Jokowi Tantang Deddy Yevri Ungkap Identitas “Utusan”

Jokowi Tantang Deddy Yevri Ungkap Identitas “Utusan”

Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini mengeluarkan pernyataan keras terkait tudingan yang dilontarkan oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus.

Jokowi dengan tegas meminta agar Deddy segera mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatan dirinya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari posisi Sekretaris Jenderal PDIP.

TANGGAPAN JOKOWI TERKAIT TUDUHAN DEDDY

Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (14/3/2025), Jokowi secara langsung membantah keras tuduhan tersebut.

Ia menyatakan bahwa tidak pernah ada permintaan seperti yang diklaim oleh Deddy Yevri Sitorus.

Jokowi menantang agar identitas sosok yang dimaksud segera diungkap supaya semuanya jelas dan tidak menimbulkan fitnah berkepanjangan.

JOKOWI BANTAH TERLIBAT KASUS HASTO KRISTIYANTO

Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan kasus hukum yang saat ini tengah menyeret nama Hasto Kristiyanto.

Mantan kader PDIP ini bahkan mempertanyakan logika dari tuduhan yang diarahkan kepadanya, dengan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan apapun untuk mengintervensi masalah internal PDIP.

JOKOWI TEGASKAN BATAS KESABARANNYA

Di sela-sela bantahan tersebut, Jokowi turut mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih untuk bersikap sabar dan diam dalam menghadapi berbagai tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepadanya. Namun, Presiden ke-7 RI ini memperingatkan bahwa kesabarannya memiliki batas.

Ia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam melontarkan tuduhan tanpa dasar yang kuat.

KRONOLOGI TUDINGAN DEDDY YEVRI SITORUS

Polemik ini mencuat ke publik setelah Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan misterius telah menemui sejumlah

petinggi PDIP pada Sabtu (14/12/2025). Dalam pertemuan tersebut, Deddy mengklaim bahwa utusan tersebut meminta agar keputusan pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan dan agar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto segera mundur dari jabatannya.

TUDUHAN TARGET 9 KADER PDIP

Selain itu, Deddy juga menyebutkan bahwa utusan tersebut membawa informasi sensitif terkait sembilan kader PDIP yang diklaim

menjadi target aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi ini semakin menambah panas situasi internal partai.

DEDDY SEBUT POLITISASI HUKUM DALAM KASUS HASTO

Menurut Deddy, kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto jelas merupakan bentuk politisasi hukum. Politikus PDIP

ini secara tegas menyebut bahwa terdapat kesewenang-wenangan yang ditujukan kepada kader-kader partainya. Ia mengklaim memiliki dasar kuat dari pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI, yang menyebut sosok utusan sebagai pihak yang berwenang.

PDIP SIAP LAWAN KESEWENANG-WENANGAN

Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa PDIP, baik di tingkat DPP maupun fraksi, berkomitmen untuk bersama-sama

melawan segala bentuk kesewenang-wenangan dan kriminalisasi politik yang ditujukan terhadap kader-kadernya.

Baca juga:Antrean Panjang di SPBU Bolivia gegara Krisis Bahan Bakar

Pernyataan ini menjadi tanda bahwa PDIP siap mengambil langkah tegas untuk membela kadernya dari segala tuduhan yang dianggapnya sebagai kriminalisasi politik.

RESPONS NETIZEN TERHADAP PERNYATAAN JOKOWI

Seiring mencuatnya polemik ini, tanggapan netizen pun beragam. Banyak yang memberikan dukungan penuh terhadap sikap tegas Jokowi, namun ada pula yang meminta agar masalah ini segera diselesaikan secara internal agar tidak memperkeruh situasi politik nasional.

PERNYATAAN JOKOWI TUAI DUKUNGAN DAN APRESIASI

Tegasnya pernyataan Jokowi dalam menghadapi isu ini menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat.

Mereka menilai bahwa Jokowi telah mengambil langkah tepat untuk meluruskan informasi yang dianggap

keliru dan berpotensi merusak citranya sebagai mantan kader PDIP maupun sebagai Presiden RI.

HARAPAN PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PDIP

Sebagian besar publik berharap agar konflik internal yang kini tengah terjadi di tubuh PDIP dapat segera diselesaikan secara bijak dan transparan.

Mereka menilai bahwa situasi ini seharusnya tidak dibawa ke ranah publik secara luas, melainkan cukup diselesaikan secara internal untuk menjaga kestabilan politik nasional.

PENTINGNYA MENJAGA STABILITAS POLITIK NASIONAL

Berbagai pihak menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional, terutama menjelang tahun politik yang semakin dekat.

Mereka khawatir bahwa polemik internal semacam ini bisa berdampak negatif pada situasi politik dan sosial di masyarakat.

TINDAK LANJUT DARI PIHAK PDIP

Saat ini, publik masih menunggu tindak lanjut dari pihak PDIP terkait polemik yang mencuat ini.

Harapan terbesar adalah adanya transparansi dan kejelasan agar tidak muncul berbagai spekulasi yang merugikan banyak pihak, termasuk partai itu sendiri.

PENEGASAN POSISI JOKOWI DI TENGAH POLEMIK

Jokowi secara konsisten menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan ataupun keterlibatan dalam isu internal PDIP yang saat ini sedang mencuat.

Pernyataan ini diharapkan dapat menenangkan suasana sekaligus memberikan ruang bagi pihak-pihak

terkait untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang bijak dan sesuai aturan.

MASYARAKAT MINTA POLEMIK INI DISELESAIKAN DENGAN BIJAK

Sebagai penutup, masyarakat secara umum meminta agar polemik ini segera diselesaikan secara baik-baik oleh pihak-pihak yang terlibat.

Mereka berharap agar konflik internal partai politik tidak lagi menyeret nama-nama besar tanpa bukti yang jelas, sehingga dapat menjaga kondusivitas dan stabilitas di tengah masyarakat.