Wamensos Agus Jabo Klaim Sekolah Rakyat Tak Langgengkan Kesenjangan Sosial
Magelang, 24 Maret 2025 – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah tidak akan menjadi alat pelanggeng kesenjangan sosial. Hal ini disampaikan langsung oleh Agus Jabo dalam kunjungannya ke Balai Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, saat menghadiri kegiatan pemberian bantuan sosial.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat dari kelompok miskin ekstrem, yang dikategorikan dalam Desil 1 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural, yang selama ini diwariskan antargenerasi akibat keterbatasan akses pendidikan.
Sekolah Rakyat dan Komitmen Pemerintah dalam Menghapus Kesenjangan
Menanggapi sejumlah kekhawatiran bahwa sekolah yang ditujukan untuk masyarakat miskin akan menciptakan segregasi sosial, Agus Jabo dengan tegas menyatakan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan menciptakan kesenjangan baru, justru sebaliknya. Ia menekankan bahwa langkah ini penting untuk menyelamatkan generasi muda dari keluarga miskin ekstrem agar tidak terus-menerus terjebak dalam kemiskinan.
“Kalau tidak kami ambil, kemiskinannya akan turun-temurun,” ujar Agus Jabo.
Sekolah Rakyat bukan merupakan sekolah alternatif yang menggantikan pendidikan formal, melainkan tambahan akses yang diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem agar dapat menikmati pendidikan secara layak, gratis, dan berkualitas. Program ini telah dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu sistem pendidikan nasional yang sudah ada, namun melengkapinya.
Wamensos Agus Jabo Klaim Sekolah Rakyat Tak Langgengkan Kesenjangan Sosial
Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam Desil 1, yaitu kelompok dengan kondisi sosial ekonomi paling bawah berdasarkan DTSEN. Namun, apabila kuota penerimaan siswa belum terpenuhi dari kelompok ini, maka penerimaan akan diperluas ke Desil 2 dan Desil 3 secara bertahap.
Dengan pendekatan inklusif seperti ini, pemerintah berharap seluruh warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Pendidikan Gratis dengan Fasilitas Lengkap
Salah satu poin unggulan dari Sekolah Rakyat adalah pembiayaan penuh oleh negara. Semua kebutuhan siswa akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini mencakup:
-
Seragam sekolah
-
Buku dan alat tulis
-
Biaya operasional pendidikan
-
Bangunan dan fasilitas sekolah
-
Makanan bergizi bagi siswa
Dengan pembiayaan yang komprehensif, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang setara dengan sekolah umum berkualitas tinggi, sekaligus menjawab persoalan keterbatasan biaya yang selama ini menjadi hambatan utama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Target Ambisius: 200 Sekolah Dibangun Tahun 2025
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Untuk tahap awal, 53 titik lokasi sudah ditetapkan dan siap menerima siswa baru pada Juli 2025.
Masing-masing sekolah dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa. Dalam prosesnya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai kementerian lain untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan.
Seleksi Siswa dan Guru Mulai Akhir April
Proses rekrutmen siswa akan dimulai pada akhir April 2025, dengan beberapa tahap seleksi, seperti:
-
Seleksi administratif berdasarkan data DTSEN
-
Verifikasi lapangan
-
Wawancara dengan keluarga siswa
Selain itu, Kementerian Sosial juga membuka lowongan untuk 60.000 guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat.
Proses rekrutmen tenaga pengajar dilakukan secara profesional dan terbuka, dengan harapan dapat menjaring para pendidik yang berkompeten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan inklusif.
Baca juga:Safari Ramadhan ke Ponpes Pasuruan, Bahlil Sebut Peran Ulama Penting untuk Persatuan Indonesia
Kolaborasi Lintas Kementerian
Kesuksesan Sekolah Rakyat tidak lepas dari sinergi lintas kementerian. Adapun pembagian tugas antar lembaga pemerintah dalam implementasi program ini meliputi:
-
Kementerian Sosial: Penanggung jawab utama program dan rekrutmen siswa.
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Mengelola sistem pendidikan dan pendataan tenaga pengajar.
-
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Merancang kurikulum Sekolah Rakyat.
-
Kementerian Pekerjaan Umum: Bertanggung jawab atas pembangunan dan revitalisasi infrastruktur sekolah.
Menepis Kritik: Sekolah Rakyat Bukan Sekolah Kelas Dua
Agus Jabo menanggapi kritik bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk “sekolah kelas dua” dengan memberikan penjelasan
komprehensif bahwa semua aspek—kurikulum, fasilitas, tenaga pengajar—dirancang dengan kualitas tinggi.
Ia menekankan bahwa tujuan utama dari program ini bukanlah menciptakan segregasi, melainkan memberikan
kesetaraan pendidikan yang selama ini belum dijangkau oleh kelompok masyarakat termiskin.
“Jadi, tidak ada kesenjangan sosial,” tegas Agus.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan jalan tengah antara idealisme pendidikan
untuk semua dan realitas ekonomi masyarakat miskin ekstrem.
Masa Depan Sekolah Rakyat
Jika berhasil, program ini dapat menjadi model rujukan bagi negara lain yang juga sedang berjuang untuk menekan angka
kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Pemerintah optimis, dengan dukungan APBN dan kolaborasi lintas
sektor, Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam transformasi sosial Indonesia.
Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan digitalisasi pembelajaran, terutama untuk daerah terpencil.
Nantinya, teknologi akan dimanfaatkan agar siswa tetap bisa belajar meski infrastruktur belum sepenuhnya memadai.
Kesimpulan
Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan, tetapi langkah nyata pemerintah dalam menciptakan keadilan
sosial dan menghapus kemiskinan struktural di Indonesia. Dengan pendekatan holistik dan pendanaan yang kuat
Sekolah Rakyat membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa meraih masa depan lebih baik.
Dengan demikian, Wamensos Agus Jabo telah menjawab kritik dan keraguan publik: Sekolah Rakyat adalah solusi
bukan masalah. Bukan untuk membedakan, melainkan untuk menyamakan langkah dan peluang.