Mendagri Ungkap 3 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dalam rapat dengan Komisi II DPR yang berlangsung di gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Tito menjelaskan, usulan ini dirancang untuk menangani tiga skenario yang mungkin terjadi, yaitu pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), yang bersengketa di MK, dan yang memiliki putusan dismissal sengketa MK.

1. Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa di MK

   • Opsi 1A: Gubernur dan wakil gubernur dilantik secara serentak dengan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada 6 Februari.
   • Opsi 1B: Gubernur dan wakil gubernur dilantik terlebih dahulu pada 6 Februari, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota menyusul pada 10 Februari.

   Tito menegaskan bahwa opsi ini akan dilakukan di Jakarta, kemungkinan besar di Istana Negara, dengan pelantikan oleh Presiden. Opsi ini juga mempertimbangkan arus permintaan yang kuat dari kalangan kepala daerah untuk pelantikan yang cepat setelah proses pemilu selesai.

2. Pelantikan Kepala Daerah dengan Sengketa di MK

   • Opsi 2A: Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilantik secara serentak pada 17 April.
   • Opsi 2B: Gubernur/wakil gubernur dilantik terlebih dahulu pada 17 April, kemudian bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada 21 April.

   Opsi ini memberi waktu untuk menyelesaikan sengketa di MK sebelum pelantikan dilakukan, sehingga keabsahan hasil pemilu tidak diragukan. Tito menambahkan bahwa meskipun pelantikan dilakukan secara terpisah, semua proses tetap dilaksanakan dengan mengikuti pedoman undang-undang yang ada.

3. Pelantikan Kepala Daerah dengan Putusan Dismissal MK

   • Opsi 3A: Pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilakukan serentak pada 20 Maret.
   • Opsi 3B: Gubernur/wakil gubernur dilantik pada 20 Maret, sementara bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada 24 Maret.

   Opsi ini diusulkan untuk kepala daerah yang mendapat putusan dismissal sengketa dari MK, yaitu antara 13-15 Februari. Pelantikan dilakukan setelah putusan dismissal dikeluarkan untuk memastikan tidak ada sengketa hukum yang tersisa.

Dalam rapat ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Afifudin, turut hadir untuk memberikan masukan terkait jadwal pelantikan. KPU mendukung langkah Mendagri dalam menawarkan beberapa opsi agar proses pelantikan kepala daerah berjalan lancar tanpa hambatan hukum. Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KPU, untuk menentukan opsi terbaik yang dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.

Pemilihan jadwal pelantikan kepala daerah ini bukan hanya soal seremonial, tetapi juga menyangkut kelancaran administrasi dan pemerintahan daerah. Dengan menetapkan jadwal yang tepat, pemerintah berharap dapat mendorong stabilitas politik di daerah serta memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus. Opsi-opsi ini juga dirancang untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, sekaligus memperkuat institusi negara.

Tiga opsi yang diajukan Mendagri memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai situasi pasca-pemilu. Pemerintah berharap bahwa dengan memilih salah satu opsi yang paling sesuai, transisi kepemimpinan di tingkat daerah dapat berlangsung dengan baik, terhindar dari konflik hukum, dan menciptakan landasan yang kuat untuk pemerintahan yang efektif