Jadi Tersangka KPK Hasto Hadapi dengan Kepala Tegak dan Mulut Tersenyum
JAKARTA, worldwidetargeting.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video resmi pada Kamis (26/12/2024), Hasto menegaskan bahwa perjuangan demi demokrasi dan keadilan hukum selalu disertai risiko.
Demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita junjung, risiko apa pun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum.
Terima kasih. Merdeka,” kata Hasto.
Pernyataan tersebut menjadi respons resmi Hasto setelah penetapannya sebagai tersangka terkait kasus suap yang melibatkan pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.
Meski menghadapi tuduhan serius, Hasto menekankan pentingnya menghormati supremasi hukum dan tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan oleh PDI-P.
Hasto juga mengingatkan kader PDI-P untuk terus memegang semangat perjuangan Bung Karno dalam menjaga kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Ia menegaskan bahwa pengorbanan demi cita-cita bangsa adalah bagian integral dari perjuangan partai.
“Penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” tambahnya.
PDI-P Pertanyakan Penetapan Tersangka oleh KPK
Penetapan Hasto sebagai tersangka KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan pada 23 Desember 2024. KPK menduga Hasto terlibat dalam pemberian suap yang dilakukan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Namun, PDI-P mempertanyakan keputusan ini dan menyebutnya sebagai langkah yang terkesan politis.
Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa tindakan ini muncul karena keberanian
Hasto dan PDI-P dalam mengkritik penyalahgunaan kekuasaan di akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Sekjen DPP PDI Perjuangan telah menunjukkan sikap politik yang tegas menentang penyalahgunaan kekuasaan, upaya merusak demokrasi, dan pelanggaran konstitusi.
Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya untuk membungkam kritikan tersebut,” ujar Ronny.
Sebagai bentuk dukungan, PDI-P telah mempersiapkan tim hukum untuk membantu Hasto dalam menghadapi proses hukum ini. Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, menyebut bahwa bantuan hukum adalah bentuk komitmen partai terhadap kadernya.
Tim hukum partai tentu dipersiapkan untuk mendukung Mas Hasto dalam menghadapi situasi ini,” kata Said dalam keterangannya pada Selasa (24/12/2024).
Di sisi lain, PDI-P juga menyoroti bahwa beberapa pekan terakhir partai mengambil langkah tegas dengan memecat tiga kader yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi. Hal ini disebut sebagai bukti keseriusan PDI-P dalam menjaga nilai-nilai yang mereka perjuangkan, meskipun harus menghadapi berbagai tekanan eksternal.
