admin, Author at TARGETINNGID | Berita Viral Paling Hot Di Dunia Maya Hanya Disini!

Baru Terisi 80 Persen, Pelunasan Biaya Haji Reguler Diperpanjang hingga 17 April 2025

JAKARTA,- Kementerian Agama (Kemenag) resmi memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 Hijriah atau 2025. Perpanjangan ini dilakukan karena kuota yang tersedia belum sepenuhnya terisi.

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhammad Zain, mengungkapkan bahwa hingga akhir masa pelunasan tahap pertama, jumlah jemaah yang telah melunasi baru mencapai 80 persen dari total kuota yang disediakan. Artinya, masih ada sisa kuota yang belum terisi sepenuhnya.

Baru Terisi 80 Persen, Pelunasan Biaya Haji Reguler Diperpanjang hingga 17 April 2025

“Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan tahap II Bipih Reguler mulai 24 Maret hingga 17 April 2025,” ujar Zain dalam keterangan resminya pada Senin (17/3/2025).

Jumlah Jemaah yang Sudah Melunasi Biaya Haji 2025

Pada hari terakhir pelunasan tahap pertama, yaitu 14 Maret 2025, terdapat tambahan 2.387 jemaah yang melakukan pelunasan biaya haji. Dengan demikian, total jumlah jemaah yang telah melunasi Bipih Reguler 2025 hingga akhir tahap pertama mencapai 163.523 orang.

Jemaah yang telah melunasi terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

158.451 jemaah reguler yang berhak lunas sesuai dengan nomor urut porsi.
4.703 jemaah lanjut usia (prioritas).

Kuota Jemaah Haji yang Masih Tersisa

Tahun ini, kuota haji yang diberikan kepada Indonesia sebanyak 221.000 jemaah yang terbagi menjadi dua kategori utama:

203.320 kuota haji reguler.
17.680 kuota haji khusus.

Sementara itu, untuk kuota haji reguler, pembagiannya adalah sebagai berikut:

190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi.
10.166 jemaah prioritas lansia.
685 pembimbing ibadah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
1.572 petugas haji daerah (PHD).

Karena baru 80,43 persen kuota haji reguler yang terisi, maka Kemenag memutuskan untuk memperpanjang masa pelunasan tahap II.

Kriteria Jemaah yang Bisa Melunasi di Tahap II

Pelunasan tahap kedua ini diperuntukkan bagi kategori jemaah tertentu yang belum berkesempatan melunasi pada tahap pertama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 142 Tahun 2025, pengisian kuota haji reguler tahap kedua dilakukan untuk:

Jemaah haji reguler yang mengalami kegagalan sistem saat proses pelunasan tahap pertama.
Jemaah haji reguler pendamping lansia yang sebelumnya tidak bisa melunasi karena keterbatasan kuota.
Jemaah haji reguler yang terpisah dari mahram atau keluarga, sehingga dapat kembali masuk dalam daftar keberangkatan.

Pelunasan untuk Petugas Haji Daerah Masih Dibuka

Selain jemaah haji reguler, pelunasan untuk petugas haji daerah (PHD) masih dibuka hingga 20 Maret 2025. Sejauh ini, jumlah Petugas Haji Daerah (PHD) yang telah melunasi biaya haji mencapai 369 orang.

Zain menegaskan bahwa Kemenag telah menerbitkan panduan teknis pelunasan Bipih Reguler sebagai acuan bagi para calon jemaah haji, petugas haji, dan pendamping lansia.

Bagaimana Cara Melakukan Pelunasan Biaya Haji?

Bagi jemaah yang ingin melunasi Bipih Reguler tahap II, berikut adalah prosedur yang harus diikuti:

Mengecek status kelayakan pelunasan melalui aplikasi Haji Pintar atau mengunjungi kantor Kemenag terdekat.
Melakukan pembayaran ke bank penerima setoran biaya haji yang telah bekerja sama dengan Kemenag.
Menyerahkan bukti pelunasan ke Kemenag setempat untuk mendapatkan nomor registrasi resmi keberangkatan haji 2025.
Mengikuti manasik haji dan persiapan keberangkatan yang akan diumumkan setelah

Safari Ramadhan ke Ponpes Pasuruan, Bahlil Sebut Peran Ulama Penting untuk Persatuan Indonesia

PASURUAN – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran pengurus DPP Golkar mengadakan Safari Ramadhan ke Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah (Dalwa) di Raci, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, pada Jumat (14/3/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi dengan para ulama guna memperkuat persatuan dan peran pesantren dalam pembangunan bangsa.

Kunjungan ke Ponpes Dalwa

Bahlil Lahadalia dan rombongan disambut langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Dalwa. Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan Salat Jumat di masjid pesantren. Setelah itu, Bahlil bersama kader Golkar melakukan ziarah ke makam Abuya Alhabib Hasan Bin Ahmad Baharun, ulama besar yang dimakamkan di area belakang masjid.

Usai ziarah, rombongan melanjutkan agenda dengan mengikuti kajian bersama para santri Ponpes Dalwa. Dalam kesempatan ini, Bahlil mengajak para santri untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar mampu memimpin Indonesia menuju kesejahteraan.

“Saya bersama dengan seluruh pengurus DPP Partai Golkar, termasuk Sekjen dan Waketum, bersilaturahmi ke Ponpes Dalwa. Kami memohon doa agar bangsa ini senantiasa baik, dijauhkan dari segala musibah, serta mendoakan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden agar diberikan kemudahan dalam memimpin negara,” ujar Bahlil.

Ulama sebagai Pilar Persatuan Bangsa

Selain itu, Bahlil juga meminta doa untuk kader Golkar yang saat ini duduk di kursi legislatif maupun eksekutif, agar tetap diberikan kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa pesantren adalah pilar utama pembangunan bangsa yang mencetak generasi muda beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

“Sebagai umat Islam, kita harus memperbanyak silaturahmi dan bertukar pikiran mengenai kebangsaan. Pesantren merupakan fondasi bagi generasi muda dalam meningkatkan iman, takwa, serta moralitas,” jelasnya.

Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa peran ulama sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Menurutnya, tanpa perjuangan ulama, Indonesia tidak akan merdeka seperti saat ini.

“Bangsa ini tidak akan ada tanpa keberadaan ulama. Hubungan antara umara (pemimpin) dan ulama harus terus dijaga agar persatuan Indonesia tetap kokoh,” tegas Bahlil.

Golkar Perkuat Silaturahmi dengan Ulama

Bahlil menyatakan bahwa Partai Golkar akan terus menjalin hubungan erat dengan para ulama dan pesantren di seluruh Indonesia. Menurutnya, keterlibatan ulama sangat penting dalam membangun moralitas dan karakter bangsa.

Pesantren dan ulama memiliki peran besar dalam membangun bangsa. Golkar akan selalu menjaga hubungan dengan ulama agar dapat bersama-sama menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa,” tambahnya.

Kehadiran Pimpinan Golkar dalam Safari Ramadhan

Dalam safari Ramadhan ini, Bahlil tidak datang sendirian. Beberapa pimpinan Partai Golkar turut hadir, di antaranya:

Sekjen DPP Golkar – Sarmuji
Wakil Ketua Umum – Adies Kadir
Wakil Ketua Umum – Wihaji
Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian – Nusron Wahid

Safari Ramadhan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi antara kader Golkar dan ulama, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemimpin politik dan lembaga keagamaan dalam membangun Indonesia yang harmonis dan sejahtera.

Kesimpulan

Kunjungan Bahlil Lahadalia ke Ponpes Dalwa Pasuruan dalam rangka Safari Ramadhan menegaskan pentingnya peran ulama dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan silaturahmi dan doa bersama, diharapkan hubungan antara umara dan ulama tetap terjaga, sehingga Indonesia dapat terus berkembang dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat.

Golkar berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dengan ulama dan pesantren demi menjaga persatuan dan harmoni nasional. Safari Ramadhan ini menjadi bukti nyata bahwa peran ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dipisahkan.

Jokowi Tantang Deddy Yevri Ungkap Identitas “Utusan”

Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini mengeluarkan pernyataan keras terkait tudingan yang dilontarkan oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus.

Jokowi dengan tegas meminta agar Deddy segera mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatan dirinya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari posisi Sekretaris Jenderal PDIP.

Jokowi Tantang Deddy Yevri Ungkap Identitas “Utusan”

TANGGAPAN JOKOWI TERKAIT TUDUHAN DEDDY

Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (14/3/2025), Jokowi secara langsung membantah keras tuduhan tersebut.

Ia menyatakan bahwa tidak pernah ada permintaan seperti yang diklaim oleh Deddy Yevri Sitorus.

Jokowi menantang agar identitas sosok yang dimaksud segera diungkap supaya semuanya jelas dan tidak menimbulkan fitnah berkepanjangan.

JOKOWI BANTAH TERLIBAT KASUS HASTO KRISTIYANTO

Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan kasus hukum yang saat ini tengah menyeret nama Hasto Kristiyanto.

Mantan kader PDIP ini bahkan mempertanyakan logika dari tuduhan yang diarahkan kepadanya, dengan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan apapun untuk mengintervensi masalah internal PDIP.

JOKOWI TEGASKAN BATAS KESABARANNYA

Di sela-sela bantahan tersebut, Jokowi turut mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih untuk bersikap sabar dan diam dalam menghadapi berbagai tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepadanya. Namun, Presiden ke-7 RI ini memperingatkan bahwa kesabarannya memiliki batas.

Ia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam melontarkan tuduhan tanpa dasar yang kuat.

KRONOLOGI TUDINGAN DEDDY YEVRI SITORUS

Polemik ini mencuat ke publik setelah Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan misterius telah menemui sejumlah

petinggi PDIP pada Sabtu (14/12/2025). Dalam pertemuan tersebut, Deddy mengklaim bahwa utusan tersebut meminta agar keputusan pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan agar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto segera mundur dari jabatannya.

TUDUHAN TARGET 9 KADER PDIP

Selain itu, Deddy juga menyebutkan bahwa utusan tersebut membawa informasi sensitif terkait sembilan kader PDIP yang diklaim

menjadi target aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi ini semakin menambah panas situasi internal partai.

DEDDY SEBUT POLITISASI HUKUM DALAM KASUS HASTO

Menurut Deddy, kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto jelas merupakan bentuk politisasi hukum. Politikus PDIP

ini secara tegas menyebut bahwa terdapat kesewenang-wenangan yang ditujukan kepada kader-kader partainya. Ia mengklaim memiliki dasar kuat dari pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI, yang menyebut sosok utusan sebagai pihak yang berwenang.

PDIP SIAP LAWAN KESEWENANG-WENANGAN

Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa PDIP, baik di tingkat DPP maupun fraksi, berkomitmen untuk bersama-sama

melawan segala bentuk kesewenang-wenangan dan kriminalisasi politik yang ditujukan terhadap kader-kadernya.

Pernyataan ini menjadi tanda bahwa PDIP siap mengambil langkah tegas untuk membela kadernya dari segala tuduhan yang dianggapnya sebagai kriminalisasi politik.

RESPONS NETIZEN TERHADAP PERNYATAAN JOKOWI

Seiring mencuatnya polemik ini, tanggapan netizen pun beragam. Banyak yang memberikan dukungan penuh terhadap sikap tegas Jokowi, namun ada pula yang meminta agar masalah ini segera diselesaikan secara internal agar tidak memperkeruh situasi politik nasional.

PERNYATAAN JOKOWI TUAI DUKUNGAN DAN APRESIASI

Tegasnya pernyataan Jokowi dalam menghadapi isu ini menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat.

Mereka menilai bahwa Jokowi telah mengambil langkah tepat untuk meluruskan informasi yang dianggap

keliru dan berpotensi merusak citranya sebagai mantan kader PDIP maupun sebagai Presiden RI.

HARAPAN PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PDIP

Sebagian besar publik berharap agar konflik internal yang kini tengah terjadi di tubuh PDIP dapat segera diselesaikan secara bijak dan transparan.

Mereka menilai bahwa situasi ini seharusnya tidak dibawa ke ranah publik secara luas, melainkan cukup diselesaikan secara internal untuk menjaga kestabilan politik nasional.

PENTINGNYA MENJAGA STABILITAS POLITIK NASIONAL

Berbagai pihak menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional, terutama menjelang tahun politik yang semakin dekat.

Mereka khawatir bahwa polemik internal semacam ini bisa berdampak negatif pada situasi politik dan sosial di masyarakat.

TINDAK LANJUT DARI PIHAK PDIP

Saat ini, publik masih menunggu tindak lanjut dari pihak PDIP terkait polemik yang mencuat ini.

Harapan terbesar adalah adanya transparansi dan kejelasan agar tidak muncul berbagai spekulasi yang merugikan banyak pihak, termasuk partai itu sendiri.

PENEGASAN POSISI JOKOWI DI TENGAH POLEMIK

Jokowi secara konsisten menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan ataupun keterlibatan dalam isu internal PDIP yang saat ini sedang mencuat.

Pernyataan ini diharapkan dapat menenangkan suasana sekaligus memberikan ruang bagi pihak-pihak

terkait untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang bijak dan sesuai aturan.

MASYARAKAT MINTA POLEMIK INI DISELESAIKAN DENGAN BIJAK

Sebagai penutup, masyarakat secara umum meminta agar polemik ini segera diselesaikan secara baik-baik oleh pihak-pihak yang terlibat.

Mereka berharap agar konflik internal partai politik tidak lagi menyeret nama-nama besar tanpa bukti yang jelas, sehingga dapat menjaga kondusivitas dan stabilitas di tengah masyarakat.

Antrean Panjang di SPBU Bolivia gegara Krisis Bahan Bakar

Antrean Panjang di SPBU Bolivia mengalami krisis bahan bakar yang semakin parah dalam beberapa pekan terakhir.

terutama di kota-kota besar seperti Santa Cruz, La Paz, dan Cochabamba. Para pengendara harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bensin atau solar. Kondisi ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat serta menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Antrean Panjang di SPBU Bolivia gegara Krisis Bahan Bakar

Antrean Panjang di Santa Cruz

Di Santa Cruz, yang merupakan pusat ekonomi Bolivia bagian timur, antrean kendaraan sudah mulai terlihat sejak Selasa (11/3) dan semakin memburuk pada Rabu (12/3). Banyak warga yang melaporkan bahwa mereka harus mengantre hingga lebih dari lima jam untuk mendapatkan bahan bakar. Beberapa pengendara bahkan rela meninggalkan mobilnya di antrean dan kembali beberapa jam kemudian dengan harapan bisa segera mengisi bahan bakar ketika giliran mereka tiba.

“Saya sudah menunggu lebih dari tiga jam dan belum juga sampai di depan antrean. Saya butuh bensin untuk bekerja, tapi sekarang malah harus kehilangan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter,” ujar seorang pengendara di Santa Cruz.

Pemerintah Bolivia Mengambil Langkah Darurat

Menanggapi situasi yang semakin memburuk, Kementerian Energi Bolivia mengumumkan serangkaian kebijakan baru pada hari Selasa (11/3) untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah antara lain:

Paket insentif untuk meningkatkan impor bahan bakar – Pemerintah akan mempercepat proses izin impor bahan bakar dan mengurangi pajak atas pasokan impor guna meningkatkan ketersediaan di pasar domestik.
Revitalisasi pasar energi swasta – Dengan mengurangi hambatan regulasi, pemerintah berharap pihak swasta dapat lebih aktif dalam mendistribusikan bahan bakar.
Penyesuaian subsidi energi – Bolivia telah bergantung pada subsidi hidrokarbon sejak tahun 1990-an, namun kebijakan ini dianggap semakin membebani cadangan devisa negara.

Dampak Subsidi Bahan Bakar yang Berkepanjangan

Bolivia telah menerapkan subsidi bahan bakar selama lebih dari tiga dekade, dengan tujuan menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini telah menguras cadangan devisa negara dan menciptakan distorsi dalam pasar energi. Banyak pihak yang menyarankan agar subsidi ini secara bertahap dihapus untuk menghindari krisis yang lebih besar di masa depan.

Menurut analis energi dari Jubileo Foundation, Raúl Velásquez, krisis ini bisa menjadi momentum bagi Bolivia untuk mereformasi kebijakan subsidinya. “Ini adalah jendela peluang untuk menghilangkan subsidi untuk selamanya. Jika pemerintah mampu mengelola transisi ini dengan baik, kita bisa melihat pasar energi yang lebih sehat di masa depan,” kata Velásquez.

Reaksi Masyarakat dan Dampak Ekonomi

Di tengah kelangkaan bahan bakar, masyarakat Bolivia mulai merasa frustasi. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada transportasi, seperti pengemudi taksi dan pengusaha logistik, mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa berhenti beroperasi karena tidak memiliki cukup bahan bakar untuk menjalankan kendaraan mereka.

Selain itu, sektor industri dan perdagangan juga terkena dampaknya. Banyak perusahaan mengalami keterlambatan dalam distribusi barang, sehingga pasokan beberapa produk di pasar mulai terganggu. Beberapa toko mulai menaikkan harga barang untuk mengimbangi biaya distribusi yang lebih tinggi akibat kelangkaan bahan bakar.

Oposisi dan Protes dari Warga

Sejumlah kelompok oposisi dan warga yang terdampak mulai melakukan protes terhadap pemerintah. Mereka menuntut solusi yang lebih cepat dan konkret untuk mengatasi krisis ini. Beberapa unjuk rasa bahkan telah terjadi di berbagai kota besar, dengan warga yang menuntut pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan bahan bakar dan memastikan pasokan tetap stabil.

Salah satu pengunjuk rasa di La Paz mengatakan, “Kami tidak bisa terus seperti ini. Pemerintah harus segera menemukan solusi yang lebih baik. Kami butuh bahan bakar untuk bekerja, untuk menjalankan bisnis, dan untuk kehidupan sehari-hari.”

Perbandingan dengan Krisis Bahan Bakar di Negara Lain

Bolivia bukan satu-satunya negara yang mengalami krisis bahan bakar. Beberapa negara lain di Amerika Latin juga menghadapi masalah serupa akibat berbagai faktor, termasuk kebijakan energi yang tidak berkelanjutan dan ketergantungan pada impor bahan bakar.

Misalnya, Venezuela telah mengalami krisis bahan bakar selama bertahun-tahun karena salah urus dalam sektor energi dan sanksi ekonomi internasional. Sementara itu, Argentina juga menghadapi masalah serupa akibat kebijakan subsidi yang membebani anggaran negara.

Langkah Selanjutnya dari Pemerintah Bolivia

Pemerintah Bolivia kini menghadapi tekanan besar untuk segera menyelesaikan krisis ini. Selain menerapkan kebijakan insentif bagi impor bahan bakar, ada beberapa langkah lain yang bisa diambil oleh pemerintah, seperti:

Meningkatkan produksi dalam negeri – Bolivia perlu memperbaiki infrastruktur energi dan meningkatkan produksi minyak serta gas domestiknya untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Menciptakan kebijakan subsidi yang lebih berkelanjutan – Jika subsidi tidak dapat dihapus sepenuhnya, maka harus ada kebijakan yang lebih efisien untuk memastikan keberlanjutan anggaran negara.
Menjalin kerja sama dengan negara tetangga – Bolivia bisa bekerja sama dengan negara lain di Amerika Latin untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap stabil, seperti menjalin kesepakatan dengan Brasil atau Argentina.

Kesimpulan

Krisis bahan bakar di Bolivia telah menyebabkan antrean panjang di SPBU, menghambat kegiatan ekonomi, dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan, tantangan besar masih ada di depan. Reformasi subsidi dan peningkatan produksi dalam negeri menjadi kunci untuk memastikan bahwa krisis serupa tidak terjadi di masa depan.

Dengan tekanan dari masyarakat dan sektor bisnis, pemerintah Bolivia harus segera menemukan solusi jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan krisis saat ini, tetapi juga menciptakan kebijakan energi yang lebih berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang.

Mentrans Siap Kerja Sama dengan BGN Bangun 154 SPPG di Kawasan Transmigrasi

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara mengumumkan rencana besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Dalam upaya ini, ia akan berkolaborasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, guna membangun 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan transmigrasi.
>Langkah ini merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk memastikan masyarakat di kawasan transmigrasi memiliki akses terhadap makanan bergizi.

Pembangunan 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Pembuatan SPPG ini akan difasilitasi oleh BGN, yang akan bertanggung jawab dalam pengadaan anggaran pembangunan. Nantinya, satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai unit pelaksana program MBG, yang memastikan distribusi makanan bergizi bagi masyarakat transmigran.
>Untuk memperkuat kerja sama ini, Iftitah dan Dadan juga telah sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), yang akan mengatur lebih lanjut detail dari implementasi program ini.

Pendanaan dan Tenaga Kerja Lokal

Salah satu aspek menarik dari proyek ini adalah sumber daya manusia yang digunakan dalam pengelolaan satuan pelayanan. Menteri Iftitah menegaskan bahwa tenaga kerja yang akan dikerahkan untuk mengelola SPPG akan berasal dari masyarakat transmigran sendiri.
>Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makanan bergizi ini juga akan berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat setempat. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi positif dengan memberdayakan transmigran.

SPPG Dilengkapi dengan Rumah Makan

Iftitah mengungkapkan bahwa SPPG tidak hanya akan menyediakan bahan pangan mentah, tetapi juga akan dilengkapi

dengan rumah makan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat transmigrasi bisa menikmati makanan bergizi yang telah diolah secara langsung di kawasan tersebut.
>Dengan adanya rumah makan dalam unit SPPG, program Makan Bergizi Seimbang akan lebih efektif karena warga tidak hanya menerima bahan makanan mentah, tetapi juga bisa menikmati hasil olahan yang siap santap.

Konsep SPPG dalam Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan apresiasi terhadap gagasan Kawasan Ekonomi

Transmigrasi Terintegrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Transmigrasi.
Sebagai bagian dari proyek besar ini, BGN juga berencana untuk membangun total 1.542 unit SPPG di berbagai wilayah Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa konsep satuan pelayanan pemenuhan gizi tidak hanya akan diterapkan di kawasan transmigrasi, tetapi juga dapat dikembangkan lebih luas di berbagai daerah lain.

Pembangunan dan Pengawasan SPPG oleh BGN

Dalam pelaksanaan proyek ini, Mentrans bertanggung jawab dalam penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pelayanan. Sementara itu, BGN akan menangani pembangunan fisik, pengawasan operasional, serta evaluasi efektivitas program.
>Untuk memastikan kesiapan sebelum pembangunan dimulai, BGN akan menurunkan tim khusus yang akan mengevaluasi kesesuaian lokasi serta kelayakan proyek di daerah transmigrasi yang menjadi sasaran program ini.

Dampak Positif Pembangunan SPPG di Kawasan Transmigrasi

Pembangunan 154 SPPG di kawasan transmigrasi diharapkan membawa sejumlah dampak positif, di antaranya:

Peningkatan Gizi Masyarakat
Dengan adanya SPPG, masyarakat di daerah transmigrasi dapat mengakses makanan bergizi secara lebih mudah. Program MBG akan membantu meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Tenaga kerja yang dikerahkan untuk mengelola satuan pelayanan akan berasal dari penduduk transmigrasi sendiri, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Meningkatkan Ketahanan Pangan
Dengan mengoptimalkan sumber daya lokal seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat transmigrasi, program ini akan membantu menciptakan rantai pasok pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran
Program ini bukan hanya sebatas penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dengan mengintegrasikan sektor ekonomi dan sosial.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

Dengan adanya kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional, diharapkan proyek ini dapat

segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat transmigrasi.
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah penandatanganan MoU dan evaluasi kesiapan lokasi pembangunan.

Setelah itu, proses pembangunan SPPG di 154 kawasan transmigrasi akan segera dimulai.

Kehadiran satuan pelayanan ini menjadi terobosan besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat transmigrasi

, sekaligus menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan lembaga nasional dapat menciptakan program sosial-ekonomi yang berdampak luas.

Prabowo Umumkan Gaji 13 ASN Dibayarkan Juni 2025, Ini Besarannya

JAKARTA, – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri akan dibayarkan pada bulan Juni 2025.

Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Gaji ke-13 ini bertujuan untuk membantu ASN dan anggota TNI-Polri dalam menghadapi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka yang memasuki tahun ajaran baru. Dengan pencairan di bulan Juni, diharapkan beban keuangan para pegawai negeri dapat sedikit berkurang.

Prabowo Umumkan Gaji 13 ASN Dibayarkan Juni 2025, Ini Besarannya

THR ASN, Hakim, dan Prajurit TNI-Polri Cair 17 Maret 2025

Selain gaji ke-13, pemerintah juga akan mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, hakim, TNI-Polri, hingga para pensiunan mulai 17 Maret 2025.

“THR akan dibayarkan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025,” tutur Prabowo.

THR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja para pegawai negeri dan anggota keamanan negara, serta sebagai dukungan ekonomi menjelang perayaan Idul Fitri.

Rincian Besaran Gaji ke-13 dan THR Tahun 2025

Presiden Prabowo juga menjelaskan komponen yang masuk dalam perhitungan THR dan gaji ke-13 bagi ASN, hakim, TNI-Polri, serta pensiunan.

ASN Pusat: Gaji pokok + tunjangan melekat + tunjangan kinerja
ASN Daerah: Sama seperti ASN pusat, disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah
Pensiunan: Dibayarkan sebesar uang pensiun bulanan yang biasa diterima

Tunjangan kinerja bagi ASN, TNI, dan Polri akan dibayarkan penuh sebesar 100 persen.

“Tunjangan kinerja itu 100 persen pemberiannya,” ujar Prabowo.

Dengan kebijakan ini, ASN dan anggota TNI-Polri bisa mendapatkan manfaat penuh dari tunjangan mereka, terutama bagi mereka yang memiliki beban pengeluaran tinggi menjelang tahun ajaran baru.

Mengapa Gaji ke-13 dan THR Penting bagi ASN, TNI, dan Polri?

Gaji ke-13 dan THR merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan pegawai negeri yang telah diterapkan sejak lama di Indonesia. Tujuannya antara lain:

Membantu kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru – Banyak ASN memiliki anak yang masih sekolah, sehingga pencairan gaji ke-13 di bulan Juni sangat membantu.
Mendukung daya beli masyarakat – THR dan gaji ke-13 berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan pergerakan ekonomi nasional.
Meningkatkan kesejahteraan ASN dan anggota TNI-Polri – Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam menjalankan tugas negara.

Anggaran yang Disiapkan Pemerintah untuk Gaji ke-13 dan THR

Pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR ini. Menurut data dari Kementerian Keuangan, anggaran yang disiapkan mencapai triliunan rupiah guna memastikan seluruh ASN, TNI, Polri, dan pensiunan mendapatkan haknya tepat waktu.

Kebijakan ini juga telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional dan kemampuan fiskal negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

Respons ASN dan Anggota TNI-Polri terhadap Kebijakan Ini

Para pegawai negeri dan anggota TNI-Polri menyambut baik keputusan ini. Beberapa di antara mereka merasa lega karena kebijakan ini tetap dilanjutkan, terutama di tengah meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari dan pendidikan.

Menurut seorang pegawai negeri di Jakarta, kebijakan ini sangat membantu dalam menghadapi tahun ajaran baru.

“Saya sangat bersyukur, karena gaji ke-13 ini bisa membantu membayar biaya sekolah anak-anak saya. Semoga tahun-tahun berikutnya tetap ada,” ujar seorang ASN di Kementerian Pendidikan.

Sementara itu, seorang anggota TNI juga menyatakan apresiasinya terhadap kebijakan ini.

“Kami mengabdi untuk negara, dan dengan adanya gaji ke-13 serta THR ini, setidaknya kami merasa dihargai dan dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga kami,” ujar seorang anggota TNI di Jakarta.

Tantangan dalam Implementasi Gaji ke-13 dan THR

Meskipun kebijakan ini mendapat banyak dukungan, ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam implementasinya, di antaranya:

Penyesuaian anggaran daerah – Tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk membayar gaji ke-13 sesuai dengan standar ASN pusat.
Proses administrasi pencairan – Pemerintah daerah harus memastikan pencairan dilakukan tepat waktu tanpa kendala teknis.
Kondisi ekonomi nasional – Jika kondisi ekonomi memburuk, pembayaran gaji ke-13 dan THR bisa saja mengalami keterlambatan.

Namun, pemerintah tetap optimis bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tepat waktu.

Apakah Gaji ke-13 dan THR Akan Terus Ada di Tahun-Tahun Mendatang?

Banyak ASN dan anggota TNI-Polri berharap bahwa kebijakan gaji ke-13 dan THR akan tetap ada di masa depan. Namun, keberlanjutannya tergantung pada beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi negara, kebijakan fiskal pemerintah, dan stabilitas anggaran daerah.

Menurut Kementerian Keuangan, selama kondisi fiskal memungkinkan, kebijakan ini akan tetap dipertahankan karena berkontribusi terhadap kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi nasional.

Kesimpulan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa gaji ke-13 ASN, TNI, Polri akan dibayarkan pada Juni 2025, sementara THR akan mulai cair pada 17 Maret 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu ASN menghadapi tahun ajaran baru dan memberikan insentif kepada mereka yang telah mengabdi kepada negara. Dengan pencairan tunjangan kinerja 100 persen, ASN dan anggota TNI-Polri bisa mendapatkan manfaat penuh dari kebijakan ini.

Ke depan, tantangan dalam implementasi kebijakan ini akan terus menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait anggaran daerah dan stabilitas ekonomi nasional. Namun, selama kondisi fiskal memungkinkan, gaji ke-13 dan THR kemungkinan akan tetap menjadi bagian dari kebijakan kesejahteraan ASN di Indonesia.

Kronologi Penggerebekan Pabrik Minyakita Palsu di Bogor, Isi Berkurang, Ribuan Siap Edar

Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadhila, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari kegiatan pengawasan bahan pokok yang dilakukan aparat kepolisian bersama pihak terkait selama masa puasa di wilayah Bogor. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan sesuai dengan harga dan peruntukannya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan adanya minyak goreng kemasan plastik yang secara fisik berbeda dari kemasan resmi Minyakita. Karena mencurigai adanya ketidaksesuaian, petugas kemudian melakukan penimbangan. Hasilnya mengejutkan, satu kemasan yang seharusnya berisi satu liter minyak goreng ternyata hanya berisi sekitar 750 mililiter.

Kronologi Penggerebekan Pabrik Minyakita Palsu di Bogor, Isi Berkurang, Ribuan Siap Edar

Penyelidikan dan Penggerebekan Gudang

Setelah menemukan kejanggalan ini, Tim Reskrim langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil investigasi, mereka menemukan sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat produksi minyak goreng ilegal bermerek Minyakita di wilayah Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Pada Senin (10/3/2025), aparat kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sekitar 400 dus yang berisi total 4.800 bungkus minyak goreng kemasan plastik yang telah siap untuk diedarkan. Selain itu, ditemukan juga delapan tangki besar, empat drum, serta dua mesin yang digunakan untuk proses pengepakan ulang minyak goreng.

Kronologi Penggerebekan Pabrik Minyakita Palsu di Bogor, Isi Berkurang, Ribuan Siap Edar

Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengungkap bahwa pabrik rumahan tersebut dikelola oleh seorang pria berinisial TRM. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa TRM telah menjalankan praktik ilegal ini sejak Januari 2025. Ia mendapatkan minyak goreng curah dari wilayah Cakung dan Tangerang, kemudian mengemas ulang minyak tersebut ke dalam plastik bermerek Minyakita.

Menurut Kompol Rizka, modus operandi TRM cukup sederhana namun efektif untuk mengelabui masyarakat. Minyak goreng curah dibeli dalam jumlah besar dari berbagai tempat di Tangerang dan Cakung, lalu dikirim ke gudang di Cijujung. Di sana, minyak dikemas ulang menggunakan plastik dengan merek Minyakita, sehingga tampak seperti produk resmi yang sah beredar di pasaran.

Pelanggaran dan Penjualan di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Setelah dikemas ulang, minyak goreng palsu ini dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET). Selain itu, pelaku juga tidak mencantumkan berat bersih yang sesuai pada kemasan produk. Dalam peraturan resmi, setiap kemasan Minyakita harus berisi satu liter minyak goreng. Namun, produk yang diedarkan oleh TRM hanya berisi sekitar 750-800 mililiter minyak goreng per kemasan.

Hal ini menyebabkan konsumen dirugikan karena mereka membeli produk yang isinya lebih sedikit dari seharusnya. Tak hanya itu, label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang tertera pada kemasan produk juga diketahui sudah tidak berlaku, sehingga semakin memperjelas bahwa produk ini tidak layak untuk diperjualbelikan.

Dampak dari Peredaran Minyakita Palsu

Peredaran minyak goreng ilegal seperti ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga berdampak pada produsen resmi. Produk Minyakita yang dipalsukan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Selain itu, kualitas minyak yang digunakan dalam praktik ini tidak bisa dijamin, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

Dari sisi ekonomi, peredaran minyak goreng palsu juga dapat mengganggu stabilitas harga di pasar. Dengan adanya produk ilegal yang dijual lebih murah atau dengan pengurangan isi, pedagang resmi menjadi kesulitan untuk bersaing secara sehat. Hal ini dapat berujung pada lonjakan harga minyak goreng yang lebih tinggi dari seharusnya.

Tindak Lanjut dan Proses Hukum

Setelah penggerebekan ini, TRM ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan pemalsuan barang, pelanggaran standar keamanan pangan, serta praktik perdagangan yang merugikan konsumen. Jika terbukti bersalah, pelaku bisa menghadapi ancaman hukuman pidana serta denda yang besar.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pengembangan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam produksi dan distribusi minyak goreng palsu ini. Mereka bekerja sama dengan pihak BPOM dan Kementerian Perdagangan untuk memastikan produk-produk ilegal seperti ini tidak lagi beredar di pasaran.

Cara Konsumen Membedakan Minyakita Asli dan Palsu

Agar tidak menjadi korban penipuan seperti ini, konsumen harus lebih cermat dalam membeli minyak goreng Minyakita. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membedakan produk asli dan palsu:

Cek Kemasan dan Label Produk asli biasanya memiliki kemasan yang lebih rapi dengan label BPOM yang masih berlaku. Pastikan juga ada kode produksi serta informasi produsen yang jelas.
Periksa Isi dan Warna Minyak Minyakita asli memiliki warna yang lebih jernih dan tidak berbau tengik. Jika minyak tampak lebih keruh atau memiliki bau yang aneh, kemungkinan besar itu adalah produk palsu.
Timbang Kemasan Minyakita asli harus memiliki berat bersih sesuai dengan yang tertera di kemasan, yaitu satu liter atau sekitar 910 gram jika menggunakan timbangan.
Beli dari Tempat Terpercaya Untuk menghindari membeli produk palsu, sebaiknya konsumen hanya membeli Minyakita dari toko resmi, supermarket, atau distributor terpercaya.
Perhatikan Harga Jika harga minyak goreng jauh lebih murah dari harga pasaran, ada kemungkinan besar itu adalah produk ilegal atau palsu.

Langkah Pemerintah dalam Menanggulangi Pemalsuan Produk

Kasus ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk semakin memperketat pengawasan terhadap produk-produk bahan pokok yang beredar di pasaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperketat regulasi mengenai produksi dan distribusi minyak goreng curah agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai cara membedakan produk asli dan palsu. Program sosialisasi mengenai keamanan pangan bisa menjadi solusi agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah tertipu dengan produk murah yang ternyata ilegal.

Kesimpulan

Penggerebekan pabrik minyak goreng Minyakita palsu di Bogor ini mengungkap betapa pentingnya pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasaran. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku usaha ilegal memanfaatkan minyak goreng curah untuk dikemas ulang dan dijual dengan harga lebih tinggi, namun dengan isi yang lebih sedikit dari seharusnya.

Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli minyak goreng dengan memastikan produk yang mereka beli adalah asli dan memiliki izin edar yang sah. Di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu terus memperketat pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

12 HP Android Terbaru Februari 2025, Harga Mulai Rp 1 Jutaan

Buat kamu yang lagi cari HP Android terbaru dengan spesifikasi terkini, Februari 2025 menghadirkan banyak pilihan menarik. Dari kelas entry-level hingga flagship, berbagai merek seperti Sharp, Motorola, Honor, dan Realme merilis ponsel terbaru mereka dengan fitur canggih dan harga bervariasi.

Berikut ini daftar 12 HP Android terbaru edisi Februari 2025 yang bisa kamu pertimbangkan.

1. Sharp Aquos R9 Pro

Tanggal Rilis: 12 Februari 2025
Layar: Pro IGZO OLED 6,7 inci
Chipset: Snapdragon 8s Gen 3
Kamera: 50,3 MP (utama), dikembangkan bersama Leica
Baterai: 5.000 mAh
Harga: Rp 18 jutaan (RAM 12 GB / 512 GB)

Sebagai flagship, Sharp Aquos R9 Pro menghadirkan layar berkualitas tinggi dan kamera profesional. Performanya sangat mumpuni dengan Snapdragon 8s Gen 3, cocok buat kamu yang mencari HP premium dengan spesifikasi unggulan.

2. Sharp Aquos Sense 9

Tanggal Rilis: 12 Februari 2025
Layar: Pro IGZO OLED 6,1 inci
Chipset: Snapdragon 7s Gen 2
Kamera: 50,3 MP
Baterai: 5.000 mAh
Harga: Rp 6.199.000 (RAM 8 GB / 256 GB)

Untuk kelas mid-range, Sharp Aquos Sense 9 hadir dengan performa solid dan layar OLED berkualitas tinggi. Harga yang lebih terjangkau dibandingkan seri Pro membuatnya menarik bagi pengguna yang menginginkan ponsel kelas menengah dengan spesifikasi premium.

3. Motorola Moto G45

Tanggal Rilis: 18 Februari 2025
Layar: IPS LCD 6,5 inci
Chipset: Snapdragon 6s Gen 3
Kamera: 50 MP (utama)
Baterai: 5.000 mAh
Harga: Rp 2 jutaan (RAM 8 GB / 256 GB)

Moto G45 jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin HP dengan harga terjangkau, tapi tetap bertenaga. Dengan kamera 50 MP dan baterai besar, HP ini cocok untuk penggunaan sehari-hari tanpa harus sering mengisi daya.

4. Realme C75x

Tanggal Rilis: 27 Februari 2025
Layar: IPS LCD 6,6 inci
Chipset: MediaTek Helio G88
Kamera: 50 MP (utama)
Baterai: 5.000 mAh
Harga: Rp 1.899.000 (RAM 6 GB / 128 GB)

Buat kamu yang mencari HP dengan harga Rp 1 jutaan, Realme C75x bisa jadi pilihan. Ditenagai MediaTek Helio G88, performanya cukup untuk gaming ringan dan penggunaan sehari-hari.

5. Honor 200 Pro

Tanggal Rilis: 15 Februari 2025
Layar: OLED 6,8 inci
Chipset: Snapdragon 8 Gen 2
Kamera: 108 MP (utama)
Baterai: 5.200 mAh
Harga: Rp 12 jutaan (RAM 12 GB / 512 GB)

Honor 200 Pro hadir dengan kamera 108 MP, layar OLED yang jernih, dan baterai besar. HP ini ideal untuk pengguna yang mengutamakan fotografi dan performa tinggi.

6. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Tanggal Rilis: 20 Februari 2025
Layar: AMOLED 6,67 inci, 120Hz
Chipset: Snapdragon 7s Gen 2
Kamera: 64 MP (utama)
Baterai: 5.100 mAh
Harga: Rp 4 jutaan (RAM 8 GB / 256 GB)

7. Samsung Galaxy A35 5G

Tanggal Rilis: 22 Februari 2025
Layar: Super AMOLED 6,5 inci
Chipset: Exynos 1380
Kamera: 50 MP (utama)
Baterai: 5.000 mAh
Harga: Rp 5,5 jutaan (RAM 8 GB / 256 GB)

8. Oppo Reno 11

Tanggal Rilis: 14 Februari 2025
Layar: AMOLED 6,7 inci, 120Hz
Chipset: Dimensity 920
Kamera: 50 MP (utama)
Baterai: 4.800 mAh
Harga: Rp 7 jutaan (RAM 12 GB / 512 GB)

9. Vivo V30 Pro

Tanggal Rilis: 25 Februari 2025
Layar: AMOLED 6,78 inci
Chipset: Snapdragon 8s Gen 2
Kamera: 64 MP (utama)
Baterai: 5.000 mAh
Harga: Rp 8,5 jutaan (RAM 12 GB / 512 GB)

10. Infinix Zero Ultra 5G

Tanggal Rilis: 10 Februari 2025
Layar: AMOLED 6,8 inci, 120Hz
Chipset: Dimensity 920
Kamera: 200 MP (utama)
Baterai: 4.900 mAh
Harga: Rp 6 jutaan (RAM 8 GB / 256 GB)

11. ASUS ROG Phone 8

Tanggal Rilis: 28 Februari 2025
Layar: AMOLED 6,78 inci, 165Hz
Chipset: Snapdragon 8 Gen 3
Kamera: 50 MP (utama)
Baterai: 6.000 mAh
Harga: Rp 14 jutaan (RAM 16 GB / 512 GB)

12. OnePlus 12R

Tanggal Rilis: 26 Februari 2025
Layar: AMOLED 6,74 inci, 120Hz
Chipset: Snapdragon 8+ Gen 1
Kamera: 50 MP (utama)
Baterai: 5.000 mAh
Harga: Rp 9,5 jutaan (RAM 12 GB / 256 GB)

Kesimpulan

Dari 12 HP Android terbaru Februari 2025 ini, kamu bisa memilih sesuai kebutuhan dan budget. Jika mencari HP murah, Realme C75x dan Motorola G45 bisa jadi opsi terbaik. Tapi kalau kamu mengincar flagship, Sharp Aquos R9 Pro atau Honor 200 Pro menawarkan spesifikasi tinggi.

Jadi, HP mana yang paling cocok buat kamu?

Mengenal Kecanggihan Teknologi Periklanan Digital Berbasis AI

Periklanan digital telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan (AI). AI tidak hanya mengubah cara perusahaan menjalankan kampanye pemasaran, tetapi juga menghadirkan solusi yang lebih personal, efisien, dan berbasis data. Dengan penggunaan AI, iklan kini dapat lebih relevan dan menjangkau audiens yang tepat secara otomatis.

Bagaimana AI Mengubah Periklanan Digital?

Teknologi AI dalam periklanan digital bekerja dengan menganalisis data pengguna secara real-time dan menyesuaikan iklan sesuai dengan preferensi mereka. Beberapa aspek utama yang berubah dengan hadirnya AI dalam periklanan digital meliputi:

Otomatisasi Iklan
AI memungkinkan otomatisasi dalam berbagai aspek periklanan digital, seperti penjadwalan, penargetan, dan optimasi kampanye. Hal ini mengurangi intervensi manusia dan meningkatkan efisiensi operasional.
Penargetan Berbasis Data
Dengan machine learning, AI dapat mempelajari pola perilaku pengguna di internet dan menampilkan iklan yang sesuai dengan minat mereka. Teknologi ini memastikan bahwa setiap iklan yang ditampilkan memiliki peluang lebih besar untuk diklik dan dikonversi.
Pembuatan Konten AI-Generated
AI kini dapat digunakan untuk membuat konten iklan, mulai dari teks, gambar, hingga video yang menarik perhatian audiens. Algoritma AI dapat menyesuaikan gaya dan format iklan sesuai dengan platform dan preferensi pengguna.
Chatbot dan Asisten Virtual
AI juga digunakan dalam chatbot dan asisten virtual yang dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan dan mengarahkan mereka ke produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Keuntungan Penggunaan AI dalam Periklanan Digital

Penggunaan AI dalam periklanan digital memberikan berbagai keuntungan yang signifikan bagi bisnis, di antaranya:

Meningkatkan Efektivitas Iklan
Dengan AI, periklanan menjadi lebih personal dan relevan, sehingga meningkatkan tingkat keterlibatan pengguna dan konversi.
Menghemat Biaya dan Waktu
AI mengotomatisasi berbagai tugas yang biasanya memakan waktu, sehingga memungkinkan pengiklan untuk fokus pada strategi kreatif dan analisis data.
Pengoptimalan Berkelanjutan
AI secara otomatis menganalisis kinerja iklan dan melakukan penyesuaian real-time untuk memastikan hasil yang maksimal.
Kemampuan Analitik yang Kuat
AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, memungkinkan pengiklan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data.

Contoh Teknologi AI dalam Periklanan Digital

Beberapa contoh teknologi AI yang saat ini digunakan dalam periklanan digital meliputi:

Google Ads Smart Bidding
Google menggunakan AI dalam sistem penawaran otomatis yang menyesuaikan tawaran iklan berdasarkan kemungkinan konversi tertinggi.
Facebook Ad Targeting
Facebook memanfaatkan AI untuk menganalisis data pengguna dan menampilkan iklan yang paling relevan berdasarkan perilaku dan minat mereka.
Chatbot Berbasis AI
Banyak perusahaan kini menggunakan chatbot berbasis AI untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan rekomendasi produk.
Content Creation AI
Alat seperti Copy.ai dan Jasper AI digunakan untuk menghasilkan konten iklan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Tantangan dalam Implementasi AI dalam Periklanan Digital

Meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan AI dalam periklanan digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti:

Masalah Privasi dan Keamanan Data
AI mengandalkan data pengguna untuk membuat keputusan, namun hal ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi jika tidak diatur dengan baik.
Ketergantungan pada Algoritma
AI bekerja berdasarkan algoritma, yang berarti setiap perubahan dalam sistem dapat mempengaruhi efektivitas kampanye iklan.
Kurangnya Sentuhan Manusia
Meskipun AI dapat mengotomatisasi banyak proses, masih diperlukan kreativitas manusia untuk menciptakan kampanye yang menarik dan emosional.
Biaya Implementasi yang Tinggi
Adopsi teknologi AI memerlukan investasi awal yang besar, terutama bagi bisnis kecil yang memiliki keterbatasan anggaran.

Masa Depan AI dalam Periklanan Digital

Perkembangan AI dalam periklanan digital terus berlanjut dengan inovasi baru yang semakin canggih. Beberapa tren yang diprediksi akan menjadi standar di masa depan meliputi:

Hyper-Personalization
AI akan semakin meningkatkan personalisasi iklan dengan memahami preferensi pengguna secara lebih mendalam.
Peningkatan Interaksi dengan AI Chatbots
Chatbot berbasis AI akan menjadi lebih pintar dan mampu memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) dalam Iklan
Teknologi AR dan VR akan semakin digunakan untuk menciptakan pengalaman iklan yang lebih interaktif dan menarik.
AI-Generated Video Ads
AI akan semakin banyak digunakan untuk membuat video iklan yang menarik dengan lebih cepat dan efisien.

Kesimpulan

Teknologi AI telah membawa perubahan besar dalam industri periklanan digital. Dengan otomatisasi, personalisasi, dan analisis data yang lebih mendalam, AI membantu pengiklan menciptakan kampanye yang lebih efektif dan efisien. Namun, tantangan seperti privasi data dan ketergantungan pada algoritma tetap harus diatasi untuk memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan periklanan digital berbasis AI menjanjikan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif bagi pengguna.

Sudah Disurvei Seskab Teddy, Sentra Kemensos di Bekasi Bakal Jadi Sekolah Rakyat

JAKARTA – Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Kementerian Sosial (Kemensos) di Bekasi sedang dipersiapkan untuk menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ini. Rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Kunjungan dan Peninjauan

Kesiapan pendirian Sekolah Rakyat di STPL Bekasi telah ditinjau langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo pada Sabtu (8/3/2025). Dalam kunjungannya, mereka memastikan bahwa sarana dan prasarana di lokasi tersebut sudah memadai untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Sudah Disurvei Seskab Teddy, Sentra Kemensos di Bekasi Bakal Jadi Sekolah Rakyat

“Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan Sekolah Rakyat. Bagian dari Sentra Pangudi Luhur, asetnya Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (9/3/2025).

Kesiapan Infrastruktur Sekolah Rakyat

Gus Ipul menyampaikan bahwa sentra dan balai-balai yang berada di bawah naungan Kemensos memang disiapkan untuk menjadi lokasi pendirian Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa fasilitas yang sudah tersedia dapat langsung dimanfaatkan, hanya diperlukan sedikit penambahan agar sekolah yang berkonsep asrama ini dapat beroperasi dengan optimal.

Seskab Teddy juga memberikan penilaiannya setelah melakukan peninjauan langsung. “Alhamdulillah menurut beliau (Seskab Teddy), ini sudah sangat layak. Tinggal ada penambahan-penambahan. Jadi dianggap bagus sekali,” jelas Gus Ipul.

Fasilitas yang Tersedia di STPL Bekasi

Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi merupakan salah satu dari 31 sentra yang berada di bawah naungan Kemensos. Awalnya, terdapat tiga balai yang berdiri di atas lahan seluas 16 hektar. Namun, pada 3 Maret 2022, ketiga balai tersebut digabungkan menjadi satu dalam STPL Bekasi.

Beberapa fasilitas yang tersedia di STPL Bekasi antara lain:

Asrama untuk tempat tinggal siswa
Toilet dan kamar mandi yang layak
Tempat ibadah
Lapangan olahraga
Klinik kesehatan
Ruang kelas untuk kegiatan belajar-mengajar
Ruang pelatihan keterampilan
Fasilitas untuk penyandang disabilitas, seperti guiding block bagi penyandang disabilitas netra

Dengan fasilitas ini, STPL Bekasi dinilai cukup siap untuk mendukung kebutuhan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama.

Sekolah Rakyat sebagai Solusi Pemutusan Mata Rantai Kemiskinan

Gus Ipul menegaskan bahwa pendirian Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Akibatnya, mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah, yang pada akhirnya menyebabkan siklus kemiskinan terus berlanjut.

“Salah satu cara untuk menutup transmisi kemiskinan ini adalah melalui Sekolah Rakyat. Orang tua yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki anak yang berpendidikan rendah juga, dan itu sebab transmisi kemiskinan yang terjadi selama ini,” ungkapnya.

Sekolah Rakyat ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, baik dalam bentuk akademik maupun keterampilan vokasional, sehingga para siswa bisa lebih siap untuk bersaing di dunia kerja setelah lulus.

Kesimpulan

Transformasi STPL Bekasi menjadi Sekolah Rakyat adalah langkah konkret dari Kemensos untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan fasilitas yang sudah tersedia dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan Sekolah Rakyat ini dapat menjadi model pendidikan yang efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.