Bintangi Anggaran Dinkes Provinsi yang Tak Mau Validasi KRIS RS

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) di tingkat provinsi wajib melakukan validasi terhadap progres implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit. Jika tidak, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi dinas terkait akan dibintangi atau diblokir sebagai bentuk sanksi.

Kebijakan ini datang sebagai respons atas lambatnya validasi implementasi KRIS di beberapa wilayah. Padahal, program ini menargetkan 3.113 rumah sakit di Indonesia—baik swasta maupun pemerintah—untuk menerapkan standar layanan KRIS pada Juni 2025.

“Saya minta dinkes-dinkes kalau dia enggak pernah ngecek rumah sakitnya sudah jalan apa enggak, nanti DAK-nya kita bintangin juga. Kita kan sekarang zamannya lagi bintang-bintangin,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Saat ini, 2.766 dari 3.113 rumah sakit telah divalidasi, atau sekitar 88 persen dari target keseluruhan. Namun, beberapa provinsi masih menunjukkan tingkat validasi yang sangat rendah.

Bintangi Anggaran Dinkes Provinsi yang Tak Mau Validasi KRIS RS

Provinsi yang Lambat Melakukan Validasi KRIS

Meskipun mayoritas rumah sakit telah divalidasi, ada empat provinsi yang validasinya kurang dari 50 persen, yaitu:

• Kalimantan Tengah
• Maluku Utara
• Papua
• Papua Pegunungan

Menkes mempertanyakan lambatnya kinerja Dinkes di provinsi tersebut, terutama karena ada wilayah lain yang sudah hampir mencapai 90 persen validasi.

“Kalau Kalimantan Barat bisa, masa Kalimantan Tengah enggak bisa? Ada beberapa provinsi sudah 90 persen validasi, Papua Barat Daya juga sudah validasi. Masa provinsi Papua sendiri masih rendah? Harusnya bisa, ini masalah niat saja,” tegas Budi.

KRIS: Standarisasi Kelas Rawat Inap Pasien BPJS

KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) adalah program standarisasi layanan kesehatan di rumah sakit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan minimal yang sama bagi seluruh pasien BPJS Kesehatan.

Program ini tidak menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS secara langsung, tetapi lebih kepada memastikan setiap pasien mendapatkan standar layanan yang layak, terlepas dari kelas yang mereka pilih.

Menurut Menkes, KRIS lebih berfokus pada standar layanan kesehatan daripada sekadar pembagian kelas.

“Jadi tujuan utamanya bukan dari sisi kelas, tapi layanan kesehatannya minimal sama dan standarnya dipenuhi,” jelasnya.

12 Kriteria Standar Kamar KRIS untuk Pasien BPJS

Agar rumah sakit memenuhi standar KRIS, ada 12 kriteria kamar rawat inap yang harus dipenuhi, seperti ENAK4D  yang tercantum dalam Pasal 46A Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

Berikut adalah 12 standar kamar KRIS yang harus tersedia bagi pasien BPJS:

1. Bangunan tidak boleh memiliki tingkat porositas tinggi, sehingga tidak menyimpan debu dan mikroorganisme.
2. Ventilasi udara harus memadai, dengan minimal 6 kali pergantian udara per jam.
3. Pencahayaan ruangan standar 250 lux untuk penerangan, dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
4. Tempat tidur pasien harus dilengkapi minimal 2 kotak kontak listrik, tanpa percabangan langsung tanpa pengamanan arus.
5. Jarak antara tempat tidur pasien minimal 1,5 meter, untuk memberikan ruang yang cukup.
6. Kamar harus memiliki tirai atau sekat antar pasien, untuk menjaga privasi pasien.
7. Kamar mandi harus berada di dalam ruang rawat inap, untuk memudahkan akses pasien.
8. Kondisi kamar harus bersih dan steril, dengan standar kebersihan yang ditetapkan.
9. Harus tersedia sistem pemantauan pasien yang memadai, baik melalui tenaga medis atau alat bantu lainnya.
10. Pasokan air bersih dan sistem pembuangan limbah harus sesuai standar kesehatan lingkungan.
11. Dinding kamar harus menggunakan material yang mudah dibersihkan, untuk mengurangi risiko infeksi.
12. Pasien harus memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan pendukung, seperti oksigen sentral atau alat pemantauan medis.

Dampak Jika Dinkes Tidak Melakukan Validasi KRIS

Jika Dinas Kesehatan provinsi tidak melakukan validasi KRIS sesuai jadwal, ada beberapa konsekuensi yang bisa terjadi:

1. Pemblokiran Dana Alokasi Khusus (DAK)

   • Menkes akan membintangi anggaran DAK untuk Dinkes yang tidak melakukan validasi.
   • Ini akan berdampak pada pendanaan fasilitas kesehatan dan operasional layanan kesehatan di wilayah tersebut.

2. Rumah Sakit Tidak Dapat Menerapkan KRIS

   • Rumah sakit yang belum divalidasi mungkin tidak dapat menjalankan KRIS sesuai tenggat waktu.
   • Akibatnya, pasien BPJS tidak bisa menikmati standar layanan kesehatan yang layak.

3. Kesenjangan Layanan Kesehatan Antar Wilayah

   • Jika ada provinsi yang lambat dalam implementasi KRIS, akan muncul ketimpangan layanan kesehatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
   • Ini bertentangan dengan tujuan utama KRIS untuk menciptakan standarisasi layanan kesehatan nasional.

Tantangan dalam Implementasi KRIS

BACA JUGA : GMKI Ajak Elite Politik Bersatu Lawan Korupsi Tanpa Terkecuali

Meskipun KRIS bertujuan baik, ada beberapa tantangan dalam implementasinya:

1. Keterbatasan Anggaran

• Tidak semua rumah sakit memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi standar KRIS.
• Dibutuhkan investasi dalam infrastruktur, seperti renovasi kamar rawat inap dan penyediaan fasilitas pendukung.

2. Kesiapan SDM Kesehatan

• Tenaga medis dan staf rumah sakit harus diberikan pelatihan untuk memahami standar KRIS.
• Rumah sakit juga perlu merekrut lebih banyak tenaga kesehatan, terutama di daerah yang kekurangan dokter dan perawat.

3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

• Implementasi KRIS memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk dalam pengawasan dan pendanaan.
• Jika pemerintah daerah lambat merespons, maka rumah sakit di wilayah tersebut akan mengalami keterlambatan dalam penerapan KRIS.

Validasi KRIS Harus Diprioritaskan

KRIS adalah langkah besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS. Namun, agar sistem ini berjalan dengan baik, validasi dari Dinas Kesehatan provinsi menjadi hal yang sangat penting.

Beberapa poin utama yang harus diperhatikan:

• Dinkes provinsi yang tidak melakukan validasi akan dikenai sanksi berupa pemblokiran anggaran DAK.
• KRIS bertujuan untuk standarisasi layanan kesehatan, bukan hanya sekadar menghapus kelas BPJS.
• Empat provinsi masih tertinggal dalam validasi KRIS, yaitu Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua, dan Papua Pegunungan.
• Rumah sakit harus memenuhi 12 standar KRIS agar bisa melayani pasien BPJS dengan kualitas yang lebih baik.

Jika pemerintah daerah dan rumah sakit dapat bekerja sama dengan baik, maka sistem KRIS dapat diterapkan secara merata, sehingga semua pasien BPJS di Indonesia dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih layak dan standar.