DPR Sudah Pangkas Tunjangan Anggota, BEM SI Ngaku

DPR Sudah Pangkas Tunjangan Anggota, BEM SI Ngaku Belum Puas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengumumkan kebijakan pemangkasan tunjangan bagi para anggotanya.

Kebijakan ini lahir setelah maraknya kritik dari masyarakat terkait besarnya anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas dan tunjangan pejabat negara.

Pemangkasan tersebut dianggap sebagai bentuk respons DPR terhadap desakan publik agar wakil rakyat menunjukkan sikap solidaritas di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

DPR Sudah Pangkas Tunjangan Anggota, BEM SI Ngaku Belum Puas

Meski langkah pemangkasan tunjangan sudah dilakukan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan belum merasa puas.

Menurut BEM SI, kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat. Mereka menilai, pemangkasan yang dilakukan hanya

sekadar simbolik dan belum memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sistem keuangan negara maupun penyaluran anggaran yang lebih tepat sasaran.

Kritik terhadap Besarnya Tunjangan DPR

BEM SI menyoroti bahwa meskipun tunjangan telah dipangkas, jumlah yang diterima anggota DPR masih jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia.

Hal ini menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika banyak rakyat kecil berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja yang semakin terbatas.

Kritik ini juga menegaskan perlunya transparansi penggunaan anggaran DPR agar publik dapat menilai langsung efektivitas kebijakan tersebut.

Tuntutan Mahasiswa untuk Transparansi

Selain menuntut pemangkasan yang lebih signifikan, BEM SI juga meminta agar DPR membuka detail laporan keuangan terkait alokasi tunjangan dan fasilitas lainnya.

Transparansi dianggap penting untuk membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini menurun akibat banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh legislatif.

Akar Persoalan: Anggaran dan Prioritas Negara

Salah satu alasan mengapa BEM SI tetap kritis adalah karena mereka menilai prioritas anggaran negara masih belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat.

Banyak program bantuan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur desa yang dinilai masih kekurangan dana. Sementara itu, anggaran untuk pejabat negara tetap terbilang tinggi meskipun sudah dipangkas.

Pentingnya Solidaritas Pejabat Publik

Menurut BEM SI, pejabat publik, termasuk anggota DPR, seharusnya mampu memberikan teladan dalam berhemat dan mendahulukan kepentingan rakyat.

Solidaritas ini bisa diwujudkan tidak hanya dengan pemangkasan tunjangan, tetapi juga dengan langkah nyata seperti menolak kenaikan fasilitas mewah

memangkas biaya perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih membutuhkan.

Respons Masyarakat terhadap Sikap BEM SI

Sikap BEM SI mendapat sambutan beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung penuh gerakan mahasiswa ini karena dianggap sebagai suara kritis yang mewakili keresahan publik.

Namun, ada juga yang menilai bahwa DPR setidaknya sudah menunjukkan itikad baik dengan memangkas tunjangan, meski belum cukup signifikan.

Hal ini menimbulkan diskusi publik yang sehat tentang bagaimana seharusnya wakil rakyat mengelola anggaran negara.

Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Berkeadilan

Ke depan, masyarakat dan mahasiswa berharap agar DPR tidak hanya fokus pada simbol pemangkasan tunjangan, tetapi juga memperbaiki tata kelola anggaran negara secara menyeluruh.

Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat dari publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan demi kesejahteraan rakyat banyak.

Kesimpulan

Pemangkasan tunjangan anggota DPR memang menjadi langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, kritik BEM SI menunjukkan bahwa langkah tersebut masih jauh dari harapan rakyat.

DPR dituntut untuk mengambil kebijakan yang lebih substansial, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa kembali pulih, dan cita-cita demokrasi yang sejati dapat terwujud.