admin, Author at TARGETINNGID | Berita Viral Paling Hot Di Dunia Maya Hanya Disini!

Komisi VI DPR Rapat Hari Sabtu, Sepakat RUU BUMN Disahkan di Paripurna

Pada Sabtu, 1 Februari 2025, Komisi VI DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan penting ini diambil dalam rapat kerja yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta ini menampilkan kesepakatan bulat dari kedelapan fraksi yang ada di Komisi VI DPR.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini, mengajukan pertanyaan kepada seluruh peserta rapat

tentang kesepakatan untuk membawa RUU ini pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Setelah mendengarkan berbagai pandangan, semua fraksi sepakat untuk melanjutkan proses pengesahan undang-undang tersebut.

“Setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, kami dapat menyimpulkan bahwa kedelapan

fraksi di Komisi VI DPR menyetujui rancangan RUU tentang perubahan ketiga atas UU 19/2003 tentang BUMN untuk disetujui pada tingkat 2 dalam rapat paripurna,” kata Anggia.

Pembahasan RUU BUMN: Poin Utama yang Disepakati

Rapat kerja pada hari itu juga membahas sejumlah poin penting terkait perubahan dalam RUU BUMN. Salah satunya

adalah pengaturan mengenai hak monopoli perusahaan pelat merah. Hal ini tercatat sebagai salah satu topik penting yang perlu diatur lebih jelas untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan BUMN di masa depan.

Selain itu, perubahan dalam RUU BUMN ini juga akan membahas pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diharapkan dapat mempermudah pengelolaan investasi di Indonesia.

Komitmen Pemerintah dan DPR untuk Meningkatkan Pengelolaan BUMN

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, menyampaikan

laporan tentang perubahan yang telah disepakati. Eko menekankan pentingnya pengaturan yang lebih modern mengenai bagaimana BUMN di Indonesia dikelola dan bagaimana mereka berperan dalam perekonomian nasional. Menurutnya, RUU ini merupakan langkah maju dalam

upaya meningkatkan pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan bermanfaat bagi negara.

Dalam pembahasan tersebut, anggota Komisi VI juga menekankan bahwa sektor BUMN berperan penting dalam menjaga stabilitas

ekonomi Indonesia, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih modern dan fleksibel.

Salah satu hal yang juga akan dibahas adalah peningkatan pengawasan terhadap BUMN untuk memastikan agar mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat.

Kekurangan SLB di Jakarta, Pramono Anung Janji Buat Pergub Khusus Autisme Setelah Dilantik

Kekurangan SLB di Jakarta Pramono Anung Janji Buat Pergub Khusus Autisme Setelah Dilantik

Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menegaskan pentingnya adanya peraturan gubernur (Pergub) yang khusus mengatur tentang autisme di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Pramono menyampaikan bahwa meskipun ada peraturan yang bersifat

umum, namun Jakarta belum memiliki Pergub yang secara spesifik menangani isu autisme dan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan anak-anak dengan autisme.

“Saat ini, Jakarta belum memiliki Pergub mengenai autisme. Yang ada hanya peraturan secara

keseluruhan, yang tentunya tidak bisa sepenuhnya mencakup kebutuhan spesifik anak-anak autis di Jakarta.

Kekurangan SLB di Jakarta, Pramono Anung Janji Buat Pergub Khusus Autisme Setelah Dilantik

Inklusi untuk anak-anak autis sangat penting untuk diperhatikan lebih lanjut,” ungkap Pramono Anung di acara yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Minggu (2/2/2025).

Pramono menegaskan bahwa setelah dilantik sebagai Gubernur Jakarta, ia akan segera merumuskan Pergub yang terkait dengan autisme.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi tersebut agar bisa memberikan perhatian yang lebih tepat bagi anak-anak autis yang ada di Jakarta.

Nantinya, setelah dilantik, saya yang akan mendalami isu ini secara langsung agar anak-anak autis

di Jakarta dan mereka yang mengalami kesulitan belajar dapat lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan dan layanan yang mereka butuhkan,” kata Pramono.

29.000 Anak Berkebutuhan Khusus di Jakarta, Tapi Kurang Sekolah untuk Autisme

Pramono Anung juga mengungkapkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Jakarta mencapai sekitar 29.000 orang.

Meskipun angka tersebut cukup besar, Pramono mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam hal sekolah

luar biasa (SLB) yang dapat menangani autisme di setiap kota di Jakarta.

Sampai saat ini, kami belum memiliki cukup sekolah yang secara khusus menangani autisme di Jakarta.

Meskipun ada beberapa SLB yang sudah dibuka, masih banyak kota di Jakarta yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk anak-anak autis,” jelasnya.

Hal ini menjadi masalah besar, mengingat bahwa pendidikan untuk anak autis sangat penting untuk mendukung mereka dalam mengembangkan potensi diri mereka, terutama dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Banyak keluarga yang kesulitan mencari tempat pendidikan yang memadai untuk anak-anak dengan autisme, yang akhirnya mengakibatkan anak-anak ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pramono berencana untuk mempercepat pengembangan sekolah luar biasa khususnya bagi anak-anak dengan

autisme, serta memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat menjangkau lebih banyak anak-anak berkebutuhan

khusus di Jakarta. Ia berharap Pergub tentang autisme yang akan dirumuskan dapat mengatasi

permasalahan ini dengan memberikan alokasi anggaran yang tepat serta menggerakkan kebijakan yang

mendukung pembukaan lebih banyak sekolah khusus bagi anak-anak autis di Jakarta.

Selain itu, Pramono juga menegaskan bahwa perlu adanya pengembangan sistem yang mendukung pendidikan

inklusif untuk anak-anak autis, di mana mereka dapat berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dalam

lingkungan yang penuh perhatian, tanpa merasa terasingkan.

Pendidikan inklusif akan menjadi salah satu fokus utama, di mana anak-anak autis bisa belajar dan

berkembang bersama-sama dengan anak-anak lain tanpa adanya diskriminasi,” tambahnya.

Dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan agar rencana ini dapat terwujud dengan cepat.

Hal ini akan menjadi langkah maju dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak

berkebutuhan khusus di Jakarta, serta memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan profesional di masa depan.

Kades Kohod 13 Nelayan Diperiksa soal Pagar Laut Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan terkait

pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) terus mengembangkan penyelidikan terkait kasus ini.

Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan,” ujar Doni di Jakarta, seperti dilansir Antara pada Jumat (31/1/2025).

Kades Kohod 13 Nelayan Diperiksa soal Pagar Laut Tangerang

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penegakan sanksi administratif yang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah (PP) 21/2021, PP 85/2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

(PermenKP) Nomor 31 Tahun 2021. Proses pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP. Sebelumnya, pada tanggal 21 Januari 2025, KKP juga telah

memeriksa dua perwakilan dari Jaringan Rakyat Pantura (JRP).

Sejauh ini, total ada 16 orang yang telah dimintai keterangan terkait pembangunan pagar laut yang tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Pemeriksaan Terkait Izin Pagar Laut yang Tidak Memiliki PKKPRL

Meskipun Doni tidak mengungkapkan identitas atau materi pemeriksaan, ia menegaskan bahwa pihak KKP telah melakukannya

memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran penegakan hukum dalam kasus ini.

Sebelumnya (yang diperiksa) dua orang, tambah yang kemarin (kepala desa dan 13 nelayan),” ucap Doni.

Pagar laut yang dibangun di perairan Tangerang ini ternyata tidak memenuhi syarat administratif dengan tidak adanya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap 16 orang yang telah dimintai keterangan oleh KKP.

Pagar laut ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan merusak keberagaman hayati yang ada di sekitar wilayah tersebut, sehingga penegakan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan terkait sangat diperlukan.

Dalam rangka menjaga sumber daya laut dan pesisir Indonesia, KKP terus berupaya untuk mewujudkannya

memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut mengikuti peraturan yang ada. Hal ini untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar dan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

BPS Sebut Data Tunggal Segera Digunakan untuk Salurkan Bansos

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, atau yang akrab disapa

Winny, mengungkapkan bahwa data tunggal akan segera digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). Data tunggal ini telah dibahas dalam rapat bersama beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan

Manusia (Kemenko PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, dan Kementerian Koperasi.

“Data tunggal sudah final dan sudah dilaporkan dalam rapat bersama, nanti akan segera dipakai dan dimanfaatkan

untuk penyasar program-program sosial,” kata Winny usai rapat di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Kamis, 30 Januari 2025. Meski belum ada tanggal pasti kapan data tunggal ini akan digunakan, Winny menegaskan bahwa data tersebut akan segera

diterapkan untuk mendukung penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.

BPS Sebut Data Tunggal Segera Digunakan untuk Salurkan Bansos

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa BPS telah bekerja dengan cepat untuk menentukan data tunggal agar distribusi bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Alhamdulillah, semakin sempurna yang dilakukan oleh Kepala BPS yang sudah sangat cepat, nanti akan bisa digunakan data tunggal ini oleh seluruh kementerian yang membutuhkan,” ujar Muhaimin.

Manfaat Data Tunggal untuk Bansos Tepat Sasaran

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikembangkan oleh BPS akan menjadi rujukan utama bagi semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan, serta dalam menyalurkan berbagai program sosial. Dengan adanya data tunggal ini, pemerintah berharap bahwa penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran, memastikan bahwa bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemutakhiran data ini sangat penting untuk memastikan bahwa program bantuan sosial tidak salah sasaran.

Dengan menggunakan data yang lebih akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria yang akan menerima bantuan. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir, karena pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pentingnya penggunaan data tunggal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan

mengintegrasikan berbagai data sosial yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga. Hal ini akan mempercepat proses pencairan bansos serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan.

Dengan adanya DTSEN, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih efisien dan efektif, serta

meminimalisir adanya penerima yang tidak berhak atau data yang ketinggalan. Ke depan, data tunggal ini akan digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan serta menargetkan sasaran yang tepat dalam berbagai program sosial yang ada.

Prabowo Akan Hadiri Rapim TNI-Polri Kamis Sore Ini

Prabowo Akan Hadiri Rapim TNI Polri Kamis Sore Ini

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan memberikan pengarahan dalam forum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang akan digelar di Jakarta pada Kamis (30/1/2025) sore ini. Kehadiran Prabowo dalam agenda tahunan ini menandai peran pentingnya dalam kebijakan strategis pertahanan dan keamanan nasional.

Bapak Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan di acara Rapim Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2025,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan tertulisnya.

Agenda Penting dalam Rapim TNI-Polri

Rapim TNI-Polri merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dari unsur TNI dan Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara.

Beberapa agenda yang kemungkinan besar dibahas dalam rapat ini meliputi:

Kebijakan pertahanan dan keamanan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Evaluasi kinerja TNI-Polri di tahun sebelumnya serta perencanaan strategi di tahun 2025.
Peningkatan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan dalam negeri dan global.
Penguatan peran TNI-Polri dalam menjaga stabilitas sosial, terutama dalam pengamanan wilayah strategis.

Prabowo dan Gelar Jenderal Kehormatan

Dalam Rapim TNI-Polri Februari 2024, Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal Kehormatan Bintang Empat dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Penganugerahan tersebut berlangsung di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Pangkat tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Sebelumnya, Prabowo berpangkat Letnan Jenderal (Purn) atau bintang tiga. Kini, setelah penganugerahan tersebut, ia menyandang gelar Jenderal (Hor) yang mencerminkan penghormatan atas dedikasinya dalam dunia militer.

Kehadiran Prabowo dalam Rapim TNI-Polri 2025 menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara militer dan kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, arahan yang diberikan dalam forum ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia ke depan.

Rakyat Puas Kinerja Prabowo, Puan: Itu Tantangan bagi Pemerintahan

Rakyat Puas Kinerja Prabowo Puan: Itu Tantangan bagi Pemerintahan

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang meraih tingkat kepuasan

publik sebesar 79 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Puan menilai, meskipun hasil

survei tersebut positif, capaian ini tetap menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

Ya, saya apresiasi terkait hal itu, namun ini tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Rakyat Puas Kinerja Prabowo, Puan: Itu Tantangan bagi Pemerintahan

Sebagai Ketua DPP PDI-P, Puan menekankan bahwa Prabowo harus terus bekerja demi kesejahteraan rakyat, terutama setelah melewati 100 hari pertama kepemimpinannya.

“Ke depannya, pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dalam menjalankan programnya untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

Sementara itu, Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa survei yang

mereka lakukan menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 79,3 persen.

Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of

error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas sebesar 13,5 persen, yang mengatakan

cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” jelas Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

Hasil ini, menurut Burhanuddin, hampir serupa dengan survei yang dilakukan oleh Kompas pada awal Januari 2025 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 80,9 persen.

Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas yang mencatat 80,9 persen, tetapi secara

statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” ujarnya.

Tantangan Pemerintahan Prabowo ke Depan

Meskipun tingkat kepuasan publik cukup tinggi, banyak tantangan yang masih harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana Prabowo dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan angka kepuasan tersebut dalam waktu yang lebih panjang.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintahan Prabowo meliputi stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan

program-program unggulan yang telah dijanjikan selama kampanye.

Dengan harapan besar dari masyarakat, kebijakan yang diterapkan harus mampu memberikan dampak positif secara nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menurut para pengamat, salah satu kunci utama keberhasilan Prabowo dalam mempertahankan kepuasan publik

adalah dengan meningkatkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Transparansi dalam kebijakan, keterbukaan

informasi, serta realisasi janji kampanye secara bertahap dapat menjaga kepercayaan rakyat.

Puan menekankan bahwa pemerintahan ini harus mampu bekerja secara konsisten untuk memastikan

kepuasan masyarakat tidak hanya terjadi dalam 100 hari pertama, tetapi juga dalam tahun-tahun mendatang.

Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru saja mempublikasikan hasil survei mengenai kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Survei ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, dengan 79,3% responden menyatakan puas terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Hasil ini mencerminkan kepercayaan besar masyarakat kepada presiden dan timnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa angka ini bukan sekadar statistik. Menurutnya, tingkat kepuasan ini adalah cerminan harapan masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. “Kepercayaan yang diberikan rakyat ini adalah sebuah penghargaan besar. Sekarang adalah waktu bagi pemerintah untuk membuktikannya melalui hasil-hasil konkret,” ujar Cak Imin.

zl Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret

Cak Imin menyoroti bahwa arahan Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dia menyebut bahwa pemerintah tengah melakukan pendataan yang sangat rinci terkait kemiskinan, agar bantuan bisa tepat sasaran. “Kita harus memetakan siapa saja yang memerlukan bantuan langsung, siapa yang masih bisa diberdayakan, dan siapa yang memerlukan stimulus ekonomi. Data ini akan menjadi dasar kita untuk bekerja lebih efektif,” tambahnya.

Survei Indikator: Modal Politik Besar Bagi Prabowo

Hasil survei Indikator Politik Indonesia tidak hanya sekadar angka kepuasan publik. Ini juga menjadi sinyal positif yang menunjukkan bahwa Prabowo memiliki modal politik yang kuat untuk melanjutkan program-program prioritasnya. Dalam survei yang dilakukan pada 16-21 Januari 2025 tersebut, sebanyak 1.220 responden memberikan pandangan mereka, dengan tingkat kepercayaan survei mencapai 95%. Dari angka tersebut, 13,5% menyatakan sangat puas dan 65,8% menyatakan cukup puas terhadap kinerja Prabowo.

Burhanuddin Muhtadi, pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, menyatakan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa “bulan madu politik” Prabowo belum berakhir. Bahkan, Burhanuddin membandingkan angka ini dengan tingkat kepuasan di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo, di mana kebijakan yang kurang populer seperti kenaikan harga BBM menyebabkan tingkat kepuasan publik lebih rendah. “Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar saat ini, yang memberikan peluang besar untuk menggerakkan program-program pemerintahannya,” jelas Burhanuddin.

Kepuasan terhadap Prabowo tidak hanya datang dari pendukung setianya. Survei menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerjanya mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemilih dari kelompok usia muda, kelompok usia tua, serta dari berbagai afiliasi politik. Bahkan, beberapa pemilih yang sebelumnya mendukung kandidat lain kini juga menunjukkan apresiasi terhadap kinerja Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah telah memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menghadapi Tantangan di Depan

Walaupun tingkat kepuasan publik tinggi, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar. Arahan Prabowo kepada jajaran kabinet untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu ujian terbesar. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara efisien untuk memberikan hasil yang konkret. “Kami harus memanfaatkan APBN dan sumber daya alam dengan bijak agar dapat mengurangi kemiskinan. Ini adalah prioritas utama kami di awal pemerintahan,” kata Cak Imin.

Pemerintah juga berfokus pada data akurat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Dengan data yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung dan kelompok yang masih bisa diberdayakan melalui berbagai program ekonomi. “Kami ingin bantuan yang diberikan benar-benar mengubah kehidupan masyarakat miskin, bukan hanya solusi sementara,” tegas Cak Imin.

Dengan tingkat kepuasan mencapai 79,3%, Presiden Prabowo Subianto memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan agenda-agenda prioritas pemerintah. Namun, tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan publik ini masih sangat besar. Pemerintah dituntut untuk terus bekerja keras, mengentaskan kemiskinan, dan memberikan hasil nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukungan masyarakat yang luas memberikan harapan bahwa pemerintahan ini akan membawa perubahan positif yang nyata.

Situasi Terkini Lalu Lintas Puncak Bogor, Normal Dua Arah dan Berkabut

Setelah diberlakukannya sistem ganjil genap di jalur wisata Puncak Bogor pada pagi hari, arus lalu lintas kembali normal dua arah. Skema pembatasan kendaraan dengan ganjil genap ini diterapkan mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama libur panjang.

Berdasarkan pantauan Rabu (29/1/2025) pukul 10.45 WIB, kondisi jalan di sepanjang Jalan Raya Puncak Bogor-Cianjur hingga Kilometer 48+200 GT Ciawi terlihat lancar. Kendaraan dari arah Jakarta maupun Puncak dapat melaju tanpa hambatan dengan kecepatan hingga 70 kilometer per jam.

Namun, kondisi cuaca di kawasan wisata Puncak tidak sepenuhnya bersahabat. Hujan deras yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari dan kabut tebal menyelimuti daerah tersebut. Hal ini menyebabkan ganjil genap dihentikan sementara waktu, dan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) belum diterapkan kembali. Kepolisian terus memantau kondisi di lapangan untuk menentukan apakah rekayasa lalu lintas tambahan diperlukan.

Rekayasa Lalu Lintas Situasional

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama menjelaskan bahwa saat ini jalur Puncak diberlakukan normal dua arah. Ganjil genap yang dilakukan pagi tadi telah selesai pukul 09.00 WIB, dan sistem one way belum direncanakan untuk diberlakukan. Meski begitu, petugas terus memantau perkembangan situasi lalu lintas guna memastikan kelancaran arus kendaraan, terutama arus balik liburan. Jika diperlukan, sistem one way akan diterapkan secara situasional untuk mengatasi potensi kepadatan.

“Untuk mengakomodasi kendaraan (arus balik), kita akan melakukan one way ke arah Jakarta sambil melihat situasinya. Ini sifatnya situasional, jadi kita pantau terus agar tidak terjadi kepadatan di atas,” jelas Rizky.

Selain itu, kabut tebal dan curah hujan tinggi menjadi faktor yang diperhatikan oleh petugas, sehingga rekayasa lalu lintas dilakukan dengan sangat hati-hati. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran lalu lintas sekaligus menjaga keselamatan para pengguna jalan. Dengan pendekatan situasional ini, arus kendaraan dari dan menuju Puncak diharapkan tetap lancar dan aman sepanjang libur panjang.

Indikator Ungkap 7 Menteri Berkinerja Terbaik di 100 Hari Pertama

Lembaga survei Indikator baru-baru ini mengungkap temuan menarik terkait popularitas para menteri kabinet. Menurut hasil survei terbaru yang dirilis, ada tujuh menteri yang dianggap menonjol berdasarkan tingkat pengenalan publik.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan ribuan responden dari berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana para menteri dikenal oleh masyarakat.

Indikator Ungkap 7 Menteri Berkinerja Terbaik di 100 Hari Pertama

Hasil survei menunjukkan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri BUMN mendapatkan tingkat pengenalan publik tertinggi, diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Menteri Pendidikan.

Popularitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberhasilan program kerja, liputan media, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Misalnya, Menteri Keuangan sering tampil dalam berita terkait pengelolaan anggaran negara, sedangkan Menteri BUMN sering menjadi sorotan karena reformasi yang dilakukan di berbagai perusahaan milik negara.

Faktor Pendukung Popularitas Para Menteri

Beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, dan Menteri Kesehatan, juga mencatat tingkat pengenalan publik yang cukup tinggi. Namun, perbedaannya adalah bagaimana publik menilai kinerja mereka.

Beberapa responden merasa bahwa keberhasilan program-program di bidang transportasi dan pertanian kurang

mendapat sorotan media, meskipun memberikan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan mendapatkan pengakuan besar selama masa pandemi, meskipun belakangan ini popularitasnya sedikit menurun seiring dengan berkurangnya perhatian terhadap isu-isu kesehatan global.

Indikator menyimpulkan bahwa tingkat pengenalan dan penerimaan publik terhadap para menteri ini sangat dipengaruhi

oleh transparansi, komunikasi, dan kehadiran mereka di tengah masyarakat. Menurut honda4d para peneliti, menteri yang rajin

berkomunikasi melalui media sosial dan sering turun langsung ke lapangan cenderung lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat melihat jajaran menteri kabinet saat ini.

Dengan mengidentifikasi menteri-menteri yang memiliki pengaruh besar di mata publik, pemerintah dapat lebih

fokus dalam mendukung program-program yang telah memberikan dampak positif. Di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagi para menteri yang belum begitu dikenal untuk meningkatkan kehadiran dan kinerja mereka di mata masyarakat.

Viral Pengeroyokan Petugas SPBU di Surabaya

Viral Pengeroyokan Petugas SPBU di Surabaya pada tanggal 28 januari 2025

Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan insiden pengeroyokan terhadap petugas SPBU Pertamina di Jalan Dinoyo, Tegalsari, Surabaya. Video yang diunggah oleh akun Instagram @info_surabaya pada Senin (28/1/2025)

itu menampilkan awal mula kejadian ketika seorang petugas SPBU menegur pengunjung yang merokok di area SPBU. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan, mengingat area SPBU adalah tempat yang sangat sensitif terhadap api dan asap rokok.

Viral Pengeroyokan Petugas SPBU di Surabaya

Detil Kronologi dan Respons PertaminaInsiden dimulai saat pengunjung turun dari mobilnya sambil merokok dan berjalan menuju toilet. Petugas SPBU yang sedang melayani pengisian bahan bakar Pertalite dan Pertamax segera menegur pengunjung tersebut. Namun, teguran tersebut tidak diterima dengan baik. Pengunjung tersebut justru bereaksi dengan memukul wajah petugas. Tak tinggal diam, petugas SPBU mencoba membela diri dan akhirnya mundur.

Setelah itu, pengunjung meninggalkan lokasi, tetapi tak lama kembali dengan membawa tujuh orang rekannya. Bersama-sama, mereka mencari petugas yang sempat menegur sebelumnya dan melakukan aksi pengeroyokan. Rekaman video menunjukkan perkelahian singkat hingga wajah petugas SPBU terlihat mengalami luka akibat serangan tersebut.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengonfirmasi insiden ini. Menurut Heppy, petugas SPBU hanya menjalankan prosedur keselamatan dengan melarang pengunjung merokok di area berbahaya. Namun, tindakan tersebut justru memicu amarah dan berujung pada tindak kekerasan.

Langkah Tindak Lanjut dan Keselamatan di SPBU

Kejadian ini kembali mengingatkan pentingnya mematuhi aturan keselamatan di area pengisian bahan bakar. Pihak Pertamina menyatakan keprihatinan mendalam terhadap insiden ini dan menyerukan agar masyarakat memahami betapa berbahayanya merokok di dekat bahan bakar. Selain itu, Pertamina juga berjanji untuk meningkatkan perlindungan bagi para petugas di lapangan dan menindaklanjuti kasus ini dengan pihak berwenang.

Momen ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa aturan keselamatan di SPBU bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata untuk mencegah risiko yang lebih besar. Dengan peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan, insiden serupa dapat dihindari di masa depan.