden ini.
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik dari pihak militer maupun masyarakat sipil yang berada di lokasi kejadian.
  3. Melakukan autopsi terhadap korban, untuk mengetahui penyebab pasti kematian Serda DL.
  4. Mengusut keterlibatan pihak lain yang mungkin ikut memicu pertikaian.

Dampak Insiden bagi Institusi Militer

Keributan yang melibatkan dua matra TNI ini menjadi sorotan karena mencoreng citra institusi militer yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme. Insiden seperti ini dapat memberikan dampak negatif terhadap hubungan internal di dalam militer.

Beberapa dampak yang bisa timbul akibat kejadian ini antara lain:

  1. Merenggangkan Hubungan Antarmatra
    • Konflik yang terjadi antara anggota TNI AD dan TNI AL berpotensi menimbulkan ketegangan di tingkat internal.
  2. Menurunkan Kepercayaan Publik
    • Masyarakat mungkin akan mempertanyakan kedisiplinan aparat jika insiden seperti ini terus terjadi di ruang publik.
  3. Evaluasi Ketat terhadap Perilaku Anggota Militer
    • Kejadian ini bisa mendorong evaluasi yang lebih ketat terhadap kedisiplinan dan tata perilaku prajurit di luar dinas.

Reaksi dari Komandan Masing-Masing Matra

Setelah kejadian ini mencuat, beberapa komandan dari masing-masing matra langsung memberikan tanggapan. Pihak TNI AD dan TNI AL sepakat untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum agar tidak ada kesalahpahaman lebih lanjut.

Panglima TNI sendiri menegaskan bahwa setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggotanya harus mendapatkan sanksi tegas, tanpa memandang status atau kesatuan asal pelaku.

Langkah Pencegahan agar Insiden Serupa Tidak Terulang

Untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, beberapa langkah perlu dilakukan oleh institusi militer, di antaranya:

  1. Peningkatan Pengawasan terhadap Personel Militer di Tempat Umum
    • Personel militer harus diberikan batasan ketat terkait kunjungan ke tempat hiburan malam, terutama saat tidak sedang bertugas.
  2. Penguatan Kode Etik dan Disiplin Militer
    • Peningkatan edukasi dan pelatihan terhadap anggota militer agar lebih memahami pentingnya disiplin dalam segala situasi.
  3. Pembentukan Tim Investigasi Khusus
    • Membangun mekanisme yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus internal sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
  4. Peningkatan Koordinasi Antarmatra
    • Meningkatkan kerja sama antara berbagai matra TNI untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat solidaritas antaranggota.

Keributan yang melibatkan dua anggota TNI di Tempat Hiburan Malam Leko, Tanjungpinang, telah menyebabkan satu korban jiwa, yaitu Serda DL dari TNI AL. Insiden ini menunjukkan perlunya penguatan disiplin dan koordinasi di dalam tubuh militer untuk mencegah peristiwa serupa terulang.

Pihak berwenang telah mengambil langkah cepat dengan menahan Prada YHS yang diduga sebagai pelaku utama, serta melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap penyebab pasti pertikaian ini.

Ke depan, evaluasi ketat terhadap kode etik militer dan pengawasan terhadap personel di luar dinas harus menjadi prioritas guna menjaga citra dan disiplin dalam institusi TNI.

Sejumlah Elite DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati di Teuku Umar

Sejumlah Elite DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati di Teuku Umar

Sejumlah elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Kunjungan ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah dinamika politik nasional yang sedang berkembang pesat menjelang Pilpres 2024.

Sejumlah Elite DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati di Teuku Umar

Para petinggi PDIP terlihat memasuki kediaman Megawati sejak sore hari, memicu spekulasi mengenai agenda pembicaraan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan ini berkaitan dengan strategi politik PDIP ke depan, termasuk sikap partai dalam menghadapi koalisi dan dinamika politik yang berkembang di tingkat nasional.

Siapa Saja yang Hadir dalam Pertemuan?

Berdasarkan pantauan, beberapa tokoh penting yang hadir dalam pertemuan ini antara lain:

  • Hasto Kristiyanto – Sekretaris Jenderal PDIP yang dikenal sebagai tangan kanan Megawati dalam strategi politik partai.
  • Puan Maharani – Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati yang memiliki peran penting dalam dinamika internal partai.
  • Djarot Saiful Hidayat – Ketua DPP PDIP yang memiliki pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta.
  • Ahmad Basarah – Wakil Ketua MPR RI yang juga aktif dalam berbagai inisiatif politik PDIP.
  • Beberapa kepala daerah dari PDIP yang disebut-sebut ikut dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa pertemuan ini bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi lebih kepada koordinasi strategis dalam menentukan langkah-langkah politik ke depan.

Agenda Pembahasan dalam Pertemuan

Beberapa isu utama yang kemungkinan dibahas dalam pertemuan ini meliputi:

1. Konsolidasi Internal Partai

PDIP dikenal sebagai partai dengan disiplin organisasi yang ketat. Megawati kerap menggelar pertemuan dengan para elite partai untuk memastikan semua kader satu suara dalam menghadapi tantangan politik.

2. Sikap PDIP terhadap Pemilihan Presiden 2024

Salah satu isu utama yang menarik perhatian publik adalah arah dukungan PDIP dalam Pilpres 2024. Meskipun PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, masih ada banyak dinamika yang berkembang, terutama dalam menentukan strategi pemenangan dan menghadapi tantangan dari koalisi partai lain.

3. Evaluasi Hasil Pemilu Legislatif

PDIP juga kemungkinan melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu Legislatif. Meskipun masih menjadi salah satu partai terbesar, hasil pemilu selalu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja partai dalam periode selanjutnya.

4. Isu Koalisi dan Hubungan dengan Partai Lain

Dalam politik, koalisi adalah elemen penting yang menentukan kekuatan suatu partai. PDIP selama ini dikenal sebagai partai yang mampu membangun aliansi strategis dengan partai lain, seperti dengan Partai NasDem dan PKB. Namun, dengan dinamika politik yang berkembang, PDIP harus menyesuaikan strategi untuk memastikan keberlanjutan pengaruhnya dalam pemerintahan mendatang.

5. Strategi Menjaga Basis Massa

Sebagai partai dengan basis massa yang kuat, PDIP perlu memastikan bahwa dukungan dari konstituen tetap solid. Isu-isu sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang mempengaruhi pemilih juga kemungkinan menjadi bahan diskusi dalam pertemuan ini.

Dinamika Politik di Internal PDIP

PDIP dikenal sebagai partai dengan struktur organisasi yang kuat dan loyalitas kader yang tinggi. Namun, seperti partai politik lainnya, dinamika internal tetap ada. Salah satu topik yang sering menjadi perhatian adalah peran Puan Maharani dalam kepemimpinan partai.

Sebagai anak Megawati, Puan memiliki posisi strategis dalam partai, tetapi kehadiran tokoh-tokoh lain seperti Ganjar Pranowo juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam strategi politik PDIP ke depan. Dalam beberapa kesempatan, Megawati menegaskan bahwa keputusan politik di PDIP didasarkan pada mekanisme partai, bukan kepentingan individu.

Spekulasi tentang Pembahasan Koalisi

Salah satu spekulasi yang berkembang dari pertemuan ini adalah kemungkinan PDIP membahas koalisi pasca-Pilpres. Dengan kondisi politik yang dinamis, beberapa partai mulai membuka peluang kerja sama, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Jika PDIP memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan, mereka harus menyiapkan strategi yang kuat sebagai oposisi. Namun, jika ada kemungkinan untuk membangun kerja sama politik dengan partai-partai lain dalam pemerintahan, strategi itu juga harus diperhitungkan dengan matang.

BACA JUGA :Bupati Malang dari PDIP Sanusi Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Mega

Reaksi Publik terhadap Pertemuan Ini

Kunjungan elite PDIP ke rumah Megawati menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pengamat politik melihat ini sebagai upaya PDIP untuk memperkuat posisi mereka di kancah politik nasional.

Sementara itu, beberapa pihak juga melihat pertemuan ini sebagai bagian dari upaya PDIP untuk menyelaraskan kembali strategi politiknya menjelang pilpres dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selaras dengan kepentingan partai.

Di media sosial, pertemuan ini juga menjadi perbincangan hangat. Banyak netizen yang menduga bahwa pertemuan ini bisa menjadi penentu arah politik PDIP dalam beberapa bulan ke depan.

Kunjungan sejumlah elite DPP PDIP ke rumah Megawati di Teuku Umar menunjukkan bahwa partai ini sedang melakukan konsolidasi internal dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan. Dengan berbagai isu yang berkembang, termasuk sikap PDIP terhadap Pilpres 2024, strategi koalisi, serta menjaga soliditas partai, pertemuan ini menjadi momen penting dalam menentukan arah politik PDIP.

Apapun keputusan yang diambil dalam pertemuan ini, yang jelas adalah bahwa PDIP tetap menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Keberlanjutan partai ini dalam menjaga pengaruhnya di pemerintahan maupun oposisi akan sangat bergantung pada strategi yang mereka bangun dari sekarang.

Tampang Si Bolang Jambret Sadis yang Tewaskan Emak-emak di Ciputat

Tampang Si Bolang Jambret Sadis yang Tewaskan Emak-emak di Ciputat

Tangerang Selatan – Polisi menetapkan pria berinisial F alias Bolang sebagai tersangka dalam kasus penjambretan sadis yang mengakibatkan emak-emak berinisial WSA tewas tersungkur di Jalan Maruga Raya, Ciputat, Tangerang Selatan.

Dari foto yang diterima detikcom, terlihat Bolang mengenakan kaus berwarna hitam. Saat ini, ia telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

“Sudah jadi tersangka. Sangkaan Pasal 365 KUHP,” kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardy Marasabessy kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Tampang Si Bolang Jambret Sadis yang Tewaskan Emak-emak di Ciputat

Sehari Beraksi Tiga Kali

Polisi mengungkap bahwa Bolang tidak hanya melakukan aksi jambret yang menyebabkan korban WSA meninggal dunia, tetapi juga telah beraksi tiga kali dalam sehari.

“Iya betul (beraksi tiga kali dalam sehari),” kata Kanit 5 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Adam saat dihubungi wartawan, Kamis (20/2).

Aksi pertama terjadi pada Sabtu (15/2), pukul 08.30 WIB, di Jalan Maruga Raya, Serua, Ciputat, Tangsel. Dalam aksi ini, korban WSA kehilangan nyawanya akibat penjambretan yang dilakukan oleh pelaku.

Setengah jam kemudian, sekitar pukul 09.00 WIB, aksi penjambretan kembali terjadi di Jalan Serua Raya, tepatnya di depan Masjid Nurul Falah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel. Korban kali ini adalah seorang wanita berinisial SGS, warga Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten.

Selanjutnya, pada pukul 15.40 WIB, aksi penjambretan terjadi di Jalan Villa Dago Tol, Serua, Kecamatan Ciputat, Tangsel. Korban wanita berinisial NH menjadi sasaran, di mana tasnya berhasil dijambret oleh pelaku.

Aksi Sebelumnya di Kampus Ciputat

Selain tiga aksi dalam sehari, sehari sebelumnya pada Jumat (14/2), Bolang juga diketahui beraksi di kawasan kampus di Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam kejadian ini, pelaku menjambret ponsel milik seorang korban di lokasi.

Polisi Lakukan Penyelidikan Lebih Lanjut

Polisi saat ini masih mendalami kemungkinan adanya korban lain serta keterlibatan pihak lain dalam aksi kejahatan yang dilakukan Bolang. Kasus ini menjadi sorotan publik karena modus kejahatan yang dilakukan tergolong nekat dan brutal.

Dampak Kriminalitas di Wilayah Ciputat

Maraknya aksi penjambretan di wilayah Ciputat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, khususnya para perempuan dan lansia yang sering menjadi target utama kejahatan jalanan. Keamanan di wilayah ini semakin dipertanyakan, terutama dengan tingginya angka kejahatan serupa dalam beberapa bulan terakhir.

Banyak warga yang mengeluhkan kurangnya patroli keamanan, terutama di jalanan yang sering sepi dan minim pengawasan. Sejumlah warga berharap pemerintah daerah serta aparat kepolisian dapat meningkatkan upaya preventif untuk mencegah aksi kriminal di wilayah tersebut.

Menurut salah satu warga Ciputat, Siti, yang sering melintasi Jalan Maruga Raya untuk beraktivitas sehari-hari, kejadian ini membuatnya lebih waspada.

“Saya jadi lebih hati-hati kalau pergi sendiri, terutama di jalan-jalan yang sepi. Semoga aparat kepolisian lebih meningkatkan pengawasan supaya tidak ada korban lagi,” ujar Siti.

BACA JUGA :Ditolak saat Pinjam Uang, Pemuda Nekad Pukul Tukang Las hingga Tewas

Upaya Kepolisian dalam Menekan Kriminalitas Jalanan

Untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan seperti yang dilakukan oleh Bolang, pihak kepolisian mulai menerapkan beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah peningkatan jumlah patroli di daerah rawan kejahatan, terutama pada jam-jam yang sering menjadi waktu beraksi para pelaku kriminal.

Selain itu, kepolisian juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam program keamanan lingkungan. Warga diimbau untuk selalu waspada saat bepergian, menghindari membawa barang berharga secara mencolok, dan melaporkan segera apabila melihat aktivitas mencurigakan di sekitar mereka.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Faisal Febrianto menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.

“Kami akan menindak tegas pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, kami juga mengimbau agar warga lebih berhati-hati dan segera melapor jika melihat adanya tindakan mencurigakan di lingkungan mereka,” ujarnya.

Hukuman bagi Pelaku Jambret dengan Kekerasan

Dalam kasus ini, Bolang dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, yang dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hukuman ini dinilai cukup berat karena tindakannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial guna mengurangi angka kejahatan.

Kasus penjambretan yang dilakukan oleh Bolang menjadi peringatan bagi masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan jalanan. Keberhasilan kepolisian dalam menangkap pelaku diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan kejahatan serupa di wilayah Ciputat dan sekitarnya.

Namun, upaya ini tidak bisa dilakukan oleh kepolisian semata. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga menjadi kunci utama dalam menciptakan wilayah yang lebih aman dan nyaman untuk ditinggali.

Dengan meningkatnya patroli keamanan dan kerja sama antara warga dan aparat kepolisian, diharapkan kasus-kasus penjambretan yang meresahkan ini dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman tanpa rasa takut.

Bupati Malang dari PDIP Sanusi Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Mega

Bupati Malang dari PDIP Sanusi Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Mega

Bupati Malang Sanusi memastikan tetap berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret kepala daerah, meskipun Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, telah melarang kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti acara pembekalan tersebut.

Sanusi, yang merupakan kader PDIP, diusung dalam Pemilihan Bupati (Pilbub) Malang 2024. Keputusan Sanusi tetap hadir dalam kegiatan retret disebut sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah, bukan tindakan pembangkangan terhadap partai.

Bupati Malang dari PDIP Sanusi Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Mega

Alasan Sanusi Tetap Mengikuti Retret

Menurut Sekretaris Daerah Pemkab Malang, Nurman Ramdansyah, Sanusi akan mengikuti kegiatan orientasi kepala daerah di Magelang hingga 28 Februari 2025.

“Atas dasar undangan dari Kemendagri, Bupati Malang hadir pada giat orientasi kepala daerah di Magelang,” ujar Nurman kepada detikJatim, Jumat (21/2/2025).

Juru Bicara Tim Pemenangan Sanusi-Lathifah di Pilbup Malang 2024, Achmad Kusaeri, menegaskan bahwa kehadiran Sanusi dalam retret tersebut bukan berarti ia membangkang keputusan partai. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menghormati pemerintah.

“Program retret kepala daerah di Akmil Magelang sudah direncanakan sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto, jauh sebelum terbit surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,” kata Kusaeri.

PDIP Larang Kadernya Hadiri Retret

Megawati Soekarnoputri sebelumnya melarang kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri acara retret yang digelar oleh pemerintah pusat. Larangan tersebut merupakan respons terhadap berbagai dinamika politik yang sedang berlangsung, termasuk penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kusaeri menyebut bahwa larangan Megawati ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik.

“Itu sikap yang normal, walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tegasnya.

Sanusi Didukung oleh Koalisi Partai

Dalam Pilbub Malang 2024, Sanusi tidak hanya diusung oleh PDIP, tetapi juga oleh koalisi sejumlah partai politik parlemen dan non-parlemen.

Beberapa partai pengusung Sanusi-Lathifah selain PDIP adalah:

  • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  • Partai NasDem
  • Partai Gerindra
  • Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Dengan demikian, Sanusi tidak hanya memiliki keterikatan dengan PDIP, tetapi juga dengan partai-partai lain yang mengusungnya. Oleh karena itu, keputusannya untuk tetap hadir dalam retret kepala daerah juga mempertimbangkan dukungan dari berbagai pihak.

Sikap PDIP Terhadap Retret Pemerintah

Retret kepala daerah yang diadakan di Akmil Magelang merupakan bagian dari pembekalan kepemimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Namun, PDIP menilai acara ini memiliki muatan politis, terutama karena diselenggarakan setelah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

BACA JUGA :Patuhi Megawati Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

Dalam beberapa kesempatan, PDIP menegaskan bahwa kepala daerah yang berasal dari partai harus tetap mengikuti arahan partai, bukan hanya instruksi dari pemerintah pusat. Larangan ini juga dianggap sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Hasto Kristiyanto.

Namun, dalam konteks Sanusi, kehadirannya dalam acara retret lebih dilihat sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemerintahan yang sah, bukan bentuk ketidakpatuhan terhadap partai yang mengusungnya.

Respons Publik dan Implikasi Politik

Keputusan Sanusi untuk tetap menghadiri retret kepala daerah di Magelang menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Ada yang menganggapnya sebagai sikap independen yang mendukung pemerintahan, sementara ada juga yang menilai sebagai pelanggaran terhadap disiplin partai.

Berikut beberapa respons yang muncul:

  1. Pendukung Pemerintah
    • Menganggap langkah Sanusi sebagai bentuk kepatuhan terhadap agenda pembangunan nasional.
    • Menilai bahwa kepala daerah harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai.
  2. Kader PDIP yang Loyal
    • Menyatakan bahwa Sanusi seharusnya mengikuti arahan partai.
    • Berpendapat bahwa tindakan Sanusi bisa berdampak pada hubungan politiknya dengan PDIP di masa mendatang.
  3. Masyarakat Malang
    • Sebagian besar masyarakat lebih fokus pada kinerja Sanusi sebagai Bupati Malang.
    • Menginginkan agar pemerintah daerah tetap bekerja tanpa terpengaruh konflik internal partai.

Potensi Dampak bagi Sanusi di PDIP

Sebagai kader PDIP, keputusan Sanusi bisa berdampak terhadap posisinya di partai. PDIP dikenal sebagai partai dengan disiplin tinggi, sehingga pelanggaran terhadap instruksi partai dapat berujung pada sanksi politik.

Beberapa kemungkinan dampak bagi Sanusi antara lain:

  • Teguran resmi dari PDIP sebagai peringatan terhadap kader lainnya.
  • Pengurangan dukungan dalam Pilkada mendatang jika dianggap kurang loyal kepada partai.
  • Kemungkinan berpindah ke partai lain, mengingat ia juga didukung oleh partai lain di Pilbub Malang 2024.
  • Peninjauan kembali rekomendasi PDIP dalam pencalonan berikutnya, yang bisa berpengaruh pada karir politiknya di masa depan.

Namun, jika Sanusi berhasil menunjukkan kinerja yang baik sebagai Bupati Malang, kemungkinan besar ia tetap akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan partai pengusung lainnya.

Bupati Malang Sanusi tetap mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, meskipun mendapat larangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah, bukan sebagai tindakan pembangkangan terhadap partai.

Dalam Pilbub Malang 2024, Sanusi tidak hanya diusung oleh PDIP, tetapi juga oleh PKB, NasDem, Gerindra, dan PSI, yang membuatnya memiliki dukungan politik yang lebih luas. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, dengan kemungkinan dampak terhadap posisinya di PDIP.

Ke depannya, apakah langkah Sanusi ini akan mempengaruhi posisinya dalam Pilbub Malang 2024 dan hubungannya dengan PDIP? Semua masih bergantung pada dinamika politik yang akan berkembang di masa depan.

“Berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi-Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol,” tuturnya.

Pengusung Sanusi-Latifah selain PDIP juga berasal dari PKB, NasDem, dan Gerindra serta PSI.

Dilansir dari situs PDIP Jawa Timur, Sanusi merupakan kader PDIP.

Bus Rombongan Kepala Daerah Peserta Retret Tiba di Akmil Magelang

Bus Rombongan Kepala Daerah Peserta Retret Tiba di Akmil Magelang

Magelang – Rombongan kepala daerah peserta retret telah tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka menjadi perhatian mengingat pentingnya acara ini dalam membentuk karakter kepemimpinan.

Pantauan detikJateng di lokasi pada Jumat (21/2/2025) menunjukkan bahwa rombongan kepala daerah tiba menggunakan bus pukul 15.45 WIB. Para peserta terlihat mengenakan baju hijau loreng, yang mencerminkan konsep disiplin dan semangat kepemimpinan yang diterapkan dalam retret ini.

Bus Rombongan Kepala Daerah Peserta Retret Tiba di Akmil Magelang

Pengamanan Ketat dan Kehadiran Tokoh Penting

Tampak sejumlah petugas keamanan dari TNI berjaga di lokasi untuk memastikan kelancaran acara. Beberapa kepala daerah yang hadir dalam retret ini antara lain:

  • Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi
  • Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
  • Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan besarnya antusiasme terhadap program retret yang bertujuan untuk memperkuat karakter kepemimpinan serta membangun solidaritas antar kepala daerah di seluruh Indonesia.

Agenda Awal di Wisma Sumbing

Setelah turun dari bus, para kepala daerah langsung berjalan menuju Wisma Sumbing, yang berada di seberang Akmil Magelang. Di tempat ini, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti serangkaian agenda retret.

Retret ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan, mental, dan strategi pemerintahan para kepala daerah, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah masing-masing.

Tujuan dan Manfaat Retret bagi Kepala Daerah

Retret ini bertujuan untuk membangun kepemimpinan yang tangguh, berintegritas, serta memiliki visi yang jelas dalam melayani masyarakat. Beberapa manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

  • Peningkatan kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi krisis
  • Membangun jaringan komunikasi dan koordinasi antar daerah
  • Mengembangkan strategi kepemimpinan berbasis pelayanan publik
  • Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan mental dan fisik dalam kepemimpinan

Selain itu, dalam agenda retret ini, para kepala daerah juga akan mengikuti latihan kepemimpinan berbasis militer, yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin serta daya juang mereka dalam menghadapi tantangan di daerah masing-masing.

BACA JUGA:Prabowo Akan Hadiri Rapim TNI-Polri Kamis Sore Ini

Pelatihan dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Selama retret berlangsung, para peserta akan mengikuti berbagai pelatihan yang telah disusun secara sistematis. Beberapa program yang telah dijadwalkan dalam retret ini meliputi:

  • Latihan fisik dan mental untuk membentuk ketahanan diri sebagai pemimpin
  • Sesi diskusi strategi pembangunan daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing
  • Motivasi kepemimpinan dari tokoh nasional yang telah sukses dalam membangun daerah
  • Kegiatan refleksi diri dan spiritual untuk memperkuat nilai-nilai integritas dalam menjalankan pemerintahan

Selain itu, para kepala daerah juga akan diajak untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam pemerintahan daerah, sehingga mereka dapat menemukan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Peran Akademi Militer dalam Pembinaan Pemimpin Daerah

Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi retret karena institusi ini memiliki pengalaman dalam membentuk karakter kepemimpinan yang disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab. Para instruktur yang berasal dari TNI dan akademisi berpengalaman akan memberikan materi mengenai kepemimpinan strategis, manajemen krisis, dan teknik komunikasi efektif dalam pemerintahan.

Dengan suasana lingkungan yang penuh disiplin, para kepala daerah diharapkan dapat meresapi nilai-nilai yang diterapkan di Akmil dan menerapkannya dalam pemerintahan daerah masing-masing.

Antusiasme dan Harapan Para Peserta

Banyak peserta menyampaikan rasa antusias mereka terhadap program ini. Menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, retret ini adalah kesempatan langka yang dapat memberikan wawasan baru dalam mengelola daerah.

“Saya berharap program ini dapat membuka wawasan kami sebagai kepala daerah dalam memimpin dengan lebih baik. Ini bukan hanya tentang kepemimpinan, tetapi juga bagaimana kami bisa lebih memahami tantangan di lapangan,” ujar Khofifah.

Sementara itu, Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, juga menyatakan bahwa ia ingin membawa hasil dari retret ini untuk diterapkan di wilayahnya.

“Kami ingin membangun Sumatera Utara dengan pendekatan yang lebih strategis dan efisien. Program seperti ini sangat bermanfaat bagi kami dalam menyusun kebijakan berbasis pengalaman nyata,” katanya.

Prospek dan Pengembangan Retret di Masa Depan

Jika program retret ini terbukti sukses, pemerintah pusat mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai program tahunan bagi para kepala daerah. Beberapa usulan pengembangan yang tengah dibahas meliputi:

  • Membuka program ini untuk lebih banyak peserta, termasuk wakil kepala daerah dan sekretaris daerah
  • Menjadikan retret sebagai bagian dari program pelatihan kepemimpinan nasional
  • Menambahkan sesi berbagi pengalaman dengan mantan kepala daerah yang sukses
  • Mengembangkan modul kepemimpinan berbasis tantangan nyata yang dihadapi daerah-daerah di Indonesia

Jika berhasil diimplementasikan, program ini dapat menjadi salah satu langkah maju dalam membangun kepemimpinan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada hasil nyata.

Kedatangan rombongan kepala daerah di Akmil Magelang menandai dimulainya retret kepemimpinan yang diharapkan membawa manfaat besar bagi pengembangan karakter dan kapasitas kepemimpinan mereka. Dengan pengamanan ketat dan kehadiran tokoh-tokoh penting, acara ini menjadi salah satu momen penting dalam upaya peningkatan kualitas pemerintahan daerah di Indonesia.

Dengan berbagai kegiatan yang telah disusun, program ini diharapkan dapat membentuk pemimpin daerah yang lebih tangguh, inovatif, serta memiliki komitmen yang kuat dalam melayani masyarakat. Jika program ini terbukti efektif, bukan tidak mungkin bahwa model pembinaan kepemimpinan ini akan menjadi standar baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia.

Patuhi Megawati Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

Patuhi Megawati Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memutuskan untuk menunda keberangkatannya ke Magelang, Jawa Tengah, guna mengikuti retret kepala daerah yang sedianya digelar hari ini, Jumat (21/2/2025). Keputusan tersebut diambil setelah ia menaati instruksi langsung dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Patuhi Megawati Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

“Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujar Masinton saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat.

Penundaan ini terjadi sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Instruksi tersebut dituangkan dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam.

Perintah Langsung dari Ketua Umum PDI-P

Dalam suratnya, Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tegas Megawati.

Lebih lanjut, Megawati juga meminta agar kepala daerah dari PDI-P yang sudah dalam perjalanan ke Magelang segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tambahnya.

Megawati juga menekankan agar seluruh kader tetap dalam komunikasi aktif dan siap menjalankan perintah dari pimpinan partai.

Implikasi Keputusan Penundaan Retret

Keputusan Megawati untuk menunda retret kepala daerah menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik dan kader PDI-P sendiri. Sejumlah dampak dari kebijakan ini antara lain:

  1. Kondisi Internal PDI-P
    • Dengan ditahannya Hasto Kristiyanto, posisi politik partai saat ini menjadi lebih dinamis.
    • Megawati mengambil alih komando penuh partai dan kemungkinan akan merancang strategi baru.
  2. Soliditas Kader Partai
    • Instruksi penundaan retret menunjukkan kesolidan PDI-P dalam menghadapi situasi politik yang berkembang.
    • Kepala daerah yang merupakan kader PDI-P diwajibkan untuk tetap dalam koordinasi langsung dengan DPP partai.
  3. Dampak terhadap Retret Kepala Daerah
    • Retret kepala daerah biasanya menjadi ajang evaluasi dan konsolidasi bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan program partai.
    • Dengan adanya penundaan, agenda tersebut kemungkinan akan dijadwalkan ulang dalam waktu yang belum ditentukan.

BACA JUGA:

Gubernur Andra Ikut Retret, Dimyati Akan Pimpin Rapat Kerja Perdana

Spekulasi di Balik Penundaan Retret

Beberapa analis politik menilai bahwa instruksi Megawati bukan sekadar langkah administratif, tetapi juga strategi politik dalam menghadapi situasi yang sedang berkembang. Beberapa spekulasi yang muncul antara lain:

  1. PDI-P Menyiapkan Langkah Hukum dan Politik
    • Penahanan Hasto Kristiyanto dianggap sebagai pukulan besar bagi PDI-P, sehingga partai perlu merumuskan langkah hukum dan politik yang tepat.
    • Dengan menunda retret, Megawati mungkin sedang merancang strategi respon politik yang lebih luas terhadap kasus yang terjadi.
  2. Megawati Ingin Fokus pada Penguatan Internal Partai
    • Dengan mengambil alih komando penuh partai, Megawati kemungkinan ingin memastikan bahwa tidak ada perpecahan atau disorientasi di dalam tubuh PDI-P.
    • Retret mungkin dianggap sebagai kegiatan yang bisa ditunda untuk sementara waktu agar partai bisa lebih fokus pada konsolidasi internal.
  3. Kekhawatiran terhadap Dampak Kasus Hasto di Retret
    • Jika retret tetap dilaksanakan di tengah situasi politik yang memanas, ada kekhawatiran bahwa agenda politik partai akan terganggu.
    • Penundaan ini bisa jadi sebagai langkah untuk menghindari potensi spekulasi atau rumor yang berkembang di kalangan peserta.

Reaksi dari Kader dan Masyarakat

Keputusan Megawati untuk menunda retret mendapat berbagai respons dari kader partai dan masyarakat:

  • Sebagian kader partai mendukung penuh instruksi ini karena menganggap bahwa langkah ini menunjukkan kesatuan sikap dalam menghadapi ujian politik.
  • Sebagian lainnya mempertanyakan alasan strategis di balik penundaan ini, terutama terkait bagaimana dampak kasus Hasto terhadap kebijakan partai.
  • Pengamat politik melihat ini sebagai langkah strategis Megawati untuk tetap mengendalikan situasi di tengah tekanan politik yang meningkat.

Prospek Masa Depan dan Konsolidasi Partai

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, langkah selanjutnya dari PDI-P akan sangat menentukan bagaimana partai ini menghadapi pemilu mendatang. Beberapa prospek yang mungkin terjadi meliputi:

  1. Penjadwalan Ulang Retret
    • Jika situasi politik mereda, kemungkinan retret kepala daerah akan dijadwalkan ulang dengan agenda yang lebih diperbarui.
    • Fokus utama retret bisa bergeser ke penyusunan strategi politik baru, terutama setelah insiden penahanan Hasto.
  2. Strategi Politik Baru
    • Megawati dan timnya mungkin akan memperkuat pendekatan soliditas partai dengan konsolidasi internal yang lebih ketat.
    • Akan ada pembaruan kebijakan terkait strategi elektoral dan pendekatan politik ke masyarakat.
  3. Hubungan dengan KPK dan Pemerintah
    • PDI-P akan tetap mengamati dan merespons dinamika politik terkait penahanan kadernya.
    • Komunikasi dengan pemerintah dan lembaga hukum akan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas partai.

Keputusan Masinton Pasaribu untuk menunda keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Magelang merupakan bagian dari kepatuhan terhadap instruksi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Instruksi ini bukan sekadar himbauan biasa, melainkan langkah politik yang dirancang untuk memastikan bahwa kader partai tetap dalam kendali dan koordinasi yang ketat.

Dampak dari keputusan ini masih terus berkembang, dan banyak pihak yang menunggu bagaimana PDI-P akan merespons kasus hukum yang menimpa Sekjen Hasto Kristiyanto serta bagaimana strategi partai ke depan dalam menghadapi situasi politik nasional.

Seiring dengan perkembangan situasi politik, retret kepala daerah mungkin akan dijadwalkan ulang, tetapi untuk sementara, fokus utama PDI-P adalah memperkuat posisi partai dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Polda Jateng Jelaskan Klarifikasi ke Sukatani, Tegaskan Hargai Ekspresi Seni

Polda Jateng Jelaskan Klarifikasi ke Sukatani, Tegaskan Hargai Ekspresi Seni

Jakarta – Polda Jawa Tengah (Jateng) memberikan penjelasan terkait klarifikasi yang dilakukan penyidik kepada personel Band Sukatani setelah video mereka yang menyanyikan lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ menjadi viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto memastikan bahwa pihak kepolisian tidak bersikap antikritik dan menghormati kebebasan berekspresi, terutama melalui seni dan musik sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.

Polda Jateng Jelaskan Klarifikasi ke Sukatani, Tegaskan Hargai Ekspresi Seni

Polda Jateng Jelaskan Klarifikasi ke Sukatani, Tegaskan Hargai Ekspresi Seni

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025), Kombes Artanto menjelaskan bahwa klarifikasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk intimidasi atau upaya pembungkaman terhadap ekspresi seni. Menurutnya, pertemuan antara penyidik Siber Polda Jateng dan Band Sukatani lebih bersifat sebagai bincang-bincang santai guna memahami lebih dalam mengenai maksud serta tujuan dari pembuatan lagu tersebut.

Polda Jateng menegaskan bahwa diskusi ini dilakukan dalam rangka keterbukaan dan transparansi terhadap kritik dari masyarakat.

Klarifikasi Hanya Diskusi, Bukan Interogasi

“Kami memang sempat melakukan klarifikasi terhadap Band Sukatani. Hasil dari klarifikasi itu menunjukkan bahwa kami sangat menghargai kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui seni. Kami ingin menegaskan bahwa Polri tidak antikritik,” ujar Artanto.

Lebih lanjut, Artanto membantah adanya permintaan dari pihak kepolisian kepada Band Sukatani untuk membuat video permintaan maaf setelah menyanyikan lagu yang mengandung kritik terhadap institusi Bhayangkara.

Ia menegaskan bahwa Polri memahami kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan menganggapnya sebagai bentuk masukan konstruktif untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, kritik membangun dinilai sebagai salah satu cara masyarakat memberikan masukan kepada institusi negara. Oleh karena itu, Polri menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang kebebasan berekspresi melalui seni dan budaya.

Kritik sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Polri

“Kritikan ini merupakan bukti bahwa mereka peduli dan mencintai Polri. Orang-orang yang mengkritik dengan niat membangun justru menjadi teman bagi Bapak Kapolri. Kami sangat mengapresiasi dan menghargai kritik-kritik yang diberikan kepada kepolisian,” tambahnya.

Artanto juga menyampaikan bahwa kritik yang membangun merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, Polri mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan saran yang bisa membantu peningkatan kualitas pelayanan publik. Polda Jateng sendiri berkomitmen untuk terus membuka jalur komunikasi dengan masyarakat dalam menyikapi berbagai kritik yang ada.

Polda Jateng Persilakan Band Sukatani Nyanyikan Lagunya

Sejalan dengan itu, Artanto juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki keberatan jika Band Sukatani ingin kembali menyanyikan lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ saat tampil di berbagai panggung pertunjukan. Menurutnya, selama kritik yang disampaikan bersifat membangun dan bertujuan untuk perbaikan, Polri tidak akan menghalanginya.

“Silakan, kami tidak melarang. Kami menghargai ekspresi masyarakat. Kritik yang membangun terhadap Polri itu justru membuat kami semakin introspektif dan berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, kami tidak memiliki masalah jika Band Sukatani ingin menyanyikan lagu tersebut di atas panggung,” tuturnya.

Kritik dan Kebebasan Berekspresi dalam Seni

Kasus viralnya lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ ini bermula ketika video penampilan Band Sukatani menyanyikan lagu tersebut tersebar

luas di berbagai platform media sosial. Lagu tersebut diketahui mengandung lirik yang mengkritik kebijakan atau sistem tertentu yang berhubungan dengan Polri, sehingga menarik perhatian banyak pihak, termasuk aparat kepolisian sendiri.

Namun, setelah viralnya video ini, beberapa pihak berspekulasi bahwa ada tekanan terhadap Band Sukatani untuk meminta maaf atas lirik yang mereka bawakan. Pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng bertujuan untuk menepis segala bentuk dugaan bahwa Polri mengekang kebebasan berpendapat. Kepolisian memastikan bahwa kritik yang disampaikan melalui musik merupakan hak setiap warga negara dan bagian dari kebebasan demokrasi.

Peran Seni dalam Menyuarakan Kritik Sosial

Seni telah lama menjadi medium bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi melalui seni menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks ini, sikap Polri yang menyatakan keterbukaannya terhadap kritik membangun melalui seni dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan kepolisian.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak, harapannya adalah bahwa kritik-kritik yang diberikan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan pelayanan serta memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan di dalam institusi kepolisian.

Polda Jateng juga mengajak seluruh seniman dan budayawan untuk terus berkarya dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Selama pesan yang disampaikan bersifat konstruktif dan membangun, Polri berkomitmen untuk tidak menghalanginya.

Transparansi Polri dalam Menyikapi Kritik

Di era digital seperti saat ini, isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi sering kali menjadi topik hangat yang diperbincangkan di media sosial. Penyebaran informasi yang begitu cepat membuat setiap peristiwa dapat menjadi viral dalam hitungan jam, bahkan menit.

Oleh sebab itu, transparansi dan komunikasi yang baik dari pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kritik yang membangun bukan hanya datang dari media konvensional, tetapi juga dari berbagai platform digital. Oleh karena itu, Polda Jateng berusaha lebih responsif dalam merespons isu-isu yang beredar agar tidak terjadi misinformasi di masyarakat.

Polda Jateng Komitmen Menerima Kritik Konstruktif

Sebagai penutup, Polda Jateng menegaskan kembali bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan

kritik yang disampaikan oleh masyarakat, selama kritik tersebut bersifat membangun dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Klarifikasi yang dilakukan terhadap Band Sukatani bukanlah bentuk pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, melainkan sebagai

upaya memahami lebih dalam maksud dari pesan yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut.

Dengan keterbukaan terhadap kritik, Polri berharap dapat terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Polri juga terus berupaya agar kritik yang disampaikan oleh masyarakat dapat dijadikan

sebagai refleksi dan evaluasi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai institusi yang berkomitmen melayani masyarakat, Polri juga terus mengimbau agar kritik yang disampaikan dilakukan secara bertanggung jawab, dengan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.

Dengan begitu, demokrasi yang sehat dapat tetap terjaga dan hubungan antara masyarakat dan kepolisian dapat semakin erat dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Exit mobile version